amanahtoto

Satu pedang untuk dimuliakan

rajaslot44

Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem penguasaan bola paling kuat

pos4d demo

Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan lembaganya masih menelusuri dugaan jual beli surat suara Pemilu 2024 yang terjadi di Malaysia.

"Ini belum masuk ke penyidikan, tetapi masih dalam proses penelusuran," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin.

Selain itu, Bagja menjelaskan bahwa saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sedang melakukan penyelidikan dan pemberkasan karena dugaan jual beli surat suara pemilu di Malaysia itu memiliki unsur pidana.

Kendati demikian, Bagja belum dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai perkembangan kasus dugaan jual beli surat suara pemilu tersebut.

"Masih dalam penyelidikan, proses. Agak sulit kami memberitahu kepada teman-teman," ujarnya.

Baca juga: Migrant CARE laporkan ke Bawaslu RI jual beli surat suara di Malaysia

Akan tetapi, Bagja menjelaskan bahwa mulanya Bawaslu menelusuri video yang beredar mengenai dugaan terjadinya jual beli surat suara pemilu tersebut.

"Video yang beredar kemudian kita selidiki, kita telusuri kan. Ada yang menarik sih memang, tetapi nantilah. Ini kan masih dalam rangkaian," tuturnya.

Sebelumnya, organisasi Migrant CARE melaporkan dugaan jual beli surat suara selama Pemilu 2024 di Malaysia ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Baca juga: Migrant CARE lapor dugaan pelanggaran pemilu di Malaysia ke Bawaslu RI

Staf Migrant CARE Muhammad Santosa di Jakarta, Selasa (20/2), menjelaskan modus jual beli surat suara adalah dengan memanfaatkan surat suara yang dikirimkan ke kotak pos di jalur tangga apartemen tanpa memberikannya kepada pemilih secara langsung.

Santosa menuturkan pedagang surat suara kemudian memanfaatkan ketidaktahuan pemilih. Pedagang surat suara itu memang sengaja mengincar kotak pos di sejumlah apartemen.

"Mereka memang sengaja mencari dari kotak pos satu ke kotak pos yang lainnya. Akhirnya dari satu, dua, sembilan, sepuluh, sampai terkumpul banyak. Nah, ketika sudah terkumpul banyak, mereka akan mengamankan di satu tempat," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Ahmad Yani minta pemerintah usut surat suara tercoblos di Malaysia
Baca juga: Hari ini, Bawaslu dan KPU bertemu bahas PSU di Kuala Lumpur
Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Bela Diri Syura

website judi gacor

Harga emas turun seiring naiknya U.S. Treasury******

Jakarta (ANTARA) - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange menurun pada Senin (Selasa pagi WIB) seiring kenaikan U.S. Treasury.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat turun 10,50 dolar AS atau 0,51 persen menjadi ditutup pada 2.038,90 dolar AS per ounce.

Kemudian, harga emas juga berada di bawah tekanan karena terjadi chart-based technical selling, yakni strategi penjualan yang menggunakan grafik harga dan indikator teknis untuk menentukan waktu terbaik menjual aset.

Baca juga: Harga emas naik karena dolar AS melemah

Meninjau data ekonomi, Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Senin (26/2) bahwa penjualan rumah baru AS naik 1,5 persen menjadi tingkat tahunan (annualrate) 661 ribu unit pada Januari dari angka yang direvisi menjadi 651 ribu pada bulan sebelumnya.

Adapun laporan Produk Domestik Bruto akan dirilis pada Rabu (28/2).

Terkait logam mulia perak, untuk pengiriman Maret turun 45,60 sen atau 1,98 persen menjadi ditutup pada 22.526 dolar per ounce. Harga platinum untuk pengiriman April naik 28,50 dolar AS atau 3,13 persen ditutup menjadi 881,10 dolar per ounce.

Baca juga: Harga emas turun seiring kenaikan indeks saham AS

Penerjemah: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Pedang yang sombong mengguncang dunia

slot rtp 666

Bawaslu RI ungkap upaya mencari panwas hilang di Papua Tengah******

Informasi terakhir, yang bersangkutan itu masuk ke dalam hutan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengungkapkan upaya pencarian seorang panitia pengawas pemilu distrik yang hilang di Papua Tengah oleh Bawaslu Kabupaten Mimika.

"Ketua Bawaslu Kabupaten dan Korordinator Divisi Sumber Daya Manusia (Kordiv SDM) itu telah berkoordinasi dengan Basarnas pada tanggal 15 Februari 2024. Ini lagi dikoordinasikan lagi. Kemudian dengan pemerintah daerah juga sudah koordinasi di tanggal 16 Februari 2024," kata Herwyn di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Herwyn menjelaskan Bawaslu Kabupaten Mimika juga sudah memfasilitasi keluarga korban untuk ikut ke titik pencarian dari tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2024. Namun demikian, lanjut dia, belum ditemukan hasilnya.

"Mungkin kami, Bawaslu RI, bisa saja akan berkoordinasi untuk hal ini. Apakah benar yang bersangkutan benar-benar hilang atau gimana? Kita akan pastikan seluruh jajaran kita supaya bisa bekerja, dipastikan keselamatannya, sambil berkoordinasi dengan pihak keamanan. Apalagi kan kita ketahui bersama peristiwa itu terjadi di Papua," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu RI masih cari panwas distrik yang hilang di Papua Tengah
Baca juga: Panwas Papua selidiki dugaan surat suara yang dilarikan

Herwyn juga mengatakan bahwa pihak Bawaslu setempat sudah mengadakan pertemuan untuk membahas dan memastikan panwas tersebut benar-benar hilang. Selain itu, lanjut dia, dibahas juga proses pencarian panwas yang hilang itu.

"Itu lagi dikoordinasikan, yang saya katakan tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu setempat. Akan tetapi, mungkin kita akan lagi koordinasikan di tingkat nasional," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa informasi terakhir yang diterima pihaknya adalah panwas tersebut masuk ke dalam hutan.

"Informasi terakhir, yang bersangkutan itu masuk ke dalam hutan, panwas distrik kita. Sampai sekarang belum ditemukan, tetapi semua elemen baik aparat keamanan maupun juga pihak-pihak yang terkait itu sudah mencari yang bersangkutan ke hutan dan juga beberapa tempat yang diindikasikan yang bersangkutan terlihat terakhir," kata Bagja.

Adapun Bagja menyebut proses penyelenggaraan pemilu masih berjalan sampai saat ini di Kabupaten Mimika, yakni proses rekapitulasi.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu
Baca juga: Bawaslu Jember rekomendasikan PPK hitung ulang di 14 kecamatan

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024
Baca juga: Perludem: Bawaslu perlu koordinasi dengan KBRI usut jual beli suara

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

madu slot 88

Bawaslu RI ungkap upaya mencari panwas hilang di Papua Tengah******

Informasi terakhir, yang bersangkutan itu masuk ke dalam hutan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengungkapkan upaya pencarian seorang panitia pengawas pemilu distrik yang hilang di Papua Tengah oleh Bawaslu Kabupaten Mimika.

"Ketua Bawaslu Kabupaten dan Korordinator Divisi Sumber Daya Manusia (Kordiv SDM) itu telah berkoordinasi dengan Basarnas pada tanggal 15 Februari 2024. Ini lagi dikoordinasikan lagi. Kemudian dengan pemerintah daerah juga sudah koordinasi di tanggal 16 Februari 2024," kata Herwyn di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Herwyn menjelaskan Bawaslu Kabupaten Mimika juga sudah memfasilitasi keluarga korban untuk ikut ke titik pencarian dari tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2024. Namun demikian, lanjut dia, belum ditemukan hasilnya.

"Mungkin kami, Bawaslu RI, bisa saja akan berkoordinasi untuk hal ini. Apakah benar yang bersangkutan benar-benar hilang atau gimana? Kita akan pastikan seluruh jajaran kita supaya bisa bekerja, dipastikan keselamatannya, sambil berkoordinasi dengan pihak keamanan. Apalagi kan kita ketahui bersama peristiwa itu terjadi di Papua," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu RI masih cari panwas distrik yang hilang di Papua Tengah
Baca juga: Panwas Papua selidiki dugaan surat suara yang dilarikan

Herwyn juga mengatakan bahwa pihak Bawaslu setempat sudah mengadakan pertemuan untuk membahas dan memastikan panwas tersebut benar-benar hilang. Selain itu, lanjut dia, dibahas juga proses pencarian panwas yang hilang itu.

"Itu lagi dikoordinasikan, yang saya katakan tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu setempat. Akan tetapi, mungkin kita akan lagi koordinasikan di tingkat nasional," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa informasi terakhir yang diterima pihaknya adalah panwas tersebut masuk ke dalam hutan.

"Informasi terakhir, yang bersangkutan itu masuk ke dalam hutan, panwas distrik kita. Sampai sekarang belum ditemukan, tetapi semua elemen baik aparat keamanan maupun juga pihak-pihak yang terkait itu sudah mencari yang bersangkutan ke hutan dan juga beberapa tempat yang diindikasikan yang bersangkutan terlihat terakhir," kata Bagja.

Adapun Bagja menyebut proses penyelenggaraan pemilu masih berjalan sampai saat ini di Kabupaten Mimika, yakni proses rekapitulasi.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu
Baca juga: Bawaslu Jember rekomendasikan PPK hitung ulang di 14 kecamatan

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024
Baca juga: Perludem: Bawaslu perlu koordinasi dengan KBRI usut jual beli suara

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Tiran paling hebat dalam sejarah

trik slot receh hari ini

Pesantren Al Ishlahiyyah Kediri jelaskan lokasi santri meninggal******

Peristiwa kasus ini terjadi di PPTQ Al Hanifiyyah yang lokasinya berdekatan dengan Pondok Pesantren Al Ishlahiyyah

Kediri, Jatim (ANTARA) - Pondok Pesantren Al Ishlahiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjelaskan soal terjadinya penganiayaan santri hingga meninggal yang terjadi bukan di pesantrennya.

"Peristiwa kasus ini terjadi di PPTQ Al Hanifiyyah yang lokasinya berdekatan dengan Pondok Pesantren Al Ishlahiyyah," kata Pimpinan Pondok Pesantren Al Ishlahiyyah Kabupaten Kediri Abdullah Hisyam Chumaidi di Kediri, Selasa.

Pihaknya juga ikut berduka cita atas meninggalnya santri PPTQ Al Hanifiyyah tersebut. Ia mendoakan semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan.

Ia juga menekankan bahwa dari informasi yang diterimanya perkara ini sudah ditangani Polres Kediri Kota dan sudah ada penetapan tersangka.

"Kasus ini sudah diproses hukum oleh Polres Kediri Kota dan sudah ada penetapan tersangka," kata dia.

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa pondok pesantren tempat BM (14), santri yang menjadi korban penganiayaan rekannya di PPTQ Al Hanifiyyah, Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri tidak memiliki izin sebagai tempat pondok pesantren.

Baca juga: Kemenag Jatim ungkap pesantren tempat santri dianiaya tak miliki izin

Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Mohammad As'adul Anam mengatakan bahwa keberadaan PPTQ Al Hanifiyyah tersebut belum memiliki izin operasional pesantren.

Ia juga menambahkan pesantren tersebut mulai beroperasi pada 2014 hingga saat ini. Pesantren itu dihuni 74 orang santri putri dan putra ada 19 orang.

Pihaknya juga ikut berduka cita dengan kejadian tersebut. Ia sangat menyayangkan kejadian kekerasan yang dilakukan pelajar, terlebih lagi di lingkungan pesantren.

"Kami menyayangkan kekerasan di Pondok Pesantren Al Hanifiyyah Mayan Mojo itu dan turut bela sungkawa pada keluarga korban atas kejadian tersebut," kata dia.

Dirinya juga mengungkapkan fakta bahwa salah satu pelaku adalah kerabat korban yakni AF (16) asal Denpasar Bali. Untuk saat ini, keempat pelaku yakni MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Kabupaten Nganjuk, dan AK (17) asal Surabaya sudah ditahan di Polres Kediri Kota.

Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mengemukakan polisi memang telah menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan santri di pesantren Mojo, Kabupaten Kediri itu.

Baca juga: Polisi Kediri tangkap empat santri terkait kasus teman meninggal 

Korban adalah BM (14), yang merupakan adik kelas para pelaku. Korban berasal dari Afdeling Kampunganyar, Dusun Kendenglembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi.

Ia menjelaskan kasus itu dilakukan berulang-ulang. Diduga, terjadi kesalahpahaman di antara anak-anak tersebut sehingga menyebabkan kejadian penganiayaan berulang.

Pengasuh PPTQ Al Hanifiyyah Mayan Mojo, Fatihunada mengaku dirinya tidak tahu kejadian itu. Pada Jumat (23/2) ia tiba-tiba diberi laporan jika santrinya itu sudah meninggal dunia.

"Saat itu saya capai dan dibangunkan. Saya dapat laporan anak itu jatuh terpeleset di kamar mandi. Saat itu juga tidak muncul dugaan dan saya tidak sempat melihat karena mengurus ambulans dan keperluan untuk berangkat ke sana (Banyuwangi)," kata Gus Fatih, sapaan akrabnya.

Baca juga: Polres Temanggung selidiki kasus pengeroyokan santri hingga meninggal

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024