pasar slot

aplikasi yang bisa paylater 786Jutaan kata 301818Orang-orang telah membaca serialisasi

《pasar slot》

Ekonom prediksi inflasi akan mulai menurun pada kuartal III tahun ini******

Kami memperkirakan inflasi secara keseluruhan pada 2024 akan berada di kisaran 3 persen, berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 1,5 - 3,5 persen. Ekspektasi ini didasarkan pada antisipasi bahwa inflasi akan mulai menurun pada paruh kedua

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Josua Pardede memproyeksikan bahwa tingkat inflasi akan mulai menurun pada kuartal III-2024.

Sementara pada paruh pertama tahun ini, pemerintah perlu bersiap menghadapi risiko inflasi yang tinggi. Namun secara keseluruhan, inflasi 2024 masih di kisaran 3 persen sesuai dengan target Bank Indonesia (BI) 1,5-3,5 persen.

“Kami memperkirakan inflasi secara keseluruhan pada 2024 akan berada di kisaran 3 persen, berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 1,5 - 3,5 persen. Ekspektasi ini didasarkan pada antisipasi bahwa inflasi akan mulai menurun pada paruh kedua 2024," kata Kepala Ekonom Bank Permata itu saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (1/3) mengumumkan tingkat inflasi bulanan sebesar 0,37 persen pada Februari 2024 (month-to-month/mtm).

Sedangkan, secara tahunan inflasi tercatat sebesar 2,75 persen (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 2,57 persen yoy.

Menurut Josua, berlanjutnya tingkat inflasi pada paruh pertama tahun ini disebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama beras. BPS mencatat inflasi beras pada Februari sebesar 5,32 persen.

Komoditas beras mempunyai andil terhadap inflasi bulanan sebesar 0,21 persen, menjadikannya sebagai penyumbang inflasi terbesar bulan ini.

“Kenaikan harga beras sejak Juli 2023, yang disebabkan oleh masalah pasokan, telah berkontribusi sebesar 0,67 persen terhadap inflasi umum tahunan di Februari 2024.,” ujarnya.

Dia merinci, faktor utama di balik penurunan produksi beras yakni karena efek dari El-Nino yang menyebabkan penurunan produksi beras sebesar 1,40 persen pada 2023 dibandingkan 2022 sehingga mengakibatkan kelangkaan di pasar.

Mempertimbangkan adanya risiko inflasi yang tinggi pada paruh pertama 2024, BI diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuan BI (BI-Rate) dalam jangka pendek.

Sesuai dengan pernyataan terbaru dari BI, perubahan arah kebijakan moneter bakal bergantung pada risiko inflasi yang terkendali baik secara domestik maupun global.

Oleh karena itu, pada paruh kedua 2024, BI diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 bps menjadi 5,50 persen.

Josua menjelaskan lebih lanjut bahwa inflasiFebruari 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, naik dari 0,04 persen mtm menjadi 0,37 persen mtm.

Secara tahunan, tingkat inflasi juga mengalami peningkatan, naik menjadi 2,75 persen yoy dibandingkan dengan 2,57 persen yoy di bulan Januari 2024.

"Peningkatan inflasi tersebut disebabkan oleh inflasi harga yang bergejolak, terutama pada kelompok bahan makanan. Kendati demikian, inflasi inti dan inflasi harga yang diatur pemerintah cenderung terkendali," kata Josua.

Baca juga: Indef proyeksikan inflasi masih berlanjut jelang Ramadhan

Baca juga: BPS: Inflasi tahunan capai 2,75 persen pada Februari

Baca juga: BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari
 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot dana、permata pinjaman online、cara pinjam uang di koinworks

Terkait：nama slot gacor、slot situs terbaik、chutogel、cara mengembalikan limit kredivo、astonbet、abo138、slot yang mudah maxwin、microslot88、warung88、toto855 slot

---

---

bab terbaru：gacor8800（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10