buku mimpi 2d 69

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Soal Presiden Boleh Kampanye, Ganjar Khawatir Ada Konflik Kepentingan******

SOLO —Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) atas pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

”Saya kira agak berbahaya jika dilakukan meskipun bisa saja karena secara hukum itu diperbolehkan dan itu menjadi perdebatan. Maka, kata KPU (Komisi Pemilihan Umum) orang yang incumbent harus izin kepada dirinya sendiri, itulah namanya conflict of interest,” ucap Ganjar seusai menghadiri Deklarasi Akbar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Oleh karena itu, dia menilai mengembalikan netralitas kepada mereka yang mempunyai potensi menyalahgunakan wewenang jabatan, baik TNI, Polri, ASN, kepala daerah maupun presiden sangat rumit.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Pada Pasal 281 juga dinyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan, yakni tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Saya kira sudah ada aturannya ya, hanya tidak salah pasalnya tidak tunggal. Itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh, kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting,” ungkap Ganjar sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya, kata Ganjar, Presiden Jokowi pernah memberikan pernyataan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah harus netral dalam Pemilu.

“Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk kepala daerah, maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus menjadi lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua, rasanya harus dikoreksi karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kekuasaan,” katanya.

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Kaesang Pangarep Tegaskan Jokowi dukung PSI******

SOLO —Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menyebut pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Yogyakarta pada Sabtu (27/1/2024) merupakan bentuk dukungan terhadap partainya.

“Ya bentuk dukungan dan doa untuk PSI-lah,” kata Kaesang Pangarep di sela-sela Kampanye Akbar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (28/1/2024).

Promosi Menteri Teten Apresiasi Desa BRILiaN Jadi Terobosan Pengembangan Potensi Desa

Kaesang Pangarep menambahkan, dalam pertemuan itu, sang ayah, Presiden Jokowi juga membahas banyak hal. Namun dia enggan memerinci hal tersebut.

“Banyak sekali (yang dibicarakan). Cuma saya enggak ngomongke kalian (media) saja,” kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya, pada Sabtu (27/1/2024) sore, Presiden Jokowi menyempatkan bermain sepak bola dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di lapangan Sepak Bola Gamplong, Desa Gamplong, Kabupaten Sleman, DIY.

Kemudian malam harinya, Presiden Jokowi bersama Kaesang Pangarep dan istri, serta Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menyambangi Ambarrukmo Plaza, DIY, untuk menyapa masyarakat dan berbelanja.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melakukan lawatan ke Yogyakarta dalam rangkaian kampanye akbar PSI di tiga provinsi, yakni Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan selama tiga hari mulai 27-29 Januari 2024.

Dunia Dewa Bela Diri

Di Semarang, Seno Gede Klaim Ganjar******

SEMARANG – Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Boyolali, Seno Kusumoarjo, menyatakan kemenangan calon presisen dan wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan mutlak pada pemilihan presiden (Pilpres) 14 Februari 2024 mendatang.

Bahkan ia berani mengklaim jika lebih dari 80 persen tempat di Indonesia yang dikunjunginya memilih figur terbaik pasangan calon (paslon) nomor 03 itu.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Hal tersebut disampaikan Seno Kusumoarjo, dalam Dialog Kebangsaan Seruan Pemilihan Umum Jujur Adilyang digelar oleh Rumah Bersama Relawan Ganjar-Mahfud di Semarang, Minggu (28/1/2024) malam. Ia pun mengajak seluruh pendukung capres-cawapres nomor urut 03 itu mengawal proses pesta demokrasi ini.

“Tinggal 17 hari lagi (Pilpres). Tentang figur yang terbaik adalah Ganjar-Mahfud, saya tidak perlu menjelaskan. Misal ada kubu tertentu menyebut menang satu putaran, emang timnya Ganjar dan tim Anies tidur,” kata Seno, Minggu malam.

Seno juga tidak menyangka Joko Widodo (Jokowi) yang didukungnya sejak menjadi Wali Kota Solo hingga menjabat Presiden melakukan tindakan semena-mena dengan mengutak-atik konstitusi negara.

Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh kader, relawan, simpatisan, hingga masyarakat yang mendukung paslon no urut 03 untuk mengawal proses pemilihan umum (Pemilu) ini.

“Munculnya pasangan aneh dengan pelanggaran etika berat ini yakni dari kesekarakahan. Jangan pernah melakukan pembiaran, Ganjar-Mahfud pemenang Pilpres dia tidak melanggar konstitusi, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran berat,” serunya.

Sementara itu, Gus Islah Bahrawi, mengatakan pendukung Ganjar-Mahfud menyoroti buruknya demokrasi yang dilakukan penguasa. Adapun bentuk pengkhianatan demokrasi yang dinilai terus tumbuh subur menjelang Pilpres 2024.

“Kita punya riwayat hebat dalam menjalankan demokrasi, tetapi hari ini demokrasi hanya untuk mengerdilkan Indonesia untuk seukuran seorang keluarga di Solo sana. Ini adalah pengkhianatan demokrasi, kalau kita ingin demokrasi tegak lurus bersama Pancasila, maka kita semua akan bisa membangun toleransi,” pinta Islah.

Islah pun menilai perjuangan pendukung Ganjar-Mahfud tidak sederhana. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak melawan pelanggaran etik berat kekuasaan.

“Perjuangan kita hari ini tidak sederhana, melawan panitia, melawan intimidasi, melawan represi, opresi dan berbagai aksi koersi dari aparatur,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya,  Tim Kemenangan Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jateng, Kukrit Suryo Wicaksono, menilai kunci kemenangan Pilpres 2024 ada di Jateng pada Kamis (25/1/2024).

Oleh sebab itu, kehadirannya di Ponpes Asshodqiyah Semarang ini tak lain untuk mensukseskan agenda satu putaran yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 nanti.

“Kenapa kita harus memenangkan Prabowo-Gibran? Pertama, satu-satunya Paslon asli Jateng hanya 02. Prabowo keturunan Banyumas, Gibran wong Solo asli, maka harus menang. Kedua  satu-satunya capres-cawapres yang memikirkan anak-anak cucu kita, gizinya, kecerdasannya, kemampuan ke depan seperti apa melalui program makan siang dan susu gratis serta gizi terbaik untuk anak cucu kita,” seru Kukrit saat Deklarasi Dukungan Capres-Cawapres 02 di Ponpes Asshodqiyah.

Dinilai sindrom kiamat

Ganjar Dukung Rencana Mahfud Md Mundur dari Kabinet Jokowi******

SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendukung rencana cawapres Mahfud Md mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Saya dukung penuh, karena ini akan menjadi contoh bagi yang lainnya,” ujar Ganjar di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Manggarai, NTT, Jumat (26/1/2024).

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Dia mengatakan keputusan Mahfud Md untuk mundur itu telah didiskusikan bersama. Ganjar pun menghormati keputusan Mahfud.

“Ya, kami sudah diskusi berdua dan sebenarnya sudah panjang dan saya hormat, respek betul pada beliau,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Selain itu, Ganjar mengungkapkan keputusan untuk mundur itu sudah menjadi rencana sejak lama. Dia menilai saat ini Mahfud Md tengah menunggu momen yang tepat untuk mundur dan menyampaikan pengunduran dirinya kepada presiden.

“Sebenarnya bukan kemarin tapi sudah lama beliau sampaikan (untuk mundur) dan ini beliau akan siapkan hal-hal itu pada momen yang tepat,” jelas Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan saat ini Mahfud masih menuntaskan tugas-tugasnya. Ganjar pun berharap tugas-tugas itu dapat segera diselesaikan oleh Mahfud.

“Saya tau persis beliau masih banyak PR yang mau disampaikan karena beberapa hal penting yang sekarang dalam pekerjaan beliau kewenangan beliau sedang dituntaskan. Mudah-mudahan segera, kalau sudah tuntas beliau akan segera mengambil keputusan,” sambungnya.

Sebelumnya, pada Selasa (23/1/2024), Mahfud Md menyebut sejak lama berencana mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama,” kata Mahfud Md seusai acara diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam.

Kalau sudah tidak menjadi menteri, Mahfud Md merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan membaca data-data karena sudah tidak berada di pemerintahan.

Namun, kata dia, ada beberapa hal yang kemudian dipertimbangkannya, yakni etika kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.

“Saya harus mempersiapkan diri dengan baik-baik karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo,” sambung dia.

Pertimbangan kedua, kata dia, selama menjadi cawapres tidak pernah sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

“Sebagai menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye,” katanya.

Selain itu, Mahfud juga tidak meminta protokoler lebih dari yang sudah diberikan pemerintah sebagai cawapres saat melaksanakan kegiatan kampanye.

Pada acara tersebut, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari hadirin mengenai tanggapannya atas saran dari pasangannya, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo agar Mahfud mundur dari menteri untuk menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menjawab bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam menunggu waktu dan momentum yang tepat, serta akan dilakukan dengan baik-baik.

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Yenny Wahid: Jangan Pilih Presiden karena Diberi Bansos******

KULON PROGO —Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid, mengajak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pemilu 14 Februari 2024.

Saat berkampanye di Kulon Progo, Minggu (28/1/2024) mengatakan, Ganjar-Mahfud sebagai pasangan pemimpin yang tepat untuk bangsa ini. Sebab Ganjar merupakan pemimpin yang mau duduk dan makan bersama dengan rakyat kecil.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Sementara Mahfud juga dinilai sebagai sosok yang sangat dibutuhkan Indonesia ke depan. Sebab ia terus berupaya memberantas korupsi.

“Kita tidak hanya berjuang untuk kemenangan mereka, tetapi juga kepentingan bersama,” kata Yenny dalam orasi Kampanye Nasional PDIP di Alun-alun Wates, Kulon Progo, sebagaimana dilansir Antara.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai hati nurani. “Jangan mau pilih salah satu pasangan calon hanya karena diberi bantuan sosial (bansos),” ujarnya.

Yenny mengatakan kalau ada pasangan calon lain yang memberi bansos namun disertai dengan kewajiban memilih pasangan calon tersebut. Ia menilai upaya tersebut jadi salah satu bentuk suap dan merupakan pelanggaran hukum.

Ia pun berharap masyarakat menganggap bansos yang diberikan tersebut sebagai sedekah. Sebab dengan demikian masyarakat tidak terbebani dengan kewajiban memenangkan salah satu pasangan calon.

“Kalau jadi sedekah, kita tidak wajib memilih sesuai arahan pasangan calon tersebut,” ucap Yenny.

Puluhan ribu simpatisan berdatangan sejak 11.00 WIB. Mereka datang dari berbagai penjuru, tak hanya dari DIY, tetapi juga Jawa Tengah.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kulon Progo, Fajar Gegana, mengatakan kampanye nasional di Alun-alun Wates bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta ini sekaligus mengangkat seni budaya lokal, seperti Tari Angguk.

“Kampanye ini merupakan Hajatan Rakyat Yogyakarta,” katanya.

Kekuatan istri

Ibu Negara Bukan Jabatan Publik, Tak Ada Aturan Khusus Soal Kampanye******

JAKARTA —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

“Enggak ada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024. Meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri). Iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.