cara pakai kredivo di tokopedia

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Ridwan Kamil: Seluruh Kota Bandung Raya Terancam Macet Total pada 2037******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamilmengatakan Kota Bandungterancam macet total pada 2037 mendatang. Karenanya, pemerintah perlu mencari solusi tepat dari sekarang.

Menurutnya, salah satu solusinya adalah menata transportasi massal di kota tersebut, terutama di wilayah Cekungan Bandung.

"Bandung Raya ini kemacetannya saat ini 40 persen, kalau kita tidak melakukan apa-apa, 2037 seluruh kota akan macet total. Jadi buka pintu sudah macet," ujar Ridwan usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (3/8).

Kedua, menyiapkan moda transportasi massal cable car. Awalnya diusulkan adalah BRT, tetapi karena banyak warga Bandung tinggal di perbukitan, maka solusi terbaik cable car.

"Insyaallah satu dua dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kepada pak presiden, di mana yang paling mudah akan kami eksekusi sehingga di masa Presiden Pak Jokowi ada satu dua transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," jelasnya.

Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat dan pihak lainnya akan sangat berarti. Sebab, jika hanya mengandalkan APBD, maka tidak akan mencukupi melakukan pembangunan transportasi yang tentunya membutuhkan anggaran besar.

"Kami harus akui bahwa anggaran daerah tidak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek-proyek transportasi massal sebesar ini. Kita butuh kurang lebih Rp100 triliunan untuk menyelesaikan dan menaikkan dari 13 persen warga menjadi 50 persen warga Bandung raya naik transportasi publik," pungkasnya.

Sistem ortodoksi terkuat

Pengusaha Logistik Tolak Larangan Impor Rp1,5 Juta Dijual E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Revisi itu akan melarang importir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Ketua APLE Sonny Harsono menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commercelokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujar Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Ia menjelaskan platform yang memfasilitasi transaksicross-bordersemacam ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan di berbagai negara.

Namun demikian, di negara-negara lain berlaku pula kebijakan yang sama, yaitu berupa pengenaan pajak pada harga tertentu, bukan pelarangan di bawah harga tertentu.

Lihat Juga : Menkeu-Bos OJK Buka Suara soal Penghapusan Kredit Macet UMKM

APLE juga menyebut ada platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-borderUMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Oleh karena itu, sambungnya, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Sejatinya, APLE menilai proses impor cross-borderke Indonesia dewasa ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Dari sisi proses, impor dilakukan seratus persen secara digital dan terotomatisasi, terlebih bea cukai sudah mengaplikasikan e-catalog agar pendapatan negara yang berasal dari bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang besar dapat dipastikan sesuai ketentuan.

Karenanya, APLE berharap pemerintah tetap memberikan dukungan bagi platform belanja untuk menjalankan transaksi cross-border.

Pasalnya, platform yang tidak melakukan transaksi cross-borderjustru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM tersebut lantaran masih ada barang eks-impor di sana yang memang boleh diperjualbelikan tanpa harus memenuhi kewajiban pemberian keterangan asal barang.

Tentu hal semacam ini malah merugikan negara, karena barang-barang eks-impor ini tidak dikenai pajak.

Lebih lanjut, APLE mengajukan empat solusi terhadap persoalan ini. Pertama,pemerintah perlu mewajibkan platform pelaku transaksi impor cross-border untuk memfasilitasi ekspor lintas negara, dengan volume yang lebih tinggi.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," jelasnya.

Kedua,pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah PPN 10 persen dan PPh.

Dengan demikian, harga barang impor pun tidak terlalu murah, dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

Ketiga,pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casingserta chargerponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Kemungkinan besar, barang-barang yang berasal dari kegiatan impor tersebut akan sulit untuk diawasi, apakah barang yang dijual tersebut telah memenuhi formalitas kepabeanan, dengan membayar bea masuk/ pajak sesuai dengan jenis dan nilai barangnya.

Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-borderbagi pelaku UMKM di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Aku bukan Yae Rin

Menhub soal Salah Desain Jembatan Lengkung LRT: Itu Solusi******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara soal isu salah desain jembatan lengkung LRT Jabodebek di Gatot Subroto-Kuningan.

Ia mengaku tidak bisa mengatakan desain itu salah atau benar. Yang pasti katanya, dalam merancang sebuah konstruksi di tikungan, arsitek pasti memikirkan desain terbaik demi mengatasi hambatan yang ada di lapangan.

Termasuk untuk proyek LRT Jabodebek.

"Saya tidak bisa ngomong salah dan benar, tetapi adalah suatu kelaziman bahwa pada satu tikungan harus ada solusi. Coba bayangkan kalau di tengah-tengahnya ada kolom, atau dibikin segi empat, suruh berhenti? Ya sekarang itu solusi desain optimum. Saya tidak katakan itu maksimum, saya bisa katakan tidak salah, itu adalah solusi desain," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Kamis (3/8).

"Yang namanya desain itu memang dengan hambatan, lalu arsitek engineermencari solusi," tambahnya.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," tambahnya.

Lanjutnya, hal itu terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarananya.

Selain desain, Tiko juga menyebut LRT Jabodebek memiliki 2 masalah lain. Pertama terkait ketersediaan sistem integrator.

Ia mengatakan ada enam komponen dalam proyek LRT Jabodebek.

Mereka adalah prasarana yang disiapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kereta yang disiapkan oleh PT INKA (Persero), software developmentyang digarap oleh Siemens, persinyalan oleh PT Len Industri (Persero), dan lain-lain.

Namun, Tiko mengatakan tidak ada sistem integratorpada proyek ini. Padahal, pada proyek besar seharusnya ada.

"Jadi semua komponen project ini berjalan liar, tanpa ada integratordi tengah," katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, ia sudah membuat project management office (PMO). PMO ia tugaskan untuk memastikan integrasinya tercipta.

Masalah kedua terkait spesifikasi kereta yang digunakan dalam proyek LRT. Ia sempat menerima keluhan dari Siemens. Hal itu lantaran spesifikasi kereta antara satu dengan yang lain berbeda-beda.

"Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya. Pak ini software-nya naik cost-nya, kenapa, spec keretanya INKA ini baik dimensi, berat maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain. Jadi 31 kereta beda spesifikasinya semua, jadi software-nya mesti dibikin toleransinya lebih lebar supaya bisa meng-capture berbagai macam spesifikasi tadi itu," paparnya.

Merespons itu semua, terutama masalah desain, Jokowi mengatakan itu semua tidak perlu dibesar-besarkan.

Ia mengatakan kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Pasalnya,meskipun sudah ada LRT di Palembang, Jokowi mengatakan LRT Jabodebek merupakan proyek LRT pertama yang dikerjakan Indonesia.

"LRT ini yang pertama kali kita kerjakan jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki ya kita perbaiki. Jangan senang mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali," ujar Jokowi usai menjajal LRT di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (3/8).

Dao mendominasi dunia

Mentan Klaim RI Punya Cadangan Beras 2,7 Juta Ton per September 2023******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim pasokan berasIndonesia aman hingga Desember tahun ini. Bahkan, diprediksi bakal memiliki kelebihan pasokan lebih dari 2,7 juta ton pada September 2023.

"Artinya dari setiap bulan masih ada panen di atas 800 ribu hektare (ha), masih cukup untuk kebutuhan kita di atas 2 juta (ton)," ucapnya di Istana Merdeka, Rabu (2/8).

Meski demikian, Syahrul menyebut pemerintah tetap akan waspada. Apalagi, pada akhir tahun ini akan terjadi el nino.

Menurut Syahrul, el nino bisa membuat sawah Indonesia gagal panen hingga 1,2 juta ton.

"Kemungkinan kekurangan atau produksi yang terimbas dari El Nino sekitar 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton," ucapnya.

Syahrul pun sesumbar bisa mengantisipasi ancaman iklim tersebut. Ia mengklaim sudah berkeliling ke 7 provinsi yang akan mempersiapkan lahan cadangan untuk menambal gagal panen tersebut.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia merinci ada 6 lokasi, yakni masing-masing 1 tempat di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, 3 di Jawa, serta 1 di Sulawesi Selatan. Selain itu, ada tambahan daerah penyangga yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, Banten, dan Lampung.

"Saya yakin kalau ini bisa bergerak ada sekitar 500 ribu hektare. Karena kita menghadapi El Nino, maka Presiden (Joko Widodo) memerintahkan untuk 'Berapa sih yang terjelek kalau terjadi El Nino'. El Nino kekeringan yang membawa air sangat terbatas, panas yang cukup membuat produktivitas turun. Kita akan mempersiapkan kurang lebih 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino," jelasnya.

Untuk mengantisipasi kekeringan, Syahrul mengaku sudah mengecek beberapa waduk dan bendungan alias DAM besar, di mana airnya masih cukup.

"Bisa bertahan sampai 6 bulan tanpa hujan pun. Kita masih tetap yakin walaupun El Nino datang, sepanjang gubernur dan bupati masih punya niat mempersiapkan diri menghadapi el nino, ini kita bisa selesaikan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

kejahatan

MRT Bakal Dibangun dari Tomang ke Medan Satria******

Kementerian Perhubungan menyebut Moda Raya Terpadu (MRT) bakal dibangun dari Tomang hingga Medan Satria. Ini merupakan bagian pembangunan proyek MRT jalur timur-barat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menyerahkan basic engineering design (BED)MRT jalur timur-barat ini kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Nantinya, pembangunan fase 1 tahap 1 MRT yang termasuk proyek strategis nasional (PSN) ini akan difokuskan di Jakarta terlebih dahulu.

"Saya titipkan proyek ini kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) selaku pembina sektor perkeretaapian untuk mengkoordinasikan dengan stakeholderterkait, termasuk Pemprov DKI Jakarta," kata Budi dalam keterangan resmi, Senin (7/8).

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan dirinya sudah menerima arahan langsung dari Presiden Jokowi. Ia menyebut skema pembangunan MRT jalur timur-barat ini bakal sama seperti jalur utara-selatan.

"Berkaca pada kesuksesan atas keberhasilan pembangunan, pengoperasian, dan pengusahaan MRT jalur utara-selatan, dan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan transportasi perkeretaapian perkotaan yang harus sejalan dengan pembangunan di Jabodetabek, maka MRT jalur timur-barat ini perlu terus dipastikan keberlangsungannya," jelas Heru.

"Kami berharap dengan pengembangan jalur MRT Jakarta fase 3 akan mendukung perkembangan transportasi publik perkeretaapian yang berdampak luas bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya," imbuhnya.

Saat ini, MRT jalur utara-selatan sudah beroperasi sepanjang 16 km dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, di mana rata-rata penumpang mencapai 100 ribu orang per hari.

Jika keseluruhan koridor di Tomang-Medan Satria sudah tersambung, maka akan membentang jalur sepanjang 90 km dari Balaraja di Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Selain itu, jalur timur-barat bakal melintasi 3 provinsi, 2 kabupaten, dan 3 kota.

[Gambas:Video CNN]