situs judi online terlengkap

Thor yang marah

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Makam Peri

Survei: Mayoritas Pelaku Pasar Modal Belum Tentukan Presiden Pilihan******

Pelaku pasar modal masih maju mundur dalam menentukan pilihannya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Apakah harus mendukung Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto?

Hasil survei CNBC Indonesia Research menunjukkan 44,19 persen responden belum menentukan jagoannya. Terlebih, belum ada ide dan gagasan resmi terbuka yang disampaikan para bakal calon presiden (Bacapres) tentang arah kebijakan ekonomi, khususnya di sektor pasar modal.

"Mayoritas yang belum menentukan umumnya memiliki dua alasan. Pertama, semua kandidat memiliki kompetensi yang relatif tidak jauh berbeda.Kedua, belum ada ide dan gagasan konkret dari para kandidat," kata Head of CNBC Indonesia Research sekaligus Direktur Eksekutif CNBC Indonesia Intelligence Unit (CIIU) Muhammad Ma'ruf dalam keterangan resmi, Selasa (11/7).

Meski begitu, CNBC Indonesia Researchmencatat sudah ada 63,79 persen responden yang ajek terhadap bacapres pilihannya. Rinciannya, 27,91 persen menaruh harapan pada Ganjar Pranowo, disusul Prabowo Subianto dengan 27,91 persen suara, dan hanya 2,33 persen untuk Anies Baswedan.

"Meski Ganjar sementara unggul, namun level popularitasnya di mata pelaku pasar modal Indonesia boleh dikata 'rata-rata air' dengan Prabowo. Ada banyak peluang saling salip mengingat ada banyak pelaku pasar yang belum menentukan pilihan," tulis riset tersebut.

Kunci Ganjar dan Prabowo unggul di hati pelaku pasar modal adalah interpretasi responden soal keduanya yang akan melanjutkan program dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan slogan perubahan yang diusung Anies ternyata mendapat sambutan kurang baik.

"Hanya sedikit pelaku pasar yang ingin perubahan. Ini tentu sejalan dengan keumuman sikap dan perilaku pengusaha dan pelaku pasar yang tidak suka dengan perubahan radikal. Umumnya, pebisnis dan pelaku pasar itu pro status quo," ungkap Ma'ruf.

Survei ini menyasar 43 responden yang merupakan pelaku pasar modal Indonesia. Level responden ada di tingkat manajerial dan direksi institusi keuangan pasar modal yang terdaftar resmi di OJK.

Survei dilakukan melalui percakapan telepon dan pesan pada 5 Juli-8 Juli 2023. Namun, sebanyak 22 responden bekerja pada satu institusi yang sama, sehingga secara riil rasio populasi terhadap populasi institusi pasar sebesar 11,17 persen.

Signifikansi dalam penelitian ini memiliki probabilitas kesalahan 5 persen dengan tingkat kepercayaan yang digunakan 95 persen. Margin of errorsurvei ini sebesar 0,15 persen, menggambarkan jumlah kesalahan yang biasa terjadi pada pengambilan sampel institusi dalam survei.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kerajaan Dao

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]

Ayah anak itu menempel padaku

IHSG Diprediksi Kokoh Berkat Penguatan Harga Komoditas******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Kamis (13/7).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya meyakini masih ada peluang kenaikan dalam jangka pendek. Namun, investor tetap kudu waspada menghadapi potensi koreksi wajar.

"Di sisi lain, sentimen dari fluktuasi harga komoditas juga nilai tukar rupiah masih akan membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, ICBP, AALI, BMRI, ASII, TLKM, dan BSDE.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memprediksi IHSG bakal kokoh hari ini. Ia meramal indeks akan bergerak di rentang 6.754-6.843.

"IHSG berpotensi melanjutkan penguatannya hingga akhir pekan ini. Sentimen yang ada, yakni pelemahan dolar AS dan penguatan harga komoditas secara keseluruhan, baik emas, minyak, dan crude palm oil(CPO)," ungkapnya.

IHSG ditutup hijau di posisi 6.808 pada perdagangan Rabu (12/7). Indeks saham menguat 11,28 poin atau plus 0,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,19 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,38 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Pengusaha Mal Buka Suara DKI Uji Coba 2 Sesi Jam Masuk Kantor******

Pengusaha mal buka suara soal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menguji coba pengaturan dua sesi jam masuk kantor, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyebut pembagian jam masuk kantor ini membuat dunia usaha semakin tidak efisien.

Lihat Juga : Kemenhub Masih Uji LRT Jabodebek, Belum Terbitkan Izin Operasi

Menurutnya, bisa jadi masyarakat malah memanfaatkan perbedaan jam masuk kerja tersebut untuk kegiatan lain. Dengan begitu, kemacetan tetap tak terurai.

Alphonzus meminta Pemprov DKI Jakarta peka. Pasalnya, berbagai kegiatan atau aktivitas usaha tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu dengan yang lain.

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah membahas usulan dua sesi jam kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Heru menyebut kondisi lalu lintas pada pukul 06.00 WIB bak air bah karena warga dari sejumlah daerah penyangga ibu kota, seperti Bekasi, Tangerang, hingga Depok mengarah bersamaan menuju ke Jakarta.

Penjahat Generasi Biksu Bunga

Inflasi AS Turun ke 3 Persen, Terendah Sejak Maret 2021******

Inflasi Amerika Serikat (AS) turun ke 3 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Juni 2023. Sebagai pembanding, bulan sebelumnya, inflasi menembus 4 persen yoy.

Data ini menjadi yang terendah di Negeri Paman Sam sejak Maret 2021, di mana kala itu inflasi menyentuh 2,6 persen. Bahkan, inflasi yang diukur dari indeks harga konsumen (IHK) ini terus turun selama 12 bulan berturut-turut.

Capaian Juni 2023 juga mematahkan ekspektasi ekonom. Sebelumnya, beberapa pihak beranggapan inflasi AS akan sedikit lebih tinggi di angka 3,1 persen.

Sementara itu, laju inflasi AS secara bulanan melandai 0,2 persen dibandingkan Mei 2023 yang naik 0,4 persen. Ini juga mematahkan ekspektasi ekonom yang menilai laju inflasi bulanan menyentuh 0,3 persen.

Meski melandai, inflasi AS tetap masih jauh di atas target The Fed yang mematok angka 2 persen, di mana pasar tenaga kerja masih cukup ketat. Hanya saja penurunan inflasi meningkatkan optimisme AS bisa menghindari resesi.

"Inflasi belum mati, tetapi dorongan pandemi yang luar biasa pada harga dari kelangkaan dan peralihan ke pembelian di rumah jelas telah berakhir. The Fed untuk pertama kalinya berada di atas angin dalam pertarungan inflasinya," komentar Kepala Ekonom FWDBONDS Christopher Rupkey, dikutip dari Reuters.

[Gambas:Video CNN]