paling gacor

Pengubah kehidupan perkotaan

Isi Paket Pesangon GoTo untuk 1.300 Karyawan yang Kena PHK******

PT Goto Gojek Tokopedia (GoTo) memastikan 1.300 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan sejumlah paket kompensasi.

"Karyawan terdampak akan memperoleh paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana GoTo beroperasi," ujar manajemen GoTo lewat keterangan resmi, Jumat (18/11).

Selain itu, perusahaan juga memberikan sejumlah dukungan finansial, antara lain berupa tambahan satu bulan gaji, serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan (notice in-lieu).

Karyawan terdampak juga berhak memiliki laptop yang saat ini mereka gunakan, mengakses berbagai program pelatihan, serta dapat bergabung ke direktori alumni GoTo di mana perusahaan dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai perusahaan dalam jaringan rekanan bisnis Grup GoTo.

"Selanjutnya, fasilitas konseling karir, keuangan, dan psikologi akan tersedia sampai akhir bulan Mei 2023," ujar manajemen.

GoTo melakukan PHK terhadap 12 persen dari total karyawan tetapnya agar perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan. Keputusan itu diambil di tengah kondisi ekonomi global yang semakin penuh tantangan.

"Karyawan yang terdampak akan menerima pemberitahuan hari ini. Perusahaan berkomitmen untuk memberi dukungan yang komprehensif selama masa transisi karena mereka telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan," terang perusahaan.

Selain melakukan pemangkasan jumlah pekerja, sejak awal tahun perusahaan juga melakukan evaluasi optimalisasi beban biaya secara menyeluruh, termasuk penyelarasan kegiatan operasional, integrasi proses kerja, dan melakukan negosiasi ulang berbagai kontrak kerja sama.

Pada akhir kuartal kedua 2022, Perusahaan berhasil melakukan penghematan biaya struktural sebesar Rp800 miliar dari berbagai aspek penghematan, seperti teknologi, pemasaran dan outsourcing.

[Gambas:Video CNN]

mitos dan legenda kuno

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penyelamatan diri ilahi

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

Ma'ruf Amin soal Naik UMP 2023 Dibatasi 10 Persen: Win******

Wakil PresidenMa'ruf Amin buka suara soal formula penetapan upahminimum provinsi (UMP) 2023 yang maksimal hanya boleh naik 10 persen.

Sebelumnya, aturan mengenai formula tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Permenaker ini didukung kaum buruh karena tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan mengacu pada tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

Apalagi PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan masih berlaku. Menurut pengusaha, permenaker kekuatannya tidak lebih tinggi dari PP.

Menanggapi hal tersebut, Ma'ruf Amin mengatakan angka kenaikan 10 persen tadi adalah maksimal. Artinya, kenaikan bisa lebih kecil dari itu dan pengusaha bisa merasa adil.

"Iya tapi kan artinya 10 persen itu kan maksimal, ya karena maksimal, saya pikir itu mungkin bisa dilakukan musyawarah," ujarnya dalam kunjungan kerja ke Solo, Jawa Tengah berdasarkan rekaman resmi dari Setwapres, Senin (21/11).

Ma'ruf Amin juga mengatakan musyawarah tersebut bisa dilakukan dalam ketentuan yang sudah ada, sepertiLKS Tripartit Nasional. Ia pun berharap semua pemangku kepentingan bisa berdiskusi dan menemukan jalan keluar yang adil.

"Kami harapkan ada win win solution-nya, ketemulah nanti itu. Tetapi yang bagusnya itu kan maksimal ya, jadi karena maksimal artinya masih bisa ada pembicaraan-pembicaraan, jadi fleksibel nanti," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

[Gambas:Video CNN]

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Penguasa segala sesuatu

Inflasi Meroket, Wanita Spanyol Pilih Beli Sembako Dibanding Pembalut******

Harga bahan pokok di Spanyolmelonjak 15,4 persen secara tahunan pada Oktober 2022. Lonjakan ini menjadi yang tertinggi selama hampir tiga dekade terakhir.

Kondisi ini didorong oleh perang Rusia-Ukraina. Harga gula naik 42,8 persen, sayuran segar naik 25,7 persen dan telur 25,5 persen.

Demi mengurangi penderitaan masyarakat akibat lonjakan harga tersebut, pemerintah Sosialis Perdana Menteri Pedro Sanchez telah menghabiskan miliaran euro untuk pengeluaran kesejahteraan tambahan.

Salah satu warga Spanyol, Hugo Ramirez, tidak pernah menyangka akan mengandalkan bantuan amal untuk memberi makan keluarganya. Namun, biaya hidup yang melonjak di seluruh Eropa membuat ayah tiga anak berusia 44 tahun ini menjadi salah satu dari semakin banyak orang di Spanyol yang beralih ke bank makanan untuk memenuhi kebutuhan.

"Kami melihat harga naik setiap minggu, bahkan untuk barang-barang pokok," katanya, seperti dikutip dari AFP, Selasa (22/11).

Setiap Sabtu, Ramirez datang ke bank makanan yang didirikan oleh asosiasi lingkungan di distrik kelas pekerja Aluches untuk mengambil persediaan makanan.

Ramirez yang bekerja sebagai tukang batu berpendapatan 1.200 euro sebulan sementara istrinya 600 euro. Penghasilan itu didapat dari bekerja paruh waktu sebagai pembantu rumah tangga. Setelah membayar sewa bulanan sebesar 800 euro dan 300 euro untuk utilitas, tidak banyak pendapatan mereka yang tersisa.

Sementara itu, antrean orang yang mencari bantuan terbentang panjang di ujung jalan. Banyak dari mereka adalah pendatang. Barisan serupa yang dijuluki antrean kelaparan juga dapat dilihat di luar bank makanan lain di seluruh negeri.

"Setiap minggu kami melihat keluarga baru yang membutuhkan, terutama sejak dimulainya perang di Ukraina" kata Raul Calzado, seorang sukarelawan dari asosiasi lingkungan Aluche.

Ia menambahkan bahwa beberapa ibu telah berhenti membeli produk kesehatan kewanitaan untuk dapat memberi makan anak-anak mereka.

"Beberapa penerima manfaat tidak memiliki pendapatan. Tetapi kami juga memiliki lebih banyak pensiunan dengan pensiun kecil atau orang yang bekerja tetapi gajinya tidak mencukupi," kata wakil presiden asosiasi, Elena Bermejo.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, sumbangan terhadap bank makanan juga berkurang seiring meningkatnya inflasi. Harga yang melonjak juga membuat bank makanan membeli lebih sedikit makanan.

Bank makanan memberikan bantuan kepada lebih dari 186 ribu orang di wilayah Madrid, dan total 1,35 juta di Spanyol. Satu dari tujuh rumah tangga di Spanyol menderita kerawanan pangan, yang berarti akses makanan yang tidak memadai atau tidak aman karena pendapatan rendah.

"Saya berharap ini akan menjadi lebih baik tetapi saya khawatir itu tidak akan terjadi," kata Ramirez.

One Piece: Mencuri Langit

PUPR Kerahkan Personel******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan mobilisasi personel dan alat berat untuk penanganan gempayang berpusat di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin (21/11).

Hal tersebut dilakukan agar lalu lintas jalan nasional dari Puncak - Cipanas - Cianjur kembali normal.

"Kita sedang mobilisasi personel dan alat berat dari lokasi terdekat (sekitar 10 km) untuk pembersihan jalan nasional dari pohon tumbang dan tanah dari longsoran tebing," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja dalam keterangannya, dikutip dariAntara, Senin (21/11).

Endra juga menyampaikan saat ini tidak ada jalan yang putus karena kerusakan struktur. Tapi tertutupnya akses jalan terjadi  akibat pohon tumbang dan longsoran tanah.

Personel dan alat berat juga telah disiagakan untuk mengantisipasi gempa susulan.

"Kita siagakan personel dan alat berat di lokasi Cugenang tersebut untuk antisipasi gempa dan longsoran susulan," katanya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa gempa bumi dengan magnitudo 5,6 melanda wilayah barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11) pukul 13.21 WIB.

Menurut BMKG, pusat gempa berada di koordinat 6,84 Lintang Selatan dan 107,05 Bujur Timur, sekira 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur, pada kedalaman 10 km.

Gempa yang getarannya dirasakan hingga wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor itu menurut BMKG tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

[Gambas:Video CNN]