piala slot

Dunia abu-abu yang berbeda

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Siswa Lurus A

IHSG Diramal Masih Tertekan Awal Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Senin (15/5) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal IHSG bisa saja kembali menguat atau menuju level support apabila berhasil menembus level 6.706. Tapi, perkiraan besar akan kembali melemah seperti penutupan akhir pekan lalu.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk hari ini, Ivan merekomendasikan beberapa saham yang bisa dicermati oleh investor, yakni ADRO (buy on weakness), BBCA (buy on weakness), BRPT (buy on weakness), ESSA (speculative buy), dan INCO (buy on weakness).

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga mengatakan IHSG berpotensi melemah hari ini.

Menurutnya, pekan pendek yang akan dilalui oleh IHSG terlihat masih betah berada dalam rentang konsolidasi wajar. Gelombang tekanan dalam pola gerak IHSG terlihat belum berakhir karena sentimen dari fluktuasi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta harga komoditas masih akan turut mewarnai pergerakan IHSG.

Lihat Juga : Mentan soal Flu Babi Afrika di Batam: Isolasi Total-Intervensi Vaksin

"Namun masih cukup besarnya potensi koreksi wajar tetap harus diwaspadai oleh para investor, sedangkan peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka pendek," imbuh William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.687 dan resistance 6.798 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni CTRA, BBRI, SMGR, BBCA, JSMR, ASII, LSIP.

Akhir pekan lalu, IHSG ditutup di level 6.707, melemah 48,17 poin atau minus 0,71 persen dari perdagangan Kamis kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,43 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Harga Telur Ayam Melejit, Tembus Rp38 Ribu per Kg di Papua Barat******

Harga telur ayam melonjak tembus Rp30 ribuan per kg.

Mengutip hargapangan.id, Senin (15/5), harga telur ayam di Papua Barat melonjak hingga Rp38.700 per kg. Harga tersebut adalah yang paling mahal di Indonesia.

Di Papua, harga telur ayam dijual Rp37.100 per kg, Sedangkan di DKI Jakarta, harga telur ayam dijual Rp32 ribu per kg.

Berikut daftar harga telur ayam di Indonesia per kilogram;

Lihat Juga : Utang Indonesia Tembus Rp5.961,4 T pada Kuartal I 2023

Sulawesi Selatan Rp26.750
Jambi Rp27.650
Sulawesi Utara Rp27.900
Bali Rp28.150
Bengkulu Rp28.200
Kepulauan Riau Rp28.300
Lampung Rp29.250
Riau Rp29.250
Sumatera Selatan Rp29.700
Aceh Rp30.350
Kalimantan Selatan Rp30.350
Sulawesi Tengah Rp30.800
Sumatera Utara Rp30.950
Jawa Tengah Rp31.050
Jawa Timur Rp31.300
Nusa Tenggara Barat Rp31.550
Jawa Barat Rp31.950
Kalimantan Utara Rp31.950
DKI Jakarta Rp32 ribu
Kalimantan Tengah Rp32.050
Nusa Tenggara Timur Rp32.450
Banten Rp32.500
Gorontalo Rp32.750
Maluku Utara Rp34 ribu
Papua Rp37.100
Papua Barat Rp38.700

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

KPPU Buka Suara soal Pemerintah Punya Utang Migor Rp344 M ke Peritel******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. 

"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.

"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Menelan Langit

Jokowi Sebut 345 Juta Orang di Dunia Terancam Kelaparan, RI Masuk?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan 345 juta orang di dunia terancam kelaparan akibat krisis pangan.

"Hati-hati di sektor ini (pertanian) juga sekarang ini sangat rawan. Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim karena perang," kata Jokowi di Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, Senin (15/5).

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang terancam kelaparan karena adanya ancaman el nino. Tak hanya soal el nino, kelaparan di Indonesia juga bisa terjadi karena tingginya inflasi pangan.

"Jadi tanpa bantuan pemerintah mereka akan terancam kelaparan juga. Jadi (ancaman kelaparan) juga termasuk di Indonesia," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/5).

Bhima mengatakan kondisi ini menjadi peringatan bagi Indonesia yang merupakan produsen pangan, tetapi justru mengimpor pangan termasuk beras, gandum, dan bawang putih.

Ia menyebut jika sebuah negara masih menjadi importir pangan dan jumlah penduduk miskinnya cukup besar maka negara tersebut rentan mengalami kelaparan.

Karenanya, Bhima menganjurkan pemerintah segera melakukan antisipasi ancaman kelaparan dan el nino yang berpotensi menurunkan produktivitas pangan. Langkah yang bisa dilakukan dengan irigasi. Selain itu, pemerintah harus menggelontorkan anggaran khusus untuk mengatasi krisis pangan.

"Perlu paket kebijakan khusus yang di dalamnya berkaitan dengan alokasi subsidi pupuk, subsidi bibit unggul, atau bantuan permodalan bagi petani. Kemudian memberikan subsidi BBM yang lebih besar. Menurunkan harga BBM subsidi saja itu sudah membantu dari sisi pengendalian biaya produksi dan transportasi," kata Bhima.

Sementara itu, mengutip rilis Indeks ketahanan Pangan Global yang diterbitkan Economist Impact, 10 negara yang ketahanan pangannya terancam yaitu Suriah, Haiti, Yamen, Sierra Leone, Madagascar, Burundi, Nigeria, Venezuela, Sudan, dan Congo.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan ancaman kelaparan seperti yang disebut sudah terjadi di beberapa lokasi terutama di Afrika karena cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen.

Kelaparan disebut bisa terjadi lantaran gagal panen terjadi bersamaan dengan kondisi pemerintahan di negara tersebut tidak dalam kondisi stabil karena perang sipil, perang antar faksi politik, pemberontakan, yang mengakibatkan sistem ekonominya.

"Risikonya, saat terjadi gagal panen atau kekurangan pasokan bahan makanan domestik, mereka tak memiliki devisa untuk melakukan impor bahan makanan serupa untuk menambal kekurangan tersebut," kata Ronny.

Ronny mengatakan Indonesia masih cukup beruntung karena memiliki cukup devisa. Dengan begitu, saat terjadi el nino atau gagal panen yang mengakibatkan kekurangan cadangan pangan, pemerintah bisa langsung membuka keran impor.

"Tugas lanjutan bagi pemerintah hanya masalah stabilisasi harga pangan agar tetap terjaga dan terjangkau, sehingga tak menggores daya beli masyarakat," kata Ronny.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

Korsel Puji Kepuasan Publik ke Jokowi Tembus 82 Persen Jelang Pemilu******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan DPR Korea Selatanmenyatakan kekaguman mereka atas kepuasan publik RI terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia mengatakan meskipun Jokowi sudah menjadi presiden Indonesia selama hampir 10 tahun, tingkat kepuasan terhadapnya masih tembus 82 persen berdasar survei LSI kemarin.

Bahlil mengatakan DPR Korea Selatan lantas bertanya kepada Jokowi mengenai apa rahasia Jokowi sehingga rakyat Indonesia bisa sangat puas dengan pemerintahannya.

Bahlil menambahkan bahwa delegasi Korea Selatan yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan sorotan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi tidak hanya diberikan masyarakat Indonesia saja. 

"Tapi juga di luar negeri termasuk Korea," katanya. 

Ia menambahkan saat mendapatkan pertanyaan seperti itu, Jokowi hanya memberikan jawaban yang singkat tapi mengena.

"Jawaban presiden simplesekali," Indonesia punya lebih dari 500 kabupaten/kota dan pulau 17 ribu lebih, dalam seminggu saya meluangkan waktunya 3 kali ke lapangan untuk mendengar langsung apa masalah dan membuat kebijakan"," katanya.

Tingkat kepuasan kinerja Jokowi berdasarkan hasil suvei LSI pada April lalu memang mengalami kenaikan menjadi 82 persen. Angka ini merupakan kepuasan kinerja tertinggi kepada Jokowi selama menjadi presiden.

"Kinerja presiden pada April 2023 dinilai positif oleh 82%, yang menilai negatif itu ada 17,5 persen. Jadi tampaknya ini dalam data LSI adalah capaian tertinggi kinerja presiden, penilaian positif tertinggi kinerja presiden dari masyarakat," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Djayadi menyebut penilaian terhadap kinerja Jokowi menguat selama 6 bulan terakhir. Angka April ini, kata dia, memang cukup tinggi.

"Jadi tren penilaian positif terhadap kinerja presiden ini memang menguat sejak 6 bulan atau 7 bulan terakhir dari September ke April dan itu jauh lebih kuat kalau dibandingkan dengan sekitar 10 tahun yang lalu di Juni 2015. Jadi angka ini memang cukup tinggi," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]