angka jitu besok

Istriku yang cantik di sekolah

Firma Akuntansi Global KPMG Umumkan PHK 700 Karyawan******

Firmaakuntansi globalKPMG melakukanPHK terhadap 700 orang atau setara 2 persen jumlah karyawannya di Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan laporan Financial Times, kabar PHK tersebut diumumkan perusahaan kepada kalangan internalnya pada Rabu (15/2) kemarin.

"Bisnis dan prospek kami tetap kuat. Namun, kami telah mengalami ketidakpastian berkepanjangan yang mempengaruhi bagian tertentu dari bisnis konsultan kami, yang mendorong pertumbuhan besar dalam beberapa tahun terakhir," kata juru bicara KPMG kepada Reuters, Kamis (16/2).

Dengan PHK ini, KPMG masuk jajaran perusahaan raksasa yang melakukan PHK selama 2023.

[Gambas:Video CNN]

Berkeliaran tanpa akhir

Utang Perusahaan Pelat Merah Tembus Rp1.640 T Sepanjang 2022******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat utangseluruh perusahaan pelat merah tembus Rp1.640 triliun sepanjang 2022.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan meski utang tersebut masih tinggi, tapi masih baik karena ekuitas BUMN yang juga naik.

"Memang pasti ada pihak-pihak bilang tapi utangnya kan naik, tapi kalau kita lihat kan equitynya juga naik. Ini yang kita tekankan bahwa persepsi BUMN banyak utang tidak dijaga dengan ekuitas yang baik, salah," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Dengan modal Rp3.150 triliun dan utang Rp1.640 triliun, maka investasi tertanam BUMN pada 2022 mencapai Rp4.790. Sehingga rasio utang BUMN terhadap investasi tertanam sebesar 34,2 persen.

Kendati, Erick mengatakan data tersebut masih belum diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Rasio utang BUMN 2022 turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 36,2 persen di mana utang sebesar Rp1.580 triliun, modal Rp2.778 triliun, sehingga investasi tertanam Rp4.358 triliun.

Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian BUMN 2022 mencapai Rp196,5 miliar atau 99,06 persen dari pagu sebesar Rp198,43 miliar.

Laba konsolidasi BUMN sepanjang 2022 mencapai Rp303,7 triliun, naik dari Rp125 triliun. Kemudian aset meningkat menjadi Rp9.867 triliun dari Rp8.978 triliun pada 2021.

"Pendapatan pun meningkat dari Rp2.292 triliun menjadi Rp2.616 triliun," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Menperin Klaim RI Sudah Punya 91 Smelter per 1 Februari 2023******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmitamengklaim jumlah smelterdi Indonesia secara total mencapai 91 unit per 1 Februari 2023.

Meski begitu jumlah smelter yang telah beroperasi mencapai 48 unit. Jumlah itu mencakup smelter nikel, besi baja, tembaga, dan aluminium.

"Data Kementerian Perindustrian per 1 Februari 2023 terdapat 91 smelter di Indonesia dengan perincian 48 telah beroperasi dan lainnya dalam tahap visibility studyatau konstruksi," ujar Agus dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (14/2).

Sementara sisanya, tersebar di beberapa provinsi di Indonesia seperti Banten, jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, hingga Kalimantan Barat.

Adapun dari 48 smelter yang telah beroperasi berdasarkan komoditinya, secara kumulatif, smelter tersebut memiliki kapasitas investasi dan juga penyerapan tenaga kerja sebagai berikut:

1. Smelter nikel memiliki kapasitas produksi mencapai 262.660 ton per tahun dengan investasi mencapai Rp5,55 triliun. Sementara, tenaga kerja 2.337 orang.

2. Smelter besi baja memiliki kapasitas produksi mencapai 1,6 juta ton per tahun dengan nilai investasi sebesar Rp15,9 triliun. Smelter ini memiliki tenaga kerja mencapai 2.729 orang.

3. Smelter tembaga memiliki kapasitas produksi mencapai 150 ribu ton per tahun dengan nilai investasi Rp266 miliar. Adapun jumlah tenaga kerja smelter ini mencapai 525 orang.

4. Smelter aluminium memiliki kapasitas produksi mencapai 544.563 ton per tahun dengan nilai investasi Rp15,6 triliun. Sementara, jumlah tenaga kerja di smelter aluminium mencapai 1.893 orang.

[Gambas:Video CNN]

Memikirkan Tibet

Airlangga Klaim Pemerintah Sukses Simpan Devisa Ekspor US M di 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang ditahan selama tiga bulan bisa menghasilkan cadangan devisa hingga US miliar dalam setahun.

"Jadi devisa hasil ekspor diwajibkan ditahan tiga bulan di Indonesia, yang ditahan sekitar 30 persen. Dari situ, angka hitungan kami menunjukkan kita bisa menyimpan dalam satu tahun sekitar US sampai US miliar," kata Airlangga dalam webinar Economic Outlook 2023 di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (14/2).

Saat ini pemerintah sedang menggodok aturan terkait kewajiban 30 persen DHE suatu perusahaan ditahan di Indonesia selama tiga bulan.

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memproses insentif sehingga fasilitas penyimpanan valuta asing yang diberikan oleh Indonesia sama dengan Singapura," katanya.

Dengan kebijakan ini, ia berharap perbankan dapat memiliki devisa yang cukup untuk menopang pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo pada tahun ini.

"Pemerintah juga perlu mengantisipasi cadangan devisa karena inflasi Amerika Serikat pada tahun ini belum terkendali sehingga ada potensi mereka kembali menaikkan kembali tingkat suku bunga acuan," katanya.

Pada Januari 2023, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa mencapai 139,4 miliar dolar AS atau meningkat dibandingkan posisi November 2022 yang sebesar 137,2 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

PBB Imbau Tanya Gaji Terakhir ke Pelamar Kerja Dihapus******

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) mengimbau tindakan menanyakan gaji terakhir di kantor lama saat sedang melamar kerja di tempat baru dilarang.

Pasalnya, tindakan yang sering terjadi itu bisa menghambat pekerja terutama perempuan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

"Banyak perusahaan yang cenderung menanyakan gaji terakhir kandidat pekerja sebelum masuk ke perusahaan baru. Praktik itu harus dilarang karena ini membuat pelamar kerja perempuan tidak bisa bernegosiasi dengan baik" ujar UN Women Indonesia Representative Jamshed M Kazi dalam seminar Memperkuat Ekosistem untuk Pekerja Perempuan: Kebijakan Lingkungan Kerja yang Inklusif, Kamis (16/2).

Menurutnya, dalam melamar pekerjaan baru yang terpenting bukanlah gaji sebelumnya melainkan kompetensi dan tantangan yang akan dihadapi calon pekerja.

Ia juga menambahkan perusahaan juga sering memandang pekerja perempuan memiliki peran utama sebagai ibu rumah tangga dan dianggap bekerja hanya untuk hobi.

Sedangkan pekerja laki-laki dipandang sebagai penanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Ini pandangan yang harus dipatahkan. Kita tidak boleh berasumsi siapa yang menjadi kepala keluarga, bisa jadi pelamar itu adalah orang tua tunggal di rumah tangganya," ujar Jamshed.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan ada beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia.

Pertama, tidak tersedianya tempat pengasuhan anak di lingkungan kerja maupun di sekitar rumah. Kalaupun ada harganya mahal sehingga masyarakat kelas menengah tidak mampu memenuhi biayanya.

"Ini membuat perempuan memutuskan berhenti bekerja terutama yang memiliki anak masih kecil," kata Agus.

Kedua, perempuan sulit memprioritaskan pekerjaan karena juga mendapat ekspektasi untuk berperan sebagai ibu rumah tangga. Ketiga, kurangnya kebijakan inklusif yang bisa meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekosistem angkatan kerja.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Tambahan Biaya Kereta Cepat Jakarta******

Indonesia dan Chinasepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunanKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Dengan demikian, maka anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

Namun, sayangnya mekanisme pembagian atau porsi pembayaran biaya untuk memenuhi pembengkakan anggaran tersebut belum ditentukan.

Menurutnya, untuk pembahasan skema pembayaran cost overrun akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite.

Tiko berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan angka pembagian tanggungan Indonesia atau China sudah final.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek KCJB ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Artinya, diselesaikan dengan skema business to business (B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, (25/8) tahun lalu.

Kendati, apapun skemanya, Indonesia masih tetap amsyong. Sebab, sejak awal rencana pembangunan KCJB sudah tidak sesuai dengan janji pemerintah.

Awalnya, pembangunan yang dipastikan tidak akan menggunakan sepeserpun APBN harus dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun untuk proyek tersebut.

Sayangnya, pengorbanan APBN untuk pembangunan KCJB tak cukup sampai di situ. Indonesia harus kembali menanggung beban pembengkakan biaya, karena China tak akan mau menanggung beban proyek itu sendiri.

"Kita tahu bahwa ada potensi pembangunan kereta cepat ini akan menjadi contingency risk yang berpotensi ditanggung pemerintah melalui APBN," ujar Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, jumlah beban yang ditanggung APBN masih bisa diminimalisir.

Dalam hal ini, pemerintah harus betul-betul bisa menetapkan dan menyepakati pembagian tanggungan pembengkakan biaya agar tidak membebani keuangan negara terlalu besar.

"Tentu dalam penentuan pembiayaan ini perlu hati-hati untuk ditetapkan. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada potensi penambahan biaya lagi yang bisa muncul di kemudian hari," jelasnya.

Rendy menilai meski saat ini nominal pembengkakan sudah disepakati, namun hal tersebut tidak menjamin tidak ada tambahan biaya lagi ke depannya.

Apalagi, jika pemerintah tak segera membayar pembengkakan biaya bisa menimbulkan kebutuhan biaya lanjutan, seperti denda dari kontraktor.

"Bisa jadi nanti ada pinalti yang muncul baik itu karena keterlambatan pembayaran kontraktor ataupun melesetnya pencairan dari pinjaman yang berpotensi dilakukan pemerintah di kemudian hari untuk menutupi kelebihan biaya pembangunan kereta cepat ini," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap pemerintah mempertimbangkan tanggungan yang akan muncul setelah pembengkakan biaya ini. Artinya, kebijakan dan skema apapun yang ditempuh APBN bakal tetap terbebani hanya saja besarannya bisa diperkecil.

Sebab, pemerintah sudah kepalang basah dan tak mungkin membatalkan proyek tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berharap proyek KCJB bisa selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

"Intinya fokus saat ini, menurut saya adalah bagaimana skema pembiayaan yang adil untuk biaya yang bengkak ini. Karena betul, sudah terlanjur jalan proyek dan mau tidak mau harus selesai proyeknya," jelasnya.

Pemerintah harus tegas dengan China