situs slot 123

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Dinas Bina Marga Buka Suara Soal Lelang Proyek Konten Masjid Al Jabbar******

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengklarifikasi soal lelangproyek pembuatan konten Masjid Al Jabbar yang mencapai Rp20 miliar. 

Bambang menjelaskan lelang proyek konten tersebut sebetulnya merujuk pada museum yang ada di lingkungan Masjid Al Jabbar.

"Perhatian masyarakat ini selain menjadi masukan penting sekaligus menjadi momen bagi kami menyosialisasikan museum Al Jabbar yang direncanakan diresmikan pada Februari 2023 mendatang," jelas Bambang dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Kemudian, benda-benda koleksi seperti alat perang, lembar mushaf sundawi, surat-surat korepondensi Nabi, tempat-tempat naskah tua, replika Al Quran besar, peti penyimpanan Quran, hingga naskah tua.

Museum Al Jabbar berkonsep sebagai sarana edukasi dengan membagikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya umat Islam di Jawa Barat. Materi dalam museum ini menyangkut sejarah nabi Muhammad SAW dan sejarah Islam di Indonesia serta Jawa Barat.

"Proses pengadaan barang atau jasa museum Al Jabbar ini sudah mengikuti prosedur juga dikawal oleh lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah (LKPP) dan badan pemeriksa keuangan (BPK)," tegasnya.

Sebelumnya, mengutip laman resmi lpse.jabarprov.go.id, Pemrov Jawa Barat melelang proyek pembuatan konten Masjid Al Jabbar pada 1 April 2022 dengan kode tender 79267014. Namun, tender tersebut akhirnya dibatalkan meski sebelumnya sempat dilelang ulang.

"Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran," tulis pernyataan alasan tender diulang dan akhirnya dibatalkan.

Tender tersebut dibuka atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah satuan kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Dinas BMPR) Provinsi Jawa Barat.

Meski dibatalkan, di dalam situs tersebut dijelaskan ada 55 peserta yang mengikuti tender pembuatan konten di Masjid Al Jabbar tersebut.

Dua peserta teratas adalah PT Wangsa Keling Saka Kamulyan dengan harga penawaran Rp14,42 miliar dan Sembilan Matahari yang memasang Rp15,49 miliar.

Di lain sisi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mendapat kritik pedas warganet mengatakan keseluruhan kompleks Masjid Raya Al Jabbar tidak hanya sekadar difungsikan sebagai masjid.

"Proyek kawasan Masjid Al Jabbar itu bukan hanya masjid," kata Ridwan Kamil di akun Twitternya @ridwankamil, Jumat (6/1).

Ridwan mengatakan kompleks ini memiliki Museum Digital Rasulullah dan Islam di Nusantara di area bawah masjid. Museum itu berisikan materi perjalanan peradaban Islam di Indonesia, khususnya Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

Jokowi Bidik Afrika Jadi Pasar Ekspor RI Tahun Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa merambah pasar Afrika untuk tujuan ekspor Indonesia tahun ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/1).

Airlangga mengatakan meski pertumbuhan ekspor RI terus meningkat, namun, pemerintah tidak berpuas diri mengingat beberapa negara tengah mengalami kesulitan sehingga ada yang mengurangi impor dari Indonesia.

Ia juga mengatakan pemerintah akan mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar bisa segera mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong komoditas lain untuk ekspor.

Sebelumnya, Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan misi dagang keliling dunia untuk menyerbu pasar potensial serta menyaingi China, Thailand, dan Vietnam.

Zulkifli menyebut ada tiga kawasan pasar potensial yang akan disasar Indonesia yaitu Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

Menurutnya, ini adalah langkah antisipasi di saat target pasar tradisional Indonesia di Barat melemah. Zulkifli menegaskan, Kemendag bakal mengembangkan potensi pasar non-tradisional dengan membuat 'jalan tol' agar tidak ada hambatan.

"Dengan (negara) luar kita buka pasar baru. Misi dagang sebulan tiga kali, saya nanti akan ke Mesir, Nigeria, India, dan Arab Saudi untuk membangun misi dagang. Aturannya kita bikin perjanjian agar bebas tarif sehingga pengusaha-pengusaha kita akan lebih mudah," tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor impor Indonesia pada November 2022 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan ekspor Indonesia pada bulan lalu mencapai US,12 miliar atau turun 2,46 persen dibandingkan ekspor Oktober.

"Perkembangan ekspor November 2022 secara bulan ke bulan nilai ekspor November 2022 mencapai US,12 miliar atau turun sebesar 2,46 persen dibanding bulan sebelumnya," ungkapnya.

Kendati, secara tahunan atau year on year (yoy), ekspor Indonesia pada November 2022 naik 5,8 persen.

Habibullah menuturkan ekspor nonmigas pada November 2022 mencapai US,99 miliar, turun 1,94 persen dibandingkan dengan Oktober 2022, namun naik 6,88 persen jika dibandingkan dengan November 2021.

Penurunan ekspor nonmigas terbesar terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan maupun nabati sebesar US7,6 juta atau 16,62 persen. Sedangkan peningkatan terjadi pada ekspor logam mulia dan perhiasan/ permata sebesar 87,19 persen atau senilai US2,2 juta.

Di saat yang sama, ekspor migas juga turun 11,85 persen dari US,29 miliar pada Oktober 2022 menjadi US,14 miliar pada November 2022. Sementara, secara tahunan ekspor migas turun 15,23 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penyelamatan diri ilahi

Kemnaker Larang Pengusaha Minta Buruh Resign Agar Tak Bayar Pesangon******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarang pengusaha meminta pekerja mengundurkan diri alias resign demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti yang dihadapi karyawan PT Nikomas Gemilang. Apalagi permintaan dilakukan demi mengindari kewajiban membayar pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengundurkan diri merupakan inisiatif dari diri sendiri si pekerja.

Oleh karena itu, pengunduran diri tidak boleh atas paksaan atau permintaan dari pihak lain.

Ia juga mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan atau aduan dari karyawan maupun pihak PT Nikomas Gemilang.

Indah menuturkan jika karyawan dari perusahaan produsen sepatu olahraga di Serang, Banten itu mengadu ke Kemnaker, pihaknya siap melakukan mediasi bipartit.

Sebelumnya, PT Nikomas Gemilang meminta 1.600 pegawainya mengundurkan diri karena imbas perang Rusia dan Ukraina, harga energi serta permintaan sepatu olahraga yang merosot.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, tetapi mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti setop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Invasi Raja Iblis

Krisdayanti Persoalkan Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga : VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

Nelayan Keluhkan Lamanya Pencairan Jaminan Kematian dari BPJamsostek******

Keluarga nelayan mengeluhkan lamanya proses pencairan santunanatau jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, klaim tersebut tak kunjung diproses meski ahli waris sudah menunggu seminggu lebih.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Syafii selaku anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Demak sekaligus agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) BPJS Ketenagakerjaan Demak.

"Kasus ini baru, kawan kami nelayan meninggal di tengah laut. Kami mohon dipercepat untuk klaim jaminan kematian, kecelakaan, dan untuk anak sekolah. Karena yang kami tahu itu prosesnya lama untuk yang meninggal dalam bekerja," keluhnya dalam Diskusi Publik Nelayan Menghadapi Krisis Iklim, Kamis (12/1).

Keluhan serupa juga datang dari Anggota KNTI Lamongan Sabiqin. Ia mengatakan ketika nelayan terkena musibah kesulitan melakukan klaim.

Sabiqin menyebutkan ada salah satu nelayan Lamongan yang baru-baru ini meninggal dunia karena terseret ombak. Ia menekankan agar pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa mempercepat proses klaim tersebut.

Merespons hal tersebut, Asisten Deputi Kepesertaan Skala Kecil Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari mengatakan pihaknya masih perlu koordinasi dengan kantor cabang di daerah.

"Untuk kasus kecelakaan kerja, setelah berkas lengkap, seperti kronologis kejadian kemudian penyebab kematian akan diverifikasi. Kami memang sedang dalam proses tahap verifikasi dan validasi, tentunya untuk memastikan hak-hak sesuai ketentuan berlaku," jawab Hery.

Lebih lanjut, Hery mencotohkan soal syarat klaim tambahan bagi anak nelayan yang meninggal dunia dan ingin mencairkan beasiswa. Ia mengatakan perlu verifikasi berupa rapor sang anak untuk membuktikan ahli waris masih sekolah atau kuliah.

Sementara itu, Hary menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan meng-coversantunan kematian hingga Rp42 juta. Penyebab kematian yang dicover adalah sakit, meninggal dunia, meninggal mendadak di rumah, bahkan meninggal karena bunuh diri.

Rincian santunan kematian tersebut, antara lain Rp20 juta santunan kematian, Rp10 juta untuk biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp12 juta yang bisa dibayarkan sekaligus.

Sementara untuk manfaat beasiswa diberikan maksimal senilai Rp174 juta untuk dua orang anak yang masih menempuh pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

[Gambas:Video CNN]

1970-an, agak manis

Pengamat Imbau Subsidi Mobil Listrik Rp5 T Dialihkan ke Angkutan Umum******

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai rencana subsidi Rp5 triliun untuk pembelian kendaraan listrikseharusnya dialihkan ke pembenahan dan perbaikantransportasi umum.

Menurut Djoko hal ini akan memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat ketimbang subsidi dibagi ke pembeli kendaraan 'hijau'.

Pemerintah sebelumnya mengatakan telah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik yang akan dibagikan tahun ini.

"Lebih bijak jika Pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp5 triliun, diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum. Baik untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis. Mobilitas masyarakat terbesar di sektor transportasi darat," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (8/1).

Djoko juga mengingatkan pengalihan anggaran sebesar itu sebetulnya dapat mendongkrak nama para pejabat yang ingin mendongkrak popularitas pada tahun politik.

Sebab, dampak atau keuntungan yang diterima masyarakat tentu akan menjadi lebih luas karena digunakan untuk keperluan pembenahan sektor transportasi.

"Di tahun politik ini, anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif 2024. Pasalnya, akan banyak masyarakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapilnya diberikan program transportasi umum," katanya.

Djoko menjabarkan secara total subsidi keperintisan sektor transportasi tahun ini memang mengalami kenaikan dibanding 2022.

Pembagiannya yakni perkeretaapian mendapat porsi cukup besar, yakni Rp3,326 triliun. Kemudian diikuti transportasi laut Rp1,47 triliun, transportasi darat Rp1,32 trilun, dan transportasi udara Rp550,137 miliar.

Dengan pembagian itu Djoko menilai subsidi, khususnya sektor transportasi darat perlu ditambah.

"Subsidi layananan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar ya di darat," sambung akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.

[Gambas:Video CNN]