winstar4d rtp

1 bet slot 108Jutaan kata 620391Orang-orang telah membaca serialisasi

《winstar4d rtp》

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Psikolog sarankan tunda pernikahan jika belum siap cegah "baby blues"******

Jakarta (ANTARA) - Psikolog dari Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Naftalia Kusumawardhani menyarankan pasangan yang belum siap untuk menunda pernikahan demi mencegah baby blues atau depresi pascamelahirkan.
"Tunda pernikahan apabila usia calon pengantin masih terlalu muda, karena secara psikologis belum siap untuk menjadi orang tua. Ada banyak perubahan kehidupan setelah menjadi orang tua yang mengagetkan dan menyita perhatian orangtua baru," kata Naftalia dalam diskusi yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Senin. Baby bluesatau postpartum distress syndromeadalah kondisi terganggunya suasana hati yang terjadi pascamelahirkan, dan dapat dialami sekitar 50-80 persen wanita yang melahirkan, khususnya kelahiran anak pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan dialami pada kelahiran anak kedua dan seterusnya. Gejala baby bluesyang kerap terjadi yaitu mudah sedih dan menangis, sensitif, cemas, takut, tidak percaya diri, merasa kehabisan tenaga, tidak tertarik merawat bayi, merasa gagal, tidak berharga, tidak nyaman, bingung tanpa sebab, dan tidak sabar. "Apabila gejala tersebut berlangsung selama dua pekan, maka ibu harus berani ambil keputusan untuk mencari bantuan ke psikolog. Pengalaman melahirkan itu unik, tidak universal, maka sebaiknya ibu tetap berobat dan tidak terpengaruh anggapan orang yang memandang negatif. Justru ibu hebat-lah yang tahu cara antisipasinya," ujarnya. Menurutnya, baby bluesdapat dialami karena perubahan kehidupan setelah menjadi orang tua tidak hanya tentang mengasuh anak, tetapi juga hubungan dengan anggota keluarga, mertua, dan ipar yang mengalami transisi. Ia juga menjelaskan, ibu yang kelelahan dan memiliki beban dapat menyebabkan kurang optimalnya pengasuhan di masa emas anak yakni di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun. "Ibu yang terlalu capek dan memiliki beban tambahan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi bayi. Ibu stres, ASI tidak keluar, kelelahan sampai tidak sempat memperhatikan gizi dalam menu makanan bayi, akibatnya pengasuhan di 1.000 Hari Pertama Kehidupan kurang optimal," paparnya. Untuk itu, ia menekankan kepada para calon orang tua pentingnya memiliki pengetahuan tentang kehamilan hingga pascamelahirkan. "Menambah wawasan ini akan membentuk kesiapan dan mengoptimalkan persiapan calon orang tua, serta mintalah dukungan keluarga. Persiapan dalam segala aspek juga perlu, tidak hanya finansial, tetapi juga secara fisik dan psikologis," ujar dia. Ia menambahkan, masa nifas (40 hari pascamelahirkan) merupakan periode kritis untuk ibu, karena itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan secara fisik dan psikologis.
 "Perlu diketahui para calon orang tua, apa saja yang terjadi di tiga periode penting selama nifas, yaitu pada hari pertama sampai hari ketiga, taking in, kemudian hari ketiga sampai ke-10, taking hold, sampai letting godi hari ke-10 hingga kurang lebih minggu keenam," tuturnya.
Menurutnya, penting juga bagi orang sekitar untuk tidak menghakimi pilihan ibu dalam melahirkan, baik itu normal maupun operasi sesar. "Penghakiman dari orang lain seperti anggapan ibu sejati adalah yang melahirkan secara normal, sedangkan operasi sesar dianggap ibu takut kesakitan, takut bentuk fisik berubah, atau terkesan hanya ingin proses yang mudah saja. Penghakiman itu dapat membuat ibu semakin terbebani," ucap Naftalia. Setelah melahirkan, kondisi fisik ibu mengalami perubahan. Rasa lelah luar biasa dirasakan ibu apalagi jika tanpa bantuan dari keluarga di sekitarnya, untuk itu penting memberi dukungan pada ibu pascamelahirkan.

"Ibu bahagia, maka bayi sehat, tidak ada ibu yang sempurna. Hanya ibu yang mau menjalani semua proses kehamilan hingga kelahiran," imbuhnya.

Baca juga: BKKBN: 57 persen ibu alami "baby blues," depresi pascamelahirkan

Baca juga: Penyebab "baby blues": kurang dukungan dari orang sekitar

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Peneliti UGM: Limbah rumah tangga bisa untuk deteksi COVID******

Yogyakarta (ANTARA) - Sejumlah peneliti Pusat Kajian Kesehatan Anak Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan air limbah rumah tangga dapat digunakan sebagai sarana deteksi COVID-19 dengan biaya murah.

Ketua Tim Peneliti Pusat Kajian Kesehatan Anak (PKKA-PRO) UGM dr Indah Kartika Murni dalam keterangan resmi di Yogyakarta, Selasa, mengatakan air limbah yang digunakan adalah yang mengandung tinja dan urine dari individu yang terinfeksi COVID-19, baik bergejala maupun tanpa gejala.

"Tinja dan urine individu tersebut mengandung bagian atau fragmen virus SARS-CoV-2 yang sudah tidak menular," kata dia.

Dengan prinsip tersebut, kata Indah, sistem surveilans air limbah tersebut telah diterapkan di beberapa negara maju untuk deteksi COVID-19 seperti di Amerika Serikat dan Belanda sebagai pelengkap surveilans individu yang rutin dilakukan.

Baca juga: Peneliti UGM ungkap terapi gen bantu pengobatan penyakit langka

Di Indonesia, menurut Indah, surveilans air limbah rumah tangga telah dilakukan, namun untuk deteksi wabah polio saja.

Tim PKKA-PRO yang dia pimpin bersama dr Vicka Oktaria berkolaborasi dengan Murdoch Children's Research Institute (MCRI) Australia melakukan penelitian pada tahun 2021-2022.

Hasil dari penelitian itu, lanjut Indah, menunjukkan bahwa hasil deteksi dari surveilans air limbah tersebut mampu mendeteksi peningkatan kasus COVID-19 hingga dua pekan lebih awal dari peningkatan kasus di masyarakat.

"Hal tersebut menjadi dasar penelitian lanjutan untuk melihat efektivitas biaya dari penerapan surveilans air limbah," katanya.

Ia menjelaskan penelitian lanjutan untuk mengetahui kemampuan surveilans limbah sebagai sistem kewaspadaan dini peningkatan kasus COVID-19 di komunitas serta untuk melihat efektivitas biaya apabila diimplementasikan sebagai program surveilans rutin.

Baca juga: Peneliti UGM kembangkan alat pencegah COVID-19 pada gagang pintu

"Penelitian lanjutan itu menunjukkan bahwa sistem surveilans air limbah memiliki potensi sebagai opsi yang ekonomis untuk mendukung sistem peringatan dini dalam situasi pandemi, terutama di negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah," ujarnya.

Salah satu tim peneliti drTiara menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang kuat dan tepat waktu, beserta respons kesehatan masyarakat yang efektif sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan setiap sistem surveilans.

"Tidak ada surveillance systemyang efektif tanpa diikuti public health response," ujar dia.

Dukungan terhadap rencana inisiasi pelaksanaan surveilans air limbah untuk COVID-19, kata Tiara, dapat dimulai dengan pembentukan jejaring nasional khusus untuk surveilans air limbah.

Jejaring tersebut diharapkan akan melibatkan berbagai pihak yang bersedia bekerja sama dalam mengembangkan sistem surveilans air limbah di Indonesia.

Baca juga: Tim Peneliti UGM temukan potensi asam humat dari batu bara Indonesia

"Ke depan kita dapat membuat jejaring nasional untuk surveilans air limbah berisi aktor-aktor yang dapat bekerja bersama untuk mengembangkan surveilans air limbah ini," katanya.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：paito 16、situs resmi slot gacor、slot gacor hari ini 138

Terkait：usernesia、slot gacor kakek zeus、slot 88 rtp、lawu88slot、kingdomtoto、jokerroma、menara138、cara menghasilkan uang saldo dana、slot gacor terbaik 2022、slot gacor infini

---

---

bab terbaru：tafsir mimpi 78（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09