musimqq 983Jutaan kata 662784Orang-orang telah membaca serialisasi
《roma77》
KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes******
"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes, termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Ali menerangkan saksi Budi Sylvana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.
Baca juga: KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD
Hal yang sama juga dikonfirmasi penyidik KPK kepada Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo
Dalam perkara tersebut, Pius diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.
Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.
Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD
Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.
Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.
Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar
Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.
Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.
KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.
Baca juga: KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Bulog Kebut Bansos******
Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi bakal mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan hingga pasar murah guna menstabilkan harga beras saat Ramadan dan Idulfitri 2024.
Hal itu ia sampaikan dalam 'Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan' di Jakarta, Senin (4/3).
Bayu mengatakan pihaknya siaga dalam menjaga keamanan pasokan dan harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Salah satunya, mempercepat penyaluran bansos pangan. Namun, sebelum melakukan upaya tersebut, pihaknya bakal memastikan terlebih dahulu kesiapan stok.
Oleh karena itu, ia menjamin stok di seluruh Indonesia aman menjelang Ramadan. Setelah memperkuat stok, Bulog baru akan mempercepat penyaluran bansos pangan.
"Kami lakukan dua bulan ke depan berkonsentrasi mempercepat penyaluran bantuan pangan. Januari-Februari selesaikan dan sekaligus kami salurkan segara Maret-April," sambung Bayu.
Ia menuturkan bansos pangan 2024 menyasar 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) dengan pagu per bulan 220 ribu ton. Adapun total realisasi bansos pangan tahap I per 2 Maret baru mencapai 357,9 ribu ton atau 54,22 persen.
Bayu juga menyebut saat ini masih terdapat provinsi yang penyaluran alokasi Februari masih belum ada realisasi, yakni Banten, Bali, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Sampai dengan 2 Maret 2024, masih terdapat 9 dari 514 kabupaten/kota yang belum clear proses verifikasi dan validasi data PBP, yaitu Maluku Tenggara, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Lembata, ASmat, Mimika, Nabire, Puncak, dan Nduga.
Lihat Juga :![]() |
Kemudian, Bulog pun bakal melanjutkan penyaluran beras SPHP bersubsidi.
"Karena dalam beras SPHP ini terdapat subsidi demikian, maka mekanismenya dalam hal penyaluran cukup beda, cukup leluasa tapi tidak sama sekali bisa sekedar dijual begitu saja," kata Bayu.
Adapun terkait kelangkaan beras di Alfamart, Bayu menyebut hal itu terjadi karena ritel tersebut mengambil stok lebih sedikit.
"Kalau kita lihat diberitakan seperti Alfamart yang tidak ada stoknya, jadi memang relatif sedikit mengambilnya misalnya dibandingkan Transmart, Hypermart atau Indomaret," ujar Bayu.
Ia menjelaskan khusus beras SPHP, para pengecer memang harus mengajukan pembelian kepada Bulog. Hal ini termasuk kuota stok yang mereka minta.
Selanjutnya, Bulog melanjutkan dukungan kepada pemerintah daerah melalui program gerakan pangan murah (GPM). Hal ini dilakukan dengan cara menjual beras SPHP dan beras komersial lewat bazaar, pasar murah, hingga penjualan langsung ke pemukiman.
Bayu mengatakan pihaknya di tingkat regional (29 kanwil dan 133 kantor cabang)terlibat di seluruh titik GPM dan kerja sama dengan pemerintah daerah sampai tingkat desa.
Dalam operasi pasar ini, Bulog menjual beras SPHP dan beras komersilnya sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni masing-masing Rp10.900 per kg dan Rp13.900 per kg.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Label:voucher agoda 2022、cuan gacor、1001 tafsir mimpi 2d bergambar
Terkait:slot gacor malam ini、168 bet slot、bedtogel、kredit hp shopee、game slot yang gacor malam ini、usahklub、ekings99、slot121、air 88 slot、situs mudah menang slot
bab terbaru:situs judi slot dewa 99(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkan-nya kepada isi video kelihatan benar itu orang IndonesiaJakarta (ANTARA) - Pengacara Hotman Paris Hutapea curiga pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan RI merupakan warga negara Indonesia (WNI).
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024Jakarta (ANTARA) - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berjumlah lebih dari dua ribu menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah kota Jakarta dalam rangka memasuki masa tenang kampanye menjelang Pemilu 2024. "Selama masa tenang tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara. Sebanyak 2.300 personel kami kerahkan pada kegiatan tersebut Penurunan APK ini dilakukan dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol di Jakarta," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Arifin memastikan APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif pada Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2) mendatang. Kegiatan penurunan APK ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg), dan tim pasangan calon (paslon) lainnya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024
Hari ini adalah jadwalnya distribusi logistikPenajam Paser Utara (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu (11/2) mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
《roma77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,casino gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《roma77》bab terbaru。