hutang di kredivo

Tianni Shenwu

Buruh di Jatim Pilih Kawal UMK Ketimbang Protes Hasil UMP 2023******

Buruh Jawa Timur (Jatim) memilih fokus mengawal kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang bakal ditetapkan 7 Desember 2022 ketimbang memprotes hasil kenaikan UMP2023.

"Kalau soal UMP kami tidak terlalu mempermasalahkan," kata Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat, Selasa (29/11).

Nuruddin mengatakan UMP tidak terlalu berpengaruh pada upah yang diperoleh buruh. Hal itu lantaran pemerintah bakal menggunakan UMK dalam kebijakan pengupahan.

Karena itu, buruh di Jatim akan mengawal penetapan UMK, pekan depan. Mereka khawatir UMK 2023 bakal jauh dibawah dari yang diinginkan para pekerja.

"Formulasinya yang kami kritisi, karena bisa jadi Gubernur (Khofifah Indar Parawansa), ketika menetapkan UMK menggunakan formulasi yang sama ketika menetapkan UMP," ucapnya.

Diketahui, dalam Pasal 6 Permenaker 18 Tahun 2022 dijelaskan rumus formula penghitungan Upah Minimum sebagai berikut: UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)).

UM(t+1) sendiri adalah Upah Minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t) berati Upah Minimum Tahun Berjalan. Selain itu, Penyesuaian Nilai UM merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alpha).

"Semisal UMP angka alpha yang digunakan adalah 0,2, Ini mungkin pada saat penetapan UMK, Gubernur menetapkan alpha 0,2 bukan 0,3," ujar dia.

Sebelumnya, Pemprov Jatim akhirnya menetapkan kenaikan UMP 2023. Dalam suratnya, Pemprov menyebut kenaikan UMP menjadi Rp2.040.244.

Penetapan tersebut terlampir dalam Keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan nomor surat 188/860/KPTS 013/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi Tahun Tahun 2023 sebesar Rp2.040.244,30. Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota," tulis surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Orang Asing

Menparekraf Sandiaga Apresiasi Kehadiran SBY di WTTC Global Summit******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan apresiasi atas kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada World Travel & Tourism Council (WTTC) di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (29/11).

Sandiaga yang tak menduga bakal berjumpa SBY menyebut hal itu sebagai wujud dukungan terhadap upaya memulihkan pariwisata Indonesia di masa pandemi.

"Kami sangat terkejut bahwa ternyata bapak presiden keenam Republik Indonesia, Pak SBY menghadiri juga WTC Global Summit di King Abdul Aziz International Convention Center di Riyadh, di mana Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi salah satu best practice dari kepulihan pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Sandiaga.

"Kami sangat beruntung bahwa Pak Presiden SBY juga ikut menghadiri Global Summit ini sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap kerjasama internasional," ujar Sandiaga.

Pada kesempatan itu, Sandiaga menyebut bahwa gelaran kegiatan bertaraf internasional menjadi salah satu strategi pemulihan pariwisata pasca Covid-19. Menurutnya, gelaran kegiatan tersebut akan dapat menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas.

Adapun upaya perwujudan strategi tersebut telah dilakukan, antara lain lewat gelaran ajang balap sepeda motor Moto GP dan Superbike di Mandalika hingga G20 di Bali beberapa waktu lalu.

"Dan ini tentunya akan kita tindak lanjuti dengan penandatanganan kesepakatan bersama Kerajaan Saudi Arabia yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, sesuai dengan kesepakatan yang kita lakukan di G20," kata Sandiaga.

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Airlangga Minta Agus Gumiwang Cegah PHK di Industri Manufaktur******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang membuat kebijakan yang bisa melindungi industri manufakturdan mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal tersebut ia sampaikan saat memberi kata sambutan dalam acara peluncuran Indeks Kepercayaan Industri (IKI) di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (30/11).

Menurutnya, survei kegiatan usaha mengungkap ada yang ekspansif dan ada yang terkontraksi. Airlangga pun meminta Agus untuk mulai menaruh perhatian pada sektor-sektor yang terkontraksi.

Kewaspadaan pemerintah terkait penurunan kinerja industri manufaktur juga sempat disinggung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut bahwa indeks Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur RI sudah mengalami kontraksi dalam dua bulan terakhir.

"Perlu untuk lihat dan mulai waspada PMI manufaktur kita memang selama 14 bulan ini, kita selalu ada di level ekspansif. Namun, kita lihat pada bulan terakhir sudah mulai menunjukkan penurunan," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (24/11).

Berdasarkan catatan, PMI Indonesia pada Agustus 2022 mencapai 5,17, kemudian pada September PMI manufaktur naik mencapai 53,7. Namun, per Oktober 2022 PMI manufaktur turun menjadi 51,8.

Menurut dia, kontraksi ini perlu diwaspadai karena hal-hal yang menyangkut manufaktur menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ini yang harus kita perlu waspadai karena menyangkut kegiatan manufaktur yang sangat penting," jelasnya.

Meski begitu, ia mencatat kapasitas produksi untuk manufaktur dan pertambangan meningkat dan mendekat level sebelum pandemi.

Tercatat kapasitas produksi untuk industri pengolahan mencapai 73,5 pada kuartal III tahun ini. Sedangkan, kapasitas produksi pertambangan dan penggalian mencapai 73,2.

"Sektor manufaktur sebetulnya terus meningkatkan kegiatan, hingga kapasitas produksi sama seperti sebelum pandemi," tutur dia.

Namun, melihat PMI manufaktur Indonesia, Sri Mulyani ragu, apakah level tersebut mampu bertahan dalam menghadapi gejolak perekonomian ke depan.

"Melihat level ini bisa dan harus bertahan di dalam menghadapi guncangan-guncangan global. Ini menjadi tantangan kita memasuki tahun 2023," ujar Sri Mulyani lagi.

Meskipun pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam level yang kuat, Sri Mulyani menyebut pasti akan ada pengaruh faktor global yang harus diwaspadai.

"Kami selalu menyampaikan optimis karena memang levelnya hari ini masih sangat kuat. Tapi waspada karena melihat direction atau arahnya perlu kita waspadai," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

Muhadjir Effendy Ungkap Alasan PHK di Industri Tekstil dan Alas Kaki******

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, alas kaki, dan garmen karena melemahnya permintaan ekspor.

Ia menyebut 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Menurut Muhadjir, saat ini di AS sedang terjadi over stock.

Sementara, ekspor ke Eropa menurun karena masyarakat di Benua Biru tengah menghadapi krisis, sehingga lebih berhemat dan memprioritaskan belanja makanan.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pihak industri, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menahan potensi PHK ke depan.

Dalam koordinasi itu, kata Muhadjir, pihaknya setuju untuk dilakukan pemotongan jam kerja ataupun pembagian shift. Asalkan, sudah ada kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha.

"Dan sekarang ini sedang kami minta ada peraturan menteri terutama dari menteri ketenagakerjaan untuk memastikan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pekerja itu ada payung hukumnya. Karena kalau tidak ada payung hukum, itu kan jadi masalah," terang Muhadjir.

Selain itu, ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

"Kemarin sudah kami atur. Mudah-mudahan bisa kami hambat lah, kami hambat kemungkinan terjadi PHK besar-besaran di tiga sektor itu terutama," tandas Muhadjir.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Teknologi sejati tak tertandingi

Muhadjir Effendy Sepakati Ide Potong Jam Kerja Demi Hindari PHK******

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy setuju jika pengusaha dan pekerja sepakat untuk memotong jam kerja atau pengaturan shift alih-alih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (1/12).

Selain itu, Muhadjir juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

"Kemarin sudah kami atur. Mudah-mudahan bisa kami hambat lah, kami hambat kemungkinan terjadi PHK besar-besaran di tiga sektor itu terutama," tandas Muhadjir.

Menurutnya, alasan maraknya PHK di industri tekstil, garmen, dan alas kaki karena melemahnya permintaan ekspor.

Ia menyebut 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Menurut Muhadjir, saat ini di AS sedang terjadi over stock.

Sementara, ekspor ke Eropa menurun karena masyarakat di Benua Biru tengah menghadapi krisis, sehingga lebih berhemat dan memprioritaskan belanja makanan.

"Untuk PHK kemarin saya langsung berkunjung ke Serang (di Banten), ini yang punya potensi PHK ke depan itu adalah tiga sektor. Pertama, itu tekstil. Kedua, alas kaki. Ketiga, garmen. Kenapa itu terjadi? karena 99 persen produknya itu ekspor dan ekspornya itu ke AS dan Eropa," ujar Muhadjir.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

KPPU Siap Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Demi Cegah Monopoli******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap melakukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk di sektor konstruksi, demi mencegah praktik monopoli.

"Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti terjadi praktik monopoli, atau persaingan tidak sehat," kata Ketua KPPU M Afif Hasbullah, Kamis (1/12), dikutip dari Antara.

Gus Afif, sapaan akrabnya, menjelaskan KPPU telah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan menyatakan kesiapan melakukan pengawasan di IKN.

"Kita dorong mengikuti program kepatuhan, misalnya dengan KPPU. Sehingga saat ramai-ramai mengerjakan IKN, semua pelaku usaha yang ada di sana sudah well-informed terkait dengan persaingan usaha yang sehat," tuturnya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN dibagi ke dalam lima tahap hingga 2045.

Rinciannya, pembangunan tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua pada 2025 hingga 2029, tahap ketiga pada 2030-2034, tahap keempat pada 2035-2039, dan terakhir tahap kelima pada 2040 hingga 2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022. Tercatat ada 18 proyek baru yang akan terkontrak.

Ada 18 kegiatan yang akan terkontrak pada November sampai Desember 2022 senilai Rp9,68 triliun. Mulai dari 1 kegiatan sumber daya air (SDA) senilai Rp500 miliar, 4 kegiatan bina marga sebesar Rp1,59 triliun, 12 cipta karya senilai Rp7,08 triliun, dan 1 kegiatan perumahan sebesar Rp510 miliar.

Basuki juga meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu sejalan dengan minat investasi di IKN yang meningkat.

Ia menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land development dan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land development dan jalan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

[Gambas:Video CNN]