bank simpan pinjam

slot gacor 4d hari ini 555Jutaan kata 503767Orang-orang telah membaca serialisasi

《bank simpan pinjam》

KPU: Pemilih yang pindah TPS lintas daerah tidak bisa pilih caleg******

Jadi, pada dasarnya pemilih itu memilih di TPS di mana dia terdaftar di DPT

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa masyarakat yang pindah tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak suaranya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan kehilangan hak memilih untuk pemilu legislatif.

"Di Undang-Undang Pemilu ditentukan, kalau orang pindah memilih lintas daerah pemilihan (dapil), maka dia tidak berhak atau kehilangan haknya untuk memilih wakilnya di dapil di mana dia terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT)," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Dia mencontohkan bila ada pemilih yang terdaftar di Kota Depok, mama orang tersebut masuk ke dalam DPT Kota Depok. Sebab, Depok memiliki dapil bagi DPRD Kota Depok.

Apabila pemilih itu pindah kecamatan atau pindah dapil di mana dia terdaftar, maka dia kehilangan hak suara untuk pemilihan DPRD Kota Depok.

Kemudian, bila pemilih tersebut pindah ke Jakarta atau lintas provinsi, maka dia kehilangan hak suara untuk memilih DPRD Kota Depok, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPD Jabar hingga DPR RI yang mewakili Kota Depok.

Adapun hak pemilih di TPS telah disesuaikan dengan DPT. Hasyim menyebutkan KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan DPT pada 20 hingga 1 Juni 2023 dan rekap nasional pada 2 Juli 2023.

"Jadi, pada dasarnya pemilih itu memilih di TPS di mana dia terdaftar di DPT," katanya.

Selain itu, Hasyim memastikan masyarakat pemilih yang tinggal di tempat tidak sesuai dengan alamat di KTP elektronik tetap dapat menggunakan hak suaranya pada Pemilu Serentak 2024.

Dia menjelaskan pemilih dapat mengajukan pindah memilih dengan membawa dokumen kelengkapan pendukung sesuai dengan alasan pindah memilih, selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 15 Januari 2024.

Kendati demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019, terdapat pengecualian dimana beberapa kategori pemilih diberi tenggat waktu mengurus pindah memilih selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 7 Februari 2024.

"Ketentuan ini pernah di-judicial review di MK, yang kemudian MK putuskan bahwa proses pindah memilih masih bisa dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara," ungkap Hasyim.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, seseorang yang akan melakukan pindah memilih dapat mengurus langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau KPU kabupaten dan kota.

Hasyim menyebutkan dalam saluran cekdptonline.kpu.go.id juga disediakan fitur untuk mengurus pindah memilih.

Terkait Pilpres 2024,KPU telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: KPU: Pemilih dapat ajukan pindah TPS H-7 pencoblosan
Baca juga: KPU RI rekrut 5,7 juta KPPS untuk Pemilu 2024
Baca juga: KPU RI: Pindah memilih harus diurus secara langsung
Baca juga: KPU RI sebut publik dapat lapor pindah memilih lewat laman cek DPT

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023

KSP: Aduan Moeldoko soal Tempo bentuk penghormatan kebebasan pers******

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan aduan yang diajukan oleh Kepala KSP Jenderal TNI Purn. Moeldoko soal opini yang dimasukkan Tempo ke dalam majalah edisi Minggu (24/12) yang diduga melanggar kode etik pers merupakan bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers.

"Intinya yang dilakukan Pak Moeldoko adalah penghormatan terhadap kebebasan pers dengan mengadukan soal ini kepada Dewan Pers," kata Plt. Deputi IV KSP Rawanda Wandy Tuturoong ketika ditemui di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, Rabu.

Di dalam aduan, Moeldoko mengaku tidak terima dengan tulisan Tempo yang menyatakan dirinya merupakan "bekingan" atau orang yang menunggangi mobil listrik Wuling karena adanya konflik kepentingan tertentu.

Padahal, mantan Panglima TNI itu hanya ingin melindungi pengguna mobil listrik dengan mengajukan pembuatan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap pengisi daya (charger) mobil listrik Wuling tipe GB/T. Hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengakselerasi penguatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sebagaimana aturan yang berlaku di Tanah Air.

Adapun sejumlah aturan yang ia sebutkan, yakni Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden terkait dengan tugas pokok dan fungsinya hingga Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV) untuk Transportasi Jalan.

"Intinya di dalamnya ini, ada editorialnya Tempo sebagai karya jurnalistik. Dalam editorialnya pun, kami sudah pelajari bahwa editorialnya ada karya jurnalistik yang bisa diadukan dalam SOP Dewan Pers sebagai jika terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik," ucap dia.

Atas keberatannya itu, Moeldoko kemudian mendatangi Dewan Pers pada hari Rabu untuk memasukkan aduan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Jadi, semua itu ada landasan hukum dan tata kelolanya. Kira-kira itu secara garis besar," katanya.

Pada hari Minggu (24/12), Tempo menerbitkan sebuah opini dalam majalahnya yang bertajuk Beking Mobil Listrik Wuling dengan sampul depan yang menggambarkan Moeldoko memegang pengisi daya (charger) mobil listrik Wuling.

Dalam tajuk opini yang ada di halaman 92 tersebut, Tempo menulis bahwa Moeldoko diduga mengintervensi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk mengakomodasi alat pengisian baterai mobil listrik Wuling yang tidak sesuai dengan standar.

Hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan publik akibat adanya konflik kepentingan dalam suatu organisasi.

Baca juga: KSP Moeldoko adukan Majalah Tempo ke Dewan Pers
Baca juga: Polri minta media lapor bila ada oknum tak netral  

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

BMKG: Waspada hujan sedang hingga lebat di Yogyakarta pada 1******

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi memicu kejadian bencana hidrometeorologi

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berawan saat malam tahun baru, Minggu.

"Untuk nanti malam pas pergantian tahun DIY diprakirakan berawan," kata Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Yogyakarta Warjono saat dihubungi di Yogyakarta, Minggu.

Lima kabupaten/kota di DIY, termasuk kawasan Tugu, Malioboro, dan Keraton Yogyakarta, tercatat memiliki kelembaban udara 65 sampai 95 persen dengan suhu udara 24 sampai 32 derajat Celsius dan diprediksi berawan pada Minggu (31/12) malam serta cerah berawan pada Senin (1/1) dini hari.

Sementara itu, lanjutnya, tinggi gelombang di sepanjang pesisir selatan DIY saat ini berkisar antara 1,25 - 2,5 meter atau kategori sedang.

Baca juga: BMKG: Waspadai potensi gelombang tinggi hingga awal tahun 2024

Menurut Warjono, mengacu hasil analisis dinamika atmosfer, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi pada siang hingga sore hari di Kota Yogyakarta, termasuk kawasan Tugu, Malioboro, dan Keraton Yogyakarta.

Potensi hujan sedang-lebat juga diprediksi terjadi pada siang hingga sore di Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo bagian Utara.

"Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi memicu kejadian bencana hidrometeorologi," ujarnya. 

Potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang diprakirakan masih terjadi pada 1 dan 2 Januari 2024 di Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunungkidul bagian utara pada siang hingga sore hari.

Baca juga: Mayoritas kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan ringan

Warjono menyebutkan potensi hujan sedang-lebat disertai petir tersebut dipengaruhi adanya sirkulasi siklonik di Kalimantan sehingga menyebabkan daerah belokan angin (shearline) di Laut Jawa yang menyebabkan perlambatan kecepatan angin.

Secara umum pola angin baratan mulai aktif, namun sebagai dampak pola siklonik tersebut pola angin yang mendominasi di wilayah Jawa pada umumnya dan DIY pada khususnya masih bertiup dari arah Tenggara-Selatan dengan kecepatan berkisar 20 sampai 35 km per jam.

"Silakan untuk menjalankan aktivitas, namun terus memonitor publikasi informasi BMKG agar dapat melakukan langkah-langkah yang lebih aman dan nyaman," ujar Warjono.

Baca juga: Waspada hujan lebat & angin kencang pada malam Tahun Baru di Jabar



 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023

---

Label：prediksi macau jp paus fb、buku erek、judi slot terbaik indonesia

Terkait：lawanqq、bima138、situs baru terpercaya、manjur bola slot login、betasia、permainan slot paling gacor、j99slot、pinjam duit kta cepat、metro777、situs slot gacor malam hari ini

---

---

bab terbaru：uang888（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09