slot simba
m slot88 836Jutaan kata 866867Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot simba》
Tim SAR lakukan penyelaman cari satu warga dilaporkan hilang******
akan dilanjutkan besok pagi pada Operasi SAR hari keduaAmbon (ANTARA) - Tim SAR gabungan melakukan penyelaman pada kedalaman 25-30 meter di sekitar Perairan Pantai Pintu Kota, Dusun Air Louw (Negeri Eri) Kecamatan Sirimau (Kota Ambon) untuk mencari seorang warga yang tenggelam pada Sabtu dinihari.
"Dalam operasi SAR hari pertama, tim SAR gabungan dibagi dalam dua SRU dan SRU I melakukan penyelaman di sekitar lokasi tenggelamnya korban sementara SRU II yang dibantu warga melakukan pencarian korban di permukaan air," kata Kepala Basarnas Ambon, Maluku Muhammad Arif Anwar di Ambon, Sabtu malam.
Identitas korban yang dilaporkan tenggelam dan masih dalam pencarian tim SAR adalah Josy Balubun yang merupakan mantri kesehatan dan menjadi ASN di RSUD dr. M. Haulussy Ambon.
Menurut dia, korban bersama tiga rekannya antara lain Yongker Diaz (almarhum), Stevy Hattu, dan Jeky Uneberua menyewa sebuah perahu fiber glass untuk memancing ikan, namun perahu mereka akhirnya terbalik akibat arus laut yang kencang.
Commando Centre Basarnas Ambon sekitar pukul 08.30 WIT, menerima informasi dari Aiptu Tony Lesnussa Anggota Polsek Nusaniwe melaporkan, bahwa sekitar pukul 03:00 WIT, empat orang terjatuh dari perahu saat melaut di sekitar lokasi kejadian.
Baca juga: Basarnas Ambon selamatkan 18 ABK MT Koan yang tenggelam
Baca juga: Basarnas Ambon evakuasi nelayan Desa Tawiri yang ditemukan tewas
Peristiwa naas tersebut menyebabkan Yongker meninggal dunia, Josy Balubun dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian tim SAR, sementara Jeky yang merupakan pegawai RSUD Haulussy Ambon dan rekannya Stevy berhasil diselamatkan warga.
Pukul 08.45 WIT, satu tim Rescuer Basarnas Ambon dikerahkan menuju lokasi kejadian guna melaksanakan Operasi SAR pada koordinat 3° 46' 13.95 " S - 128° 9' 9.47 " E, jarak kurang lebih 31.6 KM, dan Heading 340.96° arah Barat Laut dari Kantor Basarnas Ambon.
Tiba di lokasi kejadian, dua SRU pun dibentuk guna melaksanakan Operasi SAR diantaranya SRU I melakukan penyelaman di sekitar lokasi tenggelamnya korban.
Sedangkan SRU II yang menggunakan Rubber BoatBasarnas Ambon dan beberapa longboatmasyarakat melakukan pencarian dari permukaan air.
Begitu juga dengan tim yang melakukan pencarian dari permukaan air sejauh kurang lebih 5 NM hingga sore hari belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.
"Tim SAR Gabungan menghentikan sementara pencarian dan akan dilanjutkan besok pagi pada Operasi SAR hari kedua," ujarnya.
Baca juga: Seorang pemancing tenggelam di Pantai Otan Kabupaten Kupang
Baca juga: Basarnas Lampung temukan dua pemancing yang tenggelam di laut
Baca juga: Tim SAR mencari pemancing yang hilang di Bima
Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Kriminal sepekan, Tersangka kasus Serpong hingga praperadilan Aiman******
Berikut lima pemberitaan kriminal di DKI Jakarta dan sekitarnya selama sepekan yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari di akhir pekan ini.
1. Polisi tetapkan empat tersangka dalam kasus perundungan di Serpong
Polres Tangerang Selatan Kota menetapkan sebanyak empat tersangka dalam dugaan kasus perundungan (bullying) yang terjadi di salah satu sekolah internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan.
"Empat orang saksi ditingkatkan status menjadi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur,”kata Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Alvino Cahyadi dalam konferensi pers di Polres Metro Tangerang Selatan, Jumat.
Baca berita selengkapnya di sini
2. Buntut kasus pelecehan seksual, Rektor UP resmi dinonaktifkan
Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) secara resmi menonaktifkan Rektor UP berinisial ETH (72) terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap karyawan perguruan tinggi tersebut yang berinisial RZ (42).
"Tidak dicopot tapi dinonaktifkan," kata Sekretaris YPPUP Yoga Satrio saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, setelah pada hari sebelumnya (26/2) dilakukan rapat pleno di lingkungan internal.
Berita selengkapnya ada di sini
3. Mantan suami artis lakukan penembakan di Jatinegara
Mantan suami artis DL dan CK berinisial GS diduga melakukan percobaan pembunuhan dengan menggunakan senjata api di salah satu perkantoran Jalan Jatinegara Timur, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur.
Korban penembakan Mohamad Andika Mowardi (32) di Jakarta, Selasa, mengaku dirinya nyaris terkena peluru yang terjadi pada Kamis dini hari (8/2) sekitar pukul 02.00 WIB.
Selengkapnya ada di sini
4. Keluarga Brigadir J gugat Ferdy Sambo hingga Presiden Rp7,5 miliar
Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menggugat secara perdata Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Kapolri, Menteri Keuangan, dan Presiden RI sebanyak Rp7,5 miliar atas terbunuhnya Yosua.
"Dia (Yosua) itu polisi aktif, apabila pensiun sampai usia 53 atau 58 tahun maka dia memiliki masa bakti 30 tahun lagi. Dan itu ada hak 30 tahun lagi mendapatkan gaji dari negara," kata Ketua Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini
5. PN Jaksel tolak praperadilan Aiman terkait penyitaan telepon seluler
Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono atas penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun media sosial dan email oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Delta Tama di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa
Baca berita selengkapnya di sini
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Menko Airlangga bahas kerja sama strategis dengan Menteri Inggris******
“Pertemuan juga membahas beberapa isu kerja sama lainnya, misalkan di bidang kesehatan dan produk farmasi, pertanian termasuk pengembangan komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan, serta sektor maritim dan perikanan,” ujar Airlangga dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga membahas mengenai reformasi World Trade Organization (WTO) dalam pertemuan WTO's 13th Ministerial Conference (MC13) yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 26-29 Februari lalu.
Selain itu, kedua menteri tersebut membicarakan perkembangan perjanjian dagang Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Inggris resmi menjadi anggota ke-12 CPTPP pada pertengahan tahun lalu.
Airlangga menyatakan bahwa jika nantinya Indonesia jadi bergabung ke dalam CPTPP, hal tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, investasi, serta kerja sama teknis dengan negara mitra kawasan lainnya.
Trevelyan pun menyampaikan bahwa pemerintah Inggris siap memberikan dukungan kepada Indonesia jika bergabung menjadi anggota CPTPP.
“Mungkin butuh waktu sekitar dua tahun dari proses pengajuan hingga resmi menjadi negara anggota CPTPP. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu disiapkan, untuk itu Pemerintah Inggris juga siap untuk memberikan dukungan kepada Indonesia untuk bergabung dalam CPTPP,” ucapnya.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024
Label：game slot gacor 2022、situs judi online yang terpercaya、maniak slot 77
Terkait：pinjam duit online terpercaya、situs judi terpercaya di indonesia、permainan judi terbaru、kredivo ditutup、akun slot demo、laju89、erek erek tafsir mimpi 2d bergambar、indo gacor 88、slot234、gatotkaca138
bab terbaru：slot online gacor terbaru（2024-07-05）
Perbarui waktu：2024-07-05
- Bab 1 slot gacor sore ini 2023
- Bab 2 macam macam situs slot online
- Bab 3 nama situs slot paling gacor
- Bab 4 jam jam gacor
- Bab 5 erek berkunjung
- Bab 6 388 slot login
- Bab 7 cara pinjam dana di kredivo
- Bab 8 slot2000
- Bab 9 1001 tafsir mimpi 2d lengkap
- Bab 10 lagunatoto
- Bab 11 user id slot gacor
- Bab 12 menang slot online
- Bab 13 web slot terbaik
- Bab 14 pokerklik188
- Bab 15 jagoan777
- Bab 16 aku kaya pinjol ilegal
- Bab 17 daftar slot terpercaya dan gacor
- Bab 18 vava4d slot
- Bab 19 macan123 slot
- Bab 20 piala 138 slot
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah6997bab
Agen Ratu: Selir Backgammon
situs slot terbaru hari ini
Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.
Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.
APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.
Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.
Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.
APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.
Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.
Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.
Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
APBN pada masa Jokowi
APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.
Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.
Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.
Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.
Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.
Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.
Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.
Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.
Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.
APBN transisi
APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.
Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.
Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.
Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.
Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi
mainan gacor slot
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Puncak seni bela diri
tagihan kredivo
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Taihuang Tianshoujue
piontogel
Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Pasangan abadi yang lahir di surga
cara pinjam di bank bri tanpa jaminanKini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.
Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.
APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.
Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.
Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.
APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.
Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.
Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.
Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
APBN pada masa Jokowi
APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.
Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.
Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.
Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.
Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.
Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.
Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.
Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.
Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.
APBN transisi
APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.
Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.
Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.
Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.
Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Pengawal pribadi dari dunia lain
cicilan blibli tanpa kartu kredit
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
《slot simba》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，23 erek2Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot simba》bab terbaru。