siapkaya88

pinjaman online blibli 706Jutaan kata 169948Orang-orang telah membaca serialisasi

《siapkaya88》

Daftar 15 Perusahaan yang Sudah Bantu Jokowi Bangun IKN******

Sedikitnya 15 perusahaan sudah membantu Jokowi membangun IKN. Mereka diperkirakan sudah menggelontorkan dana lebih dari Rp35 triliun untuk proyek IKN. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meraih total realisasi komitmen investasiRp41,4 triliun di IKNselama tiga rangkaian peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap 1 hingga tahap 3 pada 2023 ini.

Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan aliran investasi itu berasal dari beberapa perusahaan.

Aliran pertama sebesar Rp23 triliun. Aliran itu masuk pada groundbreaking tahap I yang berlangsung pada 21-22 September 2023.

Perusahaan itu adalah; Agung Sedayu Group (Lead Konsorsium), Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Djarum,BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group.

Aliran kedua sebesar Rp13,1 triliun. Aliran masuk pada grounbreaking tahap 2 yang berlangsung pada 1-2 November kemarin.

Aliran investasi ini datang dari Kementerian Perhubungan, Mayapada, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia.

Sementara itu sisanya masuk pada grounbreaking tahap 3 yang dilaksanakan Jokowi pada pekan ini.

Ia mengatakan aliran investasi itu menunjukkan investor sangat percaya diri masuk ke proyek IKN.

"Bukti kepercayaan investor terlihat dalam peningkatan yang signifikan realisasi investasi, ini mencerminkan optimisme pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. IKN tidak hanya sekadar kota baru, melainkan simbol transformasi Indonesia menuju peradaban baru dan berkelanjutan," ujarnya Kamis (21/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia pede aliran investasi itu ke depan akan semakin banyak. Keyakinan ia dasarkan pada 330 Letter of Intention (LOI)atau surat peminatan investasi yang masuk ke OIKN hingga saat ini.

LOI itu bahkan ada yang berasal dari investor Singapura, Jepang, China dan Malaysia. Keyakinan juga ia dasarkan pada sejumlah 'gula' yang diberikan pemerintah dalam rangka menarik investasi ke IKN.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah tercatat memang memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN. Insentif tertuang dalam PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Insentif dan kompensasi tersebut antara lain Pajak penghasilan badan (PPh) badan sebesar nol persen selama 10 tahun, Pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar nol persen, Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar nol persen, Bea masuk sebesar nol persen, Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar nol persen selama 10 tahun.

Lihat Juga :

Rosalia Indah Buka Suara soal Viral iPad Penumpang Hilang di Bus

(Antara/agt)

KPU Lampung telah klarifikasi pada oknum KPU terima uang caleg******

Bandarlampung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menyatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap oknum KPU Bandarlampung yang diduga menerima sejumlah uang dengan kesepakatan tertentu dari calon legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan.

"Kami sudah panggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi, terkait kebenaran informasi tersebut," kata Ketua KPU Lampung Erwan Bustami di Bandarlampung, Jumat.

Dia menyampaikan bahwa salah satu komisioner KPU Bandarlampung tersebut diklarifikasi ataupun dimintai keterangan secara internal oleh Divisi Hukum, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Wakil koordinator Wilayah (Korwil) Bandarlampung.

"Saat diklarifikasi, yang bersangkutan membantah menerima uang tersebut. Hasil lengkap klarifikasi belum bisa kami sampaikan tapi yang jelas yang bersangkutan membantah terima uang," kata dia.

Menurut Erwan, pemanggilan oknum Komisioner KPU Bandarlampung tersebut adalah tindak lanjut dari adanya informasi bahwa yang bersangkutan telah dilaporkan ke Bawaslu Lampung, karena diduga menerima uang sebesar Rp530 Juta dari Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution.

"Mendapati informasi itu kami juga langsung berkirim surat ke Bawaslu untuk mengklarifikasi secara langsung dan dibalas, ternyata laporan caleg tersebut sudah dicabut," katanya.

Selain itu, terkait dugaan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedaton yang juga menerima uang dari caleg PDIP, ia mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan KPU Bandarlampung dalam mengklarifikasi.

"Untuk klarifikasi Ketua PPK Kedaton yang namanya juga disebut menerima uang oleh Caleg PDIP, itu jadi kewenangan KPU Bandarlampung," kata dia.

Diketahui, Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution telah melaporkan salah satu Komisioner KPU Bandarlampung ke Bawaslu karena telah menerima sejumlah uang dengan kesepakatan tertentu pada Senin (26/2). Namun Rabu (28/2) M. Erwin Nasution mencabut laporannya di Bawaslu Lampung.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Label：cara meminjam dana di shopee、pinjol ilegal 2023 cepat cair、cara menggunakan kredivo di shopee

Terkait：situs slot terpercaya 2023、situs aman terpercaya、moonbet303、paito kentucky mid、erek erek 2d 3d 4d bergambar lengkap、hongkong 77 slot、avantee pinjaman online、situs terpercaya gacor、midas777、rtp key4d

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara dapat uang 500rb sehari（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28

Daftar bab terbaru

cuan365 slot

seniortogel

new york paito

klik iklan dapat duit

slot gacor no 1

slot88 gaming

168 bet slot

info pola gacor hari ini

aplikasi cicilan hp tanpa dp

takutBacaan TerkaitMore+

Kronik Perang Penyihir

cara mendaftarkan voucher indosat

Belanja Bertabur Diskon di Transmart Full Day Sale Bikin Untung******

Mau belanja hemat dan banyak untungnya? Belanjanya di Transmart Full Day Sale aja ya, soalnya bertabur diskon yang bikin untung! — Mau belanja hemat dan banyak untungnya? Belanjanya di Transmart Full Day Sale aja ya, soalnya banyak diskon yang bikin untung! (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja hemat dan banyak untungnya? Belanjanya di Transmart Full Day Sale aja. Soalnya Transmart kasih diskon gede-gedean sampai 50 persen buat beragam produk terpilih.

Enggak cuma itu, masih ada diskon tambahan 20 persen! Ekstra diskon 20 persen tersebut bisa didapat khusus bagi pengguna Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga :

Jangan Lupa Belanja ke Transmart Besok, Ada Diskon 50% + 20% Menanti

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Kali ini Transmart Full Day Sale digelar selama dua hari, pada Sabtu (23/12) dan Minggu (24/12). Pesta diskon seharian ini berlaku dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat. Jadi jangan sampai kelewatan, ya!

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Cus nikmati belanja di Transmart bertabur diskon sekarang juga!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Setan paling kuat, Tang Seng

rtp pulaujudi

Otorita Klaim Investasi Masuk IKN Tembus Rp41,4 T di 2023******

Otorita IKN mengklaim telah meraih total realisasi komitmen investasi sebesar Rp41,4 triliun sepanjang 2023. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengklaim berhasil meraih total realisasi komitmeninvestasiRp41,4 triliun di Nusantara sepanjang 2023.

Kepala OIKN Bambang Susantono menyebut nilai tersebut berasal dari tiga rangkaian peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 1 hingga tahap 3 pada tahun ini.

Menurutnya, aliran investasi itu menunjukkan investor sangat percaya diri masuk ke proyek IKN.

Ia menyebut aliran investasi Rp41,4 triliun itu berasal dari beberapa perusahaan. Aliran pertama yang masuk sebesar Rp23 triliun pada groundbreaking tahap 1 yang berlangsung pada 21-23 September 2023.

Pada tahap ini, ada 10 perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan.

Perusahaan itu adalah Agung Sedayu Group (pemimpin konsorsium), Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Djarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group.

Sementara aliran kedua sebesar Rp13,1 triliun, yang masuk pada groundbreaking tahap 2 yang berlangsung pada 1-2 November silam.

Aliran investasi ini datang dari Kementerian Perhubungan, Mayapada, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia.

Sementara itu sisanya masuk pada groundbreaking tahap 3 yang dilaksanakan Jokowi pekan ini.

Bambang optimis aliran investasi itu ke depan akan semakin banyak. Keyakinan itu berdasarkan pada 330 Letter of Intention (LOI) atau surat peminatan investasi yang masuk ke OIKN hingga saat ini.

Lihat Juga :

Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri

LOI itu bahkan ada yang berasal dari investor Singapura, Jepang, China dan Malaysia. Keyakinan juga ia dasarkan pada sejumlah 'gula' yang diberikan pemerintah dalam rangka menarik investasi ke IKN.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Dua puluh tahun angin musim semi

poka slot 88

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Dua puluh tahun angin musim semi

erek erek 2d 3d bergambar