erek 89

Sistem dewa pedang terkuat

CGTN: Mengapa China Menganggap Benih Tanaman Sebagai Salah Satu Isu Keamanan Nasional******

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Ruang Hidup Dewa Dharma

Starbucks Digugat atas Tuduhan Pembohongan Publik******

Starbucks digugat atas tuduhan pembohongan publik terkait sumber kopi dan teh yang diduga dari perkebunan pelanggar hak asasi manusia (HAM).

National Consumers League mempermasalahkan klaim komitmen Starbucks pada 100 persen sumber kopi dan teh yang etis. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (10/1) waktu setempat.

"Pada setiap kantong kopi dan setiap kotak K-cup yang ada di rak toko, Starbucks mengatakan kebohongan kepada konsumen," kata CEO National Consumers League Sally Greenberg, dikutip dari CNN, Kamis (11/1).

Mereka menuding Starbucks mengambil biji kopi dan teh dari perkebunan pelanggar HAM. Pelanggaran tersebut mencakup kerja paksa, mempekerjakan anak, hingga pelecehan seksual.

Greenberg mengambil contoh kasus di Brasil pada 2022 lalu. Di negara tersebut, pemasok Starbucks dilaporkan atas tuduhan perbudakan, bahkan perdagangan lebih dari 30 pekerja migran secara ilegal.

Seorang juru bicara Starbucks mengatakan perusahaan bakal melawan tuduhan tersebut.

"Kami sangat serius menanggapi tuduhan seperti ini dan secara aktif terlibat dengan peternakan untuk memastikan mereka mematuhi standar kami," tegas pihak Starbucks.

"Setiap rantai pasok harus menjalani verifikasi ulang secara berkala. Kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra bisnis kami demi memenuhi harapan yang dirinci dalam pernyataan hak asasi manusia global kami," sambung perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Bos Bulog Jamin Tak Ada Atribut Kampanye di Bansos Beras******

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi memastikan tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran bantuan sosial(bansos) pangan ke masyarakat meskipun saat ini mendekati Pilpres 2024. 

"Di semua tempat kita melakukan proses pembagian atau pengantaran kita semua conformbahwa dalam semua proses itu tidak boleh ada atribut apa pun," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).

Ia menegaskan bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sudah seharusnya. Misalnya jika bansos disalurkan oleh PT Pos Indonesia maka akan ada atribut badan tersebut.

"Ini adalah program negara, punya rakyat. Bagi kami politisasinya ya urusa politisi lah. Kita melaksanakan tugas saja," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia pun menyebut siapapun presiden, pemberian bansos tetap harus dilakukan.

"Siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita," katanya.

Di sisi lain, Bayu mengungkapkan sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Inflasi kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.

Penurunan terus terjadi, sambungnya, menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.

Sedangkan bantuan pangan tahap kedua yang disalurkan September sampai dengan Desember, Bayu mengatakan mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal itu terlihat dari inflasi beras yang menurun dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.

"Pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui program bantuan pangan beras ini menjadi concern pemerintah karena berpengaruh langsung dalam kemampuan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi inflasi" kata Bayu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pembukaan kunci tertinggi

JK Ungkap Sebab Tanah Bob Hasan Bisa Dimiliki Prabowo******

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RIJusuf Kalla (JK) menjelaskan duduk perkara tanah Bob Hasan bisa dimiliki Prabowo Subianto, di mana kepemilikan lahan itu disinggung Anies Baswedan.

JK mengatakan tanah itu didapat usai Prabowo membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 silam. Pabrik itu punya lahan untuk hutan industri seluas 200 ribu hektare.

Mulanya, Prabowo menyambangi kantor Jusuf Kalla yang kala itu menjabat sebagai wapres dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JK menyebut Prabowo ingin melebarkan bisnisnya dengan membeli pabrik Kiani Lestari yang saat itu terjerat kredit macet di Bank Mandiri.

Setelah Prabowo setuju membeli pabrik kertas milik Bob Hasan secara tunai, JK memerintahkannya untuk pergi bertemu Agus Martowardojo. Setelah keduanya bertemu untuk merampungkan proses pembelian, Prabowo sah menjadi pemilik pabrik tersebut.

JK menegaskan lahan tersebut bukan pemberiannya, melainkan dibeli langsung Prabowo dari Bank Mandiri. Pabrik kertas yang sebelumnya milik Bob Hasan itu ada di Berau, Kalimantan Timur, sedangkan lahannya berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Rupanya, karena ini pabrik kertas maka punya lahan luas. Hutan industri untuk menanam pohon bahan baku pabrik kertas. Luasnya di Penajam itu sampai 200 ribu ha. Jadi, hak pengelolaan (HPL) kira, hak guna usaha (HGU) saya tidak tahu. Lahan itu bagian dari pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri jual ke pengusaha nasional," tuturnya.

Namun, JK mengatakan bisnis pabrik kertas tersebut pada akhirnya tidak berkembang. Operasional pabrik yang tak mulus membuat lahan 200 ribu hektare itu juga tak dipakai.

"Pabriknya kalau tidak salah ada di Berau, lahannya ada di Penajam, itulah yang menjadi bagian dari IKN (IKN Nusantara). Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya, saya cuma setuju itu untuk dijual kepada pengusaha pribumi nasional. Saya tidak punya hak memberikan (tanah ke Prabowo), yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan," tutupnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Pada debat capres ketiga, Minggu (7/1), Anies mengatakan kepemilikan tanah seluas itu merupakan ironi.

Anies menyebut Prabowo yang kini menjabat menteri pertahanan bisa punya lahan seluas itu, tetapi setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tak memiliki rumah.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Haryono Suyono ingatkan pentingnya BKB untuk cetak pemimpin bangsa******

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Yaozei

Pengusaha Ngeluh Buka Bisnis di Daerah Sulit karena Sering 'Dipalak'******

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).

"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.

Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.

Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.

"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]