28 di erek erek

erek erek 34 2d 282Jutaan kata 975656Orang-orang telah membaca serialisasi

《28 di erek erek》

"Publisher Rights" buat kerja sama platform digital dan media terarah******

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rightsdapat membuat kerja sama antara platform digital dan perusahaan media menjadi lebih ajek atau terarah.

Menurut Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria, seperti di dalam poin-poin yang dijelaskan dalam aturan tersebut platform digital perlu memberikan upaya terbaiknya untuk mendukung perusahaan pers.

"Perusahaan platform digital juga diwajibkan untuk memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers," kata Nezar di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca juga: Perpres 'Publisher Rights' atur kerja sama platform digital-pers

Lebih lanjut, kesepakatan antara platform digital dan perusahaan media bisa lebih ajek karena regulasi tersebut juga turut mewajibkan perusahaan platform digital untuk adil memberikan layanan digital yang sama kepada semua perusahaan media.

Dalam hal distribusi berita, kewajiban lainnya dari platform digital ialah memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinnekaan, dan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, dengan adanya Perpres Publisher Rightspara platform digital diwajibkan untuk bekerja sama dengan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak.

Beberapa kerja sama yang diatur di antaranya seperti lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, dan/atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

“Bentuk kerja sama perusahaan pers dengan platform digital bisa macam-macam, tergantung kesepakatan di antara kedua belah pihak," ujar Nezar.

Nantinya seluruh praktik kerja sama antara platform digital dan perusahaan media itu akan diawasi oleh komite yang nantinya dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pers.

Selain bertugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital, komite juga memiliki fungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas hasil pengawasan serta pelaksanaan fasilitasi dalam kegiatan penyelesaian sengketa.

Nezar menegaskan syarat berlakunya kerja sama antara platform digital dengan perusahaan media dapat tercipta apabila perusahaan media telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Perpres Publisher Rights ini hanya berlaku bagi perusahaan platform digital yang melakukan komersialisasi berita dari perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers," tutup Nezar.

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Baitul Mal Aceh Besar salurkan zakat dan infak Rp10,4 miliar******

Banda Aceh (ANTARA) - Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar menyebutkan total zakat dan infak yang telah disalurkan di daerah itu sepanjang tahun 2023 sebesar Rp10,4 miliar untuk kelompok yang berhak sebagai penerima manfaat.

“Zakat dan infak yang kita kumpulkan sepanjang tahun 2023 tersebut kita salurkan kepada delapan kelompok penerima manfaat,” kata Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar Heru Saputra di Lambaro, Jumat.

Ia menjelaskan penyaluran zakat dan infak yang diterima dari para muzakki merupakan bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan harkat serta martabat sosial masyarakat.

Baca juga: Baitul Mal salurkan zakat Rp84,3 miliar untuk 37 ribu warga Aceh

Ia menyebutkan pada tahun 2023, Baitul Mal Aceh Besar menerima zakat sebesar Rp9,1 miliar dan infak sebesar Rp3,2 miliar yang bersumber dari berbagai pihak seperti aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat, badan usaha, dan perorangan.

“Kita berharap semakin banyak badan usaha baik nasional maupun swasta yang beroperasi di Aceh Besar menyalurkan zakat, maka akan semakin banyak jumlah penerima manfaat yang dapat dibantu,” katanya.

Ia menjelaskan untuk senif fakir disalurkan pada tahun 2023 sebesar Rp3,3 miliar, miskin Rp3,2 miliar, amil Rp583 juta, muallaf Rp77,9 juta, gharimin Rp12 juta, fisabilillah Rp1,8 miliar, ibnu sabil Rp16 juta, dan senif infak Rp1,3 miliar.

Baca juga: Baitul Mal salurkan zakat senif Rp8 miliar untuk santri di Aceh Jaya

Adapun program unggulan Baitul Mal Aceh Besar terdiri atas penyantunan 1.076 keluarga fakir uzur, 2.100 keluarga miskin, sepuluh orang keluarga muallaf, enam orang keluarga gharimin, 210 santri dalam kabupaten dan luar kabupaten, dan empat orang ibnu sabil,

Kemudian melaksanakan delapan kegiatan syiar Islam, bantuan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada 204 orang, membangun satu unit aset ekonomi produktif, dan melaksanakan sosialisasi hukum Islam untuk guru dan murid.

Baca juga: Baitul Mal Nagan Raya Aceh mulai salurkan zakat Rp1,76 miliar

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh muzakki yang telah mempercayakan Baitul Mal Aceh Besar sebagai tempat untuk menyalurkan zakat dan infak. Semoga jumlah muzakki akan semakin banyak yang menyalurkan ZIS di Baitul Mal Aceh Besar,” katanya.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Label：erek erek sholat、vegasslot、pinjam uang tenor panjang

Terkait：cara dapat uang dari baca plus、cari duit 88 link alternatif、toto855、mapsbet、situs judi online、slot paling gacor bulan ini、bobasport、pargoy4d、link slot pragmatic、maxwin 5 lion megaways

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：asia9 slot（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30

Daftar bab terbaru

prediksi togel nusantara hari ini

slot judi88

rtp slot5000

game onlineBacaan TerkaitMore+

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

gbo303

Bertambah, Tim SAR temukan lagi korban tewas akibat longsor di Luwu******

Korban tertimbun longsor ditemukan di jurang. Atas nama Ratan usia 50 tahun. Alamat Desa Dampan, Kecamatan Bastem Utara

Makassar (ANTARA) - Seorang korban tanah longsor kembali ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan di lokasi kejadian, Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Korban tertimbun longsor ditemukan di jurang. Atas nama Ratan usia 50 tahun. Alamat Desa Dampan, Kecamatan Bastem Utara," kata Kasi Humas Polres Luwu Aipda Amirullah di Luwu, Selasa.

Dengan demikian, kata dia, jumlah korban tewas akibat tanah longsor menjadi lima orang. Sebelumnya empat jenazah telah dievakuasi pada Senin (26/2).

Baca juga: Tim SAR Gabungan lanjutkan pencarian korban longsor di Bastem Luwu

Sementara itu Kepala Kantor Basarnas Makassar Mexianus Bekabel menyampaikan hingga hari ini total korban tanah longsor di Luwu sebanyak 15 orang, 10 korban selamat dan lima orang meninggal dunia.

Korban ditemukan di titik longsor dengan kemiringan 45 derajat pada pukul 13.40 Wita. Sejauh ini tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi pencarian dan pertolongan denganfokus pada titik terakhir korban ditemukan.

"Pencarian menggunakan buldozer untuk membuka akses jalan dan ekskavator, serta drone thermal.Beberapa petugas pencari dan penolong juga melakukan penyisiran di bagian bawah tebing menuju ke sektor I," kata Mexianus.

Baca juga: BNPB peringatkan warga segera menjauh dari areal tanah longsor

Suasana pembersihan usai musibah tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa (27/2/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Polda Sulsel.

Sebelumnya diberitakan, bencana longsor di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, terjadi pada Senin 26 Februari 2024 pukul 09.40 Wita yang menyebabkan tertutupnya akses jalan dan korban jiwa serta material

Korban teridentifikasi lima orang atas nama Emelia (20) seorang bidan beralamat di Dusun Tambunan, Desa Tongkonan. Miskawati (24) pekerjaan swasta dengan alamat Dusun Limbong, Desa Dampan. Kemudian Wanto (22) pekerjaan swasta, alamat Dusun Dampan, Desa Dampan.

Selanjutnya Mariama Patakdungan (57) pekerjaan guru honorer, alamat Desa Karatuan dan baru ditemukan Ratan usia 50 tahun alamat Desa Dampan, Kecamatan Bastem Utara.

Sedangkan korban selamat masing-masing Firdaus (19), pekerjaan swasta dengan alamat Dusun Langda, Desa Tede. Markus Toding Allo (43) alamat Dusun Langda, Desa Tede. Seni (34) alamat Desa Pantilang. Mardiana (60) alamat Desa Bonglo. Delman (19) Desa Barana.

Selanjutnya Ririn (31) alamat jalan Pongsimpin, Kota Palopo, Lilis (30) alamat Desa Se’pon, Kecamatan Lamasi, dan Nirwana (37) alamat Kelurahan Pajalesang, Kota Palopo, serta Wahab Busa (19) alamat Desa Uraso, dan NN identitas belum diketahui.

Dari data tercatat sebanyak 15 unit kendaraan roda dua dan dua unit kendaraan roda empat tertimbun material tanah longsor di lokasi kejadian.

Baca juga: PJ Bupati Luwu tunjau lokasi tanah longsor di Bastem Utara
Baca juga: Basarnas Makassar kirim personil evakuasi korban longsor di Luwu

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bajingan Hiburan China

ojk daftar pinjol legal

AHY lebih tertarik rekonsiliasi bangsa ketimbang hak angket******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku lebih tertarik untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 ketimbang wacana penggunaan hak angket yang menurutnya tidak memiliki urgensi saat ini.

"Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar AHY di Jakarta, Sabtu.

AHY mengemukakan hal itu saat menjawab pandangannya soal wacana penggunaan hak angket oleh segelintir partai politik di DPR RI.

Jawaban itu disampaikan AHY saat dijumpai usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Sabtu petang, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

AHY memandang tidak ada urgensi untuk penggunaan hak angket saat ini. Bukan hanya karena Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, melainkan dia melihat bahwa penghitungan suara pemilu meskipun saat ini masih berlangsung, harus dihormati.

Namun, secara rasional hasil hitung perolehan suara sementara pasangan Prabowo subianto-Gibran Rakabuming Raka menurutnya juga unggul jauh dibandingkan dua pasangan lain.

"Walaupun sekali lagi lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata dia.

AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh.

Meskipun demikian, dia sebagai seorang demokrat menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya.

"Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," katanya.

Ia juga menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Hal ini harus dikawal dengan baik.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR
Baca juga: AHY: Pertemuan Prabowo-SBY di Cikeas dapat menjadi model

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penerus Tuhan

cicilan laptop 12 bulan

Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan banyaknya masyarakat adat di sejumlah daerah yang tidak dapat memilih pada Pemilihan Umum 2024.

Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat adat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

"Sebagai contoh, tercatat sekitar600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki kartu identitas tidak setinggi masyarakat di perkotaan.

Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mendorong pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat adat tersebut.

"Karena suatu saat mereka (masyarakat adat) pasti membutuhkan hak untuk layanan kesehatan, pendidikan, perbankan pasti mereka butuh. Nah, negara harus mendorong itu (pembuatan KTP elektronik) kepada mereka," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM pantau Pemilu di Lapas IIA Sidoarjo

Pramono berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pembuatan KTP elektronik sehingga masyarakat adat dapat mengikuti pemilu selanjutnya.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Komnas HAM imbau penyelenggara pemilu utamakan integritas
Baca juga: Komnas HAM imbau warga gunakan hak pilihnya secara kritis

api bintang

batas pinjaman kredivo

Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu******

Buku Harian Masalah Aize

campionqq

LPEM FEB UI: Inflasi terkendali akibat penurunan kenaikan harga pangan******

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyatakan bahwa terkendalinya inflasi pada Januari 2024, yakni sebesar 2,57 persen, didorong oleh penurunan kenaikan harga pangan.

“Perlambatan inflasi pada Januari 2024 didorong oleh penurunan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau (5,87 persen y-o-y) pada Januari 2024 dibandingkan pada Desember 2023 (6,18 persen y-o-y),” ujar Kelompok Kajian Kebijakan Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM FEB UI.

Berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Rabu, rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional meningkat sebesar 15,82 persen y-o-ypada Januari 2024, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,64 perseny-o-y.

Kenaikan tersebut berkontribusi sebesar 0,57 poin persentase terhadap inflasi pada Januari 2024.

Kelompok kajian tersebut menilai bahwa peningkatan harga beras masih dipengaruhi oleh El-Nino. Untuk mengatasi dampak fenomena tersebut, pemerintah pun telah memperpanjang program bantuan pangan hingga Juni 2024.

Selain beras, kenaikan harga bawang putih dan tomat juga mendorong peningkatan inflasi komponen harga yang fluktuatif.

Sementara itu, menurut kelompok kajian LPEM FEB UI tersebut, tingkat inflasi dalam beberapa bulan mendatang akan dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran selama periode libur panjang di bulan Februari 2024 serta harga pangan menjelang Ramadhan akibat naiknya permintaan masyarakat.

Kenaikan permintaan juga diproyeksikan akan terjadi pada kelompok pengeluaran untuk pakaian dan mobilitas masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan lebih krusial dalam mengendalikan inflasi, terutama tekanan dari komoditas pangan, mengingat komoditas pangan saat ini memiliki porsi yang lebih besar dari total konsumsi pada SBH (Survei Biaya Hidup),” kata kelompok kajian tersebut.

Jelajahi surga

win game slot

Direktur BPIP ungkap gagasan "agak laen" Bung Karno untuk dunia******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Baca juga: BPIP: Pelestarian Pancasila paling utama lewat pendidikan formal

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Baca juga: BPIP: Diplomasi berbasis nilai Pancasila banyak diapresiasi dunia

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Baca juga: BPIP amanatkan tujuh buku literasi Pancasila ke Perpusnas RI
Baca juga: Refleksi akhir tahun, BPIP tekankan pentingnya pendidikan Pancasila

《28 di erek erek》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot gacor 2022 resmiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《28 di erek erek》bab terbaru。