situs judi gacor malam ini

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

GOTO Calonkan Patrick Walujo Jadi Dirut******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mencalonkan Patrick Walujo sebagai direktur utama atau CEO perusahaan tersebut. Sebelumnya, ia menjabat komisaris GOTO.

Rencananya, pencalonan itu akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan digelar pada 30 Juni 2023 mendatang. Apabila pemegang saham menyetujui, Patrick akan menggantikan Andre Soelistyo, yang jabatannya digeser menjadi komisaris perusahaan.

Nantinya, Patrick akan ditemani oleh Thomas Husted yang akan duduk di kursi wakil presiden direktur sekaligus COO GOTO. Ia sebelumnya merupakan CFO Gojek.

Northstar yang berkantor pusat di Singapura merupakan salah satu investor awal di Gojek sebelum perusahaan tersebut akhirnya menjadi unicorn (valuasi US$ 1 miliar), decacorn (valuasi US$ 10 miliar) dan merger dengan raksasa startup e-commerce Tokopedia.

Grup Northstar telah menginvestasikan lebih dari US,3 miliar (Rp 50 triliun) dengan rekan investornya di kawasan Asia Tenggara. Grup Northstar mengelola dana dari berbagai investor termasuk dana abadi (SWF), dana pensiun, kantor keluarga, dan investor institusional lainnya.

Investasi Northstar di Indonesia, selain GOTO, juga di eFishery, Greenfield, BFI Finance hingga Bank BTPN.

[Gambas:Video CNN]

Tiongkok Kuno

Standard Chartered PHK Lebih dari 100 Karyawan Demi Hemat Rp14 T******

Standard Chartered melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada lebih dari 100 karyawannya di Singapura, London, hingga Hong Kong. Ini dilakukan demi menghemat biaya lebih dari US miliar alias Rp14,8 triliun (asumsi kurs Rp14.897 per dolar AS).

Mengutip Channel News Asia (CNA), PHK ini adalah bagian dari program efisiensi perusahaan. Meski belum diputuskan berapa jumlah korban PHK, pengurangan karyawan diklaim menimpa lebih dari 100 karyawan bank asal Inggris tersebut.

"Ini adalah bagian dari aktivitas bisnis normal untuk meninjau persyaratan peran kami secara berkelanjutan di seluruh bank," kata Juru Bicara Standard Chartered kepada Reuters, Kamis (8/6).

Standard Chartered selama ini memperoleh sebagian besar pendapatannya di Asia. Mereka melaporkan lonjakan laba pada kuartal pertama 2024 sebesar 21 persen, di mana capaian tersebut mengalahkan ekspektasi.

Laba bank tersebut sebelum pajak pada Januari-Maret mencapai US,81 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar US,49 miliar. Bahkan, catatan ini mengalahkan rata-rata US,43 miliar dari perkiraan 14 analis.

Meski sukses mencatat laba kuartal pertama terbesar dalam sembilan tahun, penghasil pendapatan terbesarnya melalui perdagangan pasar keuangan mengalami pelemahan dibandingkan tahun lalu ketika pasar mengalami rekor volatilitas.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Dewan Kopi Indonesia: El Nino Bisa Perburuk Produksi Kopi Sumut******

Ketua Dewan Kopi Indonesia perwakilan Sumatera Utara Ujiana Sianturi mengatakan fenomena kenaikan suhu akibatEl Nino bisa memperburuk produksi kopi di wilayah provinsi itu.

"Industri kopi Sumut bisa semakin rusak," ujar Ujiana di Medan, Sabtu (10/6) seperti dikutip dari Antara.

Lihat Juga : BMKG Ungkap Penyebab Kemarau Kering Makin Kering Selain El Nino

Di perdagangan internasional, harga kopi kualitas terbaik untuk ekspor disebut Ujiana mencapai sekitar Rp140 ribu per kilogram, lebih tinggi dari biasanya yang Rp90 ribu.

"Selain itu, ada pula serangan jamur pada kopi dan pohonnya meranggas sehingga tidak berbuah. Ini membuat kami tidak berani menandatangani kontrak (ekspor)," kata dia.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, ada 50-60 persen peluang terjadinya El Nino di Indonesia pada semester kedua tahun 2023 dengan puncaknya diyakini pada Agustus.

Salah satu dampak El Nino yang sangat diwaspadai adalah terjadinya gagal panen. Gagal panen ini akan membuat kurangnya stok beras yang berujung pada meningkatnya harga.

Berdasarkan BMKG, El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan itu meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.

UU Antideforestasi Uni Eropa

Belum berhenti sampai di sana, dia mengklaim industri kopi di Sumut juga terganggu dengan adanya Undang-Undang AntiDeforestasi Uni Eropa yang resmi berlaku mulai pertengahan Mei 2023.

Regulasi tersebut menyatakan setidak-tidaknya tujuh komoditas yaitu sawit, kopi, kayu, daging, karet, kacang kedelai dan kakao, beserta produk turunannya, tidak boleh diekspor ke negara-negara anggota Uni Eropa jika tidak memenuhi syarat deforestasi atau penggundulan hutan.

"Kita sedang diembargo oleh Eropa. Mereka sekarang bertanya, kopinya dari mana? Dari hutan tidak? Anehnya, kenapa sebelumnya tidak ada peraturan seperti itu. Ini jadi seperti persoalan politik," tutur Ujiana.

Lihat Juga : MONEY HONEYPODCAST: Cuan Dolar Desa Devisa

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Pakar Sebut Keruk dan Ekspor Pasir Laut Untungkan Kapitalis******

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menyebut izin keruk dan ekspor pasir lautdalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut menguntungkan kelompok oligarki dan kapitalis.

"Dulu ada yang menentang cantrang, sekarang mendukung pasir laut ditambang. Kita berpihak kepada nelayan atau kelompok kapitalis? Yang hanya sekadar memuaskan sisi-sisi ekonomi saja," katanya dalam diskusi publik yang disiarkan di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

Zulhamsyah lantas mempertanyakan apakah landasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut ini karena Indonesia kekurangan sumber daya perikanan. Namun, menurutnya pengerukan hingga ekspor pasir laut malah bakal merusak ekosistem habitat alami perikanan.

"Pendekatannya stakeholder yang kuat di-backup dengan kapitalis kuat di belakangnya akan memenangkan eksploitasi pasir laut. Pilihan-pilihan ada di eksekutif, pusat dan daerah," tegas Zulhamsyah.

Menurutnya, perumusan PP Nomor 26 Tahun 2023 seharusnya melalui proses yang sangat panjang. Namun, ia mempertanyakan apakah aspirasi rakyat diikutsertakan dalam perumusan beleid tersebut.

Ia pun mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut beleid ini prematur. Zulhamsyah lantas menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kritik Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," tutupnya.

Munculnya beleid yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu kelam Indonesia. Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Jokowi, baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Restu Jokowi dalam beleid tersebut turut mematahkan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelumnya, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Legenda Pahlawan Iblis

Harga Tanah IKN Diumumkan 27 Juli, Dievaluasi Setiap 6 Bulan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan tengah menggodok skema pembelian dan hargatanahdi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Ia menargetkan mekanisme pembelian dan harga tanah IKN diumumkan pada 27 Juli mendatang. Nantinya, harga ini akan dievaluasi setiap enam bulan.

"Target 27 Juli harus selesai. Dengan harganya berapa, bagaimana, dan siapa yang mau beli dan mau masuk, bisa kita lakukan," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6).

mengatakan pengawas pembangunan IKN akan memakai bule alias orang asing supaya kualitasnya bagus.
Hal itu ia sampaikan di Gedung DPR, Jumat (9/6). Ia menyatakan akan melaporkan rencana penggunaan pengawas bule dalam pembangunan IKN ke Jokowi.

"Saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Potong menembus langit

Nelayan Kritik Izin Ekspor Pasir Laut: Barbar dan Sangat Purba******

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengkritik kebijakan ekspor pasir lautyang diizinkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai izin ekspor pasir laut itu bentuk praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak beradab dan sudah kuno.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," ujar Dani dalam diskusi virtual yang disiarkan akun YouTube KNTI, Minggu (11/6).

"Agar penggunaan diksi yang disampaikan pemerintah, terutama KKP, itu memiliki posisi yang jelas. Jangan menganggap rakyat ini bodoh, enggak ngerti apa-apa. Jangan menganggap nelayan-nelayan kecil tradisional yang pernah menjadi (tempat) praktik eksploitasi pasir laut itu gak ngerti dampak yang terjadi," kata Dani.

"Sudah saatnya (pemerintah) mengakui, jangan buat istilah-istilah yang akan membuat mereka bodoh sendiri," imbuhnya.

Ia juga curiga dengan perumusan PP tersebut yang dinilai senyap tanpa melibatkan aspirasi rakyat. Dani mengatakan pengerukan dan ekspor pasir laut bertentangan dengan niat pemerintah yang menggemakan hilirisasi demi menambah nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa besar tingkat kerahasiaan PP ini? Jika ini adalah wujud kebijakan publik, seharusnya melibatkan rakyat," katanya.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Dalam kesempatan itu, dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran berpendapat kaum oligarki dan kapitalis diuntungkan dalam beleid baru pemerintah tersebut.

Ia mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut aturan tersebut prematur. Zulhamsyah juga menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kata Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," ucapnya.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.