togel oregon 3

Reinkarnasi terlarang

Seberapa Serius Krisis Pupuk yang Dikhawatirkan Jokowi saat KTT G20?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dunia waspada terhadap ancaman krisis pupuk. Hal itu ia sampaikan saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali.

"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka tahun 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi, Selasa (15/11).

Jokowi mengungkapkan ketersediaan pupuk menjadi hal yang harus diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, maka bisa menyebabkan gagal panen dan menimbulkan krisis pangan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan harga pupuk global memang naik secara signifikan bahkan sebelum perang Rusia-Ukraina.

Namun dengan adanya perang, harga pupuk semakin melonjak karena 70 persen bahan baku pupuk berasal dari gas.

"Rusia jadi salah satu negara pengendali pasokan gas untuk pupuk dan juga Rusia juga supplypupuk, secara langsung maka terjadi kenaikan harga pupuk di banyak negara," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Sementara itu, masalah bagi Indonesia adalah subsidi pupuk hanya bisa mencukupi 30 persen dari total kebutuhan pupuk secara nasional. Artinya banyak petani harus beli pupuk dengan harga non subsidi yang lebih mahal.

Jika harga pupuk mahal di tingkat petani maka akan diteruskan ke konsumen. Bahkan, petani yang tidak mampu membeli terancam gagal panen.

Kondisi ini membuat harga jual produk-produk pertanian dan produk hortikultura akan jauh lebih mahal, inflasi meningkat cukup tajam.

Sementara dari sisi kesehatan, dapat membuat stunting atau bayi yang kurang gizi jumlahnya naik.

Di sisi lain, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa mengatakan krisis pupuk merupakan wacanan yang sengaja dibuat oleh produsen pupuk global. Menurutnya, pasokan pupuk global sebenarnya dalam kondisi aman.

"Krisis pupuk itu kan orang mengemukakan krisis ada kepentingan. Kepentingan dibaliknya itu apa? Kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional mereka. Siapa yang menikmati krisis pangan? Ya mereka lah," ujarnya.

Maka dari itu, Dwi mengatakan negara berkembang seperti Indonesia perlu mewaspadai wacana krisis pangan.

Ia menjelaskan krisis pangan ditandai dengan menurunnya produksi pangan dunia di atas 10 persen. Sementara saat ini produksi pangan hanya turun 1,4 persen.

"Saat ini enggak ada tanda-tanda (krisis pangan), produksi pangan dunia baik-baik saja," ujarnya.

Ia mengatakan perang Rusia-Ukraina memang memengaruhi ketersediaan pasokan global, tetapi tidak secara signifikan. Bahkan kenaikan harga pupuk disebut sebenarnya terjadi sebelum oerang Rusia-Ukraina.

"Memang logistik ada terganggu tapi tidak langsung melonjakkan harga pupuk sampai tiga kali lipat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Mowilex Pamerkan Kanopi Tenaga Surya di G20******

PT Mowilex Indonesia, produsen cat, memamerkan kanopi tenaga suryauntuk mengurangi emisi karbon. Hal ini sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap komitmen pemerintah menuju net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Kanopi tenaga surya diperkenalkan bersamaan dengan berjalannya rangkaian Presidensi G20 di Bali karena climate change memang menjadi salah satu pembahasan penting di acara tingkat dunia tersebut.

Sebelumnya, perusahaan juga telah meluncurkan cat premium dan pelapis kayu tanpa karbon atau nol karbon.

"ACE akan terus berinvestasi di Indonesia lewat Mowilex, karena management (Mowilex) dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam industri cat, dimana Mowilex bukan hanya menjadi yang terdepan dalam inovasi produk, juga keberlanjutan terhadap lingkungan," ujar Chairman of Asia Coatings Enterprises Pte. Ltd Reza Safavi kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11)

Diharapkan Mowilex bisa memperluas pasar dan menjadi salah satu mitra pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mengusung konsep green city.

"ACE juga akan terus berinvestasi lewat Mowilex dan mendukung pemerintah dan terbuka jika pemerintah membutuhkan dukungan, serta partisipasi Mowilex dalam pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan, dimana dirancang untuk menjadi kota ramah lingkungan," jelasnya.

Meski demikian, Reza enggan menyebutkan berapa nilai investasi yang diberikan ke Mowilex. Dia mengatakan bukan masalah investasi, tetapi bagaimana dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengurangan emisi karbon.

"Kami berinvestasi kepada Mowilex ini bukan hanya soal finansial semata, tapi bagaimana sebuah perusahaan dapat menjawab tantangan global seperti yang ada di G20 Bali 2022, di mana salah satunya sedang Mowilex lakukan, yaitu menggunakan solar panel sebagai bentuk pengurangan emisi karbon dan transisi energi terbarukan," terang dia.

Saat ini, kanopi tenaga surya telah diimplementasikan oleh Mowilex di kantor pusatnya di Jakarta. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi emisi karbon setidaknya 30 persen dari yang biasanya digunakan perusahaan.

"Proyek ini membantu Mowilex mengurangi jejak karbonnya secara permanen, mencapai 30 persen di kantor pusatnya saja. Kami bangga ikut memajukan tujuan energi bersih Indonesia, dengan memangkas emisi pada sumbernya, dibanding hanya mengandalkan kompensasi karbon (carbon offsets)," kata CEO PT Mowilex Indonesia Niko Safavi.

Sebagai perusahaan manufaktur cat dengan sertifikasi netral karbon pertama di Indonesia sejak 2019, peluncuran kanopi tenaga surya adalah komitmen awal Mowilex melakukan pengurangan jejak karbon melalui transisi menggunakan energi bersih.

Selain itu, Mowilex juga mendukung sejumlah proyek yang sejalan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB.

Termasuk, inisiatif yang mempromosikan energi terbarukan, keanekaragaman hayati, dan pengembangan komunitas yang bertanggung jawab.

[Gambas:Video CNN]

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Kementan Bantah Bulog soal Pasokan Beras Nasional Makin Tipis******

Kementerian Pertanian (Kementan) membantah pernyataan Bulogsoal pasokan berasnasional yang menipis.

Statistisik Ahli Madya Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian Anna Astrid Susanti mengatakan saat ini pasokan beras nasional masih relatif aman, bahkan surplus.

Menurutnya, jika mengacu pada data BPS, per Desember 2022 produksi beras akan mencapai 32 juta ton dengan surplus 1,8 juta ton.

"Hasil survei cadangan beras nasional yang dilakukan bulan Juni 2022 oleh BPS, Kementan dan Bapanas menunjukkan kalau stok beras di Bulog hanya sekitar 11 persen. Dari sisi stok nasional sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan," paparnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan minimnya cadangan yang berada di gudang Bulog disebabkan perbedaan harga tawar dan harga yang diinginkan oleh petani.

"Serapan gabah atau beras oleh Bulog saat ini ada sedikit kendala karena ada perbedaan harga antara harga yang ditawarkan Bulog dengan harga yang diinginkan petani atau penggilingan," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) menipis karena ketersediaan terbatas dan harga jual yang tinggi.

Buwas, panggilan akrabnya, mengaku kesulitan mendapatkan beras atau gabah di tingkat produsen karena keterbatasan pasokan di tingkat penggilingan maupun petani. Imbasnya, pasokan CBP saat ini di gudang Bulog hanya sebanyak 651 ribu ton jauh dari target 1,2 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

Harga Emas Antam Turun Jadi Rp980 Ribu per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atauAntam berada di posisi Rp980 ribu per gram pada Jumat (18/11). Harga emas turun Rp1.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sebesar Rp981 ribu per gram.

Sedangkan, harga pembelian kembali (buyback) terpantau stagnan seharga Rp886 ribu per gram di perdagangan hari ini.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp540 ribu, 2 gram Rp1,9 juta, 3 gram Rp2,825 juta, 5 gram Rp4,675 juta, 10 gram Rp9,295 juta, 25 gram Rp23,112 juta, dan 50 gram Rp46,145 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX naik 0,15 persen menjadi US.765 per troy ons. Mengikuti, harga emas di perdagangan spot juga naik 0,15 persen ke US.763 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas bakal tertekan karena imbal hasil obligasi AS yang naik setelah data penjualan ritel AS yang dirilis lebih baik dari perkiraan. Selain itu, pelaku pasar juga menunggu hasil pertemuan The Fed bulan ini.

"Emas terimbas profit taking setelah rally kuat dalam sepekan, investor cenderung wait and see menantikan lebih banyak petunjuk terutama risalah pertemuan FOMC minggu depan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.750 per troy ons dan resistanceUS.775 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan saya

Pengusaha Nilai Ada Salah Pemahaman soal Relokasi Pabrik******

Pengusaha merasa ada salah kaprah dengan pengertian relokasi pabrikyang dipahami masyarakat belakangan ini.

Pengusaha menyatakan Salah kaprah terjadi karena masyarakat menganggap ketika pabrik melakukan relokasi secara otomatis usahanya tutup sehingga karyawannya harus di PHK. Padahal kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko, relokasi bisa jadi dilakukan karena ekspansi usaha. 

"Di Indonesia itu relokasi tidak mengartikan pabrik yang awal itu langsung ditutup dan terus dipindah, bukan begitu. Kebanyakan pabriknya ada tetap di Tangerang atau di mana, tapi mereka melakukan ekspansi ke Jawa Tengah," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko yang hadir secara virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Dalam acara yang sama, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu menjelaskan bahwa relokasi yang terjadi dilakukan sebagai langkah mempertahankan level daya saing perusahaan dengan pertimbangan UMP atau UMK.

"Untuk relokasi saya tidak bicara satu per satu perusahaan, tapi ini terjadi secara general di mana usaha utama padat karya, sepatu, dan garmen. Mereka sudah melakukan itu dan akan terus melakukan itu," ujar Ning.

Perusahaan yang basis awalnya di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang lantas membuka lagi perusahaan baru di Salatiga, Boyolali, Jepara, atau Rembang. Pabrik lama tidak atau belum ditutup, tapi memang aktivitas perusahaan sudah berpindah ke pabrik baru.

Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto lantas menjelaskan bahwa relokasi perusahaan ini sebenarnya terjadi sebelum adanya pandemi covid-19.

"Yang ada itu di Jawa Tengah, setahu saya itu terjadi pengurangan jam kerja, mungkin pegawai PKWT juga tidak diteruskan di Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang ada memang seperti itu," sebutnya.

Ketua API Jemmy Kartiwa menegaskan hampir tidak ada relokasi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), mulai dari hulu, pemintalan, pertenunan, dan pencelupan.

Teranyar, ada tiga perusahaan di Serang, Banten, diklaim Disnakertrans akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Tiga perusahaan itu adalah PT Nikomas Gemilang yang akan pindah ke Pekalongan, PT KMK Global Sport pindah ke Salatiga dan Temanggung, serta PT Parkland World Indonesia (PWI) pindah ke Pati. Ketiganya merupakan perusahaan alas kaki atau sepatu.

Di lain sisi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan proses relokasi pabrik telah terjadi sejak 2017 silam. Dari 31 pabrik yang melakukan relokasi, tercatat ada 339 ribu buruh yang terdampak.

"Sejak 5 tahun lalu, untuk industri alas kaki, ada 31 perusahaan yang relokasi. Jadi relokasi ini sudah terjadi sebelum resesi dan pandemi. Dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), total jumlah pekerja yang terelokasi dari 31 perusahaan itu adalah 339.234 orang," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Sahabat di sebelah

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]