slot gacor wd

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Impor 20 Ribu Ton Jagung Pakan Ternak Tiba 15 November Besok******

Pemerintah bakal mengimpor 20 ribu ton jagunguntuk memenuhi pasokan pakan ternak. Imporini dilakukan sebagai bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor jagung tersebut bakal tiba di tanah air pada 15 November mendatang.

"Tahap pertama 20 ribu ton masuk di tanggal 15 November, nanti masuk di (pelabuhan) Tanjung Perak," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian dan Komisi IV DPR RI, Rabu (8/11).

Rinciannya, 20 ribu ton jagung akan kembali tiba di Indonesia pada 3 Desember 2023, lalu 30 ribu ton tiba pada 8 Desember 2023.

Kemudian, datang lagi 45 ribu ton pada 20 Desember 2023. Selanjutnya 45 ribu ton pada 25 Desember 2023.

Arief menjelaskan impor jagung ini sudah mendapat izin dan rekomendasi dari Kementan. Atas rekomendasi itu, pihaknya pun lantas menugaskan Bulog untuk mengimpor.

Ia juga mengaku sudah mengantongi daftar peternak yang akan mendapat jagung tersebut. Ia pun optimis dengan impor tersebut harga jagung pakan bisa turun di bawah Rp5.000 per kilogram (kg).

"Harganya kurang lebih (bisa menjadi) sekitar Rp5.000," ucap Arief.

Sebelumnya, Arief menyebut harga rata-rata nasional jagung tingkat peternak tembus Rp7.000 per kg.

Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan karena harga jagung di tingkat produsen dan konsumen yang terus meningkat dan melampaui harga acuan penjualan (HAP).

Adapun HAP di tingkat konsumen untuk pengguna jagung sebagai pakan ternak di industri pakan ternak dan/atau peternak di harga Rp5.000 per kg.

Acuan itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

Membandingkan Jumlah Pengusaha di Timses Anies, Prabowo, dan Ganjar******

Nama-nama pengusaha di balik tim sukses para calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 kini sudah lengkap terkuak.

Itu terjadi setelah pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengumumkan line upTim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) untuk Pilpres 2024.

Pengumuman di Jalan Diponegoro Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat itu memperlihatkan setidaknya 3 sosok pengusaha di balik AMIN.

Anies lebih memilih sosok Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus sebagai captainTimnas AMIN. Bahkan, ia mengibaratkan pilot jet tempur F-16 itu bak Tom Cruise yang menjadi pemeran utama Top Gun: Maverick.

"Beliau adalah seorang pilot jet tempur F-16 dengan rekam terbang 4.000 jam terbang. Beliau pernah menjadi kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas). Ini adalah Top Gun-nya kita di sini, Tom Cruise-nya," kata Anies dalam konferensi pers, Selasa (14/11).

Lalu pasangan mana yang tim suksesnya terbanyak diisi pengusaha?

Berikut perbandingan deretan pengusaha di timses Anies, Prabowo, dan Ganjar:

1. Anies-Muhaimin (Timnas AMIN)

- Co-Captain 2 Thomas Trikasih Lembong

Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong didapuk sebagai co-captain 2 Timnas AMIN. Ia adalah sosok pengusaha kakap yang sempat menjadi menteri perdagangan pada 2015-2016 serta kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM) 2016-2019.

Jejak bisnis Tom salah satunya menjadi bagian pendiri serta CEO dan managing partner di Quvat Management. Ini adalah perusahaan dana ekuitas swasta yang eksis sejak 2006.

Mantan penulis pidato Presiden Joko Widodo itu juga pernah menjadi presiden komisaris di PT Graha Layar Prima atau Blitz Megaplex pada 2012-2014.

- Co-Captain 7 Leontinus Alpha Edison

Leontinus Alpha Edison adalah co-founder PT Tokopedia. Kala itu, ia dengan Founder Tokopedia William Tanuwijaya bersama-sama mendirikan perusahaan belanja online tersebut pada 17 Agustus 2009.

Pria lulusan Teknologi Informasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini malang melintang di dunia IT. Beberapa pekerjaannya sebelum di Tokopedia, antara lainwebsite developerdi PT Signet Pratama, PT Sqiva System, dan PT Semesta Tirta Antara Raya.

Selain itu, Leontinus pernah bekerja menjadi general manager di PT Indocom Mediatama pada 2006-2008. Kini, ia didapuk sebagai presiden komisaris di perusahaan IT bernama Dekara sejak Juli 2022.

- Bendahara Gede Widiade

Gede Widiade adalah pengusaha kenamaan asal Bali yang bergelut di industri sepak bola Indonesia. Gede malang melintang di pucuk kepemimpinan klub sepak bola tanah air, mulai dari Bhayangkara FC hingga Persija Jakarta.

Salah satu prestasinya yang kesohor adalah saat menjadi direktur utama Persija pada 2017 hingga 2019. Di bawah tampuk kepemimpinannya, Macan Kemayoran meraih treble winner di 2018.

"Bendahara umum ini adalah tokoh sepak bola asal Bali. Beliau adalah pengusaha, aktivis dalam dunia persepakbolaan, memimpin saat ini 7 klub liga dari berbagai kasta kompetisi," jelas Anies dalam konferensi pers.

2. Prabowo-Gibran (Tim Kampanye Nasional/TKN)

Pasangan nomor urut 2 ini juga punya timses yang tak kalah mentereng. TKN diisi oleh deretan pengusaha ternama, terlebih Ketua Kadin 2010-2015 sekaligus mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani yang menjadi ujung tombaknya.

Sejumlah pengusaha lain juga masuk dalam jajaran TKN pimpinan Rosan. Nama-nama miliarder ini diumumkan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid pada Senin (6/11) lalu.

"Atas izin bapak bacawapres (Gibran Rakabuming Raka) dan ketua (Ketua TKN Rosan Roeslani), kami diminta untuk bacakan susunan TKN Koalisi Indonesia Maju (KIM) pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," kata Nusron di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Berikut deretan pengusaha di belakang Prabowo-Gibran:

- Pembina TKN Aburizal Bakrie

Aburizal Bakrie dikenal sebagai pengusaha dari kerajaan bisnis Bakrie Group. Selain itu, ia adalah politikus Indonesia yang tergabung dalam Partai Golkar.

- Wakil Ketua Pengarah TKN Hashim Djojohadikusumo

Hashim adalah adik kandung Prabowo Subianto. Jika Prabowo aktif di militer, Hashim malang melintang sebagai pengusaha di bidang pertambangan, program bioethanol, perkebunan karet di kelompok perusahaan Arsari Group.

- Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Erwin Aksa

Keponakan Jusuf Kalla ini menjadi pengusaha nasional mengikuti jejak sang ayah. Namanya mentereng bersama Bosowa Group.

- Wakil Bendahara Umum TKN Pandu Sjahrir

Pandu merupakan keponakan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ia adalah pengusaha tenar sekaligus wakil direktur utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).

- Anggota Penasihat TKN Putri Kuswisnu Wardani

Putri dikenal sebagai pengusaha kosmetik. Ia merupakan bos Mustika Ratu.

- Anggota Penasihat TKN Maher Algadri

Sepak terjang Maher di dunia bisnis melejit berkat perusahaan Kodel Group. Ia adalah taipan di era Orde Baru, bahkan namanya tercatat dalam laporan Forbes sebagai konglomerat kelas kakap di era itu.

- Anggota Penasihat TKN Theo Sambuaga

Theo Sambuaga juga tak asing dalam dunia bisnis tanah air. Ia adalah presiden komisaris PT Lippo Cikarang.

Pengusaha di Tim Sukses Ganjar-Mahfud

Puncak seni bela diri

Alasan Basuki Jamin Tol MBZ Aman Meski Beton Dikorupsi Jadi Baja******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin kontruksi Tol Jakarta-Cikampel (Japek) II alias Tol MBZ aman meskipun rangka betonnya dikorupsi dan diganti jadi baja.

Jaminan keamanan ia berikan karena penggunaan rangka baja secara kekuatan tak jauh beda dengan rangka beton. Rangka baja yang digunakan sekarang juga katanya, sudah diuji sertifikasi.

Rangka itu juga sudah dipakai di sejumlah proyek.

"Menurut kami dari Kementerian PUPR, enggak ada risiko. Itu udah diuji oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Sudah ada sertifikasinya," sambung dia.

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Aturan Baru Terbit, Menaker Pastikan Upah Minimum Naik Tahun Depan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan kenaikan upah minimum pekerja.

Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," ujarnya.

Dengan ketentuan tersebut, peran Dewan Pengupahan Daerah semakin kuat dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah terkait penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.

"Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," katanya.

Selain itu menurut Ida, perubahan ketentuan pengupahan akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. Beleid baru itu juga diharapkan akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.

"Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya.

Aturan yang baru diterbitkan itu juga bertujuan untuk mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah.

"Jadi dalam hal mencegah kesenjangan atau disparitas upah minimum antar wilayah, PP Nomor 51 Tahun 2023 ini lebih baik dari pada regulasi pengupahan yang pernah ada selama ini," katanya.

Beleid yang dirilis berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut merupakan dasar untuk penetapan Upah Minimum tahun 2024 dan seterusnya.

"Selanjutnya kami meminta para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini, dan penetapan upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat 21 November dan untuk upah minimum kabupaten/ kota tanggal 30 November," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]