mataslot77

kebangkitan orang mati

Menteri PUPR Turun Tangan Atasi Banjir Semarang dengan Kerahkan Pompa******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut turun tangan mengatasi banjir Semarang beberapa waktu belakangan ini. Ia menginstruksikan agar kapasitas pompa dan pintu air ditambah supaya banjir di Semarang bisa segera diatasi.

Basuki mengatakan banjir yang terjadi kali ini tidak hanya disebabkan banjir rob atau banjir pasang surut air laut. Namun katanya, banjir juga disebabkan oleh debit air hujan tinggi yang terjadi sejak Sabtu (31/12).

Di tengah kondisi tersebut, Basuki mengatakan rumah pompa yang terpasang di Semarang masih kurang kapasitasnya. Alhasil, banjir tidak bisa surut dengan dengan cepat.

Sebagai penanganan jangka pendek supaya banjir segera teratasi, Basuki pada Selasa (3/1) kemarin ini sudah mendatangkan pompa dari berbagai wilayah untuk menyedot dan menyalurkan air genangan ke laut.

Tambahan pompa penyedot air berkapasitas besar itu ia harapkan dapat mempercepat penanganan banjir di Kaligawe dan jalur jalan Pantai Utara Kota Semarang.

"Hari ini saya datangkan lagi tambahan pompa sekitar 3,5 m3/detik, di antaranya dari Solo (Balai Besar Wilayah Sungai/BBWS Bengawan Solo), Yogya ( BBWS Serayu Opak), Cirebon (BBWS Cimanuk-Cisanggarung), bahkan dari DKI (BBWS Ciliwung Cisadane). Saya harapkan paling lama besok sudah kering," kata Basuki.

Sebagai penanganan jangka panjang, dia mengatakan akan menambah jumlah pintu air di Rumah Pompa Kali Tenggang dan Rumah Pompa Kali Sringin.

"Jadi nanti penanganannya di Rumah Pompa Sringin akan ditambah delapan pintu, bukan pompanya. Untuk di Tenggang ada enam pintu, ini sudah kita pesan pintunya dan akan dipasang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pintu air tersebut akan dibuka atau tutup sesuai pasang surut air laut. Nantinya, kalau air pasang pintu ditutup agar tidak melimpas balik, kalau surut baru dibuka, sehingga air bisa mengalir dari sungai ke laut secara gravitasi.

Penanganan banjir di Kota Semarang dilakukan menggunakan sistem polder, yang mencakup area Semarang Barat, Semarang Tengah, serta Semarang Timur yang terdiri atas Rumah Pompa Tenggang dan Sringin. Sistem polder tersebut dirancang untuk mengatasi banjir rob.

"Sekarang rob sudah mulai tertangani, apalagi nanti kalau selesai Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 dengan tanggul laut. Ini penanganan banjir dari hulu," kata Basuki.

Naga Tersembunyi di Kota

Menteri Investasi Ingat Perintah Jokowi ke WTO: Mas Bahlil Lawan!******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menceritakan ketika Indonesia dibawa ke sidang World Trade Organization (WTO) usai melarangekspor nikel mentah pada awal 2020. Kala itu, sejumlah negara yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini menuntut ke WTO dan pada tahap pertama Indonesia dinyatakan kalah.

Bahlil mengaku Presiden Joko Widodo meminta agar dirinya melawan sampai menang di sidang WTO.

"Bahwa Pak Presiden meski kalah di WTO tahap pertama, Pak Presiden memerintahkan 'Mas Bahlil lawan!' dan di rapat kabinet (semuanya) disuruh hadapi, dan kita hadapi, nggak boleh (menyerah)," kata Bahlil di CNN Indonesia TV, Jumat (6/1).

"Begitu kita melakukan ekspor nikel, Eropa nggak setuju. Kita dibawa ke WTO, memang negara-negara ini nggak suka kita maju. Padahal pintu keluar untuk memajukan negara ini adalah hilirisasi, dan kita lawan," tutur Bahlil.

Selain itu, menurutnya, Jokowi juga meminta kepada para menterinya untuk tidak takut dengan negara manapun. Pasalnya, saat ini semua negara berdiri setara. Ia pun menyinggung menteri-menteri di jajaran kabinet Presiden Jokowi saat ini adalah pengusaha yang tidak lagi bisa ditipu.

"Nggak boleh ada negara yang mendikte negara kita. Memang kita takut apa? Indonesia sudah waktunya tidak ditakut-takuti oleh cara-cara lama. Menteri-menterinya ini pengusaha semua, jadi nggak bisa ditipu-tipu," ucapnya.

Bahlil pun mengungkapkan nantinya produk yang di hilirisasi tidak hanya nikel atau produk minerba, tetapi juga minyak dan gas, pangan, dan perikanan.

"Penciptaan nilai tambah itu hanya bisa dilakukan lewat hilirisasi. Dan jujur saya katakan, negara-negara besar itu tidak ikhlas dan belum merelakan negara-negara berkembang untuk mengelola hasil sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Kurangi Kepadatan, Jepang Bayar Warga Rp118 Juta Pindah dari Tokyo******

Pemerintah Jepangmenawarkan 1 juta yen Jepang atau Rp118 juta (asumsi kurs Rp118 per yen Jepang) bagi keluarga yang tinggal di Tokyountuk pindah ke daerah lain.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan Tokyo dan meningkatkan kembali angka kelahiran di daerah pedesaan yang kian menurun beberapa tahun belakangan ini.

Tawaran berlaku mulai April mendatang. Setelah berlaku, setiap keluarga berhak menerima Rp118 juta per anak jika mereka mau pindah ke daerah berpenduduk rendah. Kebijakan ini juga berlaku untuk keluarga dengan orang tua tunggal.

Sebenarnya, kebijakan insentif ini bukan kali pertama diterapkan pemerintah untuk mendorong warganya meninggalkan Tokyo. Namun, jumlah dana kali ini tiga kali lipat lebih tinggi dari yang sebelumnya.

Sejak 2019 pemerintah Jepang meluncurkan inisiatif untuk menarik penduduk Tokyo agar pindah ke wilayah regional yang masih sepi.

Pemerintah menawarkan individu yang telah tinggal dan bekerja di wilayah metropolitan Tokyo minimal lima tahun dapat menerima 600 ribu yen atau Rp70 juta, jika mereka pindah ke daerah pedesaan. 

Pada 2022, pemerintah mengizinkan orang tua tunggal atau pasangan dengan anak untuk menerima 300.000 yen atau setara Rp35,6 juta per anak jika mereka mau pindah.

Beberapa dekade terakhir, orang di seluruh penjuru Jepang berlomba-lomba migrasi ke pusat kota untuk mencari peluang kerja. Tokyo menjadi saat ini menjadi kota terpadat dengan 37 juta penduduk.

Populasi Tokyo meningkat ketika pandemi covid-19 berlangsung. Jumlah warga yang bermigrasi ke Tokyo lebih besar dibandingkan jumlah orang yang meninggalkan kota. Menurut statistik pemerintah 2021, jumlah warga yang meninggalkan Tokyo sebesar 80 ribu tiap tahunnya.

Pola migrasi ini pun menyebabkan kampung halaman menjadi sepi dan jumlah anak semakin menurun. Sebuah desa tepi sungai di Nagoro, Jepang selatan, memiliki penduduk kurang dari 30 orang pada 2019. Penduduk termuda pun berusia di atas 50 tahun. Tercatat, tak ada sekolah lagi di desa itu usai ditutup beberapa tahun lalu setelah siswa terakhirnya lulus.

Pola migrasi ini dikombinasikan dengan populasi Jepang yang 'cepat menua' mengakibatkan penduduk di daerah pedesaan makin merosot. Selain itu, jutaan rumah dan apartemen ikut kosong.

Menurut sensus nasional, lebih dari separuh kota di Jepang ditetapkan sebagai daerah berpenduduk sedikit. Sensus ini mengecualikan 23 distrik di Tokyo.

Kondisi di daerah yang populasinya sedikit itu berbanding terbalik dengan daerah 'gemuk' penduduk. Rumah dan apartemen di kota-kota besar tersedia semakin dikit dengan harga meroket. Dan Tokyo secara konsisten menjadi kota termahal untuk ditinggali, bahkan menempati peringkat kelima secara global pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Peri dan Berita Aneh

Partai Buruh Ngaku Belum Baca Semua 1.117 Halaman Perppu Ciptaker******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku belum membaca keseluruhan isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berisi 1.117 halaman dan 186 pasal.

"Partai Buruh melihat Perppu Nomor 2 Tahun 2022 strict point-nya adalah kepada kepentingan kelas pekerja, di klaster lain kan ada (total) 11 klaster. Di klaster pekerja ada dua yang dilihat Partai Buruh," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

"Satu, ketenagakerjaan yang tadi saya sebut 9 poin (tuntutan). Sudah baca, sangat detil kami sudah baca. Kedua, terkait dengan Bank Tanah," imbuhnya.

Kedua, soal outsourcing alias tenaga ahli daya. Ketiga, pesangon. Keempat, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak dipermudah.

Kelima, karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Keenam, pengaturan jam kerja. Ketujuh, pengaturan soal cuti, termasuk buruh atau pekerja perempuan.

Kedelapan, terkait tenaga kerja asing (TKA). Kesembilan, adalah sanksi pidana yang dihapuskan. Di mana sebelumnya dimuat dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu dihapuskan di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker dan berlanjut ke Perppu Ciptaker.

Sedangkan soal Bank Tanah, ia mengatakan pasal-pasal dalam klaster tersebut berorientasi kepada kepentingan korporasi besar. Hal tersebut membuat tanah-tanah yang diatur dalam Bank Tanah tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan kalangan korporasi.

Said Iqbal mengatakan Bank Tanah hanya berfokus kepada korporasi besar untuk membangun perkebunan kelapa sawit, mengeksplorasi pertambangan, hingga kepentingan-kepentingan pengembang yang sebenarnya berorientasi kepada komersialisasi tanah.

Partai Buruh yang mewakili kelompok petani menginginkan Bank Tanah harus sejalan dengan land reform alias reforma agraria.

"Itulah dua poin yang baru kami baca secara detail, persoalan klaster ketenagakerjaan dan juga persoalan tentang Bank Tanah yang tidak mengadopsi tentang konsep land reform padahal reforma agraria itu masih berlaku dengan berlakunya UU Pokok-pokok Agraria," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Kasus Meikarta Bikin Konsumen Lebih Pilih Apartemen Siap Huni******

Konsultan properti ColliersInternational menyebut konsumen apartemensaat ini lebih memilih unit yang sudah dibangun alias siap huni.

Senior Associate Director Research Colliers International Ferry Salanto mengungkapkan kondisi ini terjadi karena kasus Apartemen Meikarta di mana para pembelinya mengeluhkan unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019.

"Belajar dari kasus ini (Meikarta), kita lihat bahwa memang pembeli itu sekarang cenderung ambil proyek-proyek yang sudah eksisting atau sudah ada. Semata-mata karena mereka merasa bahwa proyek ini lebih secure buat mereka," ujar Ferry dalam media briefing, Rabu (4/1).

"Jadi memang tergantung pada pilihan pembeli," ujarnya.

Ia menambahkan mayoritas konsumen yang memilih hunian sudah jadi adalah end useryang membeli hunian untuk langsung ditempati. Sedangkan investor cenderung tidak memilih hunian sudah jadi karena akan mengurangi keuntungan saat menjualnya kembali.

"Investor kan yang dicari capital gain, kalau dia beli barang yang sudah jadi tentu kenaikan capital gainyang diharapkan juga enggak bisa setinggi kalau beli dari launching," ujarnya.

Apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi menjadi sorotan setelah konsumennya berunjuk rasa karena hunian yang tak kunjung diserahkan.

Sesuai dengan Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Namun, hingga saat ini mayoritas pembeli belum menerima unit yang dijanjikan.

[Gambas:Video CNN]

Rasul Carmen

Perusahaan Tak Bisa Lagi Pecat Pekerja Satu Kantor yang Menikah******

Pengusaha tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawansatu kantor yang menikah.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) Pasal 153 ayat (1) huruf f.

Ketentuan ini juga mengubah aturan yang sebelumnya termaktub dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara, aturan dalam beleid sebelumnya pengusaha boleh melakukan PHK pada karyawan satu kantor yang menikah asalkan hal tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama.

Lebih lanjut, Perppu Cipta Kerja juga menyatakan pengusaha tidak dapat melakukan PHK terhadap pekerjanya karena hamil dan melahirkan, mendirikan serikat buruh, beda agama, cacat cacat tetap, hingga sakit akibat kecelakaan kerja dan lain sebagainya berdasarkan aturan tersebut.

Berikut daftar alasan yang membuat pengusaha tidak dapat melakukan PHK pada karyawan yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (1) Perppu Cipta Kerja:

1. Berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara
terus-menerus;

2. Berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

4. Menikah;

5. Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

6. Mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan;

7. Mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

8. Mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

9. Berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan

10. Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

"Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan," bunyi Pasal 153 ayat (2) Perppu Cipta Kerja.

[Gambas:Video CNN]