situs judi online

Faun

Tom Ford Raup 'Cuan' Rp15,6 T Usai Jual Merek Fashion Miliknya******

Tom Ford, pemilik merek fashion The Tom Ford resmi masuk ke klub miliarderglobal usai menjual brand miliknya ke Estée Lauder Companies (EL).

Dari penjualan merek tersebut, Ford diperkirakan akan menerima uang tunai sekitar US,1 miliar atau Rp15,6 triliun (asumsi kurs Rp15.695) setelah dikurangi pajak.

Portofolio Ford yang ada juga mencakup setidaknya dua rumah, satu di Los Angeles dan satu di New York City, senilai US juta atau Rp1 triliun.

"Sangat bahagia dengan akuisisi ini karena The Estée Lauder Companies adalah rumah yang ideal untuk merek tersebut. Mereka telah menjadi mitra yang luar biasa sejak hari pertama saya mendirikan perusahaan dan saya sangat senang melihat mereka menjadi penerus di babak selanjutnya ini," kata Tom Ford dilansir dari CNN, Kamis (17/11).

Akuisisi Tom Ford Brands oleh Estée Lauder diperkirakan akan selesai pada paruh pertama 2024, sembari menunggu persetujuan peraturan.

Kesepakatan itu akan sepenuhnya mengintegrasikan Tom Ford Brands yang telah menjalin kemitraan Estée Lauder selama lebih dari 15 tahun.

Forbes memperkirakan kepemilikan Tom Ford mencapai 64 persen dari perusahaan itu. Meski kini dijual, Ford akan tetap menjadi visioner kreatif dari merek itu hingga akhir 2023.

Estée Lauder Companies, yang menaungi beberapa merek kecantikan global termasuk Clinique dan Bobbi Brown, memperkirakan penjualan tahunan kosmetik Tom Ford akan mencapai miliar selama beberapa tahun ke depan.

"Akuisisi strategis ini akan membuka peluang baru dan memperkuat rencana pertumbuhan kami untuk Tom Ford Beauty," kata Presiden dan CEO Estée Lauder Companies, Fabrizio Freda dalam sebuah pernyataan.

[Gambas:Video CNN]

kelaparanku yang hebat

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa datang ke dunia

PT Yarindo Farmatama Laporkan Pemasok Bahan Obat Sirop ke Polisi******

PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat sirop merek Flurin yang izin edarnya telah dicabut, melaporkan perusahaan pemasok bahan obat sirop yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut marak di Indonesia.

Manajer Legal PT Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus mengungkapkan pihaknya menjadi korban penipuan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Pria berkacamata itu enggan membeberkan nama perusahaan yang dilaporkan ke Mabes Polri, alasannya, karena melibatkan banyak pihak dan rangkaian distribusi yang panjang.

"Kami korban maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum melalui tim hukum kami dan melaporkan kepada siapa saja yang telah merugikan perusahaan kami. Dan saat ini sedang dilakukan pelaporan di Mabes Polri," ujar Vitalis di kantornya, Selasa (15/11).

Pihaknya mengklaim perusahaan menelan kerugian puluhan miliar akibat produk obat sirup merk Flurin yang ditarik dan dilarang beredar di pasaran. Penarikan lantaran obat sirop itu diduga mengandung bahan yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG).

Meski begitu, kinerja dan pengurangan pegawai belum terjadi. Pasalnya, perusahaan masih memproduksi obat lainnya jenis tablet maupun kapsul yang masih memiliki izin edar dari BPOM.

"Karena ini baru, kita belum sampai pengurangan lain-lain. Sekarang masih produksi obat kaplet dan tablet, karena cairan kan sudah enggak bisa (produksi), sudah dicabut izinnya," ujarnya.

Perusahaan sendiri mengaku membeli cairan pelarut untuk membuat obat sirop dari perusahaan lain, CV Budiarta.

Selama menerima bahan baku kimia, perusahaan yang ada di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, itu melakukan monitoring barang datang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah mereka terapkan.

Ia menyebutkan CV Budiarta mendapatkan pasokan propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG). Perusahaan APG mendapatkan barangnya dari CV Samudra Chemical.

"CV Budiarta itu sudah menjadi vendor list kita dan tidak ada masalah. Sehingga kami percaya bahwa produk yang dikirim ke kita itu produk yang benar dan bermutu tinggi. Harganya yang kami bayarkan itu dari tahun 2014 sampai 2022 dia bervariasi. Kalau dilihat grafiknya itu naik harganya. Di 3 tahun terakhir dari 2020 sampai 2022, yang tadinya Rp 7 juta sekarang jadi Rp 10 juta," ujarnya.

Dalam konferensi pers terpisah, Kuasa Hukum CV Budiarta Mahar merasa pihaknya difitnah dan mempertanyakan inspeksi yang dilakukan BPOM RI.

Ia mengklaim selama ini pihaknya sudah melakukan prosedur penjualan sesuai standar. Mahar menjelaskan CV Budiarta membeli propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG) dengan bukti kualitas produk dari certificate of analysis(COA).

Perusahaan disebutnya tidak bisa membuka segel produk propilen glikol untuk menguji ulang kandungan tersebut. Hal ini diserahkan ke perusahaan farmasi untuk kemudian menilai kelayakan pelarut propilen glikol.

"Kedua kami tidak pernah repacking, jadi apa adanya dari supplier kami salurkan. Karena kalau kami membuka segel jadi kami menyalurkan saja berdasarkan COA yang diterbitkan oleh vendor," ujarnya di Aston Pluit, Jakarta Utara, seperti dikutip Detik pada Jumat lalu.

"Kami tidak pernah buka atau me-repackingnamun kemudian dalam setiap penjualan kami pun memberikan waktu 2x24 jam untuk retur," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Gerbang Bayangan Langit

Penumpang Pesawat Komplain Jadwal Terbang Molor dari Bandara Bali******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut pengaturan penerbanganyang dilakukan pada hari puncak kepulangan para delegasi KTT G20 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, berjalan lancar pada Rabu (16/11).

"Alhamdulillah, dari Selasa sampai Rabu kemarin, secara umum pengaturan penerbangan kepulangan para delegasi berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti," ujar Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto, seperti dilansir Antara, Kamis (17/11).

Namun, bagi penumpang pesawat reguler, jadwal terbang dari Bandara Bali molor. Keterlambatan penerbangan bervariasi sekitar satu jam.

Setelah mendekati jam terbang, Feby kembali diberitahu bahwa jadwal terbangnya kembali diundur satu jam menjadi pukul 17.50 WITA. Ia dijadwalkan terbang hari ini usai meliput KTT G20 dari Bali. "Sebel ya," katanya singkat.

Ryan, penumpang pesawat Citilink juga mengalami hal serupa. Jadwal terbangnya molor hingga 47 menit saat ia hendak terbang ke Jakarta pada Rabu (16/11). "Bosan menunggu. Tapi jadi sempat lihat pesawat kepresidenan yang mejeng," katanya.

Diketahui, mulai Rabu pagi kemarin hingga tengah malam, terdapat 39 keberangkatan penerbangan VVIP, baik yang menggunakan pesawat kenegaraan maupun komersial.

Dari total penerbangan itu, 25 di antaranya merupakan pesawat para kepala negara dan pimpinan lembaga internasional. Sisanya merupakan pesawat yang mengangkut pendukung delegasi.

Pada hari sebelumnya, terdapat 5 keberangkatan penerbangan VVIP dari Bandara Ngurah Rai Bali.

"Kamis ini masih terdapat sejumlah penerbangan VVIP, namun jumlahnya relatif tidak banyak seperti Rabu kemarin. Kami akan terus melakukan pengaturan penerbangan untuk menjaga kelancaran lalu lintas penerbangan VVIP maupun penerbangan reguler," ungkap Novie.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menuturkan pada hari puncak kepulangan para delegasi G20 kemarin, pengaturan penerbangan reguler domestik relatif masih terkendali dan dilaporkan tidak ada pengalihan atau pembatalan penerbangan.

On time performance atau ketepatan waktu penerbangan di hari puncak kepulangan para delegasi kemarin di kisaran 65,09 persen.

"Beberapa keterlambatan yang terjadi dikarenakan dinamika perubahan jadwal keberangkatan pesawat VVIP dan penyesuaian proses pergerakan di sisi udara untuk memastikan kelancaran penerbangan VVIP," terang Adita.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

Pengusaha Bantah PHK Sebagai Siasat Agar UMP Tak Naik: Salah Besar******

Pengusaha membantah isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencuat sebagai siasat agar upahminimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak naik.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) Redma Gita Wirawasta mengaku mendengar tuduhan tersebut.

"PHK kan debatable. Kami mendengar ada tuduhan, 'PHK dikeluarkan isunya supaya upahnya gak naik'. Jadi, ini juga salah besar. Kami sudah menyampaikan bahwa kami me-warningkondisi ke depan bakal seperti ini, tapi memang belum ada langkah yang dilakukan. Jauh sebelum ada isu upah ini, kita sudah me-warning," ujarnya secara virtual, Rabu (16/11).

Ia menyebut dengan kondisi perusahaan-perusahaan tekstil di hulu saat ini, arus kas (cashflow) turun terus-menerus.

Hal ini terjadi lantaran produksi turun imbas penjualan yang sulit. Di sisi lain, perusahaan masih harus membayar pekerja yang dirumahkan. Begitu pula dengan tanggungan listrik, perbankan, termasuk biaya-biaya tambahan lain.

"Sekarang ada tiag perusahaan yang full stop karena memang di marketnya tidak ada perubahan. Semakin lama kesulitannya semakin bertambah," tegas Redma.

Dalam acara yang sama, sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan data PHK per November 2022 di mana ada 79.316 orang terdampak di Jawa Barat.

Data itu berdasarkan laporan anggota Apindo Jawa Barat di mana ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan dan bahkan 16 perusahaan telah menutup operasi produksinya. Secara total, pengurangan karyawan di Jawa Barat berdampak pada 79.316 orang.

"Sementara dari sektor alas kaki, berdasarkan laporan dari 37 pabrik sepatu dengan total karyawan 337.192 orang, telah melakukan PHK terhadap 25.700 karyawan karena sejak Juli-Oktober 2022 telah terjadi penurunan 45 persen order dan untuk produksi November-Desember 2022 turun sampai dengan 51 persen," jelas Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto.

[Gambas:Video CNN]

Seratus ribu cerita pendek

Mayoritas Kripto Perkasa Pagi Ini, Bitcoin Kembali Unjuk Gigi******

Mayoritasaset kripto teratas menguat pagi ini. Penguatan terbesar dialami oleh bitcoin.

Mengutip coinmarketcap.com, Senin (26/9), harga bitcoin menguat 1,87 persen dalam sehari ke US.917 per koin. Namun, aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini melemah 1,45 persen.

Penguatan juga terjadi pada ethereum sebesar 1,18 persen ke US.225,79 per koin dalam 24 jam terakhir. Dalam sepekan, ethereum masih merosot 1,92 persen.

Harga dogecoin juga naik 0,59 persen ke US<句子>,086 per koin dalam sehari. Harganya juga naik 0,17 persen sejak minggu lalu.

Berikutnya, penguatan harian dialami oleh BNB sebesar 0,41 persen ke US3,05.

Sementara, harga cardano melemah 0,03 persen ke US<句子>,33 per koin dan Polygon turun US<句子>,23 per keping.

Adapun koin stabil seperti Binance USD dan USD Coin, masing-masing menguat 0,03 persen dan 0,01 persen ke US.

Pagi ini, kapitalisasi pasar aset kripto mencapai US1,03 miliar secara global. Angka itu naik 1,03 persen dibandingkan kemarin.

Kripto sendiri masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]