rtp uang77

Dominasi generasi muda

Partai Buruh Bakal Gugat Pasal JHT di UU PPSK ke MK******

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menguji materi (judicial review) Pasal yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan aturan mengenai JHT ini merupakan pasal susupan yang tidak pernah dibicarakan dengan serikat pekerja.

"(Kami) akan ajukanjudicial reviewterhadap UU PPSK terkait pasal JHT," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/12).

"Akun JHT (utama) lebih besar dari tambahan. Ini akal-akalan, yang boleh diambil hanya yang iuran tambahan. Misal akun tambahan (hanya) 30 persen, maka sama saja JHT saat PHK hanya boleh diambil 30 persen. Sudah lah hentikan kelicikan ini," kata Said.

Ia pun menjabarkan bahwa ini bukan kali pertama pemerintah mencoba mengubah skema JHT, salah satunya melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 4/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Namun, Permenaker ini mendapat penolakan hingga akhirnya dicabut dan dikembalikan kepada skema awal.

"Kemarin kan sudah dicoba bahwa JHT hanya boleh diambil masa pensiun, semua warga, netizen protes, akhirnya presiden mendengar dan nggak jadi yang menyatakan JHT diambil waktu pensiun," ujar Said.

"Sudah lah hentikan kelicikan ini. Ini kami akan ajukan JR (judicial review), kita akan lawan bersama rakyat," tegasnya.

UU PPSK telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna, Kamis (15/12). Pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan disaksikan oleh anggota dewan serta pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Malam Tahun Baru 2023, LRT Sumsel Tambah Jam Operasi Hingga Dini Hari******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menambah jam operasional light rail transit Sumatera Selatan (LRT Sumsel) hingga pukul 01.09 WIB untuk malam tahun baru 2023.

Kabag Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan PT KAI dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKRSS) melakukan penyesuaian layanan operasional khusus di malam pergantian tahun, Sabtu (31/12) besok.

"LRT Sumsel menambah pelayanan perjalanan menjadi 104 perjalanan atau 10 perjalanan dari 94 perjalanan di hari biasa, hingga pukul 01.09 WIB pada 1 Januari 2023," ujar Aida dalam keterangan resmi, Jumat (30/12).

Untuk kenyamanan bersama, pihak KAI menghimbau kepada seluruh pengguna LRT Sumsel agar tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan.

"Selain itu, dilarang membawa barang yang mudah terbakar seperti kembang api dan petasan karena untuk keamanan dan kenyamanan bersama," imbuh Aida.

Sampai akhir Desember 2022, LRT Sumsel telah mengangkut 3.050.665 penumpang, dengan rata-rata penumpang harian sebanyak 8.404 penumpang.

Pada tahun depan, PT KAI menargetkan jumlah penumpang LRT Sumsel terus meningkat seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat menggunakan transportasi publik.

"Ada 7 koridor feederyang telah terintegrasi dengan stasiun-stasiun LRT," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Yi Feng Luo Lanxue

Kunjungan Turis Asing Turun 3,19 Persen saat KTT G20******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan asing atau turismasuk ke Indonesia mencapai 657,3 ribu pada November 2022. Jumlah ini turun 3,19 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 678,9 wisatawan.

Namun, jumlah wisatawan asing pada November 2022 melesat 336,5 persen dibanding November 2021.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan jumlah wisatawan asing memang turun pada November 2022 meski terjadi perhelatan KTT G20 di Bali pada bulan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan penerbangan reguler ke Bali saat acara tersebut berlangsung.

Berdasarkan asal negaranya, wisatawan asing pada November 2022 didominasi oleh Singapura dan Malaysia masing-masing sebesar 15,1 persen. Lalu, Australia 12,1 persen, Timor Leste 10,2 persen, dan India 5,6 persen.

Secara kumulatif, jumlah wisatawan asing sepanjang Januari-November 2022 mencapai 4,6 juta orang, naik 228,3 persen secara tahunan. Mayoritas wisatawan asing berasal dari Malaysia sebesar 19,2 persen. Kemudian disusul Timor Leste 13,7 persen, Australia 12,1 persen, dan Singapura 10,6 persen.

Sementara itu, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel mencapai 54,41 persen pada November 2022, naik 2,10 dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan disebabkan adanya kegiatan pertemuan yang dilakukan pemerintah maupun swasta, dan beberapa acara lainnya seperti musyawarah nasional.

Berdasarkan wilayahnya, TPK tertinggi terjadi di Kalimantan Timur sebesar 66,51 persen untuk klasifikasi hotel berbintang dan 21,04 persen untuk hotel non-bintang. Kemudian, Yogyakarta sebesar 64,95 persen untuk hotel berbintang dan 22,92 persen untuk hotel non-bintang, Sulawesi Tengah 63,09 persen untuk hotel berbintang dan 18,79 persen untuk hotel non-bintang.

"Sedangkan tiga terendahnya ada di Bangka Belitung, Sulbar (Sulawesi Barat), dan Papua," ujar Margo.

[Gambas:Video CNN]

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

Benarkah Ekonomi RI 'Genting' Hingga Perlu Terbit Perppu Cipta Kerja?******

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Perppu itu dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009 dan telah mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK.

Airlangga berdalih perppu diterbitkan dengan alasan; kondisi mendesak. Ia mengatakan ekonomi Indonesia kian dihantui ancaman resesi global hingga stagflasi.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12).

Namun, penerbitan Perppu Cipta Kerja ini menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari buruh hingga ekonom.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan kalau tetap dilaksanakan, perppu tersebut, khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan bisa semakin membuat pekerja semakin miskin. Hal ini terlihat dari sejumlah pasal.

Misalnya pasal mengenai kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban PHK. Ia menilai  pasal itu cukup merugikan karena berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai perbandingan, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Sementara dalam Perppu Cipta kerja, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Buruh juga memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan karena buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan pasal 88F Perpu Cipta Kerja, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Upah dihitung tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup layak rakyat Indonesia," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (31/12) lalu.

Variabel perhitungan upah dalam perppu tersebut berbeda dengan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam beleid itu, upah minimum provinsi (UMP) dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Sementara Ekonomi Senior INDEF Faisal Basri mempertanyakan alasan yang dipakai pemerintah menerbitkan perppu; demi menyelamatkan ekonomi negara. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi negara yang diklaim pemerintah sedang terancam, justru mereka tetap ngotot melanjutkan pembangunan IKN.

"Kalau perang Ukraina-Rusia yang belum juga usai benar-benar amat membahayakan perekonomian Indonesia sehingga diterbitkan perppu, mengapa pembangunan ibu kota baru terus dilanjutkan? Mana sense of crisisatau sense of urgency-nya?" tulis Faisal dalam akun resmi Twitternya @FaisalBasri, dikutip Senin (2/1).

Lantas benarkah ekonomi negara sedang terancam sehingga perppu harus diterbitkan?

Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi ekonomi dalam negeri maupun global sebenarnya tidak tepat dijadikan alasan urgensi penerbitan Perppu Cipta Kerja. Ia mengatakan kondisi ekonomi tahun ini relatif mirip dengan yang dihadapi pada 2022 dan 2021.

Bahkan tahun ini, beberapa faktor yang menjadi penyebab pelemahan ekonomi, salah satunya covid-19, sudah mulai melandai.

"Atas dasar itu, menurut saya kurang cocok menjadikan posisi genting perekonomian global dan domestik sebagai alasan diterbitkannya perppu ini," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/1).

Yusuf menambahkan alasan penerbitan perppu ini bisa saja untuk melanjutkan reformasi struktural yang digadang-gadang pemerintah selama ini. Namun waktu penerbitan perppu dinilai relatif singkat dan tanpa didahului diskusi publik.

Di sisi lain, pemerintah ia nilai tidak konsisten dengan regulasi yang diterbitkannya. Pasalnya Perppu Cipta Kerja dinilai mirip dengan UU Cipta kerja yang sebenarnya sedang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki.

"Kenapa kemudian pemerintah tidak menunggu atau memperbaiki UU Cipta kerja sebelumnya tanpa harus mengeluarkan Perppu ini? Hal ini tentu akan mengundang tanda tanya," ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja memang memberikan kepastian untuk iklim investasi di Indonesia dan tentunya menumbuhkan harapan investor masuk ke Indonesia.

Hanya perlu diingat bahwa kacamata investor perlu dilihat dari berbagai sisi, tidak hanya masalah insentif dan regulasi yang kemudian ditawarkan dalam UU Cipta Kerja, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Untuk mengukur pelaksanaan UU Cipta Kerja, Yusuf menilai berbagai pendekatan yang bisa digunakan. Salah satunya melihat bagaimana pengalaman pemerintah selama ini dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Jika melihat ke belakang, Yusuf mengatakan pemerintah pernah mengeluarkan beragam paket kebijakan ekonomi dari 1 hingga 14. Namun, beberapa implementasi paket kebijakan tersebut menemui kendala karena berbagai kesalahan.

"Hal inilah yang menurut saya juga akan menjadi penilaian investor ketika ingin berinvestasi, melihat track recordpemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan apakah akan mulus dalam tahapan implementasi atau tidaK," ujarnya.

Yusuf mengatakan cara penilaian investor tersebut yang kemudian juga akan mempengaruhi apakah UU Cipta kerja dapat mendorong investasi atau tidak.

Senada, Direktur Segara Institue Piter Abdullah menilai tidak ada kegentingan yang membuat pemerintah harus segera menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Ia mengatakan kondisi ekonomi global pada tahun ini memang diprediksi suram, tetapi ekonomi Indonesia dinilai akan baik-baik saja.

Hal itu setidaknya terlihat dari lembaga-lembaga internasional yang memproyeksi pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5 persen hingga 5 persen di tahun ini.

"Perekonomian Indonesia diyakini akan baik-baik saja. Alasan utama Perppu (diterbitkan) saya kira adalah bukan kegentingan. Pemerintah tidak perlu menempuh Perppu yang menurut saya hanya menambah kontroversi dari UU Cipta Kerja," ujar Pitter.

Ia pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak melakukan perubahan UU Cipta Keraja secara normal, seperti yang diminta Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, cara itu lebih tepat dan tidak mengundang terlalu banyak pertanyaan atau bahkan spekulasi negatif.

Tak Penuhi Kriteria Kegentingan yang Mendesak

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Partai Buruh Bakal Gugat Pasal JHT di UU PPSK ke MK******

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menguji materi (judicial review) Pasal yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan aturan mengenai JHT ini merupakan pasal susupan yang tidak pernah dibicarakan dengan serikat pekerja.

"(Kami) akan ajukanjudicial reviewterhadap UU PPSK terkait pasal JHT," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/12).

"Akun JHT (utama) lebih besar dari tambahan. Ini akal-akalan, yang boleh diambil hanya yang iuran tambahan. Misal akun tambahan (hanya) 30 persen, maka sama saja JHT saat PHK hanya boleh diambil 30 persen. Sudah lah hentikan kelicikan ini," kata Said.

Ia pun menjabarkan bahwa ini bukan kali pertama pemerintah mencoba mengubah skema JHT, salah satunya melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 4/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Namun, Permenaker ini mendapat penolakan hingga akhirnya dicabut dan dikembalikan kepada skema awal.

"Kemarin kan sudah dicoba bahwa JHT hanya boleh diambil masa pensiun, semua warga, netizen protes, akhirnya presiden mendengar dan nggak jadi yang menyatakan JHT diambil waktu pensiun," ujar Said.

"Sudah lah hentikan kelicikan ini. Ini kami akan ajukan JR (judicial review), kita akan lawan bersama rakyat," tegasnya.

UU PPSK telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna, Kamis (15/12). Pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan disaksikan oleh anggota dewan serta pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Pedang Cerah

Daftar Deretan Saham Cuan Pekan Ini, Kesehatan Bisa Jadi Pilihan******

Indeksharga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.850 pada Jumat (30/12). Secara akumulatif, perdagangan dalam sepekan terakhir berhasil menguat 0,73 persen.

Tercatat investor asing melakukan jual bersih (net sell) minus Rp2,62 triliun. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Yulianto Aji Sadono mengungkapkan penutupan pasar pada 2022 ditandai dengan sejumlah capaian.

Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) tercatat Rp14,7 triliun atau naik 10 persen dibandingkan posisi akhir tahun lalu yakni Rp13,4 triliun.

Sementara, pertumbuhan juga tercermin pada rata-rata volume transaksi harian yang telah mencapai 23,9 miliar saham atau naik 16 persen dibandingkan akhir tahun lalu.

Pengamat pasar modal Oktavianus Audi memperkirakan IHSG bergerak mixeddengan potensi menguat terbatas sepekan ke depan. Melalui analisis teknikal, indikator MACD pada IHSG menunjukkan tren yang menguat didukung sejumlah sentimen positif.

Salah satunya dari dalam negeri yaitu rilis data inflasi Desember yang diperkirakan kembali turun ke level 5,39 persen dari sebelumnya 5,42 persen pada November 2022.

"Penurunan ini bisa memberikan sentimen positif untuk pasar jika dapat terus berlanjut, karena yang dikhawatirkan penurunan ini hanya bersifat sementara dan akan memberikan pandangan BI untuk terus melakukan pengetatan kebijakan moneter," kata Oktavianus ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (1/1).

Namun, terdapat pula beberapa sentimen negatif seperti rilis data S&P PMI Manufaktur Indonesia yang diperkirakan turun ke level 50. Hal ini akan menjadi sentimen negatif untuk IHSG dan industri jika berada di bawah level 50.

Pasalnya, jika di bawah 50, terjadi kontraksi pada industri manufaktur dalam negeri.

Tak hanya itu, terdapat sejumlah sentimen negatif yang berpeluang mempengaruhi pergerakan IHSG dari luar negeri. Salah satunya adalah rilis data PMI Manufaktur Amerika Serikat dan China yang diperkirakan kembali turun.

"Ini merupakan gambaran dari mulai terjadi perlambatan ekonomi dan memberikan pesan negatif kepada pasar," tutur Oktavianus.

Selain itu, pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada pekan ini juga akan mempengaruhi pasar jika pandangan The Fed kembali hawkish dengan kondisi AS saat ini.

Menurutnya, para investor masih dapat memanfaatkan momentum penguatan jangka pendek jika IHSG mampu bertahan di atas supportMA20 atau di level 6.822. Sedangkan, sektor yang dapat diperhatikan adalah infrastruktur telekomunikasi dan kesehatan.

"Sedangkan yang dihindari adalah energi sub-sektor batu bara dikarenakan mulai terjadinya penurunan permintaan dan harga komoditas yang mulai normalized," ucapnya.

Sejumlah saham yang direkomendasikan Oktavianus adalah ISAT dengan buy on break. Menurutnya, dalam jangka pendek harga ISAT bergerak sideways.

Jika harga menembus resistancedi level 6.200 maka membuka peluang penguatan terbuka menuju 6.600. 

Saham kedua adalah MIKA dengan rekomendasi trading buy.Ia mengungkapkan harga MIKA pekan lalu berhasil menembus resistancedan bergerak di atas MA10 kembali.

Dengan pergerakan itu, maka peluang kembali bergerak ke level 3.500 terbuka dengan level support 3.030.

Oktavianus juga merekomendasikan saham RAJA untuk trading buy. Menurutnya, harga RAHA berhasil bergerak di atas MA10 atau 960 dan indikator MACD menunjukkan penguatan tren pada pekan lalu.

Hal ini membuka peluang penguatan harga menuju 1.140 dan supportdi level 980.

Pandangan serupa datang dari pelatih investasi saham dan derivatif sekaligus CEO Akela Trading System Hary Suwanda. Menurutnya, performa IHSG setahun terakhir yang ditutup menguat 3,05 persen berhasil mengungguli bursa saham asing, seperti indeks S&P 500 minus 19,44 persen, Nasdaq minus 33,03 persen, dan Dow Jones minus 8,58 persen.

Menurutnya, 2022 merupakan momen pembersihan terhadap berbagai asset bubbleyang tercipta pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain yang terparah adalah kripto seperti bitcoin yang anjlok 64,26 persen dan ethereum yang minus 68.12 persen.

"Selama sepekan ke depan IHSG akan menguji resistance di level 7.105, sementara supportsaat ini adalah 6.827," ucap Hary.

Sentimen yang diperkirakan bakal mempengaruhi investor adalah data PMI Manufaktur AS sertaNon Farm Payrollyang akan dirilis pada 4-6 Januari mendatang. Menurutnya, dua data ini akan memberikan sinyal seberapa kuat ekonomi Amerika Serikat menghadapi kebijakan uang ketat The Fed untuk mengendalikan inflasi.

Selain itu, para investor juga akan menantikan data inflasi AS per Desember 2022, yang akan dirilis pada 12 Januari 2023.

"Sedangkan, dari dalam negeri, pemerintah resmi mencabut PPKM, dan ini bisa memberikan sentimen positif bagi IHSG," paparnya.

Ia mengaku masih harus membaca pergerakan IHSG untuk sektor-sektor yang direkomendasikan. Sejauh ini, ia menyarankan sejumlah emiten seperti MIKA, RAJA, IMJS, dan BBRI.