duit 138 slot login

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

BPS Waspadai Lonjakan Harga Tiket Pesawat hingga Telur Jelang Lebaran******

Badan Pusat Statistik (BPS) mewaspadai kenaikan inflasi pada April 2023. Beberapa komoditas yang harganya berpotensi naik adalah tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam ras.

"Komoditas ini perlu diwaspadai karena andil besar, apalagi karena tingginya permintaan untuk komoditas tersebut jelang hari raya Idulfitri," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi, Senin (3/4).

Ia mencontohkan tiket pesawat setiap jelang lebaran pasti mengalami kenaikan. Dari catatan BPS, andilnya mencapai 0,08 persen di 2020, 0,04 persen di 2021 dan 0,07 persen pada 2022.

Apalagi di awal ramadan pada Maret ini, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi salah satunya angkutan udara. Kemudian ada juga bensin, beras, cabai rawit dan rokok kretek filter.

Ia mengatakan inflasi pada Maret yang tercatat 0,18 persen (month to month/mtm) cukup rendah meski sudah memasuki periode Ramadan.

Padahal, pada periode Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya selalu tinggi.

"Inflasi Maret 2023 awal Ramadan relatif lebih rendah dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Menurutnya, inflasi awal ramadan tahun ini rendah karena terbagi di dua bulan yakni Maret dan April.

Secara tahunan, BPS mencatat inflasi Indonesia sebesar 4,97 persen (year on year/yoy) pada Maret 2023. Inflasi ini turun dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 5,47 persen (yoy).

"Secara tahunan, inflasi Maret 2023 sebesar 4,97 persen dominan disumbang oleh komponen harga yang diatur pemerintah," ujar Pudji.

[Gambas:Video CNN]

mimpi basah jiwa

Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Iklan Rokok: Kami Industri Legal******

Pengusaha rokok kompak memprotes rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal melarang total iklan rokok. Manuver ini dinilai tidak adil dan bisa membuat rokok ilegal merajalela.

Ketua Pengusaha Rokok Indonesia (Gapero) Sulami Bahar menegaskan pihaknya menolak tegas rencana Jokowi tersebut. Bahkan, Gapero sudah berkirim surat langsung ke orang nomor satu di Indonesia itu soal sikap pengusaha.

"Kami industri yang legal tetapi kenapa seakan-akan kami ini rokok-rokok ilegal? Untuk iklan, promosi, macam-macam itu kok nggak boleh? Itu kan sudah nyata, keliatan banget nggak ada keadilan," ungkapnya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Gapero menilai larangan total iklan rokok tersebut bakal sangat berdampak ke industri. Sulami khawatir jika larangan tersebut diterapkan maka akan membuat rokok ilegal merajalela.

Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam membuat regulasi. Kondisi industri rokok saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak dahsyat pandemi covid-19.

Meski begitu, Gapero belum menghitung potensi kerugian bagi produsen rokok jika larangan total iklan rokok ini diberlakukan.

Lihat Juga : Rincian Komponen THR 2023 untuk Guru dan Dosen

"Belum, kami belum menyimpulkan seperti itu (total kerugian akibat larangan total iklan rokok). Masih proses menghitung-hitung. Langkah awal kami masih berkirim surat ke Presiden (Jokowi), bagaimana caranya supaya revisi ini tidak terjadi," tegasnya.

Sulami menyebut sudah dilakukan pertemuan antara pengusaha terkait ini, yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 22 Februari lalu. Kala itu, hadir sekitar 38 asosiasi terkait, termasuk pihak periklanan.

Hasilnya, mereka sepakat mengirim surat kepada Jokowi untuk menolak revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Surat tersebut juga ditembuskan ke beberapa menteri terkait.

"Belum ada tanggapan, saya nggak tahu. Padahal waktu itu saya serahkan langsung ke Sekretariat Negara (Setneg). Surat itu kami tujukan juga ke beberapa menteri-menteri terkait, di antaranya Menkes, Menko PMK, Menko Perekonomian, Mentan, Menperin, Menaker, termasuk ke kantor staf presiden (KSP)," ungkapnya.

Ia berharap para pejabat tersebut melek dan bisa memberikan masukan secara utuh kepada Jokowi. Sulami khawatir Jokowi sebenarnya tidak paham betul keadaan di lapangan karena mendapat bisikan yang keliru atau tidak utuh.

"Kami khawatir Pak Presiden itu tidak mendapat informasi seutuhnya sehingga membuat regulasi-regulasi kayak begini. Bisa jadi seorang pemimpin tidak mendapat laporan seutuhnya tentang kondisi di lapangan," tuturnya.

"Sementara itu, bukan rahasia umum lagi bagaimana masifnya (kelompok) antitembakau untuk menghancurkan industri rokok," imbuh Sulami.

Senada, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menyoroti industri rokok dan tembakau yang belum benar-benar pulih dari hantaman pandemi covid-19. Benny menyebut peraturan eksisting sudah sangat komprehensif, tinggal implementasi yang perlu ditingkatkan.

Benny menyinggung pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) pada kuartal IV 2022 yang masih negatif 7,11 persen. Ia menyayangkan hal tersebut karena di saat yang sama, sektor ekonomi dan industri pengolahan sudah tumbuh sekitar 5 persen.

"Setiap peraturan baru yang bertujuan untuk pengendalian produk tembakau hendaknya jangan dilakukan. Jadi, kami bukan hanya tidak setuju terhadap penghapusan atau larangan iklan rokok, kami tidak setuju terhadap perubahan peraturan yang bersifat pengendalian produk tembakau," tegas Benny.

[Gambas:Video CNN]

lima elemen langit

PUPR Ungkap Biang Kerok Banyak Lubang di Tol Tangerang******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal pemicu kerusakan Jalan Tol Tangerang-Merak di KM 52 hingga KM 60.

Mereka menyatakan kerusakan tak dipicu oleh pelebaran jalan tol yang dikelola oleh Astra Infra Toll Road, melainkan karena curah hujan dan kendaraan besar yang melintasinya. 

"Ada beberapa faktor penyebab kerusakan jalan, cuaca dan kendaraan overload," ujar Sekretaris Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementrian PUPR Triono Junoasmono di Dermaga Ekskrutif Merak, Senin (6/3).

Kasat PJR Ditlantas Polda Banten Kompol Adrian Tuuk mengatakan kerusakan tersebut membentang dari KM 52 sampai dengan KM 60. Kerusakan terjadi baik di arah Jakarta-Merak maupun sebaliknya.

Ia menambahkan kerusakan itu ditemukan usai pihaknya mengecek jalan tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa di lintasan jalan sepanjang 8 kilometer tersebut terdapat kerusakan dalam bentuk lubang yang berpotensi membahayakan pengendara.

"Hasil pantauannya memang jalur dari KM 52 sampai KM 60 itu memang banyak titik-titik lubang di tol, baik arah Jakarta maupun arah ke Merak dan langsung kemarin juga kita buatkan surat pemberitahuan ke pihak pengelola tol, karena itu kan penanggung jawabnya Astra Toll MMS," ujarnya, Kamis (2/3).

Corporat Communication  PT Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak selaku pengelola Tol Tangerang-Merak Uswatun Hasanah mengatakan pihaknya tengah memperbaiki kerusakan yang dikeluhkan.

Perbaikan tersebut dilakukan di luar pemeliharaan rutin.

[Gambas:Video CNN]

"Di luar pemeliharaan rutin, perkerasan jalan adalah menambah tim dan intensitas jadwal untuk melakukan patching (penutupan lobang) 2x24 jam menggunakan material coldmixdan hotmix sebagai tindakan darurat (cepat), sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum," katanya dalam pernyataan yang diberikan kepada CNNIndonesia.

Ia mengatakan selain menambah personil, untuk mengantisipasi curah hujan tinggi hingga akhir Maret, pihaknya juga melakukan restock material aspal sebanyak 30 ton setiap 2 hari.

"Sementara simultan juga berlangsung perbaikan lubang permanen dengan scrap fill dan overlay (SFO) yang sudah terjadwal sebelumnya," katanya.

Ia berharap semua proses selesai sebelum musim mudik dan balik Lebaran 1444 H.

Kaisar Crape Myrtle Yunani

BPS Waspadai Lonjakan Harga Tiket Pesawat hingga Telur Jelang Lebaran******

Badan Pusat Statistik (BPS) mewaspadai kenaikan inflasi pada April 2023. Beberapa komoditas yang harganya berpotensi naik adalah tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam ras.

"Komoditas ini perlu diwaspadai karena andil besar, apalagi karena tingginya permintaan untuk komoditas tersebut jelang hari raya Idulfitri," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi, Senin (3/4).

Ia mencontohkan tiket pesawat setiap jelang lebaran pasti mengalami kenaikan. Dari catatan BPS, andilnya mencapai 0,08 persen di 2020, 0,04 persen di 2021 dan 0,07 persen pada 2022.

Apalagi di awal ramadan pada Maret ini, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi salah satunya angkutan udara. Kemudian ada juga bensin, beras, cabai rawit dan rokok kretek filter.

Ia mengatakan inflasi pada Maret yang tercatat 0,18 persen (month to month/mtm) cukup rendah meski sudah memasuki periode Ramadan.

Padahal, pada periode Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya selalu tinggi.

"Inflasi Maret 2023 awal Ramadan relatif lebih rendah dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Menurutnya, inflasi awal ramadan tahun ini rendah karena terbagi di dua bulan yakni Maret dan April.

Secara tahunan, BPS mencatat inflasi Indonesia sebesar 4,97 persen (year on year/yoy) pada Maret 2023. Inflasi ini turun dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 5,47 persen (yoy).

"Secara tahunan, inflasi Maret 2023 sebesar 4,97 persen dominan disumbang oleh komponen harga yang diatur pemerintah," ujar Pudji.

[Gambas:Video CNN]

Kitab Neraka

Menaker: THR Wajib Dibayar Paling Lambat H******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya memastikan pemerintah akan mengawasi pencairan THR. Salah satunya dengan membuka posko satgas pengawasan THR yang akan menerima aduan pekerja apabila ada perusahaan yang mangkir membayar kewajibannya.

"Kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," ucap Ida di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.