cara melunasi tagihan kredivo 554Jutaan kata 585277Orang-orang telah membaca serialisasi
《888togel》
Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.
Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.
Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.
Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.
Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.
"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).
Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.
Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.
"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.
Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
[Gambas:Video CNN]
Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".
Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".
Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.
"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.
(Reuters/agt)Wapres: Jaga pengalaman nilai demokrasi jelang Pilkada serentak******Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengimbau seluruh pihak menjaga nilai demokrasi yang pernah diraih bangsa Indonesia di setiap gelaran Pemilu untuk menghadapi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan bergulir November 2024.
Wapres Ma'ruf usai menghadiri pertemuan dengan kalangan pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat, mengatakan sikap itu perlu dipraktikkan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk penyelenggara, petugas keamanan untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis.
“Saya kira supaya Pilkada dilaksanakan dengan baik, dengan demokratis, dengan jujur dan adil. Semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” katanya.
Menurut Wapres, apabila Pilkada dijalankan sebagaimana aturan yang ada dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, diharapkan prosesnya akan berjalan sesuai dengan harapan.
“Kalau itu terjadi, saya kira akan aman, mudah-mudahan. Kita sudah berkali-kali Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilbup, itu sebenarnya sudah beberapa kali,” katanya.
Oleh karena itu, dengan pengalaman penyelenggaraan Pemilu yang sudah dilalui Indonesia selama ini, Wapres berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam menjaga situasi aman pesta demokrasi tersebut.
“Karena itu, situasi kondusif yang pernah kita lakukan dan baik, itu harus kita jaga. Jangan kemudian diwarnai dengan hal-hal yang tidak baik,” katanya.
Mendampingi Wapres dalam keterangan pers kali ini, Dubes RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.
Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret
Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Facebook akan hapus tab khusus berita di Amerika Serikat dan Australia******Jakarta (ANTARA) - Meta dikabarkan berencana untuk menghapus tab khusus berita di media sosial Facebook untuk wilayah Amerika Serikat sebagai langkah untuk menjauhkan diri dari regulasi publikasi berita dan kompleksitas pembayaran konten berita.
Menurut laporan Tech Crunch, Jumat, penghapusan fitur tersebut akan dilakukan pada bulan April 2024.
Sebelumnya, Facebook telah menutup tab khusus berita di Inggris, Jerman, dan Prancis pada tahun lalu. Meta mengatakan bahwa pihaknya ingin mengalokasikan sumber daya yang dimiliki kepada produk dan layanan yang lebih digandrungi oleh penggunanya.
Baca juga: Meta mulai blokir akses konten berita untuk penggunanya di Kanada
Perusahaan media sosial milik Mark Zuckerberg itu mengungkapkan bahwa jumlah pengguna fitur tab berita Facebook di Australia dan Amerika Serikat merosot hingga 80 persen pada tahun lalu.
"Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk lebih menyelaraskan investasi kami dengan produk dan layanan kami yang paling dihargai orang," kata keterangan dari Meta.
"Sebagai sebuah perusahaan, kami harus memfokuskan waktu dan sumber daya kami pada hal-hal, yang orang katakan kepada kami, bahwa mereka ingin melihat lebih banyak di platform ini, termasuk video berdurasi pendek," sambungnya.
Pada tahun lalu, Meta mengatakan bahwa berita hanya mencakup kurang dari 3 persen dari konten yang dilihat penggunanya di Feed. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak penerbit juga merasakan terjadinya penurunan jumlah pengunjung di Facebook.
Baca juga: Vietnam akan atur konten berita di medsos
Keputusan Meta untuk menutup tab berita Facebook akibat regulasi tentang konten berita yang disahkan di negara-negara Australia dan Kanada. Peraturan tersebut memaksa platform media sosial membayar penerbit berita untuk konten yang ditampilkan di platform-nya.
Meta menyatakan bahwa pengumuman ini tidak memengaruhi kesepakatan yang saat ini dilakukan perusahaan itu dengan penerbit berita hingga masa berlakunya selesai.
Perusahaan itu menekankan bahwa mereka tidak berencana untuk berinvestasi dalam produk baru terkait berita.
"Selain itu, untuk memastikan bahwa kami terus berinvestasi dalam produk dan layanan yang mendorong keterlibatan pengguna, kami tidak akan masuk ke dalam kesepakatan komersial baru untuk konten berita tradisional di negara-negara ini dan tidak akan menawarkan produk Facebook baru khusus untuk penerbit berita di masa depan," kata Meta.
Baca juga: Facebook blokir konten berita di Australia
Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Label:cara menggunakan kredivo cicilan 12 bulan、pistol4d slot、link baru slot gacor
Terkait:warna paito hk angkanet、scum server thailand、situs judi slot gacor hari ini、slot auroratoto2 gacor hari ini、pahlawan4d、situs slot gacor gampang menang hari ini、1000 mimpi 3d abjad、cara dapat uang di flip、slot kasih menang、dugemslot
bab terbaru:luckypoker77(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《888togel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bunga ceria briHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《888togel》bab terbaru。