trik pola maxwin olympus hari ini

Diluo

Buwas Ungkap 1 Biang Kerok Harga Beras Masih Melesat Sampai Kini******

Perum Bulogmengungkapkan penyebab kenaikan harga berasdalam beberapa waktu terakhir.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan itu salah satunya terjadi karena beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berasal dari impor beberapa kali ditemukan dipalsukan.

Karung beras tersebut diganti dengan merek lainnya dan dijual dengan harga tinggi.

Ia mengatakan kondisi itu menjadi salah satu penyebab kenaikan harga beras melonjak.

"(Harga) enggak akan turun-turun karena jualnya begitu, untungnya sebesar-besarnya," kata Buwas.

Buwas mengatakan Satgas Pangan tengah berupaya untuk menindak pihak yang memalsukan beras SPHP. Satgas Pangan sudah mengambil sampel dari 11 jenis beras impor milik Bulog dan membeli beras merek lainnya dari ritel-ritel.

Beras-beras tersebut kemudian diperiksa di laboratorium.

"Begitu dicek di laboratorium, ada identik dari 11 macam yang kita datangkan tadi berarti penyalahgunaan. Itu pidana," katanya.

Buwas mengatakan pihak yang memalsukan beras Bulog selanjutnya akan ditindak oleh kepolisian.

"Kalau pidana tergantung polisi, pidana apa ini. Kalau penipuan bisa, nanti UU Konsumen kena juga dia. Artinya penegakan hukum adalah kewenangan polisi," katanya.

Harga beras telus melesat naik dalam beberapa bulan belakangan ini. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras nasional pada 1 Juni lalu masih Rp13.350 per kg.

Namun, per Rabu (4/10) ini, harga beras tersebut sudah naik jadi Rp14.450 per kg. Untuk meredam kenaikan harga itu, pemerintah menggelar operasi pasar.

Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiryaryo mengatakan operasi pasar dengan beras SPHP Bulog salah satunya dilakukan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

[Gambas:Video CNN]

Operasi pasar ia klaim telah menurunkan harga beras di tingkat distributor hingga 11 persen.

Ia menjelaskan operasi pasar dimulai pada 12-13 September 2023 dengan stok 25 ribu ton. Namun, harga beras masih menyentuh Rp12.600 per kg pada 14 September.

Beras SPHP kemudian ditambah saat ini menjadi 31 ribu ton dan perlahan membuat harga beras turun.

"Saat ini sudah di 31 ribu ton, seiring dengan penambahan stok itu harga beras menurun 11 persen, dari Rp12.600 menjadi Rp11.185 (per kg) di hari ini," katanya.

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Super Hemat Belanja di Transmart dengan Diskon Berlipat!******

Transmart Full Day Sale datang lagi pada Minggu (8/10), loh! Ini merupakan pesta diskon seharian untuk berbagai produk pilihan.

Mulai dari bahan pangan segar, produk kebutuhan rumah tangga, fashion, kosmetik, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik. Semuanya diskon gede-gedean mencapai 50 persen untuk produk terpilih.

Lihat Juga : Awal Bulan, Transmart Tebar Diskon 50% + 20% Seharian!

Jadi, kamu hanya perlu bayar transaksi belanja di Transmart Full Day Sale pakai Allo Bank, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah. Setelah itu, diskon tambahannya bisa langsung didapat.

Double discount ini berlaku untuk aneka produk, loh! Jadi enggak perlu khawatir cuma produk-produk tertentu aja.

Bagaimana? Tertarik enggak sama double discount dari Transmart Full Day Sale?

Kalau tertarik, cus langsung aja ke gerai Transmart terdekat di kotamu ya! Soalnya, Transmart Full Day Sale cuma berlangsung satu hari aja pada Minggu (8/10).

Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

Kapan lagi belanja diskon berlipat untuk aneka produk kan? Yuk segera ke Transmart ya!

Kelahiran kembali modern setiap hari

Cerita Wamentan Terakhir Kali Bertemu SYL sebelum 'Hilang' di Eropa******

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengaku terakhir kali bertemu MentanSyahrul Yasin Limpo (SYL) sebelum keberangkatan kunjungan kerja sang menteri ke Spanyol.

"Terakhir (kontak dengan Mentan SYL) pas keberangkatan, kalau saya ya. Cuma kalo pejabat (Kementan) eselon 1 yang ikut kan terakhir sampai di Spanyol itu masih bersama-sama," kata Harvick di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Sudah hampir seminggu Harvick hilang kontak dengan Mentan Syahrul. Ia mengklaim kabar terakhir dari Syahrul datang saat sang menteri kunjungan kerja di Spanyol.

Menurutnya, ini terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah. Setelah itu, Kementan tidak mengetahui keberadaan Syahrul yang 'hilang' di Eropa.

Kementan belum melapor kepada pihak berwajib soal hilangnya Syahrul. Akan tetapi, Harvick menyebut Presiden Joko Widodo sudah tahu kabar tersebut.

"Oh, sudah-sudah, sudah tahu kalau Pak Presiden. Terus juga kawan-kawan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet (Seskab) juga sudah tahu," tandasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi. Namun, lembaga antirasuah itu enggan mengumumkannya secara gamblang kepada publik.

Rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan sudah digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi. Perlakuan serupa juga terjadi di Kantor Kementan.

"Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa pasti pada saatnya KPK akan sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Kami sadar betul ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang menjadi alat bukti, perbuatannya seperti apa di hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Budidaya Perkotaan

Respons Sampoerna Usai 586 Ha Lahan Disegel KLHK Imbas Karhutla******

PT Sampoerna Agro Tbk merespons penyegelan lahan perusahaan seluas 586 hektare oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) buntut kebakaran hutandan lahan (karhutla).

"Areal perkebunan Sampoerna Agro yang disegel oleh KLHK hanya areal bekas terbakar di Estate Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan. Sedangkan areal Sampoerna Agro yang lainnya tidak terdampak," kata Head of Investor Relations Sampoerna Agro Stefanus Darmagiri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/10).

"Kebakaran tersebut bersumber dari api yang berasal dari luar konsesi perkebunan perseroan sebagai akibat dari angin yang berhembus sangat kencang. Ini menyebabkan api yang berasal dari luar perkebunan perseroan merambat masuk ke dalam areal perkebunan perseroan," sambung Stefanus.

Namun, ia menekankan Sampoerna Agro terus siaga menghadapi dampak El Nino tersebut. Stefanus berjanji mengerahkan segala upaya mengatasi bencana ini.

"Perseroan memiliki standar operasional prosedur (SOP), sistem monitoring, peralatan, dan personel yang ditugaskan khusus untuk penanganan karhutla," tegas Stefanus.

"Di samping itu, perseroan telah menyiapkan mitigasi dalam mengatasi terjadinya kebakaran, seperti water management system dengan menyediakan ketersediaan sumber daya air yang cukup pada musim kemarau serta melakukan optimalisasi peran dari Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan penyegelan lahan seluas 586 hektare milik perusahaan asal Singapura itu dilakukan demi mencegah meluasnya dampak kebakaran. Namun, KLHK bakal menindak tegas penanggung jawab usaha jika terbukti terjadi kesengajaan.

Berdasarkan data KLHK, emiten berkode SGRO itu menguasai Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan tersebut seluas 1.200 hektare. Dengan kata lain, hampir separuh dari HGU milik Sampoerna Agro terbakar.

"Perusahaan yang terbukti lalai atau dengan sengaja membakar hutan dan lahan diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar, sesuai pasal 108 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Rasio.

Selain lahan milik PT Sampoerna Agro, KLHK juga menyegel 11 lahan perusahaan lain, seperti PT KS 25 hektare, PT BKI 200 hektare, PT SAM 30 hektare, PT RAJ 1.000 hektare, PT WAJ 1.000 hektare, PT LSI 30 hektare, dan PTPN VII 86 hektare.

Lalu, lahan lain yang disegel berada di Desa Kedaton, Kabupaten OKI, Sumsel seluas 1.200 hektare serta PT SAI 568 hektare. Ada juga lahan milik PT TPR dan PT BHP yang masih dalam perhitungan luasan terbakar.

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

Pegawai Kementan Bocorkan Pesan SYL Usai 'Hilang' di Eropa******

Pegawai Kementerian Pertanian(Kementan) memberikan bocoran pesan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di tengah isu korupsiyang menyeret namanya.

Seorang pegawai yang tak mau disebutkan namanya mengatakan Syahrul meminta anak buahnya untuk tetap fokus pada program yang dijalankan Kementan.

Ia pun memberi sinyal bahwa pesan tersebut seiring dengan isu Syahrul bakal mundur dari posisi menteri pertanian.

Namun, ketika dikonfirmasi ulang, pegawai tersebut membantah bahwa Syahrul berpamitan kepada anak buahnya hari ini.

"Tidak ada pamitan-pamitan. Dia cuma menyuruh kami kerja seperti biasa dan fokus dengan program," ucapnya.

Syahrul saat ini terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di Kementan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Syahrul. KPK disebut telah menjadikan Syahrul sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menggunakan pasal terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi yang menyeret politikus NasDem itu.

"Kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu. Pasalnya kalau kita lihat dalam UU Tipikor adalah (Pasal) 12 e," ujarnya, Jumat (29/9).

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mendapatkan informasi Syahrul telah menjadi tersangka korupsi. Namun, ia enggan membeberkan detail soal penetapan status tersebut.

"Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasinya. Malah sejak kalau eksposnya itu sudah lama tahu tersangkanya, tetapi resminya tersangkanya itu sudah dikeluarkanlah," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/10) siang.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Kronologi Mentan Syahrul Mundur, Dugaan Korupsi hingga Sempat 'Hilang'******

Drama dugaan kasus korupsiMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alis SYL belum usai, mulai dari 'hilang' di Eropa hingga kini mengajukan pengunduran diri jabatan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, nama Syahrul diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2023 lalu, di tengah penyelidikan kasus korupsi di Kementan. Ia sudah disebut-sebut menjadi tersangka sejak saat itu, meski dirinya mengelak dan berdalih tak mengerti korupsi apa yang dimaksud.

"Bahwa perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian 2019-2023 (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023) disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL (menteri Pertanian RI tahun 2019 s/d 2024)," tulis informasi yang didapat CNNIndonesia.com dari sumber internal KPK, Rabu (14/6).

KPK panggil Syahrul Yasin Limpo

KPK pertama kali memanggil Syahrul pada Jumat (16/6). Namun, sang mentan tak hadir dengan dalih sedang menjalankan tugas negara, yakni menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India dan meminta penjadwalan ulang pada 27 Juni 2023.

Akan tetapi, KPK memutuskan untuk memanggil kembali Syahrul pada 19 Juni 2023. Politikus NasDem itu pun hadir di gedung lembaga antirasuah tersebut untuk menjawab sejumlah pertanyaan penyidik.

"Saya kooperatif diperiksa. Sudah saya jawab. Tanya ke KPK (soal perkara kasus dugaan korupsi)," ujar Syahrul usai diperiksa.

"Saya sudah diperiksa secara profesional (oleh KPK). Saya tetap kooperatif dan akan tetap siap (memberikan keterangan)," tegasnya.

KPK temukan 3 klaster dugaan korupsi di Kementan

KPK menyebut ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan. Klaster pertama yang sedang diselidiki saat ini terkait dengan penempatan pegawai.

"Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama. Jadi, rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, ketiga," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Senin (19/6).

Berdasarkan temuan KPK pada perkara sebelumnya, penempatan pegawai dalam jabatan masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi hingga nepotisme.

Jokowi Buka Suara

Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal pemeriksaan Mentan SYL. Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Hormati proses hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6).

Meski saat itu Jokowi irit bicara, ia sebenarnya sudah pernah menyinggung pengawasan anggaran kementerian ketika Syahrul dikabarkan menjadi calon tersangka kasus korupsi.

Jokowi berkata sudah berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk hati-hati. Ia ingin para menteri teliti mengelola anggaran masing-masing kementerian.

"Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara karena kita mengelola anggaran kementerian ini gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek," ucap Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6).

KPK Geledah Rumah Dinas SYL

KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9) sore. Rombongan penyidik KPK tiba di rumah politikus NasDem itu sejak pukul 17.00 WIB.

Sampai pukul 22.00 WIB, setidaknya sudah ada dua mobil berwarna hitam yang keluar masuk rumah SYL, di mana seorang penyidik KPK terlihat mengeluarkan sebuah mesin penghitung uang.

Penggeledahan pun berlanjut hingga Jumat (29/9) pagi.Sekitar pukul 12.11 WIB, sejumlah petugas KPK keluar dari sana menggunakan tujuh mobil hitam dengan membawa koper kecil, tas, dan berkas-berkas.

Tim penyidik KPK juga menemukan dan mengamankan 12 unit senjata api, dokumen diduga terkait perkara, hingga uang sekitar Rp30 miliar dari rumah dinas SYL.

"Sejauh ini (uang) puluhan miliar yang ditemukan dalam penggeledahan dimaksud. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah tentunya terkait dengan temuan (senjata api) dalam proses geledah dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyebut 12 senjata api tersebut terdiri dari jenis revolver S&W; atau Smith and Wesson hingga Tanfoglio.

Dikabarkan Jadi Tersangka

KPK dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka pada Jumat (29/9).

"Yang bersangkutan (SYL) sudah jadi tersangka," ujar sumber CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

Akan tetapi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti, termasuk lewat penggeledahan rumah dinas SYL.

"Yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan," kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL.

"Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh, proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud," imbuhnya.

KPK periksa Kantor Kementan

Selain rumah dinas Syahrul, KPK juga memeriksa Kantor Kementan di Jakarta Selatan. Setidaknya terdapat tiga ruang yang digeledah pada Jumat (28/9), yakni ruang kerja menteri, ruang kerja sekretaris jenderal, dan ruang kepala organisasi serta kepegawaian Kementan.

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka dalam perkara ini," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9).

Di lain sisi, KPK mengklaim ada pihak tertentu yang berupaya merintangi proses penggeledahan di Kantor Kementan.

"Saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," jelas Ali.

"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," sambungnya.

KPK lantas menetapkan tiga pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sempat 'Hilang' hingga Mengundurkan Diri