situs slot terbaik hari ini

Manual Pengembangan Tuhan

Gaji Karyawan Uniqlo Naik 40 Persen, Fresh Graduate Jadi Rp35 Juta******

Pemilik jaringan ritel Uniqlo Fast Retailing menaikkan gajikaryawan mereka hingga 40 persen di tengah banyaknya kasus PHKyang terjadi di sejumlah perusahaan besar belakangan ini.

Kenaikan gaji ini akan berlaku pada karyawan dari kantor pusat dan departemen perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi kantor pusat global perusahaan, serta karyawan yang bekerja di toko. Kenaikan akan berlaku mulai Maret 2023.

Dengan kenaikan ini, gaji bulanan karyawan yang baru lulus kuliah dan baru bergabung dengan perusahaan akan naik dari 255 ribu yen atau Rp29,85 juta (kurs Rp117,07 per yen) menjadi 300 ribu yen atau Rp35,1 juta per bulan atau naik 18 persen secara tahunan.

Sementara itu untuk  karyawan lainnya, perseroan berencana menaikkan gaji tahunan sebanyak 40 persen. Dalam pengumuman kenaikan gaji yang disampaikan melalui website perusahaan, Fast Retailing mengatakan kenaikan gaji diberikan dengan beberapa pertimbangan.

"Pertama, untuk ambisi, bakat dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada bisnis," kata Fast Retailing seperti dikutip, Rabu (11/1).

Selain itu kenaikan dilakukan demi meningkatkan potensi pertumbuhan dan daya saing perusahaan sejalan dengan standar global.

"Fast Retailing bertujuan untuk membangun manajemen yang dapat memberikan upah yang lebih baik kepada karyawan sehingga pertumbuhan individu dan perusahaan yang dihasilkan akan mengarah pada daya saing global yang lebih besar," kata mereka.

Meskipun menaikkan gaji hingga 40 persen, Fast Retailing melalui pengumuman tersebut menyatakan akan menghapus tunjangan berbasis jabatan yang ada di Jepang.

Dengan kebijakan ini perusahaan menyatakan remunasi akan terdiri dari komponen gaji pokok dan bonus yang ditentukan oleh hasil kinerja untuk setiap periode.

"Ke depannya, remunerasi baru untuk setiap karyawan akan ditentukan berdasarkan kriteria penilaian yang diselaraskan secara global. Faktor-faktor seperti kinerja dan hasil kerja, kemampuan untuk berkontribusi pada bisnis, ambisi dan pertumbuhan akan ditentukan sekali lagi, dan evaluasi nilai yang adil akan diwujudkan melalui evaluasi kinerja yang teliti dari supervisor, dan evaluasi menyeluruh dari manajemen atas dan SDM Departemen," kata mereka.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Kasdim

Kemendag Pelototi 40 Perusahaan Baja Tak Patuh SNI******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengawasi 40 perusahaan besi dan baja yang membuat produk tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau dan memusnahkan baja tulang beton (BjTB) di pabrik PT Long Teng Iron and Steel Product, Tangerang, Banten pada Kamis (12/1).

"Ada 40 ini pun harus kita tertibkan sesuai standar nasional," ujarnya.

Menurut Zulkifli 40 perusahaan itu mayoritas berada di Banten. Namun, ia tidak merinci perusahaan mana saja yang ia maksud.

Ia mengatakan produk baja tulang beton itu tidak memenuhi SNI dan berbahaya jika digunakan oleh masyarakat dalam membangun konstruksi, seperti gedung, jembatan, dan sebagainya.

PT Long Teng Iron and Steel Product merupakan salah satu dari 40 perusahaan yang diawasi Kemendag. Dari perusahaan tersebut, Zulkifli memusnahkan BjTB sebanyak 419.537 batang dengan berat 2.302 ton atau senilai Rp32,23 miliar.

Dalam pemusnahan ini, Kemendag menggandeng Kementerian Perindustrian, Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Tipikor Polri, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Zulkifli mengatakan tujuan pemusnahan ini supaya menjadi pelajaran agar pengusaha dapat memproduksi BjTB sesuai ketentuan SNI dan peraturan yang berlaku.

Ia pun menegaskan perdagangan produk BjTB harus memenuhi persyaratan mutu SNI. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan.

Jika tetap dilakukan, tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan bersinar di langit

Erick Thohir Bakal Persulit Bos BUMN Dapat Bonus******

Menteri BUMN Erick Thohir akan mempersulit atau memperketat aturan bagi bos perusahaan negara untuk mendapatkan bonus tahunan.

Pengetatan aturan pemberian insentif ini tertuang dalam materi uji publik draf Rancangan Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang tengah digodok pemerintah.

Dalam Permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk bisa mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.

Adapun tingkat kesehatan perusahaan bakal dinilai berdasarkan aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Bonus kepada petinggi perusahaan BUMN akan diberikan berdasarkan nilai yang diperoleh dengan minimal 70 persen.

Isu lain yang dibahas dalam Permen BUMN ini adalah pengetatan persyaratan pemberian tantiem atau insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.

Disebutkan juga bahwa salah satu syarat pemberian tantiem atau insentif kinerja adalah laporan tahunan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Aturan itu akan diubah untuk memperketat syarat pemberian tantiem atau insentif kinerja.

"Mengubah syarat opini auditor atas laporan tahunan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," tulis penjelasan di materi tersebut.

Selain itu, isu strategis yang ada dalam aturan ini adalah pemberian long term incentive (LTI) untuk direksi dan dewan komisaris BUMN. Pada penjelasan isu strategis itu disebut, LTI merupakan komponen penghasilan tersendiri atau bukan bagian dari tantiem.

"LTI merupakan komponen penghasilan tersendiri (bukan bagian dari tantiem) yang diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja dan tata kelola yang telah mendekati praktik terbaik internasional," tulis penjelasan di materi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

gerbang emosional

Malaysia dan Indonesia Ancam Setop Ekspor Sawit ke Eropa******

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa(UE) sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi dan memperketat penjualan produk minyak sawit.

Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Fadillah, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri Malaysia, mendesak anggota Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi "tuduhan tak berdasar" yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

CNNIndonesia.com masih berusaha meminta tanggapan atas isu ini kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Ekspor Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Farid Amir. 

CPOPC, yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, sebelumnya menuduh UE secara tidak adil menargetkan minyak sawit.

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim minggu ini juga sepakat untuk "memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit" dan memperkuat kerja sama melalui CPOPC.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Malaysia Michalis Rokas mengatakan tidak melarang impor minyak sawit dari negara tersebut dan membantah bahwa undang-undang deforestasi menciptakan hambatan ekspor Malaysia.

"(Hukum) berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi di negara mana pun, termasuk negara anggota UE, dan bertujuan untuk memastikan bahwa produksi komoditas tidak mendorong deforestasi dan degradasi hutan lebih lanjut," ujarnya.

Di sisi lain, permintaan UE untuk minyak sawit diperkirakan menurun secara signifikan selama 10 tahun ke depan bahkan sebelum undang-undang baru tersebut disetujui.

Pada 2018 lalu, aturan energi terbarukan UE mengharuskan penghapusan bahan bakar transportasi berbasis kelapa sawit secara bertahap pada 2030 karena dianggap berkaitan dengan deforestasi.

Padahal, UE adalah konsumen minyak sawit terbesar ketiga di dunia dengan menyumbang 9,4 persen atau 1,47 ton dari ekspor minyak sawit Malaysia sepanjang 2022.

[Gambas:Video CNN]

Pria sebelah suka menggoda orang

Pengamat Imbau Subsidi Mobil Listrik Rp5 T Dialihkan ke Angkutan Umum******

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai rencana subsidi Rp5 triliun untuk pembelian kendaraan listrikseharusnya dialihkan ke pembenahan dan perbaikantransportasi umum.

Menurut Djoko hal ini akan memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat ketimbang subsidi dibagi ke pembeli kendaraan 'hijau'.

Pemerintah sebelumnya mengatakan telah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik yang akan dibagikan tahun ini.

"Lebih bijak jika Pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp5 triliun, diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum. Baik untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis. Mobilitas masyarakat terbesar di sektor transportasi darat," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (8/1).

Djoko juga mengingatkan pengalihan anggaran sebesar itu sebetulnya dapat mendongkrak nama para pejabat yang ingin mendongkrak popularitas pada tahun politik.

Sebab, dampak atau keuntungan yang diterima masyarakat tentu akan menjadi lebih luas karena digunakan untuk keperluan pembenahan sektor transportasi.

"Di tahun politik ini, anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif 2024. Pasalnya, akan banyak masyarakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapilnya diberikan program transportasi umum," katanya.

Djoko menjabarkan secara total subsidi keperintisan sektor transportasi tahun ini memang mengalami kenaikan dibanding 2022.

Pembagiannya yakni perkeretaapian mendapat porsi cukup besar, yakni Rp3,326 triliun. Kemudian diikuti transportasi laut Rp1,47 triliun, transportasi darat Rp1,32 trilun, dan transportasi udara Rp550,137 miliar.

Dengan pembagian itu Djoko menilai subsidi, khususnya sektor transportasi darat perlu ditambah.

"Subsidi layananan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar ya di darat," sambung akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.

[Gambas:Video CNN]

Nona Junhuan

Menaker Bantah Perppu Ciptaker Hapus Cuti Melahirkan dan Haid******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tidak menghapuscuti melahirkandan haid bagi pekerja wanita.

Ida menerangkan kedua cuti tersebut masih diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ketentuan-ketentuan di UU Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak diatur di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker berarti tetap berlaku, misalnya tentang cuti melahirkan," ujar Ida di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi aturan itu.

Sementara itu, cuti melahirkan dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan," bunyi pasalnya.

Jaminan bagi pekerja perempuan yang mengambil dua hak cuti tersebut tetap menerima gaji dijamin dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b untuk cuti haid, dan Pasal 84 untuk cuti melahirkan.

Jawaban Ida ke DPR

Hari ini, Ida menjelaskan substansi pembahasan saat dipanggil Komisi IX DPR RI untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

Rapat kerja (raker) tersebut sejatinya dilakukan terbuka, tetapi Ida meminta rapat dilanjutkan secara tertutup untuk pendalaman dari para anggota DPR terkait isi Perppu Ciptaker tersebut.

"Mereka (DPR) sebenarnya berharap agar nanti pada proses penetapan peraturan pemerintah (PP) memperluas dialog dan diskusi. Mereka juga ingin diajak berdiskusi bersama tentang konten yang akan diatur dalam 2 PP, yakni PP tentang pengupahan dan PP tentang outsourcing atau alih daya," ujarnya.

Ia mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup karena pemerintah sudah menyampaikan Perppu Ciptaker tersebut ke DPR. Selain itu, Ida menegaskan pemerintah sudah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan perppu ini.

Ida merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Ia sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Perppu Ciptaker tersebut.

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," terangnya.

[Gambas:Video CNN]