daftar pinjol ilegal gak usah dibayar 2021 994Jutaan kata 580840Orang-orang telah membaca serialisasi
《trik main qq supaya menang》
Kasat Reskrim Polres Malra terluka kena panah saat amankan bentrok******
Jangan karena masalah sepele, keamanan dan kedamaian yang selama ini sudah tercipta ternoda gegara ulah satu dua orang.Ambon (ANTARA) - Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara (Malra) AKP Wido Dwi Arifiya Zaen terluka saat mengamankan bentrok antarwarga di depan Toko Terra, Perumahan Pemda, Kabupaten Malra, Selasa (20/2) malam, kini sedang menjalani perawatan di RSUD Karel Sadsuitubun.
Pewarta: Winda Herman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat******
Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
"Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
“Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
"Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu******
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Candro mengatakan, lalu lintas di depan Kantor KPU RI dilakukan penutupan dengan pagar beton terkait adanya aksi tersebut.
"Polda Metro Jaya menurunkan 1.728 personel baik yang ada di kawasan KPU maupun Bawaslu. Untuk saat ini arus lalu lintas sudah kami lakukan penutupan dalam rangka penyiapan melayani elemen-elemen yang akan datang ke Kantor KPU ini," kata Susatyo di Jakarta, Rabu.
Susatyo menjelaskan, usai pemungutan suara pada Pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat kerap menggelar aksi di kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol maupun Bawaslu RI di Jalan Mohammad Hoesni (MH) Thamrin, Jakarta Pusat.
Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang
Terkait hal tersebut, dia mengatakan bahwa tugas aparat Kepolisian adalah mengamankan agar aksi aman, damai dan tertib serta tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Susatyo melanjutkan, pengamanan aksi di sekitaran Bawaslu masih bersifat situasional. Apabila massa banyak yang berdatangan dan menutup hampir depan ruas jalan Bawaslu, maka pihaknya akan menutup lalu lintas dari Bundaran HI.
Untuk estimasi jumlah massa yang unjuk rasa, Susatyo mengaku belum mengetahui hal tersebut. Hanya saja, Susatyo mengatakan massa tersebut berasal dari elemen buruh dan mahasiswa.
"Kami masih menunggu, masih berkoordinasi dengan korlap. Semoga aksi ini berjalan aman, damai dan tertib,” ujar Susatyo.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Label:fafaslot、pragmatic123、slot terbaik dan tergacor
Terkait:situs judi qiu qiu terpercaya、bonus new member 100 png、bunga pinjol kredivo、ratu3388 slot、paito hk 7d、slot 77 login、tafsir mimpi 08、macauklub、qq36bet、senopati4d
bab terbaru:cara pasang togel supaya menang(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanyaJakarta (ANTARA) - Pemerintah mulai mendiskusikan anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet Senin (26/2) depan.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
《trik main qq supaya menang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bacot138Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《trik main qq supaya menang》bab terbaru。