multibet88

Bagaimana menghadapi transformasi

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Roatex Indonesia, Penyedia Sistem Bayar Tol Tanpa Setop PHK Karyawan******

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) diklaim melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap hampir separuh karyawannya pada Selasa (11/7).

Kuasa Hukum Forum Karyawan Roatex Adi Sugiharto menyebut PHK ini dilakukan oleh direksi baru yang dipimpin tenaga kerja asing (TKA) bernama Attila Keszeg. Padahal, Adi menyebut bos anyar Roatex itu baru punya kartu izin tinggal terbatas (KITAS) di Indonesia per 14 Juni 2023.

Ia menegaskan direksi baru Roatex Indonesia tidak kompeten karena PHK yang dilakukan tak berdasarkan tolok ukur pasti. Bahkan, Adi mengklaim karyawan dipaksa menandatangani kesepakatan PHK dengan alasan efisiensi dan restrukturisasi organisasi.

Adi mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum atas kasus ini. Ia menyebut karyawan yang dipecat mayoritas ikut merintis proyek multi lane free flow (MLFF) alias tol tanpa sentuh. Bahkan, mereka menempati posisi penting di Departemen IT dan AI, Sentral Sistem, Penegakan Hukum MLFF, serta Legal.

Menurutnya, PHK ini bertentangan dengan sikap direksi baru Roatex yang sesumbar dan menjanjikan sistem tol tanpa sentuh bakal segera diimplementasikan di Indonesia.

"Ini kan aneh. Mau proyek ini (MLFF) cepat jalan, tapi karyawan yang paham proyeknya malah dipecat. Mereka juga bilang untuk efisiensi, tapi setelah pemecatan mau rekrut lebih banyak karyawan. Enggak nyambung," tegas Adi.

"Harusnya kan ada penilaian kerja, lalu kalau karyawan enggakperformada surat peringatan (SP) pertama, kedua, dan seterusnya. Gak bisa langsung pecat," sambungnya.

Dalam keterangan resmi terpisah, Direktur Utama Roatex Indonesia Attila Keszeg mengakui perusahaan telah melakukan langkah restrukturisasi.

Attila memaparkan restrukturisasi dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan fase operasional proyek MLFF di Indonesia.

"Kami saat ini sedang melakukan penataan kembali manajemen sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat sejumlah posisi dengan sumber daya manusia

profesional andal dengan kemampuan dan kompetensi tinggi agar mampu mendukung dan menyukseskan fase operasional proyek MLFF ini," ungkap Attila.

Ia juga memastikan langkah tersebut dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian PUPR dan BPJT.

Attila lebih lanjut menjelaskan perusahaan sendiri mengundang talenta-talenta lokal dengan dengan berbagai keahlian untuk bergabung dan mengisi sejumlah posisi strategis

"Kami, Roatex Indonesia mengundang Anda, calon karyawan terbaik bangsa, untuk menjadi bagian dari sejarah jalan tol dan transportasi Indonesia," terang Attila.

"Untuk itu kami juga menggunakan perusahaan rekrutmen profesional (head hunter) untuk memastikan kami mendapatkan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang tepat untuk mendukung fase operasional yang sangat penting ini," ujar Attila.

"Secara keseluruhan restrukturisasi akan dilakukan selama 6 bulan secara gradual termasuk proses rekrutmen untuk mengisi kebutuhan yang akan meningkat seiring dengan berjalannya fase operasional ini," kata Attila menambahkan.

Sementara kuasa hukum Roatex Indonesia Mochamad Sutami Attamimi menjelaskan salah satu langkah yang diambil manajemen dalam restrukturisasi ini adalah memberhentikan sejumlah karyawan.

"Dasar dari keputusan manajemen baru mengakhiri hubungan kerja adalah berdasarkan evaluasi terhadap perilaku, dedikasi, dan loyalitas karyawan selama ini. Langkah efisiensi ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian materiil dan non-materiil lebih lanjut," ujar Sutami.

Sutami menambahkan, "Sekalipun terjadi pengurangan, di saat yang bersamaan juga akan lakukan perekrutan untuk mengisi sejumlah posisi di tubuh PT RITS," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan ini, Roatex Indonesia tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Perusahaan, sambungnya, juga akan memberikan pesangon atau kompensasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Bahkan, klaim Sutami, perusahaan menawarkan lebih dari yang diatur oleh regulasi ketenagakerjaan.

"Bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja, PT RITS juga membantu mencari solusi agar mereka dapat bekerja di tempat lain dengan menawarkan jasa agensi pencarian bakat (headhunter) sehingga mereka mendapatkan panduan tentang peluang kerja berdasarkan kualifikasi mereka," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri super

Distributor Coca Cola Melantai di Bursa******

Distributor Coca Cola, GRPM melantai di bursa sahamdengan melepas 309 juta saham baru bernilai Rp25 per saham.

Mengutip detik.com, jumlah itu setara dengan 20 persen saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh usai IPO. Adapun harga yang ditawarkan ke masyarakat adalah Rp 120-130 per saham, dan berpotensi mendapatkan Rp 37,08 miliar.

CRSN menerbitkan sebanyak-banyaknya 600 juta saham dengan harga Rp 125 per saham, dan berpotensi mengumpulkan Rp 75 miliar.

Kedua, PT Platium Wahab Nusantara Tbk (TGUK). Emiten kedai makanan dan minuman Teguk melepas sebanyak-banyaknya 1,07 miliar saham atau setara 30 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 16 per saham.

Harga yang ditawarkan Rp 110 per saham, dan berpotensi mendapatkan dana 117,87 miliar.

Sementara ketiga, PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI). WIDI menawarkan sebanyak 400 juta saham atau 25 persen dari total saham dicatatkan.

Harga yang ditawarkan ke publik Rp 100 per saham, dan berpotensi meraup Rp 40 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Buka log tugas Anda

Bos Pos Cerita Kurirnya Sempat Disandera di Papua******

Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi bercerita soal kurirnya yang disandera di Papua saat mengirim bantuan sosial (bansos) hingga kesulitan pulang imbas cuaca ekstrem.

Faizal mengatakan pihaknya saat ini sedang berjuang menjadi mitra resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk urusan logistik Pemilu 2024. Namun, ia menjamin operasional harian Pos bakal tetap berjalan baik jika pihaknya ditunjuk jadi mitra KPU.

Pasalnya, pengiriman logistik pemilu dengan kiriman reguler berbeda. Ia mencontohkan soal urusan kotak hingga surat suara dijamin pengawasannya oleh TNI-Polri.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Gde Sumarjaya Linggih lantas berpesan kepada Faizal soal cuaca. Ia meminta Pos Indonesia jangan abai menghadapi gangguan cuaca ekstrem jelang Pemilu 2024.

"Ini kan Februari (2024) pemilu ini. Desember (2023) itu cukup rawan dengan cuaca, kalau dari Bali itu ke Nusa Penida, cukup rawan penyebrangannya itu. Saya minta konsentrasinya juga tentang cuaca di Desember itu," kata pria yang akrab disapa Demer.

Faizal merespons pesan Demer tersebut dengan meyakinkan bahwa pihaknya selalu menyewa kapal-kapal besar milik TNI-Polri jika mendapat penugasan pemerintah. Dengan begitu, pengiriman logistik pemilu diharapkan bakal sesuai penugasan meski dihadapkan dengan cuaca ekstrem.

Meski begitu, Bos Pos Indonesia itu mengakui cuaca ekstrem adalah salah satu musuh kurir-kurirnya. Bahkan, ia bercerita soal kurir Pos yang kesulitan pulang imbas cuaca ekstrem.

"Cuaca ini memang pengalaman kami di 2022, luar biasa. Contoh, teman-teman kami pernah mengirimkan bansos, terpaksa lima hari enggak bisa pulang menunggu kapal berikutnya. Cuaca tidak memungkinkan. Tapi ngirim tepat waktu itu paling penting, soal baliknya enggak tepat waktu enggak apa-apa," cerita Faizal.

Pada akhir RDP, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang memimpin rapat tersebut membacakan kesimpulan, di mana salah satu poinnya menyebutkan DPR mendukung Pos Indonesia menjadi mitra resmi KPU dalam urusan logistik Pemilu 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Penciptaan Bintang

Pegadaian soal Emas Arab 100 Gram Milik Jemaah Haji: Ini Kuningan******

PTPegadaianmembeberkan proses pemeriksaan 100 gram emas milik jemaah haji asal Makassar bernama Suarnati Daeng Kanang (46), yang viral di media sosial. Hasil pengujian menunjukkanemas tersebut tidak asli alias imitasi, terbuat dari kuningan.

Plt Pimpinan Pegadaian Cabang Pasar Butung, Makassar, Muh Rizal menerangkan Bea Cukai Makassar meminta pihaknya untuk melakukan pemeriksaan atau uji sampel emas yang dimiliki Suanarti.

"Jadi dari kasat mata saja barang itu sudah terlihat bukan emas. Pihak Bea Cukai sebenarnya tahu itu bukan emas, tapi mereka minta diperiksa agar bisa diperkuat alasan mereka," kata Rizal, Selasa (11/7).

"Waktu pemeriksaan hanya 10 menit. Warnanya beda, teksturnya beda. Jadi hasilnya juga beda. Ini hanya kuningan saja. Tanpa diuji saja sudah kelihatan itu bukan emas dan lebih ringan," imbuh Rizal.

Bahkan, emas imitasi tersebut bukan dibeli di Arab Saudi ketikaSuarnati Daeng Kanang melaksanakan ibadah haji. Namun, emas itu dibeli dari pasar tradisional di Makassar.

"Jadi Bea Cukai sudah konfirmasi jika Ibu Suarnati ini beli barang tersebut di Pasar Butung. Macam-macam harganya, ada Rp50 ribu dapat 4 gelang. Dia beli di sini, dibawa ke Arab Saudi. Nanti pulang haji baru dia pakai," pungkasnya.

Sebelumnya, Bea Cukai Makassar mengungkap hasil pemeriksaan emas 100 gram yang dimiliki jemaah haji asal Makassar Suarnati yang viral di media sosial. Hasilnya emas yang dibeli Arab Saudi tersebut bukan asli emas.

"Penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan pegadaian dan dari pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Kemungkinan seperti itu (palsu)," kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi, Ria Novika, Senin (10/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bea Cukai, Suarnati juga membenarkan emas tersebut dibeli di Arab Saudi, dengan harga dibawa Rp1 juta.

"Yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri dan imitasi. Kurang lebih harganya sekitar Rp900 ribu, jadi di bawah Rp1 juta," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Jusuf Hamka Nempel Jokowi Resmikan Tol Cisumdawu, Bahas Utang Rp800 M?******

Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) Jusuf Hamka hadir langsung saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pria yang akrab disapa Babah Alun itu berdiri bersama jajaran pembantu Jokowi, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Pada hari ini Jalan Tol Cisumdawu sudah selesai dan segera siap untuk dioperasikan. Dengan mengucapbismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Jalan Tol Cisumdawu," kata Jokowi, Selasa (11/7).

Selain Jusuf Hamka dan tiga menteri Jokowi, ada juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam peresmian tersebut.

Dihubungi terpisah, Jusuf Hamka mengatakan sama sekali tidak membahas soal utang pemerintah Rp800 miliar saat mendampingi Jokowi. Kehadirannya di tempat tersebut murni sebagai bagian dari proyek tol Cisumdawu.

"Gak berani mention (utang negara Rp800 miliar). Belum sempat (bicara soal utang Rp800 miliar dengan Pak Jokowi)," katanya kepada CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi.

Terlepas dari itu, perusahaan pimpinan Jusuf Hamka punya andil besar dalam pembangunan Tol Cisumdawu. Dari keenam seksi, PT CKJT mengerjakan Seksi 3 hingga 6.

Bahkan, Jusuf sempat cerita bahwa dirinya sama sekali tak memakai duit pinjaman bank untuk menggarap Tol Cisumdawu itu.

"Itu (Cisumdawu) enggak pakai duit bank, enggak pakai duit negara. Karena banyak orang nyinyir bahwa kita pakai uang negara, uang bank sama dengan uang negara kepada pemerintah. Akhirnya saya bilang, 'Enggak, saya enggak mau pakai uang ini (pinjaman bank)'. Sekarang sudah habis Rp12,5 triliun," ucapnya di Vihara Dharma Bhakti, Jakarta Barat, Selasa (11/4).

Jusuf sebelumnya sempat bercerita bahwa utang negara Rp800 miliar kepadanya bermula dari deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan.

[Gambas:Video CNN]