situs slot 2018

kaisar naga merah

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Teknologi sejati tak tertandingi

Kementerian BUMN Akan Tata Kawasan Borobudur******

Kementerian BUMNakan merevitalisasi kompleks Taman Wisata Candi Borobudur.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan revitalisasi meliputi penataan kawasan, relokasi UMKM ke sentra UMKM, juga alur perjalanan bagi wisatawan.

Selain itu, Kementerian BUMN juga berencana merevitalisasi kawasan tersebut menjadi destinasi spiritual misalnya untuk meditasi.

"(Dengan revitalisasi ini) Nantinya kita harapkan masyarakat bukan hanya datang untuk naik tapi juga untuk menikmati seluruh kawasan. Juga ada rencana bangun museum di masa yang akan datang," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (5/6).

Namun, ia belum bisa memastikan kebutuhan dan sumber anggaran untuk merealisasikan rencana revitalisasi itu. Mantan bos Bank Mandiri itu hanya menargetkan konsep revitalisasi kawasan Candi Borobudur bisa rampung September atau Oktober mendatang. .

"Ada dari APBN, (Kementerian) PUPR, tapi mungkin nanti untuk yang lain-lain bisa juga dikerjasamakan dengan swasta. Kita sedang konsepkan dulu," katanya.

Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney Maya Watono mengatakan dalam penentuan posisi Candi Borobudur ke depan, ada lima pilar yang akan jadi perhatian utama.

"Jadi heritage, spiritual, education, conservationdan tentu sajaeconomic impact. Itu kita ke depankan lima pilar tersebut. Ke depannya penataan akan berbasis pada lima pilar tersebut," kata Maya.

Pemerintah ingin menjadikan Candi Borobudur sebagai salah satu pusat spiritual Budha dunia sehingga situs tersebut akan jadi destinasi ritual tahunan umat Budha.

Di sisi lain, Candi Borobudur merupakan simbol keberagaman di tengah pluralisme.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

apakah aku tuhan

Pengusaha Ungkap Pasir Laut Sudah Diekspor Sebelum Diizinkan Jokowi******

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan ekspor pasir lautsebetulnya sudah dilakukan sebelum Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Namun, ekspor tersebut masih terbatas. 

"Kemarin sebelum dibuka ekspor pasir laut ini banyak teman-teman pengusaha sudah terima IUP (izin usaha pertambangan), memang dibatasi. Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu, cuma dibatasi," katanya di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (31/5).

"Kenapa enggak dibuka (ekspor pasir laut)? gitu kan. Pemerintah mendengar aspirasi ini. Tapi sekarang akhirnya banyak yang komentar bahwa ini nanti mempengaruhi dengan kita punya produk di dalam sendiri seperti apa," lanjutnya.

Diana mengatakan saat ini pengusaha masih menunggu kajian lebih lanjut terkait pembukaan ekspor pasir laut. Ia menyebut pasir laut memang saat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

"Nah ini yang mudah-mudahan nanti bisa lah dengan pengusaha nya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja.

Lihat Juga : Goldman Sachs Bakal PHK Ratusan Karyawan Lagi

"Cuannya gede," katanya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Lihat Juga : Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

[Gambas:Video CNN]

Han Feng Su Yingxue

Erick Thohir Usul 10 BUMN Dapat Tambahan Modal Negara Rp57,9 T di 2024******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) nontunai untuk 10 perusahaan pelat merah sebesar Rp57,96 triliun pada 2024. 

Kesepuluh BUMN itu adalah PT PLN sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan pencapaian target rasio elektrifikasi, PT Hutama Karya sebesar Rp10 triliun untuk pendanaan masa operasi, PT Pelni sebesar Rp4 triliun untuk pembelian tiga kapa penumpang untuk rute perintis.

Kemudian, Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas penjaminan KUR, dan Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi.

"Penyehatan daripada INKA membutuhkan tambahan Rp3 triliun sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dengan peningkatan dari jumlah kebutuhan kereta api sendiri," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/6).

BUMN selanjutnya yang diusulkan untuk diberi PMN adalah Rekayasa Industri sebesar Rp2 triliun untuk dukungan restrukturisasi struktur permodalan, dan RNI sebesar Rp 1,9 triliun untuk penyertaan ke anak perusahaan investasi dan modal kerja.

Lalu PMN tambahan berdasarkan rapat internal presiden pada 28 April 2023 yaitu Hutama Karya sebesar Rp12,5 trilliun untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Kayu Agung-Palembang-Betung dan Wijaya Karya sebesar Rp8 triliun untuk penyehatan struktur permodalan, dan IFG sebesar Rp3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.

[Gambas:Video CNN]

Permainan berburu

Bapanas Ungkap Alasan Impor Bawang Putih karena Tak Cukup******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan Pemerintah Indonesia terus mengimpor bawang putihkarena ketidakcukupan pasokan dalam negeri. Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR. 

Tercatat, pasokan awal bawang putih Indonesia pada awal 2023 ada 143.261 ton, di mana perkiraan produksi dalam negeri menyentuh 23.337 ton. Sementara itu, realisasi impor Januari-April 2023 ada 103.414 ton dan rencana impor Mei-Desember 2023 dipatok 504.088 ton. 

Dengan begitu, total ketersediaan bawang putih RI saat ini 774.460 ton. Sedangkan kebutuhan tahunan bawang putih RI 669.354 ton dengan porsi kebutuhan bulanan 55.780 ton.

"Dalam negeri (produksi) cuma 23 ribu ton? Kebutuhan 669 ribu ton? Jadi kalau produksi dalam negeri 23 ribu ton itu untuk satu bulannya gak cukup ya? Gitu kan?" tanya Sudin.

"Iya ketua, satu tahun (produksi 23 ribu ton per tahun) Bapak. Iya ketua (produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan)," jawab Arief.

Sementara itu, Arief merinci soal perkembangan impor bawang putih sampai dengan 29 Mei 2023. Ada 849.797 ton yang sedang dalam proses verifikasi dan 176.503 di tahap izin terbit.

Lihat Juga : Produksi Padi RI Terancam Susut 5 Juta Ton Akibat El Nino Tahun Ini

Totalnya, realisasi impor bawang putih sampai dengan 29 Mei 2023 ada 137.589 ton. Arief mengatakan masih ada 38.914 ton bawang putih impor yang belum masuk.

Sudin juga mengungkapkan kecurigaannya soal lonjakan harga bawang putih di pasar. Ia mengatakan ada pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan.

"Ini sepertinya ada sesuatu yang agak janggal. Kenapa saya nyatakan janggal, pasti hukum dagang berlaku lagi. Barangnya kosong, harganya naik. Yang diuntungkan siapa? Ya spekulan juga. Supaya kita jelas masalah ini. Karena ini di pasaran sudah mulai dikeluhkan, pasokannya agak terhambat atau terlambat," tudingnya.

[Gambas:Video CNN]