idn 138 slot 483Jutaan kata 524127Orang-orang telah membaca serialisasi
《usaha yang cepat menghasilkan uang banyak》
Bos BP Batam Ungkap Warga Rempang Rata******Jakarta, CNN Indonesia--
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengungkap warga Rempang, Kepulauan Riau rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan.
"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).
Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.
Rudi menyebut bahwa daerah Rempang termasuk daerah free trade zone(FTZ) atau kawasan bebas. Maka itu, lanjut dia, Rempang masuk di bawah kekuasaan BP Batam.
"Dengan surat edaran dari Pak Sekda (Sekretaris Daerah) maka tidak boleh ada dokumen terbit lagi dari pemerintah Kota Batam. Ternyata sampai hari ini banyak dokumen, maka kita tidak tahu," kata Rudi lebih lanjut.
Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya. Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group.
Namun belum lama ini terjadi bentrok di sana. Warga menolak direlokasi karena pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco-City.
Bentrokan menjadi perhatian publik nasional setelah video penembakan gas air mata beredar di media sosial. Sejumlah anak sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena gas air mata.
Komnas HAM memberi perhatian khusus pada kejadian itu. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan akan ada pemanggilan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wali Kota Batam, Kapolda Kepulauan Riau, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Batam.
"Komnas HAM sedang menangani kasus tersebut melalui mekanisme mediasi HAM. Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk permintaan klarifikasi dan mediasi," ucap Atnike dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/9).
[Gambas:Video CNN]
JK Klaim Tak Gusur Warga Saat Kalla Grup Bangun Smelter di Luwu******Makassar, CNN Indonesia--
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim tidak pernah menggusur warga saat perusahaannya, Kalla Grup, membangun pabrik smelter di Desa Karang-karangan dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
JK menyindir pembebasan lahan yang kerap terjadi penggusuran rumah-rumah warga seperti yang terjadi kepada warga Rempang di Batam terkait proyek strategis negara (PSN) Eco City beberapa waktu lalu.
Ia mengakui pihaknya sudah membeli tanah masyarakat yang akan akan dibangun pabrik semenjak 2016. Meski begitu, ia tak menampik jika masih ada demo dari beberapa pihak, seperti kelompok AMAN (Aliansi Masyarakat Adat).
Mantan wapres ini menyebut pembangunan pabrik smelter tersebut paling ramah lingkungan di Indonesia. Sebab, pembangunan smelter itu menggunakan sumber energy terbarukan hydro power.
"Di sinilah yang paling lengkap di seluruh Indonesia, pembangkitnya green energi prosesnya juga green energi. Jadi, ini cocok untuk kemajuan Indonesia. Disini orang tidak akan melihat cerobong asap. Jadi ini satu-satunya di Indonesia yang paling green energy coba cari di Indonesia di mana ada yang paling ramah lingkungan," ungkapnya.
Selain itu, pada proses pembangunan smelter tersebut menggunakan 100 persen tenaga kerja dalam negeri yang terdiri dari 70 persen warga Luwu Raya dan 30 persen berasal dari beberapa daerah di Indonesia.
Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun smelter yang ramah lingkungan tanpa bantuan tenaga kerja asing sebagaimana yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah.
"Insinyur insinyur ini semua anak-anak daerah, beda dengan Morowali nanti selesai (pabriknya) baru kerja (warga lokal). Ini untuk memberikan bukti bahwa Indonesia mampu untuk sebuah industri bahwa kita masih kerja sama teknologi dari luar," tegasnya.
Rencananya smelter yang dibangun oleh perusahaan JK di area 200 hektar tersebut akan menyerap ribuan tenaga kerja.
JK menjelaskan pada proses pengembangannya di area tersebut akan dibangun industri-industri lain berbasis nikel. Kemudian JK mempersilakan semua pihak untuk masuk dan turun membangun pabrik tersebut.
"Prinsip pokoknya adalah bagaimana memajukan daerah, ini industrinya 200 hektar akan penuh dengan pabrik dan akan menyerap ribuan tenaga kerja. Diharapkan nanti di sini akan timbul industri berbasis nikel, kita sistemnya terbuka kepada semua orang. Berbeda halnya dengan Vale hanya lingkungan di situ saja, kita ingin lebih terbuka kepada semua masyarakat," jelasnya.
Adapun rencananya, smelter nikel tersebut akan rampung dan mulai beroperasi memproduksi feronikel pada November 2023 dengan kapasitas produksi 33 ribu ton nikel per tahun. Diperkirakan pembangunan pabrik ini akan selesai pada Juli 2024 dengan kapasitas produksi sebesar 31.400 ton nikel per tahun dengan menelan investasi sebesar Rp3,2 triliun.
[Gambas:Video CNN]
Pekerja Desak UMP Naik Minimal 15 Persen pada 2024******Jakarta, CNN Indonesia--
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.
Besaran itu mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.
"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," ujar Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).
Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.
Selama berkuasa, menurut Mirah, Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengupahan yang semakin rendah dan merugikan pekerja.
Lihat Juga :Melihat Komponen Gaji PNS yang Akan Dilebur Pemerintah Jadi Satu |
Jika berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kenaikan upah minimum harus dihitung berdasarkan survei KHL, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Namun pada 2015, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menghilangkan mekanisme survey KHL, sehingga formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi.
Kemudian pada 2021, Jokowi menerbitkan PP 23/ 2021 yang kembali mengurangi dasar perhitungan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).
Menurut Mirah, perubahan formula perhitungan upah minimum yang terus berkurang ini membuktikan pemerintah hanya berpihak pada kepentingan pengusaha dan tunduk pada intervensi kelompok pengusaha.
Oleh karena itu, ASPEK Indonesia meminta pemerintah untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2024 dengan tetap menggunakan formula perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Kenaikan Upah Minimum harus berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," pungkas Mirah.
[Gambas:Video CNN]
Label:rupiah89、mapsbet、alexstogel
Terkait:pinjaman online tenor 12 bulan bunga rendah、prediksi togel hari ini hk、mesinkoin slot、situs slot resmi thailand、slot 5000 via dana、slotgacor 889、slot agen、situs slot gacor 2022、slot hari ini yang gacor、demo slot to
bab terbaru:rtp mansion77 pragmatic(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《usaha yang cepat menghasilkan uang banyak》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,angka buku mimpiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《usaha yang cepat menghasilkan uang banyak》bab terbaru。