kode alam tawon 4d

Jungler hutan super di kota

Bapanas soal Setop Sementara Bansos Beras 10 Kg: Tidak Ada Politisasi******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap alasan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disetop sementara pada 8-14 Februari 2024, jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, penundaan penyaluran itu karena menghormati Pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, serta pemutakhiran data.

"Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data," kata Arief dalam keterangan resmi, Rabu (7/2).

Hal itu tertuang dalam surat bernomor 117/TS.03.03/B/02/2024, yang diteken Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan I Gusti Ketut Astawa pada 6 Februari 2024.

Dalam surat tersebut, Bapanas juga meminta Bulog menjaga target penyaluran bantuan pangan beras tepat waktu. Penyaluran sebelum 8 Februari pun dikebut, lalu dilanjutkan pada 15 Februari atau sehari setelah pencoblosan Pemilu.

"Mohon Perum Bulog dapat mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," isi surat itu.

Lihat Juga : Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

Bansos beras 10 kg sejatinya bakal digelontorkan oleh pemerintah hingga Juni 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memastikan bantuan pangan itu disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Nantinya, setiap keluarga akan menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.

"Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024," tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Senin (29/1).

Dalam unggahan tersebut, Jokowi menyerahkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin.

Gelontoran bansos yang disalurkan Jokowi jelang Pemilu 2024 menuai sorotan kencang. Termasuk, sikap Jokowi yang turun langsung membagikan bantuan kepada masyarakat.

Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Sementara, bantuan-bantuan itu diberikan di masa kampanye Pemilu.

Lihat Juga : Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

Menanggapi kritik itu, Jokowi berdalih bantuan itu diberikan demi memperkuat daya beli masyarakat tak mampu yang belakangan ini tertekan hebat oleh lonjakan harga beras dan bahan pokok.

Ia membantah ada motif politik di balik gelontoran bansos itu.

"(Bansos) itu sudah dari dulu. (Bansos) ini kan sudah dari September (2023)," ujarnya di Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).

"Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," terang Jokowi.

Tak cuma sampai Juni, bahkan Jokowi membuka peluang bansos beras 10 kg ini bisa diperpanjang lagi sesuai anggaran negara.

"Saya harap produktivitas padi pun dapat ditingkatkan sehingga berdampak baik pada harga beras dengan suplai beras yang melimpah," ujarnya.

Menurutnya, bansos beras ini dikucurkan pemerintah akibat naiknya harga beras karena gagal panen hampir di semua negara.

"Perubahan iklim yang mengakibatkan kegagalan panen tersebut menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan dalam negerinya," ungkap Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

Alasan Jokowi Jadikan Budi Karya Menteri PUPR Ad Interim******

Jokowi mengangkat Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjadi menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) ad interim menggantikan Basuki Hadimuljono.

Penunjukkan dilakukan lantaran Basuki sedang berhalangan melaksanakan tugasnya karena harus menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia.

Sebagai menteri PUPR ad interim, Budi hari mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Seksi Tebing Tinggi - Indrapura dan Indrapura - Lima Puluh yang merupakan akses baru kawasan Danau Toba di Sumatera Utara pada Rabu (7/2) lalu.

Dalam unggahan tersebut, Budi mengungkapkan dua seksi jalan tol yang diresmikan Jokowi memiliki banyak manfaat, antara lain untuk menghemat waktu tempuh dari dan menuju Pelabuhan Kuala Tanjung serta mendukung Kawasan Destinasi Prioritas Pariwisata Danau Toba.

"Nah... yang paling penting dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Sumatera Utara," sambungnya.

Kedua tol yang diresmikan Jokowi itu menghabiskan anggaran Rp4,7 triliun. Rinciannya, Jalan Tol Tebing Tinggi-Indrapura dengan panjang 20,4 kilometer menelan Rp3,06 triliun dan jalan tol seksi Indrapura-Lima Puluh dengan panjang 15,6 kilometer dengan biaya Rp1,67 triliun.

Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja sebelumnya mengatakan ketidakhadiran Basuki lantaran tengah dinas di luar negeri.

Endra menerangkan Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia yang merupakan rangkaian 10th World Water Forum yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Darma Mangkuluhur, Anak Tommy Soeharto yang Buat Lapangan Golf Rp1,2 T******

Anak Tommy Soehartobernama Darma Mangkuluhur Hutomo menjadi sorotan usai menggelontorkan Rp1,2 triliun untuk pembangunan lapangan golf di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Investasi itu bakal digelontorkan melalui perusahaan yang ia pimpin, yakni PT Intra GolfLink Resorts (IGR). Darma menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

IGR sendiri saat ini sudah punya tiga lapangan golf, yakni Palm Hills Golf Club Bogor, New Kuta Golf Bali, dan Black Rocks Golf Belitung.

Perusahaan juga mengutip data Persatuan Golf Indonesia (PGI) yang menyebut pemain golf di Indonesia meningkat usai pandemi covid-19. Berdasarkan data PGI, ada peningkatan rata-rata sekitar 40 persen dibandingkan sebelum pandemi.

"Kami berkomitmen untuk menjaga dan menumbuhkan ekosistem lifestyle di olahraga golf ini agar bisnis IGR bisa sustain. Kami berani investasi dengan nilai yang besar demi meningkatkan kinerja di masa mendatang," ucap anak Tommy Soeharto itu dalam keterangan tertulis, Selasa (6/2).

Lantas, seperti apa profil Darma Mangkuluhur Hutomo?

Pria kelahiran 8 Agustus 1998 itu dijuluki 'Pangeran Cendana'. Pasalnya, di usianya yang terbilang muda, Darma sudah memiliki banyak bisnis.

Lihat Juga : Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

Dilansir dari Beautynesia, Darma merupakan putra Sulung dari Tommy Soeharto dan Tata Cahyani. Sebagai cucu Presiden Soeharto, ia mewarisi kekayaan dan gurita bisnis milik keluarga cendana.

Di usia yang menginjak 25 tahun, ia banyak menjalankan bisnis, baik itu warisan dari sang ayah maupun bisnis yang dikelola secara pribadi.

Selain menjadi komisaris IGR, Darma juga menjabat sebagai komisaris PT Wisma Purnayudha Putra. Perusahaan ini dikelola oleh sang ayah, Tommy Soeharto.

PT Wisma Purnayudha Putra merupakan perusahaan properti eksklusif dan premium yang berada di jantung kota Jakarta. Perusahaan ini adalah pemilik dan pengelola Mangkuluhur City Office Tower.

Darma juga menjabat sebagai Presiden PT Humpuss Land, sebuah anak usaha dari Humpuss Group. Perusahaan yang bergerak di bidang properti, konstruksi, real estate ini pun merupakan milik sang ayah.

Saat ini, PT Humpuss Land masih terus berkembang seperti pembangunan resort, green city, hotel, hingga data center.

Selain itu, Darma juga punya bisnis yang dikelola secara pribadi, yakni Lounge In The Sky Jakarta. Itu adalah restoran fine dining pertama di Indonesia yang memberikan pengalaman makan dengan menikmati suasana Jakarta di atas ketinggian 50 meter.

Tak cukup sampai di situ, Darma juga memiliki bisnis pribadi lain di bidang kuliner, yakni BOCA RICA Tapas Bar & Lounge. Restoran bergaya Spanyol ini berada di Jakarta.

Sebelum terjun ke dunia bisnis, Darma menyelesaikan sekolah SMA nya di Overseas Family School, Singapura pada 2016. Kemudian, melanjutkan kuliahnya di EU Business School, Barcelona, Spanyol dan lulus pada 2019.

Selain berbisnis, Darma juga aktif di dunia olah raga. Ia menggeluti dunia balap sejak usia 8 tahun. Saat itu, Darma sudah masuk Humpuss Junior Racing Team yang merupakan bagian dari Humpuss Grup.

Ia pun banyak mengikuti kompetisi balap tingkat nasional hingga internasional, seperti Asia Karting Open Championship 2012 pada saat dirinya berusia 14 tahun. Selain itu, ia juga mengikuti 6 seri Asia Cup Formula Master (2014) hingga Asian Formula Renault (2015).

[Gambas:Video CNN]

1970-an, agak manis

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Pengawal pribadi dari dunia lain

KPPU dalami temuan penjualan beras SPHP lebihi HET di Sumut******

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Paris Saint******

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024