cicak togel 2d

Saya dipermainkan oleh dunia

IHSG Perkasa ke 6.713 Meski 281 Saham Terkoreksi******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di 6.713 pada Kamis (15/6). Indeks saham menguat 14 poin atau 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,53 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,02 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 241 saham menguat, 281 saham terkoreksi, dan 217 saham lainnya stagnan.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,05 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,36 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,44 persen.

Senada dengan Asia, bursa Amerika juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 menguat 0,08 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,16 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,39 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk tingkat dewa

Impor Buah Segar Melonjak******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat imporbuah segar melonjak, terutama; leci, kiwi dan anggur pada Mei 2023. Lonjakan ini sebelumnya memang sempat dikeluhkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Terkait impor buah pada Mei 2023 dibandingkan bulan sebelumnya memang ada peningkatan, utamanya yang segar," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh.Edy Mahmud dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

Berdasarkan data BPS, impor buah leci segar sebesar US,26 juta pada Mei 2023. Kemudian ada buah itu kiwi segar sebesar US,80 juta dan grape atau anggur segar sebesar US,38 miliar.

Sebelumnya, Mendag mendadak mencak-mencak dan mengatakan Indonesia saat ini sudah ketagihan impor, salah satunya buah-buahan. Pasalnya, pada saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2004 silam, saat itu impor buah hanya sebanyak 50 ribu ton, berbeda dengan saat ini yang sudah mencapai 1 juta ton.

"Saya dulu jadi anggota DPR tahun 2004, kita itu impor buah cuma 50 ribu ton, sekarang mau 1 juta ton, mau diterusin?," ungkap Zulhas dikutip dariCNBCIndonesia,Jumat (9/6).

Terkait ini, Zulhas mengaku sudah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kinerja impor bisa ditata kembali agar tak lagi ketergantungan.

"Jangan tergantung impor semua, kalau tergantung impor semua terus gimana kita? Katanya kita mau berdaulat, mau jadi negara maju 2045. Kalau cuman buah lengkeng keriput kering, jeruk kering yang sudah keriput itu, terus apel yang sudah dilapisi lilin saja kita mesti lomba-lomba mengimpor ngapain?," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Misteri Tokyo

DPR Minta Tambahan 80 Kursi Kelas Bisnis Buat Berangkat Haji******

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Saputra mengungkapkan permintaan 80 kursi tambahan kelas bisnis untuk anggota DPRyang akan berangkathaji tahun ini. 

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat khususnya business class sesuai harapan bapak ibu sekalian. Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," kata Irfan Saputra, dikutip dari detikcom, Selasa (14/6).

Namun, Irfan belum bisa memastikan permintaan tersebut dikabulkan lantaran harus meminta izin ke otoritas penerbangan atau General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi. Pasalnya penerbangan terakhir jemaah haji dilaksanakan pada 22 Juni.

Irfan menyebut Garuda mendapatkan kuota membawa 104 ribu calon jamaah haji untuk penerbangan reguler dan 8.000 calon jamaah haji untuk penerbangan tambahan. Menurutnya, sejauh ini pelayanan penerbangan haji berjalan lancar meskipun ada beberapa penerbangan tertunda.

"Kami sudah minta maaf ke Kementerian Agama. Kita terjun langsung memberikan fasilitas dengan menyediakan hotel buat mereka yang tertunda," kata Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Ningbei Su Qinghe

Pemerintah Akan Impor 504 Ribu Ton Bawang Putih Pada Mei******

Pemerintah berencana mengimpor bawang putih dari China sebanyak 504.088 ton sepanjang Mei hingga Desember 2023.  

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan rencana impor tersebut seiring dengan pasokan bawang putih saat ini yang minus 617 ribu ton berdasarkan data BPS, Kementerian Pertanian dan diolah oleh Badan Pangan Nasional.

Arief menuturkan, tercatat realisasi impor bawang putih dari Januari hingga April 2023 mencapai 103.414 ton. 

Sedangkan pasokan bawang putih pada awal tahun sebanyak 143.621 ton, dan perkiraan produksi dalam negeri sebanyak 23.337 ton. 

Sehingga, jika ditotal keseluruhannya, proyeksi ketersediaan bawang putih akan mencapai Rp774.460 ton pada akhir 2023 dengan kebutuhan yang mencapai 669.354 ton sepanjang tahun ini.

Dengan masuknya bawang putih impor tersebut, Arief berharap harga bawang putih bisa turun di bawah Rp36 ribu per kilogram (kg).

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

"Kalau boleh angkanya di bawah Rp36 ribu, nanti berkala (turun)," kata Arief.

Penurunan harga komoditas tersebut juga dipicu oleh turunnya harga jual bawang putih di China dari US.300 per ton menjadi US0 per ton.

Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih dibanderol Rp39.350 per kg per 13 Juni, naik dari Rp39.250 per kg pada 6 Juni. Harga bawang putih terendah ada di Lampung yaitu Rp32.500 per kg, dan termahal di Maluku Utara Rp51.250 per kg.

Lihat Juga : Bapanas Ungkap Harga Bawang Putih Akan Turun di Bawah Rp36 Ribu per Kg

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2023 adalah bawang putih. Bawang putih mencatat inflasi 7,07 persen dengan andil 0,02 persen.

Harga bawang putih mahal karena stok impor belum masuk semua. Hal ini juga menyebabkan keterbatasan stok di pasaran.

"Bawang putih yang kebanyakan impor ditengarai karena impor bawang putih belum masuk secara utuh, maka pasokan di pasar tradisional terbatas, maka harganya tinggi," beber Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (5/6).

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Iblis Dahonglou

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Perang Tianjiao

Kripto Papan Atas Berguguran, XRP Paling Anjlok******

Harga asetkripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kompak memerah pada perdagangan Kamis (15/6) pagi. XRP anjlok nyaris 7 persen.

Mengutip coinmarketcap, XRP terperosok 6,9 persen ke US<句子>,479 per koin. Tren sepekan, koin buatan Ripple Lab ini turun 7,7 persen.

Bitcoin juga terkoreksi 3,6 persen ke harga US.053 per keping. Ethereum, koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua pun amblas 5,5 persen ke US.648 per koin.

Cardano dibanderol US<句子>,261 per koin setelah terpeleset 5 persen. Dogecoin pun melemah 3 persen ke US<句子>,060 per keping.

TRON turun tipis 0,9 persen ke US<句子>,071 per keping, sedangkan Solana layu ke harga US,8 per koin imbas pelemahan 2,4 persen.

Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]