live slot maxwin

Kronik Aslan: Kesulitan

Korban Kilang Pertamina Dumai Meledak Jadi 9 Orang******

Korban ledakan kilang minyak milik PT Pertamina(Persero) di Dumai, Riau, bertambah menjadi sembilan orang. Korban tersebut merupakan pekerja di ruang operator yang terkena pecahan kaca.

Area Manager Communication, Relations, & CSRPT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) Dumai Agustiawan mengatakan seluruh korban sudah kembali ke rumah masing-masing setelah mendapatkan perawatan di RS Pertamina Dumai.

Akibat dari kejadian ini, beberapa rumah warga dan rumah ibadah khususnya yang berdekatan dengan kilang juga mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai disebut akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi.

Agustiawan menjelaskan saat ini PT KPI RU Dumai sedang membentuk Tim Pemulihan yang melibatkan pemerintah daerah, penegak hukum, serta perwakilan masyarakat untuk mempercepat langkah pemulihan, termasuk pendataan terhadap kerugian di masyarakat.

Selain itu PT KPI RU Dumai juga sudah menyiapkan tim medis untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Sementara proses investigasi penyebab insiden masih dalam proses penyelidikan.

"Kami pastikan juga bahwa stok BBM Nasional, khususnya wilayah Sumatera Bagian Utara, dalam keadaan aman. Semoga proses recovery dapat berjalan baik sehingga beberapa hari ke depan kondisi operasional kilang sudah dapat berjalan optimal," kata Agustiawan.

Lihat Juga : Kilang Pertamina di Dumai Riau Meledak, Rumah sampai Masjid Rusak

Ledakan yang memicu getaran kuat itu terjadi pada Sabtu sekitar pukul 22.40 WIB. Warga sekitar mengaku merasakan getaran kuat ketika suara ledakan terdengar.

Salah satu warga di lokasi, Rahmat, mengatakan ia merasakan dua getaran kuat saat ledakan. Warga pun berhamburan keluar rumah.

"Rumah warga yang rusak, yang radius dekat kilang. Ada masjid juga sekitar radius 3 kilometer," ucap Rahmat.

Sejumlah video yang beredar juga menunjukkan rumah warga bergetar akibat ledakan di kilang itu. Plafon masjid juga terlihat runtuh karena ledakan yang begitu kuat.

"Kilang meletup," ujar perekam video tersebut.

Tuan Gila Abadi

Harga Beras di 60 Kota RI Kian Mahal******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga berasnaik di sejumlah wilayah di Indonesia. Kenaikan tertinggi ada di wilayah Luwuk.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan dari 90 kota yang dipantau, ada 60 kota yang mengalami kenaikan harga beras.

"Harga beras naik tertinggi di Luwuk, Sulawesi sebesar 22,44 persen kenaikannya," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (3/4).

Selanjutnya, kenaikan harga beras juga terjadi di Kota Bengkulu sebesar 2,82 persen dan Manokwari 2,65 persen.

Sedangkan, harga beras yang turun dan menyumbang deflasi ada di Kota Mataram yang minus 8,5 persen, lalu Kota Serang minus 4,72 persen, Lhokseumawe minus 2,42persen.

Penurun harga beras terjadi juga di Merauke minus 0,29 persen, di Kotamobagu minus 1,42 persen dan Banjarmasin minus 0,23 persen.

Sementara, rata-rata harga beras di penggilingan untuk kualitas premium tercatat Rp11.681 per kilogram (kg), dan beras medium sebesar Rp11.122 per kg.

"Dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp10.476 per kg atau naik sebesar 0,08 persen," pungkas Pudji.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Kasdim

Zulhas Ancam Pedagang Nakal Jelang Lebaran: Satgas Bertindak******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mewanti-wanti pedagang untuk tak asal menaikkan harga pangan selama puasa hinggalebaran2023.

"Oleh karena itu kami minta betul, pengusaha, pedagang, jangan main-main ini. Naik (harga pangan) sih oke, tapi kalau berlebihan awas. Kita ada satgas," kata Zulkifli di Kids Republic School, Jakarta Timur, Sabtu (1/4).

Lihat Juga : Teten Disoraki Pedagang Senen Saat Ajak Jual Barang UKM: Produk China

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan masyarakat harus memahami gejolak harga pangan di puasa hingga lebaran nanti. Ia mengatakan Kemendag tidak hanya memikirkan konsumen.

Kasan mengatakan siklus kenaikan harga memang terjadi di masa Ramadan. Namun, tugas pemerintah adalah memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga.

"Jangan sampai pemerintah hanya berpihak pada konsumen karena produsen juga harus diperhatikan. Kalau harga ditekan terlalu rendah yang rugi produsen. Jadi jangan sampai hanya beprihak pada masyarakat," ungkap Kasan.

Lihat Juga : Pemerintah Musnahkan Baju Bekas Impor Hampir Rp80 M

Cahaya Suci Wilayah Bintang

Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Iklan Rokok: Kami Industri Legal******

Pengusaha rokok kompak memprotes rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal melarang total iklan rokok. Manuver ini dinilai tidak adil dan bisa membuat rokok ilegal merajalela.

Ketua Pengusaha Rokok Indonesia (Gapero) Sulami Bahar menegaskan pihaknya menolak tegas rencana Jokowi tersebut. Bahkan, Gapero sudah berkirim surat langsung ke orang nomor satu di Indonesia itu soal sikap pengusaha.

"Kami industri yang legal tetapi kenapa seakan-akan kami ini rokok-rokok ilegal? Untuk iklan, promosi, macam-macam itu kok nggak boleh? Itu kan sudah nyata, keliatan banget nggak ada keadilan," ungkapnya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Gapero menilai larangan total iklan rokok tersebut bakal sangat berdampak ke industri. Sulami khawatir jika larangan tersebut diterapkan maka akan membuat rokok ilegal merajalela.

Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam membuat regulasi. Kondisi industri rokok saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak dahsyat pandemi covid-19.

Meski begitu, Gapero belum menghitung potensi kerugian bagi produsen rokok jika larangan total iklan rokok ini diberlakukan.

Lihat Juga : Rincian Komponen THR 2023 untuk Guru dan Dosen

"Belum, kami belum menyimpulkan seperti itu (total kerugian akibat larangan total iklan rokok). Masih proses menghitung-hitung. Langkah awal kami masih berkirim surat ke Presiden (Jokowi), bagaimana caranya supaya revisi ini tidak terjadi," tegasnya.

Sulami menyebut sudah dilakukan pertemuan antara pengusaha terkait ini, yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 22 Februari lalu. Kala itu, hadir sekitar 38 asosiasi terkait, termasuk pihak periklanan.

Hasilnya, mereka sepakat mengirim surat kepada Jokowi untuk menolak revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Surat tersebut juga ditembuskan ke beberapa menteri terkait.

"Belum ada tanggapan, saya nggak tahu. Padahal waktu itu saya serahkan langsung ke Sekretariat Negara (Setneg). Surat itu kami tujukan juga ke beberapa menteri-menteri terkait, di antaranya Menkes, Menko PMK, Menko Perekonomian, Mentan, Menperin, Menaker, termasuk ke kantor staf presiden (KSP)," ungkapnya.

Ia berharap para pejabat tersebut melek dan bisa memberikan masukan secara utuh kepada Jokowi. Sulami khawatir Jokowi sebenarnya tidak paham betul keadaan di lapangan karena mendapat bisikan yang keliru atau tidak utuh.

"Kami khawatir Pak Presiden itu tidak mendapat informasi seutuhnya sehingga membuat regulasi-regulasi kayak begini. Bisa jadi seorang pemimpin tidak mendapat laporan seutuhnya tentang kondisi di lapangan," tuturnya.

"Sementara itu, bukan rahasia umum lagi bagaimana masifnya (kelompok) antitembakau untuk menghancurkan industri rokok," imbuh Sulami.

Senada, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menyoroti industri rokok dan tembakau yang belum benar-benar pulih dari hantaman pandemi covid-19. Benny menyebut peraturan eksisting sudah sangat komprehensif, tinggal implementasi yang perlu ditingkatkan.

Benny menyinggung pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) pada kuartal IV 2022 yang masih negatif 7,11 persen. Ia menyayangkan hal tersebut karena di saat yang sama, sektor ekonomi dan industri pengolahan sudah tumbuh sekitar 5 persen.

"Setiap peraturan baru yang bertujuan untuk pengendalian produk tembakau hendaknya jangan dilakukan. Jadi, kami bukan hanya tidak setuju terhadap penghapusan atau larangan iklan rokok, kami tidak setuju terhadap perubahan peraturan yang bersifat pengendalian produk tembakau," tegas Benny.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah kehidupan perkotaan

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Amankan Stok Ramadan, Impor Gula 2.000 Ton dari Thailand Tiba di RI******

Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 2.000 ton dari Thailandtiba di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta pada Sabtu (1/4) kemarin.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan kedatangan GKP ini untuk memenuhi kebutuhan stok gula pada periode Ramadan dan Idulfitri.

Hal disampaikan Arief saat meninjau pembukaan palka kapal pengadaan GKP yang didatangkan oleh Holding BUMN Pangan, ID FOOD.

Karenanya, ketersediaan gula masih harus ditopang dari luar untuk menjaga harga di pasaran bisa tetap berjalan sesuai dengan Perbadan 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen (HAP) untuk Komoditas Gula Konsumsi sebesar Rp13.500 per kg.

"Pengadaan dari luar ini hanya untuk mengamankan stok gula untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga khususnya saat Ramadan dan Idulfitri. Sesuai dengan kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Januari lalu," ujar Arief dalam keterangan resmi.

Berdasarkan perhitungan Neraca Komoditas Pangan 2023, kebutuhan gula nasional mencapai 3,4 juta ton, dan diperkirakan produksi nasional hanya mencapai 2,6 juta ton. Sementara masih terdapatcarry overdari 2022 sebesar 1,1 juta ton, sehingga masih ada kekurangan.

Setidaknya, diperlukan pengadaan 900 ribu ton lagi GKP agar di akhir tahun masih terdapat stok 1,2 juta ton, dan kebutuhan gula pada momentum Ramadan dan Lebaran dapat terpenuhi dengan cukup.

Lanjutnya, langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar kementerian/lembaga secara rinci menghitung dan memastikan stok pangan untuk masyarakat.

"Karena perintah Bapak Presiden Jokowi harga itu harus wajar di tingkat petani, penggiling, dan konsumen. BUMN sebagaiofftakerdari produksi petani dan peternak," imbuhnya.

NFA juga meminta permohonan penugasan Menteri BUMN kepada ID FOOD untuk menyerap gula petani. Arief menyebut harga kesepakatan terakhir sebesar Rp11.500 per kg, tetapi ia mengatakan akan melakukan kajian bersama asosiasi petani tebu rakyat sebagai penyesuaian guna mendapatkan harga yang tepat.

Selaras dengan hal tersebut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso menegaskan importasi pangan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Karena memang kebutuhan nasional dan itu dasarnya dari rakortas sesuai neraca komoditas, maka diputuskan impor, kalau surplus ya kita ekspor," ujarnya.

Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakan kedatangan GKP tersebut bagian dari 32.500 ton dari total penugasan 107.900 ton, yang akan dilakukan bertahap sampai Mei 2023.

"Realisasi penugasan gula ini diharapkan dapat menjaga harga gula sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, target kami sebelum HBKN 2023 selesai, akan ada kedatangan lagi GKP sekitar 40.000 ton," jelasnya.

Lebih lanjut, Frans menyebut bahwa rencana realisasi penugasan pengadaan gula 2023 ini akan masuk melalui beberapa titik wilayah kedatangan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak dan Medan.

[Gambas:Video CNN]