dunia 777 slot gacor

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

777luckyslot

AC sampai LED TV Diskon Gede di Transmart Besok, Cek Daftarnya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Produk elektronik lagi diskon besar-besaran di Transmart Full Day Sale yang akan digelar besok, Minggu (10/3).

Saatnya bawa pulang produk elektronik impian kamu di Transmart karena diskonnya fantastis banget dan sayang buat dilewatkan!

Lihat Juga : Belanja Hemat di Transmart, Bayar Pakai Allo Bank Diskon 20%

• AC Split 1/2 PK harga sale Rp2.799.200 dari harga normal Rp4.199.000 per unit. Diskonnya Rp1.399.800 Bonus pipa dan instalasi standar.
• Kulkas SBS 472L harga sale Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 per unit. Diskonnya sampai Rp3.409.800. Harga berlaku di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas SBS 472L harga sale Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Diskonnya sampai Rp3.249.800. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• LED TV 50" UHD Smart harga sale mulai Rp4.799.200 dari harga normal Rp6.969.000 per unit. Diskonnya Rp2.169.800.
• LED TV 65" UHD Smart harga sale mulai Rp7.199.200 dari harga normal Rp11.209.000 per unit. Diskonnya sampai Rp4.009.800.

Gede-gede banget kan diskonnya? Kamu bisa mendapatkan penawaran harga spesial untuk pembelian barang elektronik menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki salah satu bank yang direkomendasikan, bisa downloadAllo Bank di hp melalui App Store atau Google Play Store. Kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon di Transmart Full Day Sale.

Bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap booth yang ada di gerai Transmart.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, Transmart Full Day Sale berlangsung dari jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Sun Wukong yang paling kerasukan

tokyo99

Ekonom: Pelaku pasar lakukan aksi ambil untung jelang Idul Fitri******

Aksi ambil untung jelang Hari Raya Idul Fitri dan keluarnya modal asing dari pasar dalam negeri juga menjadi penyebab pelemahan rupiah

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Mandiri Reny Eka Putri mengatakan pelaku pasar melakukan aksi ambil untung menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024 sehingga mempengaruhi volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "Aksi ambil untung jelang Hari Raya Idul Fitri dan keluarnya modal asing dari pasar dalam negeri juga menjadi penyebab pelemahan rupiah," kata Reny kepada ANTARA di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan sentimen dalam negeri turut mempengaruhi pelemahan rupiah saat ini. Depresiasi rupiah dari sisi domestik antara lain dipengaruhi oleh repatriasi dividen pada kuartal I-2024 yang cenderung meningkatkan permintaan dolar AS. Tercatat total net capital outflowdari pasar saham dan obligasi dalam negeri mencapai Rp27,9 triliun month to date(mtd) atau Rp6,6 triliunyear to date (ytd). Dari dalam negeri terdapat kekhawatiran akan melebarnya Defisit Neraca Transaksi Berjalan pada tahun 2024 menjadi -1,5 persen produk domestik bruto (PDB) dari sebelumnya -0,11 persen PDB, terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor akibat melemahnya perekonomian global. Nilai ekspor Indonesia pada Februari 2024 mencapai 19,31 miliar dolar AS, turun sebesar 9,45 persen (year-on-year/yoy).

Penurunan itu terutama bersumber dari ekspor nonmigas sebesar 10,15 persen (yoy), akibat penurunan ekspor batubara, besi dan baja, serta minyak sawit. Moderasi harga komoditas dan penurunan volume perdagangan global menjadi penyebab menurunnya ekspor nonmigas Indonesia. Secara sektoral, penurunan terjadi pada ekspor produk industri pengolahan sebesar 11,49 persen (yoy) serta sektor pertambangan dan lainnya sebesar 7,54 persen (yoy), sementara sektor pertanian tumbuh 16,91 persen (yoy). Sedangkan secara kumulatif, total ekspor pada periode Januari–Februari 2024 mencapai 39,80 miliar dolar AS. Selanjutnya, neraca perdagangan RI pada Februari 2024 melanjutkan surplus sebesar 0,87 miliar dolar AS. Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari–Februari 2024 mencapai 2,87 miliar dolar AS.

Baca juga: Analis: Aksi ambil untung, rupiah menguat ke Rp15.282 per dolar ASBaca juga: IHSG melemah ikuti bursa kawasan Asia dan global

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Istana Kesepuluh

auto jp slot

Daftar 4 Kereta yang Perjalanannya Dibatalkan Imbas Banjir Semarang******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) alias KAImembatalkan 4 perjalanan kereta api jarak jauh imbas banjirdi Semarang, Jawa Tengah.

Banjir di Semarang membuat sejumlah perjalanan KA yang melintas di jalur Pantura mengalami keterlambatan. Pada akhirnya, pembatalan dilakukan per hari ini pukul 04.30 WIB.

Perjalanan empat kereta yang dibatalkan, yakni KA Ambarawa Ekspres relasi Semarang Poncol-Surabaya Pasarturi, KA Blora Jaya relasi Cepu-Semarang Poncol, KA Kedungsepur relasi Semarang Poncol-Ngrombo, dan KA Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Solo Balapan.

"Bagi para calon penumpang yang telah memiliki tiket, bisa membatalkan tiket di loket stasiun dan bea akan dikembalikan 100 persen di luar bea pesan," ucapnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/3).

Selain pembatalan, Agus menyebut ada rekayasa pola operasi jalan memutar untuk 14 KA yang melintas di jalur utara ke jalur selatan. Berikut rinciannya:

1. KA Pandalungan sebanyak 2 KA
2. KA Argo Bromo Anggrek sebanyak 2 KA
3. KA Majapahit sebanyak 2 KA
4. KA Kertajaya sebanyak 2 KA
5. KA Sembrani
6. KA Brawijaya
7. KA Harina
8. KA Darmawangsa
9. KA Gumarang
10. KA Jayabaya

"Rekayasa pola operasi jalan memutar bagi KA-KA tersebut untuk mengurangi dampak kelambatan lebih banyak lagi," jelas Agus.

"Kami atas nama manajemen dan seluruh jajaran KAI memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggan. Kami sedang berupaya secara maksimal agar seluruh perjalanan KA dapat kembali normal," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Tuan yang lemah

totomaniac

Waskita Kebut 7 Proyek IKN, Rampung Semester I/2024******

Jakarta (ANTARA) - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (kode saham: WSKT) tengah melakukan percepatan pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini Perseroan mengerjakan 12 proyek IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp13,6 triliun. Sementara itu untuk porsi Waskita sendiri sebesar Rp7,5 triliun di antaranya yaitu, Jalan Akses Lingkar Sepaku Seksi 4, Jalan Tol IKN Segmen 5A, Gedung Sekretariat Negara, Gedung Kemenko 3, Gedung Kemenko 4, IPAL 1,2,3 IKN, Jalan Feederkawasan KIPP IKN, Rumah Susun ASN, Jalan Nasional IKN Seksi 6C-1 dan MultiUtility Tunnel-01 (MUT), Jalan Tol Segmen 3B-2 dan Jalan Akses Bandara VVIP IKN yang baru saja dilakukan tandatangan kontrak Januari lalu.
SVP Corporate SecretaryPerseroan, Ermy Puspa Yunita mengatakan, Waskita memastikan dari total 12 proyek yang dikerjakan, 7 proyek di antaranya telah mencapai proyek yang signifikan dan akan selesai pada Semester I 2024. “Waskita berkomitmen dengan percepatan pembangunan proyek ini akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” katanya.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional IKN di Jakarta, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 saat ini sudah mencapai 77 persen.
“Fokus pembangunan IKN saat ini adalah menyiapkan ekosistem utama agar siap digunakan pada upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024, seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk Istana Presiden dan lapangan upacara dapat berfungsi pada Juni 2024,” ucap Danis.
Per April 2024, progres 7 proyek IKN garapan Waskita mengalami percepatan dari Januari lalu. Dengan rincian, Saluran Utilitas Terpadu (MUT) – 01 mencapai 100%, Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4 mencapai 98,96%, Jalan Tol IKN Segmen 5A mencapai 80,48%, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 75,61%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 60,80%, Kementerian Koordinator 3 mencapai 60,45% dan IPAL 123 mencapai 26,67%.
“Dengan amanah yang diberikan kepada Waskita dari Pemerintah sebagai pemberi tugas, Perseroan berkomitmen dan fokus untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berada di KIPP IKN,” tambah Ermy.
Waskita Karya berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melalui pembangunan proyek IKN, Waskita turut mendukung pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi baik dari pemerintah itu sendiri dan juga swasta dengan melengkapi sarana dan prasarana di IKN. Sektor infrastruktur masih berpotensi mengalami pertumbuhan seiring dengan kebutuhan infrastruktur yang masih tinggi di Indonesia dan untuk mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perseroan berharap dengan pembangunan infrastruktur yang kami bangun itu bukan sekedar pembangunan fisik saja, namun juga berdampak terhadap ekonomi. Seperti contoh peran jalan tol sebagai konektivitas dapat terhubung ke kawasan pariwisata, kawasan industri dan semua kawasan yang secara ekonomi memiliki dampaknya. Selain itu juga dapat memicu berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi baru dengan adanya pembangunan infrastruktur,” ungkap Ermy.
Untuk tahun 2024 ini Perseroan masih terus ikut partisipasi pada proyek IKN. Dengan kondisi saat ini, tentunya Perseroan masih selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan skema pembayaran monthly paymentserta telah melalui Komite Manajemen Risiko Konstruksi. Hal ini bertujuan agar proyek-proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu serta memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan (profitable oriented).

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Pangeran Daxia

69slot

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

cara menghasilkan uang lewat dana

Sri Mulyani akan penuhi panggilan MK untuk sidang Pilpres 2024******

Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4).

"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, Senin (1/4).

Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dia menjelaskan permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sejatinya ditolak oleh MK, tetapi hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil sejumlah menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mengingat jabatan yang mereka emban.

Nantinya, kata Suhartoyo, hanya hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan kelima pihak tersebut.

"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para hakim," katanya.

Baca juga: TPN: Kesaksian Menkeu untuk soal bansos di perkara PHPU
Baca juga: Menkeu: Anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
Baca juga: Menkeu: Anggaran bansos per 29 Februari capai Rp22,5 triliun
Baca juga: Menkeu: Bansos merupakan program APBN
 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024