Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

bandarmpo

Keren! Mahasiswa UNS Raih Juara I Creative Content Competition Tingkat Nasional******

Awalnya Andini tidak menyangka akan sukses meraih juara 1 dalam kompetisi tersebut. Karena menurutnya ada konten milik orang lain yang lebih menarik dan lebih komunikatif, serta waktu yang ia gunakan untuk mempersiapkan konten tersebut cenderung sedikit.

Baca  Juga: Alumni UNS Solo: Anak Ilkom Jangan Kerja di Situ Saja, Ada Prospek Bidang CSR 

“Untuk kompetisi itu kan ada deadline-nya, kebetulan kompetisi yang aku ikuti itu waktunya cepet, bukan kompetisi yang berbulan-bulan. Jadi, cuman beberapa hari waktunya dan setelah aku nemu poster itu besoknya aku langsung produksi sendiri, bener-bener berasa sih pusingnya. Aku harus bikin apa dan waktunya terbatas,” tutur Andini.

Tak hanya itu, Andini juga menyampaikan kesan yang didapatkan selama menekuni dunia produksi konten. Menurutnnya membuat konten itu menyenangkan, karena ia semakin tahu akan banyak hal. Apalagi di dalam dunia produksi konten semua dituntut untuk serba cepat dengan algoritma sosial media yang terus berubah.

“Kesannya, overall menyenangkan karena aku jadi tahu banyak hal. Apalagi di dunia perkontenan semua harus cepat. Apalagi algoritma sosial media yang berubah-ubah, itu kadang aku kewalahan untuk menghadapi. Akhirnya aku ngepush diri aku biar bisa terus adaptasi, bisa terus belajar, dan pastinya jangan sampai berhenti di sini aja,” ujarnya.

Baca Juga: Tim Pengabdian Masyarakat FEB UNS Solo Dampingi UMKM di Palur Karanganyar

Setelah sukses meraih juara 1 Creative Content Competition, Andini berharap ingin bisa berkembang lebih baik dan bisa mengikuti kompetisi yang lebih besar lagi. Karena dengan kemenangannya ini, ia menjadi tahu bahwa ternyata di luar sana ada orang-orang mengapresiasi karyanya.

“Semoga setelah ini bisa semakin improve konten aku dan makin banyak memperoleh achievement yang lebih dari ini. Karena udah mau lulus jadi bisa menjadi salah satu jalan untuk aku nanti dapatkan pekerjaan yang profesional karena memang pada dasarnya aku menyukai produksi konten ini,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Mahasiswa UNS UNS Solo Konten Kreator Share

---

BPOM Temukan Makanan Berformalin & Boraks di Pasar Semarang: Ada Teri, Mi, Cumi

BPOM Temukan Makanan Berformalin & Boraks di Pasar Semarang: Ada Teri, Mi, CumiAdhik Kurniawan ,  Abdul Jalil Minggu, 4 Februari 2024 - 17:47 WIB share SOLOPOS.COM - Ilustrasi boraks (Boldsky)

SEMARANG –Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Semarang turut melakukan sidak terhadap sejumlah makanan di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (4/1/2024). Dari hasil pengawasanya ditemukan ada tiga makanan yang mengandung formalin dan boraks.

Hal tersebut diungkapkan Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda Balai BPOM di Semarang, Fina Triyanti. Ia mengatakan ketiga makanan itu yakni mi basah, teri nasi, dan cumi kering.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

“Mi basah yang biasanya untuk bahan mi ayam dan bakso kita temukan positif formalin dan boraks di Pasar Karangayu. Terus teri nasi dan cumi kering positif formalin dan sama-sama kita temukan di Pasar Karangjati,” kata Fina di Sam Poo Kong Semarang, Minggu.

Fina tak menampik bila selama melakukan pengawasan di Semarang, baik di lingkingan sskolah, car free day, pasar hingga tempat lainya masih ada saja pelaku kuliner atau pedagang yang bandel atau tetap menggunakan makanan yang mengandung formalin atau boraks. Kendati demikian, ia mengklaim jumlahnya sedikit atau bisa dihitung jari.

“Dan kebanyakan kita temukan ketika sidak-sidak ke pasar tradisional. Sudah kita beri edukasi. Dan kalau masih bandel kita tindak terus telusuri sumbernya [boraks atau formalin],” kata dia.

Lebih lanjut, makanan yang mengandung formalin atau boraks ini bisa membahayakan kesehatan hingga menyebabkan kanker apabila dikonsumsi terlalu sering. Masyarakat pun diminta waspada dan berhati-hati ketika membeli jajanan di luar rumah.

“Pedagang atau masyarakat bisa beralih ke mi kering yang direbus sendiri. Mi kering cenderung aman karena pengawetanya dengan pengeringan, pakai baru rebus. Nah mi basah tidak. Maka tanya apakah pedagang pakai mi kering atau basah. Kalau basah hati-hati, lihat tekstur minya, kalau kaya karet atau cenderung kenyal kemungkinan telah diawetkan pakai formalin,” jelas dia.

kartu hitam

slot deposit e wallet 5000

Dikritik Akademisi UGM, UII, hingga UI, Jokowi Bilang Begini******

Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.

Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataannya, UII menganggap bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Untuk diketahui, Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.

Di sisi lain, Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Respons Jokowi Dikritik Akademisi UGM, UII, dan UI”

Anda harus memanggil saya dewi

pilarmas 77

PMKRI Luncurkan Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045******

“Sekarang kita hidup di era digital, PMKRI punya website, nantinya semua akan dimuat di situ. Sehingga cabang juga bisa memantau kinerja PMKRI di tingkat pusat. Termasuk juga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang harus dicapai pada tahun 2030,” tambah Pius Yolan.

Visi Strategis Roadmap PMKRI

Dikatakan dia, akuntabilitas juga menjadi salah satu upaya untuk mengontrol kinerja PMKRI. Ke depan, lanjutnya, yang dioptimalkan adalah semangat keterbukaan. “Kesetaraan, keharmonisan, dan kesinambungan aturan PMKRI baik di tingkat legislatif dan eksekutif juga sangat dibutuhkan dan menjadi bagian dari target percapaian,” urai dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) ke-XXXII PMKRI yang akan datang menjadi titik awal dari pelaksanaan roadmaptersebut. Yang pasti,  tegasnya, selalu ada evaluasi dan monitoringdari setiap tujuan indikator pencapaian sebagai bagian dari roadmapPMKRI.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Yogyakarta selaku tuan rumah penyelenggaraan kegiatan, Yohanes Tola, mengatakan visi strategis Roadmap PMKRI di bidang ekonomi kreatif adalah pada tahun 2045 PMKRI mandiri secara ekonomi.

Selain itu, dalam pembahasan pleno komisi menghasilkan beberapa poin penting menuju satu abad usia Indonesia.

“Di tahun 2024 pada MPA PMKRI XXXII akan ditetapkan visi strategis tersebut sebagai peta jalan PMKRI, dan tahun 2025 melaksanakan perintah ketetapannya. Kemudian 2026 minimal terdapat 19 cabang PMKRI sudah membuat badan-badan yang ditetapkan,” jelasnya.

Dan pada 2028, katanya, minimal sudah 19 cabang menghasilkan produk ekonomi kreatif, di tahun 2030 karya-karya ekonomi kreatif PMKRI secara nasional sudah berdampak bagi seluruh cabang PMKRI se-Indonesia. Lalu targetnya pada 2034 kader-kader PMKRI menjadi pelaku ekonomi kreatif secara mandiri.

Selain itu, di tahun 2036 PMKRI mampu memasarkan karya-karya dari cabang-cabang se-Indonesia dan mempromosikan hasil kreatif di kancah nasional. Dan kemudian pada 2038 kader PMKRI sudah mampu bersaing.

Yonas juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam menyukseskan Workshop Nasional terutama partisipasi aktif Cabang PMKRI se-Indonesia.

Pengembangan SDM, Riset, dan Teknologi

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2022-2024 Tri Natalia Urada menerangkan sumber daya manusia PMKRI berkontribusi dalam pembangunan nasional dan global. Hal ini, lanjutnya, adalah visi strategis PMKRI menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Pengembangan SDM di tahun 2030 yakni pembenahan struktur/kelembagaan, dalam membentuk kelembagaan profesi di semua cabang PMKRI, dan forum studi lokal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kebijakannya adalah optimalisasi pendidikan nonformal di setiap cabang yang berbasis minat dan bakat kader dalam kajian dan advokasi lingkungan serta penguatan hak asasi manusia (HAM) dan resolusi konflik,” ungkapnya.

Tri Natalia menambahkan kebijakan di bidang riset dan teknologi menuju tahun 2030 yaitu PMKRI sudah memiliki kanal jurnal ilmiah sendiri, aplikasi/platform dan riset sepak terjang PMKRI.

Dikatakan dia, standar utama dalam pengembangan SDM adalah membaca, menulis dan berdikusi. Tiga hal tersebut meningkatkan kecerdasan dan menjanjikan wawasan pengetahuan yang makin luas.

“Pengembangan SDM di internal PMKRI telah dilakukan, salah satunya dengan pelatihan jurnalistik di berbagai daerah. Dengan demikian, kader PMKRI juga bisa menulis di websiteyang telah dikembangkan,” ungkapnya.

Berbagai pelatihan pun telah dilakukan. Baik untuk ekonomi kreatif hingga konsentrasi riset dan teknologi. “Kolaborasi menjadi kunci utama sehingga PMKRI bisa eksis. 2045 masih lama, tetapi kita siapkan diri dari sekarang,” tegasnya.

Semangat bela diri saya adalah Pangu

live chat kredivo

Pengamat: Mundurnya Mahfud Md Bentuk Tanggung Jawab Moral Politik******

Akan tetapi, apa pun alasannya, langkah Mahfud Md dinilai agak terlambat karena semestinya dilakukan sejak awal penetapannya sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Ahmad Atang menilai kritik Mahfud Md terhadap kekuasaan Presiden RI Joko Widodo dalam kapasitas sebagai cawapres justru tersandera oleh posisinya sebagai Menkopolhukam.

Oleh karena itu, dengan mundunya Mahfud dari jabatannya tidak memberikan nilai politik apa-apa bagi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Bahkan, simpati publik cenderung dingin terhadap mundurnya Mahfud Md.

Dengan demikian, menurut dia, belum dapat dipastikan bahwa pengunduran diri ini dapat memberikan profit elektoral terhadap pasangan calon nomor urut 3 ini.

Sebelumnya Mahfud Md mengungkap alasannya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) karena yang bersangkutan tidak ingin berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, terutama selama dia masih tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Mahfud, tidak patut seorang menteri yang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin punya sikap yang berbeda dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi. Saya masih terus (menjabat) ‘kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024), seperti dikabarkan Antara.

Era Kitab Para Dewa

joker388

Debat Capres 2024, Anies Baswedan: Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi******

Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.

Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).

Panduan Pengguna Cincin Penyimpanan

gacor max slot login

Kena Sanksi Pelanggaran Etik Gegara Gibran, Begini Komentar Ketua KPU******

Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi “ter”, yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan.

“Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan,” ujarnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).