ezabet

Nian Jingui

Erick Thohir Tunggu Audit KPK soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah******

Kementerian BUMN menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata keloladana pensiunBUMN yang bermasalah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dariDetik Finance, Sabtu (3/2).

"Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," imbuhnya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Novel Qin Feng dan Lin Xue

CT Turun Tangan Pimpin Transformasi Transmart, Langsung Bukukan Untung******

Chairman CT Corp Chairul Tanjung memimpin langsung transformasi dan langkah-langkah inovasi Transmart, jaringan hipermarket dan pusat perbelanjaan di bawah naungan PT Trans Retail Indonesia, dalam menghadapi 2023.

"Bapak Chairul Tanjung terjun langsung mentransformasi Transmart dan memastikan Transmart jadi retail bigmartnomor satu di Indonesia," ujar Vice President Corporate Communications PT Trans Retail Indonesia, Satria Hamid.

Satria menyatakan, seperti halnya sektor industri lain, Transmart juga berjuang keras melewati masa pandemi. Salah satunya yang berujung penutupan belasan gerai Transmart, dari total 120 gerai yang dimiliki. Namun, gerai-gerai yang ditutup adalah gerai lama atau tua yang memang sudah tidak menarik secara penampilan dan tren, juga yang berlokasi di beberapa pusat perbelanjaan yang memang sudah sepi pengunjung.

"Lini bisnis FMCG naik seiring lengkapnya produk di Transmart dan harga yang kompetitif. Departemen store pun naik seiring semakin banyaknya multi brand yang masuk ke Transmart," ujar Satria.

Chairul Tanjung, menurut Satria, juga langsung turun ke lapangan untuk berbicara dengan konsumen hingga supplier, untuk memastikan transformasi berjalan lancar.

"Hampir semua toko di seluruh Indonesia sudah didatangi," kata Satria.

Sejumlah inovasi yang telah dilakukan Transmart di antaranya adalah mengajak pengunjung untuk merasakan sensasi sebuah tempat yang dipenuhi seputar tren kekinian, di antaranya Korean Food, gelaran energi ramah lingkungan, event-event menarik, hingga tren digital e-commerce.

Selain itu, Transmart juga melakukan inovasi melalui Allo Fresh, sebuah platform Online Commerce Groceries. Allo Fresh menjadi kolaborasi bersama Bukalapak, sebagai partner dalam memberikan layanan kepada semua konsumen Transmart di Indonesia.

Satria menambahkan, seluruh inovasi ini juga didukung dengan kerja sama strategis bersama Grab untuk mengakomodir kebutuhan sebagian konsumen yang tetap memilih untuk berbelanja secara online.

"Konsumen Transmart dapat menikmati fasilitas diskon dan kemudahan yang ditawarkan melalui kerja sama kami dalam ekosistem CT Corp dengan diskon 10% menggunakan aplikasi bank digital Allo Bank maupun fasilitas Bank Mega," kata Satria.

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta******

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengecek ulang izin dari proyek Meikarta yang dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usahaLippo Group.

Ia mengatakan beberapa waktu belakangan masyarakat yang menjadi konsumen dirugikan karena tak kunjung mendapat unit apartemen yang dijanjikan sejak 2019. Alih-alih mendapat haknya, konsumen yang melakukan demonstrasi di DPR pun malah dituntut Rp56 miliar oleh PT MSU.

"Apakah lengkap dan cukup secara legalitas dan Bapak cek kembali karena dari awal 2017, mereka mulai, kan mereka dengan investasi China," ujar Andre dalam RDP Komisi VI bersama Kementerian Investasi/BKPM, Senin (6/2).

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Andre menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre kala itu.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan jika tidak bisa hadir, maka seharusnya pihak Meikarta memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Terbaru, DPR pun akal memanggil bos Lippo Group James Riady beserta perwakilan PT MSU terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta pada 13 Februari mendatang.

[Gambas:Video CNN]

patriark legendaris

Dewan Sawit Minta Pemerintah Tunjuk Bulog Jadi Distributor Minyakita******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mendorong pemerintah agar menunjuk Perum Bulog sebagai distributor minyak gorengkemasan rakyat (MGKR) merek Minyakita demi menghindari kelangkaan pasokan. 

Plt Ketua Umum DMSISahat Sinaga menyebutkan jika distribusi dilakukan oleh pemerintah, kelangkaan bisa dikendalikan lebih baik. Sedangkan jika dilakukan swasta maka rentan terjadi permainan dan sulit dikendalikan.

"Penyaluran distribusi minyak curah itu diminta dengan hormat dilakukan oleh pemerintah supaya terkontrol, dilakukan oleh Bulog. Nggak usah 100 persen, 60-70 persen mereka yang kontrol, itu pasti aman," kata Sahat dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Ia pun mengkritik masuknya Minyakita ke dalam gerai ritel modern. Menurut Sahat, pemerintah punya kecenderungan untuk tidak neko-neko dalam pendistribusian Minyakita, sebab diawasi oleh lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan distribusi diserahkan pada swasta, apalagi minyak subsidi milik negara. Biar pemerintah yang mengurus (distribusi) dari produsen," ucapnya.

Selain itu, kualitas Minyakita diklaim Sahat lebih rendah dari minyak goreng premium. Untuk minyak curah, rata-rata yang digunakan jenis CP10. Sementara untuk minyak premium menggunakan jenis CP6 dan CP8.

"Minyakita nggak cocok masuk gerai market, karena minyak premium itu CP6 CP8. Minyak curah itu CP10. Artinya minyak premium di bawah AC temperatur 7 derajat masih cair, tapi kalau minyak curah masuk situ, dia mulai cloudy atau memutih," tegasnya.

Dengan demikian, jika Minyakita tidak masuk ke ritel modern dan hanya fokus di pasar tradisional, maka pembelian Minyakita tidak lagi memerlukan KTP.

"Jangan jual Minyakita dan bentuknya melalui pasar modern. Jadi tidak perlu pake KTP seperti yang diusulkan Pak Zulhas, terlalu ribet, jual saja semua Minyakita ini lewat pasar tradisional," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

Gugat Konsumen Rp56 M, Pengembang Meikarta Malah Mangkir Saat Sidang******

Sidang gugatan perdataterhadap 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli KonsumenMeikarta (PKPKM) dengan tuntutan Rp56 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali ditunda.

Hal itu terjadi karena PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku penggugat tidak hadir dan mengajukan permohonan penundaan sidang. Sidang pun akan kembali digelar pada 28 Februari 2023 mendatang.

"Hari ini kami mendapat surat resmi dari penggugat yang intinya memohon penundaan persidangan. Jadi ini ada surat resmi dari mereka tertanggal 6 Februari 2023 perihal permohonan penundaan perkara," ucap Majelis Hakim PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Kamaludin memerintahkan pihak PT MSU untuk segera memperbaiki alamat tergugat. Adapun dari 18 tergugat terdapat 2 orang yang bukan merupakan anggota komunitas.

Selain itu, baru sekitar 10 orang yang mendapatkan relaasalias surat panggilan sidang.

Ketua PKPKM Aep Mulyana menduga PT MSU menggugat sejumlah konsumen dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Desember tahun lalu.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Maklum, kasus Meikarta sebelumnya kembali mencuat pada Desember lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Konsumen Meikarta kemudian meminta agar DPR mempertemukan mereka dengan PT MSU.

Selain itu para konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Alih-alih mendapatkan haknya kembali, para konsumen ini malah digugat oleh PT MSU. Mengenai hal ini, Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan mengatakan gugatan dari anak usaha Lippo Group itu di luar nalar manusia.

Bagaimana tidak, korban yang seharusnya mendapatkan apartemen malah dituntut Rp56 miliar. Menurutnya, masyarakat awam pun bisa menilai sendiri kalau tindakan yang dilakukan PT MSU itu tidak wajar.

"Karena nilai tuntutannya sangat fantastis, Rp56 miliar yang di luar nalar akal sehat manusia. Kita boleh ajukan survei kepada tiap-tiap warga masyarakat Indonesia wajar tidak? Kami yang menuntut hak, justeru (malah) kami yang dituntut (balik)," ujarnya.

Meski begitu, Rudy yakin PN Jakarta Barat bisa menegakkan keadilan. Ia menilai majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan terbuka.

Dia akan menjalankan hukum acara yang baik dan benar, tidak akan mau terintimidasi dengan kekuatan-kekuatan besar di luar sana," tandasnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Marketing Communication and Brand Strategy Manager PT MSU Andika Pratama untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait permintaan penundaan sidang. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]