petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

rtp macan33

limit kredit akulaku pengguna baru 331Jutaan kata 965835Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp macan33》

Menlu Retno ingatkan mandat DK PBB untuk perdamaian Palestina******

Menlu Retno ingatkan mandat DK PBB untuk perdamaian Palestina
Tangkapan layar = Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan pernyataan Indonesia dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/1/2024) waktu setempat (Rabu 23/1/2024 WIB). ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, bukan untuk menoleransi perang apalagi genosida seperti yang terjadi di Palestina.

“Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah: sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?” kata Retno, Rabu pagi (Selasa, 23/1, waktu New York).

Ia mengeluarkan pernyataan itu usai berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang krisis Israel-Palestina, yang dipantau secara daring, di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. 

Pernyataan itu sengaja dia sampaikan ke DK PBB karena Indonesia melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, tetapi tidak pernah ada sanksi bagi para pelanggar.

Lebih lanjut, Retno mempertanyakan ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuhi rakyat Palestina tanpa dihukum.

“Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” kata Retno, menegaskan.

“Sekali lagi, saya mendesak anggota DK untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat,” ujar dia. 

Dewan Keamanan PBB beranggotakan 10 negara, yang lima di antaranya adalah anggota tetap dan memiliki hak veto sehingga bisa membatalkan upaya Dewan Keamanan untuk mengesahkan resolusi apa pun.

Kelima negara dengan hak veto itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. 

Retno juga menyoroti lebih dari 25.000 ribu nyawa warga Palestina yang melayang serta semakin banyak penduduknya kelaparan dan kedinginan, karena DK PBB lamban bertindak.

“Saya tekankan semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali, termasuk (dalam merespons) situasi di Gaza,” katanya.

Debat terbuka DK PBB tersebut merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan dalam tiga bulan terakhir untuk merespons perang Israel di Gaza, yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023.

Keikutsertaan Menlu Retno dalam pertemuan itu dinyatakan pemerintah sebagai komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza, sejak serangan lintas batas oleh kelompok pejuang Hamas Palestina, yang menurut otoritas Israel menewaskan 1.200 orang.

Sedikitnya 25.295 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, terbunuh akibat serangan Israel sementara 63.000 orang lainnya terluka  --menurut otoritas kesehatan Palestina.

Gempuran Israel juga menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.


Baca juga: Meski diveto AS, China minta DK PBB tak setop tanggung jawab atas Gaza

Baca juga: Indonesia tolak pernyataan PM Israel yang menentang negara Palestina

 

Menlu RI sentil standar ganda negara dunia atas isu Palestina

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Cawapres belum bahas perempuan dalam pembangunan berkelanjutan******

Pakar: Cawapres belum bahas perempuan dalam pembangunan berkelanjutan
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (tengah) menyampaikan pandangannya di hadapan dua cawapres lainnya Mahfud MD (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Pusat Studi Agama, Lingkungan dan Perubahan Iklim, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Maila Dinia Husni Rahiem menyatakan bahwa ketiga calon wakil presiden (cawapres) belum membahas pentingnya pelibatan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. "Pada debat, para cawapres tidak secara tegas menyoroti peran penting perempuan dalam melestarikan lingkungan dan partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan pemerintah terkait lingkungan. Ini terlihat baik dalam paparan program awal maupun dalam tanggapan terhadap pertanyaan khusus mengenai peran perempuan dalam masyarakat adat," ujar Maila saat dihubungi di Jakarta, Senin. Pada debat cawapres yang dilaksanakan Minggu (21/1), moderator membacakan pertanyaan dari panelis kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud Md bahwa sejak 2014, terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Tanggapan dari para cawapres terhadap masalah ini bervariasi, Mahfud mengusulkan penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berpegang pada prinsip bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang boleh ditinggalkan, sementara cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyoroti perlunya keterlibatan pengusaha dan UMKM lokal, dengan fokus pada pencarian titik tengah dan keseimbangan dalam pengembangan industri. Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta ini juga menyebutkan, yang menjadi catatan adalah ketiga pasangan calon tidak secara eksplisit menegaskan mengapa partisipasi perempuan sangat penting dalam kebijakan pemerintah dan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan energi. "Seharusnya, para calon wakil presiden dapat lebih merinci dan menjelaskan pentingnya perempuan dalam aspek-aspek tersebut. Dengan demikian, program-program mereka dapat menjadi lebih inklusif dan mengakomodasi kontribusi perempuan dan kebutuhan perempuan dan anak secara lebih efektif," ucapnya. Menurutnya, ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian, pertama yakni perempuan dan anak-anak cenderung menghadapi kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan dari perubahan iklim. "Mereka secara khusus lebih rentan terkena dampak buruk dari kemiskinan, diskriminasi, serta konsekuensi negatif perusakan lingkungan dan masalah lingkungan lainnya. Dengan akses terbatas pada sumber daya ekonomi dan sosial, perempuan seringkali menemukan tantangan lebih besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, termasuk dampak dari perubahan iklim dan degradasi lahan," tuturnya. Untuk itu, lanjut dia, pengembangan kebijakan yang secara spesifik mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perempuan dan anak-anak tidak hanya vital untuk mengurangi ketidaksetaraan, tetapi juga krusial dalam mempromosikan peningkatan kesejahteraan mereka. "Perempuan dan anak-anak, memiliki hak asasi yang setara dengan anggota masyarakat lainnya, memerlukan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak mereka secara adil dan inklusif. Namun, sering terjadi kekurangan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam sektor lingkungan," paparnya. Kondisi tersebut, kata dia, seringkali menimbulkan kekhawatiran, mengingat perempuan masih berhadapan dengan tantangan dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, yang mencakup isu-isu khusus seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, pendidikan anak, dan keamanan pangan. "Melibatkan perempuan secara substansial dalam proses pembuatan kebijakan penting untuk memastikan bahwa isu-isu penting ini terwakili dan diatasi dengan tepat dalam pembentukan kebijakan," ujar dia.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Pengamat: Ide dari ketiga cawapres jadi penyemangat sektor pertanian

Baca juga: Pengamat: Ketiga cawapres berkomitmen untuk jalankan transisi energi

Baca juga: Indef: Cawapres perlu pahami tujuan akhir pembangunan berkelanjutan

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi terima kunjungan Presiden Tanzania di Istana Bogor******

Presiden Jokowi terima kunjungan Presiden Tanzania di Istana Bogor
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan (kiri) memberikan salam sebelum pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/am.
Bogor (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Agenda pertemuan tersebut dimulai dengan upacara penyambutan Presiden Samia beserta rombongan di halaman depan Istana Presiden sekitar pukul 10.30 WIB dengan memperdengarkan lagu kebangsaan dari masing-masing negara.

Kegiatan berlanjut dengan sesi foto dan penandatanganan buku tamu serta Memorandum of Understanding (MoU), serta dilanjutkan dengan agenda Joint Press Statmentdi Gedung Teratai Istana Presiden.

Selanjutnya, masing-masing Kepala Negara saling memperkenalkan tamu yang hadir di kegiatan tersebut.

Agenda pertemuan bilateral itu ditutup dengan penanaman pohon di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor.

Kunjungan Presiden Samia merupakan balasan atas kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Tanzania pada Agustus 2023.

Siaran pers Kementerian Luar Negeri RI menginformasikan pertemuan dua Kepala Negara itu berkaitan dengan tindak lanjut beberapa kerja sama potensial pada bidang perdagangan, investasi, migas, mineral, energi, dan ekonomi biru.

Presiden Samia membawa tiga menteri dan 131 delegasi bisnis yang bergerak pada multisektor.

Para delegasi bisnis ini diagendakan hadir pada Forum Bisnis dan Investasi Tanzania-Indonesia hari ini, bertempat di Hotel Mulia. Forum ini merupakan hasil kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:siaran99

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
batavia4d
link alternatif naga cuan88
situs judi slot online gampang menang
jam gacor slot olympus 2023
ind168
akun slot gacor 2022
38 di erek erek
jp paus hk hari ini
situs slot 555
Daftar isi semua bab
Bab 1 indo gacor 88
Bab 2 togelmacau
Bab 3 situs slot gacor terus
Bab 4 vegashoki
Bab 5 akun slot bagus
Bab 6 situs judi online bonus new member
Bab 7 slot5000 akun demo
Bab 8 yukplay slot gacor
Bab 9 pinjol untuk ibu rumah tangga 2022
Bab 10 sihoki login
Bab 11 asiahoki77
Bab 12 10 situs slot gacor
Bab 13 prediksi togel yang jitu
Bab 14 deposit terpercaya
Bab 15 dunia judi slot
Bab 16 kredivo terdaftar ojk
Bab 17 satriabet
Bab 18 situs slot gacor hari ini pragmatic
Bab 19 trik main slot mahjong ways
Bab 20 market898
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3895bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Huang Quan tidak akan menyerah

laku laku kredit
Mahkamah Internasional putuskan Israel harus cegah genosida di Gaza
Sidang atas kasus gugatan genosida Israel terhadap Palestina yang diajukan oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. ANTARA/Cindy Frishanti/am.
Den Haag (ANTARA) - Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Israel harus mengambil tindakan untuk mencegah aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Ketua Mahkamah Joan Donoghue mengatakan pengadilan sangat khawatir dengan hilangnya nyawa di Jalur Gaza akibat serangan militer Israel yang hingga kini masih berlangsung.

Mahkamah juga memutuskan bahwa Israel harus memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Selain itu, ICJ juga menuntut Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut.

Pengadilan tinggi PBB itu tidak memerintahkan gencatan senjata, namun mengabulkan sejumlah langkah darurat yang diminta Afrika Selatan seraya pengadilan mengadili kasus yang menuding Israel melakukan genosida.

Baca juga: Rusia: peristiwa tragis di Gaza bisa dipandang sebagai genosida

ICJ mengakui hak warga Palestina di Gaza untuk dilindungi dari aksi genosida.

Dengan mengadukan kasus ini ke Mahkamah Internasional, Afrika Selatan telah meminta ke pengadilan agar agresi militer Israel yang masih berlangsung dan telah menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina agar dapat segera dihentikan.

Namun demikian, pengadilan tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Baca juga: Memahami gugatan genosida Gaza terhadap Israel
Baca juga: Israel berharap ICJ tolak tuduhan genosida atas perangnya di Gaza
Baca juga: Menlu Finlandia: waktu Israel untuk membela diri sudah berakhir

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Aslan: Kesulitan

game slot gacor hari ini
Kemhan soal laporan ke Bawaslu: Kami apresiasi dan evaluasi pegawai
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha. ANTARA/Genta Tenri Mawangi/aa.
Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan RI mengapresiasi laporan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mencurigai adanya pelanggaran netralitas akibat cuitan di akun resmi Kemhan RI di media sosial X.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan bahwa aduan masyarakat terkait pemilu sesuai dengan aturan dan diwadahi oleh Bawaslu. Akan tetapi, terkait dengan cuitan yang dipersoalkan, itu murni kesalahan yang tidak disengaja oleh pengelola akun (administrator).

"Kami mengapresiasi laporan tersebut. Itu memang diwadahi dalam mekanisme penyelenggaraan Pemilu 2024. Perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan admin (pengelola akun, red.) dalam memencet tagar pilihan di X (suggested tags) dan kesalahan segera diperbaiki oleh admin," kata Edwin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Edwin pun meluruskan berbagai informasi menyesatkan yang menyebut seolah-olah cuitan itu diunggah secara sengaja, dan disiarkan selama berjam-jam sejak pertama kali tayang pada hari Minggu (21/1).

Kemhan, menurut Edwin, langsung menghapus cuitan itu dan mengevaluasi kinerja pengelola akun. Hasil evaluasinya, Edwin mengatakan bahwa pegawai Kemhan yang mengelola akun pun kena sanksi administratif berupa teguran keras karena tidak berhati-hati menjalankan tugasnya.

"Kami telah mengevaluasi dan menekankan ulang kepada seluruh administrator platform medsos (media sosial) Kemhan untuk lebih berhati-hati dalam proses publikasi," kata Edwin.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan RI tetap netral dan berkomitmen menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

"Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas," kata Karo Humas Kemhan RI.

Cuitan akun media sosial resmi Kemhan RI di akhir pekan lalu menjadi sorotan karena mencantumkan tagar #PrabowoGibran2024. Namun, cuitan itu tidak lama dihapus.

Kemhan RI menjelaskan bahwa tagar itu tidak sengaja terunggah akibat pengelola akun tidak berhati-hati memeriksa kembali cuitannya.

Oleh karena itu, sanksi administratif pun dijatuhkan kepada pegawai Kemhan yang mengelola akun resmi Kemhan di media sosial X itu.

Walaupun demikian, cuitan itu dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih. Koalisi itu meminta Bawaslu memeriksa dugaan pelanggaran netralitas dalam cuitan tersebut.

Baca juga: Ari ingatkan netralitas usai #PrabowoGibran2024 muncul di X Kemhan
Baca juga: Anies ingin Presiden Jokowi beri sanksi menteri tak netral

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

secara bersaing

starxo88 daftar
Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) menyampaikan keterangan pers di Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jakarta, pada Kamis (25/1/2024). ANTARA/Yashinta Difa/am.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024 

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.

Baca juga: Mahfud: Bansos bukan bantuan pemerintah tapi negara

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.

Baca juga: TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi
Baca juga: Timnas AMIN soroti dugaan politisasi bansos hingga netralitas kades
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

cara bayar pinjaman online
Presiden Jokowi dan Ibu Negara salurkan bantuan beras di Salatiga
Presiden Joko Widodo menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di lapangan sepak bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Senin (22/1/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/am.
Kita berdoa bersama semoga APBN kita kuat, sehingga bisa terus dilakukan
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Iriana Joko Widodo menyambangi Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin, untuk menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sekretariat Presiden (Setpres) di Jakarta menginformasikan Presiden sempat berdialog dengan sejumlah warga penerima manfaat CBP untuk memastikan bantuan tersebut tersalurkan dengan baik.   

"Hari ini adalah hari pertama bantuan pangan kita berikan, ibu-ibu sudah dapat semua yang 10 kilo?" tanya Presiden Jokowi kepada para penerima manfaat yang hadir.

Kepala Negara mengatakan bahwa bantuan tersebut akan diberikan hingga Maret 2024. Namun, bantuan serupa akan terus diupayakan pemerintah untuk dilanjutkan hingga Juni 2024 sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita berdoa bersama semoga APBN kita kuat, sehingga bisa terus dilakukan,” katanya.

Salah satu penerima manfaat CBP, Ririn, mengaku sangat bersyukur dengan bantuan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tangganya.

Meski baru pertama kali mendapatkan, Ririn yang sehari-hari berjualan kue mengatakan bahwa bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga.

"Alhamdulillah saya bersyukur senang banget diberi bantuan sama Pak Jokowi, karena mengingat sekarang harga beras tinggi jadi sangat membantu untuk anak-anak saya," ujarnya.

Seorang petani, Juaeni, menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Ia berharap itu dapat terus dilanjutkan di masa mendatang.

"Ya mudah-mudahan tetap terus untuk membantu orang yang kekurangan, soalnya kehidupan di desa kan kayak gitu jadi susah sekali. Ini terima kasih bantuan dari pemerintah," katanya.

Penerima manfaat lainnya, Harjanti, turut mengapresiasi bantuan pangan yang diberikan pemerintah. Ia pun berharap bantuan tersebut diteruskan untuk meringankan kebutuhan hidup sehari-hari.

"Baru pertama dapat bantuan, senang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ya terus, sangat-sangat membantu," katanya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan ini adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyanto⁠, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani.

Baca juga: Jokowi apresiasi layanan BPJS Kesehatan meski harus benahi antrean

Baca juga: Presiden ke Jateng serahkan sertifikat tanah hingga hadiri apel santri

Baca juga: Presiden Jokowi lantik anggota KPPU di Istana Negara

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

berbaris menuju kekaisaran

situs slot terbaik
KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring
Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur dan mengamankan sebanyak 10 orang.

“Terkait dengan kegiatan di Sidoarjo, kami sampaikan memang betul ada kegiatan KPK di sana dan sekarang masih berproses kegiatan dimaksud, sehingga tentu kami belum dapat menyampaikan secara utuh dan lengkap,” ucap Ali saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Ali mengatakan OTT tersebut terkait dugaan pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah. Ia mengungkap, sebagian yang diamankan merupakan aparatur sipil negara (ASN) daerah setempat.

“Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN,” ujar Ali.

"Ada sekitar 10 orang yang diperiksa," kata dia.

Namun begitu, Ali belum bisa mengumumkan siapa saja yang terjaring OTT. Ia juga belum menjelaskan bagaimana konstruksi dimaksud karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

“Untuk yang Sidoarjo, tadi informasi dari teman-teman ada yang sedang dalam proses pemeriksaan di sana (di Sidoarjo) dan ada juga yang sudah ada di sini (di Jakarta),” bebernya.
Baca juga: KPK dalami penerimaan gratifikasi izin usaha di Pemkab Sidoarjo
Baca juga: KPK panggil VP Indosat jadi saksi kasus gratifikasi di Pemkab Sidoarjo
Baca juga: KPK panggil 14 saksi kasus gratifikasi di Pemkab Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Zhanye Panjang

pokerkiukiu
KPK periksa Aziz Syamsuddin soal aliran uang pada kasus Rita Widyasari
Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai diperiksa penyidik Komisi KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari, Selasa (23/1/2024). ANTARA/Fianda SJofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terkait dugaan pemberian uang untuk pengondisian perkara tersangka Rita Widyasari (RW).

"Saksi Muhammad Aziz Syamsuddin (mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024) hadir dan didalami pengetahuannya serta dikonfirmasi, antara lain kaitan dugaan adanya kesepakatan dan janji pemberian uang kepada Stepanus Robin Patujju untuk pengondisian perkara tersangka RW," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Namun, Ali Fikri belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa saja temuan penyidikan dalam pemeriksaan terhadap Aziz Syamsuddin.

Pemeriksaan Aziz Syamsuddin berlangsung pada Selasa (23/1) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Baca juga: Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bungkam usai diperiksa KPK

Aziz yang menjalani pemeriksaan selama lebih kurang tujuh jam oleh penyidik KPK enggan berkomentar soal alasan dirinya kembali dipanggil KPK.

"Tanya ke penyidik ya," kata Azis sambil bergegas meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Selasa (23/1).

Pada Februari 2022, Azis Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Baca juga: Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara

Azis dinyatakan bersalah memberi suap kepada mantan penyidik KPK AKP Robin dan pengacara Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar.

Azis Syamsuddin saat ini sedang menjalani pembebasan bersyarat dan mendapatkan total remisi selama 6,5 bulan.

Sedangkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diketahui masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017.

Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Baca juga: KPK eksekusi Azis Syamsuddin ke lapas Tangerang
Baca juga: Azis Syamsuddin dan jaksa KPK sama-sama tak ajukan banding atas vonis

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024