juicy fruits pragmatic play

Panggil pahlawan dari dunia lain

Mahfud Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres 2024 Receh: Tak Layak Dijawab******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menyebut pertanyaan Gibran Rakabuming Raka tentang greenflationatau inflasi hijau pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam, tidak layak dijawab.

Pada sesi keempat debat, Gibran menanyakan bagaimana strategi Mahfud Md mengatasi greenflation. “Pak Mahfud, bagaimana cara mengatasi ke greenflation?”tanya Gibran.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Pertanyaan itu sempat membuat Mahfud Md mengerutkan kening. Moderator kemudian meminta Gibran menjelaskan maksud dari greenflation yang dimaksud.

Gibran lantas berkilah tidak menjelaskan terminologi greenflationkarena sedang berbicara dengan Mahfud Md yang memiliki gelar akademik sebagai profesor.

“Memang sengaja tidak saya jelaskan, karena beliau kan seorang profesor. Baik saya jelaskan, greenflation itu inflasi hijau,” kata Gibran.

Mahfud Md lantas menjelaskan untuk mengatasi inflasi hijau, maka yang harus dilakukan adalah mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler. Dia kemudian mengatakan bahwa orang Madura yang pertama memulai ekonomi sirkuler. Orang Madura yang memunguti sampah untuk diolah kembali.

“Jadi, soal kebijakan mengatasi inflasi, tinggal diatur saja kebijakannya seperti apa,” kata Mahfud Md.

Lantaran merasa tidak puas, Gibran pun menyindir Mahfud Md tidak memahami soal inflasi hijau. “Saya cari jawabannya dari tadi. Saya tanya soal inflasi hijau kok jawabannya ekonomi hijau. Inflasi hijau itu contohnya demo rompi kuning di Prancis. Itu bahaya sekali. Transisi menuju energi hijau harus super hati-hati. Jangan sampai efeknya buruk transisi ini dirasakan rakyat kecil,” katanya.

Pernyataan Gibran membuat suasana Debat Cawapres 2024 semakin memanas. Dia lantas menyebut pernyataan Gibran ngawur dan recehan, sehingga tidak layak dijawab.

“Saya juga ingin mencari jawabannya, ngawur juga. Ngarang ndak karuan, mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau dalam akademis, pertanyaan yang gitu giturecehan. Yang begitu tidak layak dijawab. Saya kembalikan ke moderator. Enggak ada gunanya menjawab,” tandas Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

KPU Tegaskan UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kampanye******

SOLO —Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut berkampanye. Idham menegaskan posisi KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1/2024).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Ganjar Sarankan Pejabat Ikut Pilpres 2024 Mundur dari Jabatan******

SOLO –– Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyarankan pejabat negara yang maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atauconflict of interest.

“Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud Md yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam),” kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), menanggapi unggahan akun media sosial X Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan bila peserta pilpres tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja (kunker).

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” paparnya.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair,”kata Ganjar.

Menjadi seorang Buddha

Selamat! Ketua Umum PDIP Megawati Rayakan Ulang Tahun ke******

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merayakan hari ulang tahun ke-77 pada hari ini, Selasa (23/1/2024). 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Megawati memperingati hari kelahirannya ini secara sederhana. Menurutnya, presiden ke-5 itu hanya menerima kunjungan dari orang-orang terdekat 

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun Ibu Megawati diadakan secara sederhana, dan dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat beliau,” ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di samping itu, lanjutnya, seluruh kader PDIP di berbagai daerah juga merayakan ulang tahun Megawati dengan kegiatan kebudayaan. 

Hasto mengatakan para koleganya akan membagikan tumpeng untuk masyarakat hingga melakukan penanaman pohon. 

Dia mengaku, para kader juga mengirim banyak video ucapan ulang tahun ke Megawati melalui dirinya. Hasto mengatakan, berbagai video ucapan itu akan ditayangkan dalam kanal YouTube Badan Kebudayaan Partai. 

Lebih lanjut, Hasto pun mengingatkan peran Megawati dalam menjaga demokrasi Indonesia. Dia menyinggung soal isu perpanjangan masa jabatan 3 periode yang sempat digaungkan oleh orang-orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Hasto mengklaim, Megawati berani menolak permintaan perpanjangan masa jabatan itu meski membawa konsekuensi dalam ajang Pemilu 2024. Dia ingin ketokohan Megawati dalam menjaga amanat konstitusi harus dijadikan contoh. 

“Dengan meneladani perjuangan beliau, maka  berbagai intimidasi yang terjadi saat ini, justru menjadi pupuk semangat untuk semakin kokoh di dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin,” tutupnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketua Umum PDIP Megawati Rayakan Ulang Tahun ke-77 Hari Ini”

Kaisar Hantu yang Kacau

Boy Thohir & Barisan Orang Terkaya Indonesia Siap Menangkan Prabowo******

SOLO —Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyebut mereka yang kemungkinan merupakan sepertiga penyumbang perekonomian RI siap membantu memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 sekali putaran.

Di kawasan Senayan, Jakarta, Senin malam, relawan ETAS, yang jumlahnya sekitar 100 lebih orang, menyampaikan dukungan mereka untuk Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

“Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya pak,” kata Boy Thohir saat memberi sambutan dalam pertemuan itu.

Ninin, yang disebut oleh Boy, merujuk pada Arini Saraswati Subianto. Arini, yang merupakan pengusaha kelapa sawit dan batubara, masuk dalam daftar orang kaya di Indonesia pada 2021.

“Jadi, izin bapak, terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa buat semangat kami,” kata Boy sebagaimana dilansir Antara,Selasa (23/1/2024).

Boy Thohir merupakan kakak dari Erick Thohir yang saat ini aktif menjabat sebagai menteri BUMN.

Di lokasi pertemuan, Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Dia menyebut dukungan tersebut merupakan kehormatan besar baginya.

“Ini kehormatan yang besar. Baru saya paham sekarang, kenapa saya dua kali kalah pilpres, karena dulu saya enggak diundang ke sini (bertemu relawan ETAS),” kata Prabowo yang disambut gelak tawa para relawan.

Relawan ETAS, sebagaimana disampaikan Boy Thohir, konsisten mendukung dan membantu kerja-kerja politik Erick Thohir sejak dia bergabung di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Oleh karena itu, Prabowo mengaku terharu dan optimistis bakal menang di Pilpres 2024, terutama karena didukung relawan ETAS.

“Saya lihat sekarang banyak pakai baju biru muda, agak optimistis aku sekarang. Semua, saya kira ada jalannya, ada maksudnya. Jadi, saya sangat terima kasih; dan di mana-mana saya bisa dikatakan terharu dengan kepercayaan begitu besar diletakkan di pundak saya,” kata Prabowo.

Di lokasi acara, Prabowo hadir didampingi sejumlah tokoh, antara lain Erick Thohir, eks menteri perdagangan Muhammad Luthfi, Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, petinggi TKN Budisatrio Djiwandono, Tsamara Amany, dan Maruarar Sirait.

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Berdiri di Samping Prabowo, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang pemimpin negara atau presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu) saat didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Sementara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 282 menyebutkan “Pejabat negara, pejabat strukural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

Kemudian, dalam Pasal 283 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat stuktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.

Lalu, di Pasal 283 ayat (2) menyebutkan “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.