daftar pinjol legal agustus 2022 600Jutaan kata 444356Orang-orang telah membaca serialisasi
《cuan368》
Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******
Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.
Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.
"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.
KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.
Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.
Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.
"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).
Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.
KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.
Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).
Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.
Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)Profil Antonius Kosasih, Dirut Taspen yang Tersandung Dugaan Korupsi******
Nama Antonius NS Kosasih kembali ramai diperbincangkan usai Menteri BUMN Erick Thohir mencopotnya dari jabatan Direktur Utama PT Taspen(Persero). Ia dinonaktifkan usai terseret dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen TA 2019 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Simak profil Antonius Kosasih berikut ini.
Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih diangkat sebagai Dirut PT Taspen (Persero) oleh Kementerian BUMN pada awal Januari 2020 menggantikan Iqbal Lantaro.
Antonius kemudian menjabat Komisaris Utama PT WIKA Realty (2016 - 2017) dan Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016 - 2019).
Pilihan Redaksi
|
Lahir di Jakarta 12 Juli 1970, Antonius merupakan jebolan Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1992 dan Magister (S2) Manajemen Keuangan dan Investasi IPMI Jakarta, 2006.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Antonius Kosasih terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2023, untuk tahun periodik 2022.
Harta Antonius Kosasih bertambah Rp7,68 miliar selama masa kepemimpinannya di Taspen. Harta kekayaan dia bertambah paling signifikan dalam bentuk tanah dan bangunan, alat transportasi, dan kas serta setara kas.
Dalam LHKPN 2020, tanah dan bangunan milik Antonius Kosasih senilai Rp15,75 miliar dan dalam laporan terbaru 2022 Rp 19,83 miliar.
Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Taspen tahun anggaran 2019. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.
"Saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 dengan melibatkan perusahaan lain," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Ali mengungkap dugaan korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
"Timbul kerugian keuangan negara dari pengadaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah dan sedang dilakukan proses penghitungannya real nilai kerugiannya," jelas dia.
(pua/pua)Label:merdeka togel、cara pinjam uang 100 juta、368 slot
Terkait:main slot 88、grand88、situs tergacor 2023、situs slot gacor 2022 terbaru、situs slot new member pasti menang、royaltoo、paylater bunga rendah、link slot gacor pagi ini、ciatoto、deluxe 88 slot
bab terbaru:sloto338(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Harga jual kembali (buyback) emas batangan sebesar Rp1.101.000 per gram.Jakarta (ANTARA) - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu pagi, meningkat sebesar Rp4.000 menjadi Rp1.208.000 per gram.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan PNSyang akan ditugaskan dan dipindahkan ke IKN akan mendapatkan beberapa tunjangan.
Tunjangan akan berbentuk paket bernama 'Tunjangan Pionir'.
Anas mengatakan dalam paket tunjangan itu akan berisi tunjangan kepindahan.
Anas mengatakan pembahasan tunjangan itu sudah selesai.
Meski demikian, Anas enggan merinci besaran anggaran dan insentif yang akan diberikan. Pemerintah akan memindahtugaskan 2.500 ASN ke IKN mulai Juli.
Pemerintah telah menetapkan skala prioritas untuk kepindahan ASN ke IKN. Adapun beberapa yang termasuk ke dalam prioritas pertama ialah ASN Pertahanan dan Keamanan (Hankam), ASN muda, serta yang memiliki kemampuan digital.
Lebih lanjut Anas menjelaskan skema pemindahan ASN dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, keberangkatan para pegawai ASN ke IKN tidak langsung dilakukan oleh ribuan orang secara bersamaan.
"Dapat tunjangan naik pesawat, yang jauh naik pesawat. Kecuali yang dekat mungkin (bisa naik kapal laut), bawa lemari, bawa apa," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi membuka BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (7/3), sebuah forum penting yang membahas masa depan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pendorong ekonomi inklusif.
Dalam sambutannya, ia pun menyoroti pentingnya UMKM yang jumlahnya mencapai 65,1 juta dan kontribusinya yang signifikan terhadap PDB nasional serta penyerapan tenaga kerja.
"Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih dan kontribusi ke PDB ekonomi kita 61 persen sangat besar sekali dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97 persen sebuah angka yang juga sangat besar sekali," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/3).
Kegiatan ini dikemas dengan konsep kegiatan seminar yang terdiri dari dua sesi diskusi dan menghadirkan pembicara dari kalangan ahli, profesional, serta pemerintah. Acara yang diadakan di Jakarta ini juga menandai komitmen BRI dalam mendukung UMKM melalui inovasi digital.
Jokowi pun mengapresiasi upaya BRI dalam memperluas jangkauan layanan keuangan digital hingga ke daerah terpencil, memberikan alternatif bagi UMKM untuk mengakses modal dan layanan keuangan yang lebih baik.
Menurutnya, BRI Microfinance Outlook 2024 diharapkan menjadi titik balik dalam strategi pengembangan UMKM Indonesia, dengan diskusi yang melibatkan para ahli, profesional, dan stakeholderspemerintah.
"Forum ini penting untuk mengetahui arah dan strategi UMKM agar berdaya saing dan berkompetisi dengan negara lain," tegas dia.
Sri Mulyani dalam keynote speech-nya yang sejalan dengan pandangan Presiden Jokowi, menegaskan perlunya memberikan perhatian khusus kepada UMKM.
Ia menyatakan bahwa UMKM merupakan sumber dari 97 persen penciptaan lapangan kerja di Indonesia, angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih tergolong rendah, hanya sekitar 15 persen.
"Kami optimistis upaya yang dilakukan telah banyak, namun belum selesai. Dengan sinergi, kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi namun inklusif termasuk pemerataan terhadap UMKM," tambahnya.
Sementara itu, Teten Masduki mengungkapkan saat ini terdapat tantangan pemberdayaan UMKM, karena kondisi pelaku UMKM saat ini disconnectterhadap industri.
"Diperlukan inovasi kebijakan ekosistem UMKM seperti diantaranya optimalisasi kredit rantai pasok, kemudahan kredit sektor produktif, credit scoring, penghapusan piutang macet UMKM, dukungan asuransi penjaminan," ujar dia.
Untuk merespons tantangan tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan perbankan, khususnya BRI dapat berperan sebagai lembaga yang memberdayakan komunitas, dalam hal ini UMKM.
Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan kesempatan pendanaan, khususnya pada pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) yang belum terjangkau pada akses keuangan formal, sebagai upaya penguatan ketahanan ekonomi dan sosial.
"BRI telah melakukan beberapa aksi nyata diantaranya pembentukan Holding Ultra Mikro, di mana BRI bersama dengan Pegadaian dan PNM telah menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi dan memastikan nasabah ultra mikro dapat naik kelas dalam satu ekosistem yang utuh dalam konsep Empower, Integrate, danUpgrade," imbuhnya.
Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jokowi karena telah memberikan izin untuk pembentukan holding ultra mikro. Dia mengungkapkan, berkat holding tersebut, BRI kini telah berhasil menjangkau 44 juta nasabah kredit UMKM dan 173 juta nasabah simpanan atau tabungan.
Selain itu, BRI sebagai bank BUMN, juga terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan secara berkelanjutan dan terstruktur, yakni melalui AgenBRILink.
Peran AgenBRILink pun terbukti membantu masyarakat dengan kemudahan bertransaksi melalui tanpa harus pergi ke kantor cabang atau ATM. Hal ini menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial secara bersamaan.
Agen BRILink menjadi upaya perseroan dalam meningkatkan kapabilitas pemberdayaan. Hal ini tak terlepas dari salah satu aspirasi besar yang ingin dicapai perseroan pada 2025 yaitu menjadi Champion of Financial Inclusion.
Sunarso mengungkapkan, hingga akhir Desember 2023 tercatat jumlah AgenBRILink mencapai 741 ribu agen.
"Antusiasme masyarakat sangat tinggi, karena fee yang diterima warung-warung tidak kurang dari Rp3 triliun. Masyarakat antusias jadi AgenBRILink. Kalau di daerah, bilangnya ATM mini," imbuh Sunarso.
Dengan semangat baru dan strategi yang lebih terarah, BRI optimis UMKM Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam kancah ekonomi global, mendukung visi Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur.
(rir)Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.
"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).
Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.
"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.
DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.
Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.
Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.
Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.
"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.
[Gambas:Video CNN]
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 100 persen pada tahun ini, setelah empat tahun tidak dibayarkan full.
Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP) yang diterima abdi negara setiap bulannya, yakni; gaji pokok plus tunjangan kinerja (tukin).
Untuk gaji terendah PNS ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan dan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.
Sejauh ini, para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan adalah penerima tukin terbesar. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin untuk PNS DJP berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.
Besaran tukin terendah Rp5,361 juta adalah untuk level jabatan pelaksana. Sedangkan tukin terbesar Rp117 juta untuk direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yakni pejabat eselon 1 dengan pangkat tertinggi yang masuk dalam golongan IVe.
Saat ini, posisi dirjen pajak dijabat Suryo Utomo. Dengan begitu, Suryo menjadi PNS dengan besaran THR tertinggi, yakni sekitar Rp123,7 juta. Angka ini berasal dari gaji pokok PNS golongan IVe sebesar Rp6,3 juta ditambah tukin Rp117 juta.
Namun, nilai THR ini belum termasuk komponen tunjangan melekat yang diterima para PNS seperti tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokoknya. Ada pula tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang.
THR yang diterima Suryo bahkan lebih besar daripada yang diterima Presiden Jokowi. Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA). Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut sebesar Rp5,04 juta per bulan.
Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan.
Sementara tunjangan bagi presiden diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu Pasal 1 ayat (2a) yakni sebesar Rp32,5 juta.
Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Jumlah tersebut lebih kecil dari THR yang didapat Suryo Utomo sebesar Rp123,7 juta.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Kami terus menyiapkan bahan pokok di Kota Pontianak agar harga terjangkau. Dengan begitu laju inflasi juga bisa dikendalikanPontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menjaga stok pangan dalam jumlah cukup dan aman agar harga stabil terutama saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.
Pewarta: Dedi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
《cuan368》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,jam slot gacor hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cuan368》bab terbaru。