surga slot 77 link alternatif

Makam Peri

Pakar Sebut Keruk dan Ekspor Pasir Laut Untungkan Kapitalis******

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menyebut izin keruk dan ekspor pasir lautdalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut menguntungkan kelompok oligarki dan kapitalis.

"Dulu ada yang menentang cantrang, sekarang mendukung pasir laut ditambang. Kita berpihak kepada nelayan atau kelompok kapitalis? Yang hanya sekadar memuaskan sisi-sisi ekonomi saja," katanya dalam diskusi publik yang disiarkan di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

Zulhamsyah lantas mempertanyakan apakah landasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut ini karena Indonesia kekurangan sumber daya perikanan. Namun, menurutnya pengerukan hingga ekspor pasir laut malah bakal merusak ekosistem habitat alami perikanan.

"Pendekatannya stakeholder yang kuat di-backup dengan kapitalis kuat di belakangnya akan memenangkan eksploitasi pasir laut. Pilihan-pilihan ada di eksekutif, pusat dan daerah," tegas Zulhamsyah.

Menurutnya, perumusan PP Nomor 26 Tahun 2023 seharusnya melalui proses yang sangat panjang. Namun, ia mempertanyakan apakah aspirasi rakyat diikutsertakan dalam perumusan beleid tersebut.

Ia pun mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut beleid ini prematur. Zulhamsyah lantas menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kritik Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," tutupnya.

Munculnya beleid yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu kelam Indonesia. Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Jokowi, baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Restu Jokowi dalam beleid tersebut turut mematahkan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelumnya, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Jerman Berdarah Besi

Utang Proyek Mandalika Tembus Rp4,6 T, InJourney Kesulitan Bayar******

Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. Utangtersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Akibat kondisi ini, holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.

Menurut Dony, PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

Selain membayar sebagian utang, suntikan PMN rencananya digunakan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebesar Rp143 miliar. Salah satunya untuk pembangunan convention center.

"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Drama Gubernur NTB dan InJourney yang Gagal Kelola Mandalika******

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah ingin mengambil alih pengelolaan Sirkuit Mandalika usai InJourney tidak bisa melanjutkan karena terhimpit utang.

Pernyataan Zulkieflimansyah ini dilontarkan merespons rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena harus merugi hingga Rp100 miliar.

"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," ujar Zulkieflimansyah di Mataram mengutip Antara, Sabtu (17/6).

"Alih-alih ingin menambah kegiatan dan atraksi motor di Sirkuit Mandalika. Ini malah mengurangi," kata Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah menyebut kegiatan olahraga memang tidak selalu memberikan keuntungan saat pertama kali digelar karena sponsor biasanya terbatas, bahkan tak jarang pihak penyelenggara malah merugi.

Meski demikian, Zulkieflimansyah memilih untuk memandang sisi positifnya. Menurutnya, lebih baik terus ditingkatkan pengelolaan, promosi dan lain-lain agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan di kemudian hari.

"Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi penyelenggara boleh saja rugi tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," tutur Zulkieflimansyah.

Lihat Juga : Blak-blakan InJourney Soal Utang Rp4,6 T Proyek Mandalika

Sebelumnya, Holding BUMN pariwisata dan aviasi InJourney menyebut proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun.

Adapun utang ini terdiri atas kewajiban pembayaran jangka pendek senilai Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Imbas kondisi tersebut, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan PMN merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grandstand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," katanya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Lihat Juga : InJourney Minta PMN Buat Bangun Pusat Konvensi di KEK Sanur Bali

Menteri BUMN Erick Thohir mengakui arus keuangan InJourney negatif. Erick menyebut kondisi buruk yang menimpa BUMN holding pariwisata dan aviasi itu terjadi saat pandemi covid-19 menghantam dunia beberapa tahun belakangan.

Saat itu, pendapatan dari airport berada dalam posisi negatif.

Meski dunia sudah berangsur normal, Erick menjelaskan baru dua bandara yang sudah mulai bangkit dari pandemi, yakni di Bali dan Jakarta. Sementara, bisnis dari 70 persen bandara sisanya belum kembali normal.

Di saat bersamaan, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC mendapat penugasan untuk mengembangkan KEK Mandalika.

"Dan itulah kenapa pendanaan ini (PMN) dibutuhkan," ucap Erick.

Mitos Asing

Luhut Resmi Pimpin Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan resmi memimpin satuan tugas percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden RI nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2023 lalu.

Adapun tugas satgas tersebut sebagaimana yang diatur dalam Kepres 14/2023 yaitu;

Kedua,menentukan langkah-langkah strategis dan terobosan yang diperlukan untuk percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.

Ketiga,menetapkan langkah-langkah percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.

Keempat,meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian/lembaga dalam percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.

Kelima,memfasilitasi kemudahan berusaha di IKN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut sebagai ketua satuan tugas khusus untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara. Ini melengkapi seabrek jabatan yang sudah diembankan Jokowi ke Luhut.

"Dibentuk juga timtask forcekhusus yang diketuai Menko Marves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept(antar kementerian) dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/5).

Bambang menambahkan pemerintah juga membentuk tim task force di bidang pertanahan. Hal ini dilakukan agar persoalan tanah yang ditawarkan ke investor dapat jelas sehingga investor bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam.

Luhut menjadi tokoh yang kerap dipercaya oleh Jokowi di masa pemerintahannya selama ini.

Lihat Juga : Pemerintah Kerek Harga Gula Petani Jadi Rp12.500 per Kg

Hal itu tampak dari seabrek jabatan yang diamanahkan Jokowi kepadanya sepanjang masa pemerintahannya, baik di periode pertama (2014-2019) maupun kedua (2019-2024). Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, tak heran netizen Indonesia sempat menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai menteri segala urusan.

Kini pada periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, jabatan utama Luhut adalah Menko Bidang Maritim dan Investasi di dalam kabinet. Namun, Ia juga dipercaya Jokowi untuk merangkap sejumlah posisi penting lainnya.

Posisi itu antara lain; Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada Juli 2020 lalu, koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional dan ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

[Gambas:Video CNN]

raja papan ketik

PUPR Kucurkan Rp62,27 T untuk Pembangunan IKN Hingga 2024******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari anggaran itu, sejak 2020 hingga 2023 pihaknya sudah menggelontorkan sebesar Rp36,72 triliun.

"Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan," ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6).

Ia juga mengatakan Kementerian PUPR tengah membangun infrastruktur dasar di IKN pada tahun ini. Adapun anggaran untuk pembangunan ini sebesar Rp26,67 triliun yang akan digunakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Bina Konstruksi.

Rinciannya, Ditjen Sumber Daya Air mendapatkan alokasi sebesar Rp1,14 triliun. Anggaran itu untuk pembangunan drainase utama dan pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Intake Sungai Sepaku.

[Gambas:Video CNN]

Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi Rp9,72 triliun. Uang itu digunakan untuk pembangunan jalan kerja logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur dan Barat, jalan tol IKN, pembangunan lingkar sepaku, jalan akses persemaian Mentawir pembangunan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek, pembangunan jalan akses bandara, dan pembangunan dermaga logistik.

Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi Rp11,58 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun kantor presiden, masjid negara, Sekretariat Negara, 4 kantor Kementerian Koordinator, penyiapan KIPP I dan II, penataan sumbu kebangsaan, pembangunan beranda kawasan Nusantara, pembangunan gedung PUPR, pembangunan IPA dan jaringan pembangunan IPAL, serta pembangunan TPST.

Ditjen perumahan mendapat alokasi sebesar Rp4,20 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan rumah tapak jabatan Menteri, serta pembangunan rumah susun (rusun) ASN dan Hankam.

Lalu, Dirjen Bina Konstruksi mendapat alokasi Rp0,03 triliun untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) di IKN, manajemen pengadaan barang, dan jasa terkait kinerja UKPBJ IKN.

Dongeng dunia yang berbeda

Jokowi Akan Resmikan Kereta Cepat dan LRT Jabodebek 18 Agustus******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada 18 Agustus 2023, dengan mencoba kedua Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Grand launching (LRT Jabodebek) akan kita lakukan di Agustus, Insyaallah (tanggal) 18. Permintaan seskab (sekretariat kabinet) grand launching akan bareng dengan KCJB," kata Kepala Divisi LRT KAI Mochamad Purnomosidi di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/6).

Ia mengatakan Jokowi nanti akan mengawali perjalanan menggunakan LRT Jabodebek dengan naik di Stasiun Dukuh Atas menuju Stasiun Halim.

Sesampainya di Stasiun Padalarang, Jokowi akan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta penghubung atau feeder ke Stasiun Bandung. Setelah beraktivitas di Bandung, Jokowi akan kembali ke Jakarta menggunakan Kereta Panoramic.

"Jadi itu rencana sampai hari ini, akan dilakukan pada 18 Agustus," katanya.

Sementara itu, LRT Jabodebek akan membuka pendaftaran uji coba atau soft launching pada 10 Juli mendatang, tarifnya Rp1. Uji coba kemudian bakal dilakukan pada 12 Juli hingga 15 Agustus 2023.

Manajer Humas LRT Kuswardoyo mengatakan situs pendaftaran akan diumumkan di akun media sosial LRT Jabodebek.

"Terkait nanti tanggal 12 Juli saat soft launching, nanti rencana pada 10 Juli kami akan menempatkan link pendaftaran di media sosial. Saat uji coba nanti kami akan mencoba semua sistem seperti saat akan beroperasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]