link spin slot

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

situs togel resmi dan aman

BPBD Kalbar sebut 200 rumah terdampak banjir di kawasan perbatasan******

Pontianak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat (Kalbar) menyebutkan berdasarkan laporan lapangan terdapat 200 rumah terdampak banjir di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.

"Dari kejadian banjir pada 1 Maret 2024 di daerah perbatasan tepatnya di Kecamatan Sajingan Besar, total ada 200 rumah terdampak banjir itu termasuk Pos Pamtas dan Wisma Indonesia PLBN Aruk serta fasilitas lainnya," ujar Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel di Pontianak, Minggu.

Ia menjelaskan laporan lapangan dari BPBD Kabupaten Sambas mengungkapkan 200 rumah tersebut tersebar di dua desa yang terdampak banjir. Banjir terjadi menyusul hujan deras di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia tersebut.

"Dua desa terdampak banjir yakni Desa Sebunga dan Kaliau'. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," kata dia.

Dia menambahkan, saat banjir ketinggian air ada yang mencapai 120 centimeter. Langkah yang diambil akibat banjir tersebut sejak kejadian hingga Sabtu (2/3) yakni telah dilakukan langkah cepat penanganan dan pemantauan di lapangan.

"Sejumlah pihak turun tangan mulai BPBD, pemerintah desa, kecamatan, Tagana dan lainnya. Kondisi sudah surut kemarin," ucap dia.

Sementara itu, Camat Sajingan Besar Obertus mengatakan informasi terbaru di wilayahnya dampak banjir juga merusak jembatan berkemajuan di Desa Kaliu' berupa peretakan.

"Kemudian SDN 03 Sajingan Besar pagar roboh, perabot dan buku terendam akibat banjir bandang tersebut. Kami terus berkoordinasi atas dampak dan penanganannya, meski saat ini airnya sudah surut," kata dia.

Dia mengatakan, selain adanya jalan yang rusak, Jembatan Berkemajuan di Dusun Keranji Desa Kaliau' mengalami retak dan pagar SDN 03 Sajingan Besar roboh, perabot dan buku buku terendam.

Banjir di perbatasan menyusul curah hujan tinggi yang terjadi pada Jumat (1/3) sejak pukul 22.00 WIB. Kemudian banjir mulai menenggelamkan sebagian rumah warga pada Sabtu (2/3) pukul 04.00 WIB - 09.00 WIB. Selanjutnya air surut dan tidak ada penambahan.

Baca juga: BPBD: Warga terdampak banjir-longsor di Buol Sulteng butuh logistik

Baca juga: BPBD: Banjir landa Kota Serang dengan ketinggian satu meter

Baca juga: Banjir rendam 25 rumah warga Laja Sandang di perbatasan RI-Malaysia

Pewarta: Dedi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Naga kebanggaan satu generasi

slot gacor asli

OJK minta warga Kaltim Kaltara waspadai penipuan lewat media sosial******

Tanjung Selor (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Kaltara mengingatkan masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh tawaran keuangan yang tidak masuk akal lewat media sosial. “Contoh yang paling sering terjadi adalah penipuan dengan memanfaatkan pesan di WhatsAppyang menyampaikan surat undangan nikah,” kata Kepala OJK Kaltim Kaltara, Made Yoga Sudharma di Nunukan, Minggu. Menurut Made Yoga, saat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial. Selain lewat undangan nikah di WhatsApp, juga dalam bentuk surat tilang, tagihan PLN, bukti kirim barang, dan sebagainya. “Kalau itu berasal dari nomor yang tidak dikenal dan kita tidak merasa melakukan transaksi itu, sebaiknya tidak usah di-klik atau di-download, karena akan membahayakan,” ujarnya. Baru-baru ini, Made Yoga menyampaikan sosialisasi dan edukasi keuangan yang diselenggarakan Bankaltimtara di Balai Pertemuan Umum (BPU) Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Bankaltimtara, para camat, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan peserta sosialisasi. Made Yoga menjelaskan bahwa OJK bertugas mengawasi seluruh perusahaan jasa keuangan, termasuk perusahaan multi finance, perusahaan pembiayaan, asuransi, dan pinjaman online yang legal. “Ruang lingkup pengawasan industri jasa keuangan itu cukup luas dan kami diberikan mandat oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan secara ketat," ujarnya. Made Yoga menambahkan, penipuan juga bisa terjadi akibat kelalaian nasabah yang memberikan data pribadinya kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai petugas bank. “Ada satu kasus yang cukup besar, pengaduan satu nasabah itu tabungannya terkuras sampai dengan Rp400 juta karena dia mengikuti arahan seorang untuk mengisi data pribadi melalui Threads di WhatsApp yang diberikan,” ujarnya. Kata Made, “Kejadiannya Sabtu dan Minggu jadi dia tidak mengetahui, dan bank juga tutup. Ketika hari Senin dia ke bank mengecek rekeningnya tiba-tiba sudah habis Rp450 juta. Jadi itu kerugian yang dialami oleh nasabah akibat lalai menyimpan data pribadinya. Made Yoga berharap masyarakat tidak mengumbar data pribadinya di media sosial sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ia juga mengimbau masyarakat selalu memastikan legalitas dan kredibilitas perusahaan jasa keuangan yang menawarkan produk atau layanan kepada mereka. “Kalau bapak dan ibu ingin berinvestasi atau meminjam uang, pastikan dulu perusahaan tersebut terdaftar di OJK,” ujarnya. 

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Benua Kelaparan

piala123

Kemenko Marves sebut harga tiket pesawat di tiga DPSP turun******

Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu.

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu mengatakan terjadi penurunan harga tiket pesawat, setelah pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan harga tiket pesawat di tiga Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Odo menjelaskan, penurunan harga tiket pesawat mulai dari 12-20 persen di tiga DPSP, yaitu Bandara Internasional Sisingamangaraja XII/Silangit (Danau Toba), Bandara Internasional Lombok (Mandalika), dan Bandara Komodo Labuan Bajo (Labuan Bajo). "Jadi itu kebijakan pemerintah, kerja sama lintas kementerian, yaitu Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Pertamina," kata Odo, di sela kegiatan F1 Powerboat Danau Toba 2024, di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu. Ia membeberkan, kebijakan itu sudah disepakati dengan maskapai yang mengoperasikan pesawatnya di tiga bandara yang ada di DPSP tersebut, sehingga sejak beberapa hari lalu harga sudah menurun dibandingkan sebelumnya. "Harga tiket itu 'kan dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu harga avtur dan suku cadang, jadi itu semua sudah dibicarakan dengan maskapai. Sementara di tiga DPSP itu dulu, nanti kami lihat lagi selanjutnya," ujar dia pula. Lebih lanjut, dia menjelaskan, kebijakan itu diambil guna meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, sehingga perputaran ekonomi di tiga destinasi itu bisa lebih banyak. Odo mengatakan, kebijakan itu tidak hanya dalam momen pelaksanaan ajang internasional F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang berlangsung pada 2-3 Maret, tetapi untuk seterusnya guna menggenjot geliat industri pariwisata. Dengan kebijakan itu, kata Odo lagi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah daerah di kawasan destinasi wisata tersebut bisa memanfaatkannya dengan maksimal untuk membuat agenda eventyang banyak. Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu. Pemerintah menetapkan lima DPSP di Indonesia, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Likupang (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). Pada Sabtu (2/3) dan Minggu ini, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Penyelenggaraan powerboat seri pembuka ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.
Baca juga: BPS sebut harga tiket pesawat jadi pemicu deflasi Jakarta pada Januari
Baca juga: Avtur dinilai bukan penyebab harga tiket pesawat menjadi mahal

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Dominasi Yin dan Yang

pos4d

Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Muhammad Imaduddin, warga Kota Bogor, Jawa Barat, meyakini keterbukaan dalam penghitungan suara hasil Pemilu 2024 merupakan hal krusial dalam pesta demokrasi di Indonesia. Didorong oleh keyakinan itulah, ia turut aktif mengawal suara hasil Pemilu meskipun dari lingkup kecil saja, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya.

Ada juga Sasa, warga Kota Depok, Jawa Barat, yang ikut mengawal suara hasil Pemilu 2024 karena dirinya sempat cemas melihat ketidaksesuaian Formulir Model C-1 Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Dia juga menilai keterbukaan hasil Pemilu 2024 merupakan hal penting untuk memenuhi hak setiap warga negara, disamping sebagai wujud komitmen dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pemilu.

Imaduddin dan Sasa merupakan bagian dari gerakan masyarakat untuk mengawal suara hasil Pemilu di berbagai wilayah di Indonesia.

Yang dilakukan oleh warga untuk mengawal suara tersebut adalah dengan memfoto hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) di TPS masing-masing.

Seperti yang terjadi di TPS 053, Jalan Kebagusan IV Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, pada hari pencoblosan 14 Februari lalu.

Warga secara bergiliran memfoto hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024, dua jam setelah pemungutan suara berakhir dengan terlebih dahulu menghitung surat suara Pilpres. Mereka begitu antusias sehingga harus diingatkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 053 untuk kembali ke tempat masing-masing, sebab penghitungan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) akan dimulai.

Belum sempat hari berganti, foto Formulir Model C-1 Plano dari TPS 053 tersebut telah diunggah dalam laman https://kawalpemilu.org/. Sebuah laman yang merupakan inisiatif urun daya (crowdsourcing) warganet Indonesia PRO DATA, yang telah berdiri sejak 2014 dengan tujuan untuk menjaga suara rakyat dalam pemilu.

Masyarakat dapat memfoto hasil Pilpres dan Pileg dari TPS dan masuk ke laman KawalPemilu. Kemudian, masyarakat dapat mengunggah foto hasil dan moderator akan meninjau ulang foto, hasil suara, dan lokasi TPS yang diunggah masyarakat.

Gerakan mengawal suara rakyat

Co-Founder KawalPemilu.org, Elina Ciptadi mengatakan bahwa kehadiran pihaknya pada Pemilu 2024 mempertimbangkan peluang satu atau dua putaran berada dalam margin of error (toleransi kesalahan) karena pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei pada Januari 2024 menunjukkan angka mendekati 50 persen.

Kemudian, hasil survei dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memiliki perbedaan tipis dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, juga perlu dikawal bila terjadi putaran dua dalam Pilpres 2024.

Oleh sebab itu, gerakan KawalPemilu kembali menjaring partisipasi masyarakat untuk mengawal suara rakyat agar Pemilu 2024 berjalan sukses.

Elina mengaku kaget dengan tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi mengawal suara di TPS masing-masing. Hingga Jumat (16/2) malam atau dua hari pasca-pemungutan suara, gerakan KawalPemilu telah meninjau ulang foto dari sekitar 220 ribu TPS di seluruh Indonesia atau sekitar 26 persen dibanding jumlah TPS secara keseluruhan. Adapun jumlah foto yang harus ditinjau ulang mencapai 90 ribu foto Formulir Model C1 Plano. 

Foto tersebut berasal dari setiap provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, termasuk dari daerah-daerah yang sebelumnya diperkirakan mengalami kesulitan koneksi internet.

Tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan KawalPemilu pada akhirnya mengakibatkan melambungnya biaya server. Platform Kitabisa.com lalu membuat kampanye untuk urun dana membiayai gerakan KawalPemilu pada Kamis (15/2). Dalam tempo tiga jam terkumpul dana lebih dari Rp200 juta donasi dari 4.600 orang sehingga kampanye kemudian ditutup.

Partisipasi masyarakat yang tinggi untuk menyukseskan pemilu juga tercermin hingga hari ke-18 pasca-pemungutan suara atau delapan hari pasca-pemungutan suara ulang, lanjutan, atau susulan, yakni pada Minggu, 3 Maret 2024.

Berdasarkan laman KawalPemilu pada Minggu, pukul 10:02 WIB, gerakan tersebut telah meninjau ulang foto hasil sebanyak 510.823 TPS dari total 823.366 TPS Pemilu 2024 atau dengan kata lain 62,04 persen dibanding keseluruhan.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 2019 yang hanya mendapatkan foto hasil dari 15 persen TPS seluruh Indonesia atau sekitar 100 ribu lebih TPS.

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawal Pemilu di 2024 menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap haknya untuk memotret hasil hitung di masing-masing TPS sudah semakin baik. 

Walaupun demikian, gerakan KawalPemilu tetap mengapresiasi komitmen KPU yang membuka foto C.Hasil dari tiap TPS kepada publik melalui Sirekap atau laman https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Sehingga, masyarakat dapat mengawal suara mereka dengan membandingkan hasil di TPS dalam sistem KPU dan hasil di situs tabulasi, yang juga kemudian bisa dibandingkan dengan hasil rekap berjenjang.

Dukungan penyelenggara Pemilu dan akademisi

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengapresiasi adanya gerakan mengawal suara rakyat dalam Pemilu 2024.

Ia berpendapat bahwa partisipasi masyarakat untuk memastikan pengawalan Pemilu 2024, seperti KawalPemilu, merupakan hal yang positif dan menunjukkan kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi Indonesia.

Partisipasi masyarakat untuk mengawal suara dalam gerakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk mengawal proses berdemokrasi di Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa gerakan pengawasan pemilu yang independen, seperti KawalPemilu, dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan proses pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Adanya gerakan tersebut juga dinilai dapat menjadi data pembanding untuk menciptakan legitimasi Pemilu 2024 sehingga pemilu menjadi lebih berkualitas.

Senada dengan Cecep, pengamat politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina berpendapat bahwa gerakan berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemilu agar tetap luber jurdil, berintegritas, dan hasilnya sah.

Selain itu, gerakan mengawal suara rakyat dinilai sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan anggaran yang amat besar untuk memilih pemimpin secara demokratis.

Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu sebaiknya memperhatikan suara-suara publik dari gerakan masyarakat untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu.

Sirekap dan keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi hasil Pemilu juga menjadi komitmen KPU. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku bersyukur dengan hadirnya Sirekap membuat penghitungan suara di TPS dapat diketahui masyarakat luas.

Keberadaan Sirekap dinilai membuat data penghitungan suara lebih transparan. Terlebih, data yang dipublikasikan ditampilkan apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

Bahkan, masyarakat dapat tahu bila Sirekap tidak bekerja ataupun melaporkan kepada penyelenggara pemilu jika terdapat kesalahan data.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Dalam prosesnya, petugas KPPS memfoto Formulir C Hasil Pemilu 2024 secara langsung dengan disaksikan saksi, pengawas, dan masyarakat.

Kemudian, petugas mengirimkan data tersebut ke server KPU melalui Sirekap. Sistem tersebut lalu mengkonversi gambar menjadi data digital.

Sementara itu, KPU melakukan mitigasi terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan segera melakukan koreksi data.

Melalui Sirekap, KPU berharap pesta demokrasi berlangsung jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Oleh sebab itu, KPU menegaskan tidak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di Sirekap demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik.

Meski demikian aplikasi Sirekap bukanlah hasil resmi dari Pemilu 2024. Rekapitulasi manual yang berjenjang tetap digunakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu secara resmi.

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel
Baca juga: Bawaslu Karawang temukan pergeseran suara caleg saat pleno
Baca juga: PSI sebut kader dan saksi efektif kawal penghitungan suara

Editor: Sri Haryati
Copyright © ANTARA 2024

Keluarga Pengharum Mayat

link slot gacor 2023

OJK minta warga Kaltim Kaltara waspadai penipuan lewat media sosial******

Tanjung Selor (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Kaltara mengingatkan masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh tawaran keuangan yang tidak masuk akal lewat media sosial. “Contoh yang paling sering terjadi adalah penipuan dengan memanfaatkan pesan di WhatsAppyang menyampaikan surat undangan nikah,” kata Kepala OJK Kaltim Kaltara, Made Yoga Sudharma di Nunukan, Minggu. Menurut Made Yoga, saat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial. Selain lewat undangan nikah di WhatsApp, juga dalam bentuk surat tilang, tagihan PLN, bukti kirim barang, dan sebagainya. “Kalau itu berasal dari nomor yang tidak dikenal dan kita tidak merasa melakukan transaksi itu, sebaiknya tidak usah di-klik atau di-download, karena akan membahayakan,” ujarnya. Baru-baru ini, Made Yoga menyampaikan sosialisasi dan edukasi keuangan yang diselenggarakan Bankaltimtara di Balai Pertemuan Umum (BPU) Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Bankaltimtara, para camat, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan peserta sosialisasi. Made Yoga menjelaskan bahwa OJK bertugas mengawasi seluruh perusahaan jasa keuangan, termasuk perusahaan multi finance, perusahaan pembiayaan, asuransi, dan pinjaman online yang legal. “Ruang lingkup pengawasan industri jasa keuangan itu cukup luas dan kami diberikan mandat oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan secara ketat," ujarnya. Made Yoga menambahkan, penipuan juga bisa terjadi akibat kelalaian nasabah yang memberikan data pribadinya kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai petugas bank. “Ada satu kasus yang cukup besar, pengaduan satu nasabah itu tabungannya terkuras sampai dengan Rp400 juta karena dia mengikuti arahan seorang untuk mengisi data pribadi melalui Threads di WhatsApp yang diberikan,” ujarnya. Kata Made, “Kejadiannya Sabtu dan Minggu jadi dia tidak mengetahui, dan bank juga tutup. Ketika hari Senin dia ke bank mengecek rekeningnya tiba-tiba sudah habis Rp450 juta. Jadi itu kerugian yang dialami oleh nasabah akibat lalai menyimpan data pribadinya. Made Yoga berharap masyarakat tidak mengumbar data pribadinya di media sosial sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ia juga mengimbau masyarakat selalu memastikan legalitas dan kredibilitas perusahaan jasa keuangan yang menawarkan produk atau layanan kepada mereka. “Kalau bapak dan ibu ingin berinvestasi atau meminjam uang, pastikan dulu perusahaan tersebut terdaftar di OJK,” ujarnya. 

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Menantu setingkat dewa

wwwdewapoker

Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat******

Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyebut masih mengkaji angka batas parlemen yang tepat untuk diterapkan pada Pemilu 2029.
"PKB masih terus mengkaji soal ini karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan," kata legislator PKB Yanuar Prihatin saat dihubungi dari Jakarta, Minggu. Yanuar menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan aspek derajat proporsionalitas maupun aspek pembatasan multipartai agar tidak mengarah pada multipartai ekstrem. "Aspek lain yang harus dipertimbangkan adalah derajat proporsionalitas antara hak suara yang sah dengan derajat keterwakilan di parlemen," ujarnya. Selain itu, Yanuar mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat agar suara rakyat nantinya tidak terbuang. "Iya betul, salah satu ciri bahwa pemilu itu menegakkan kedaulatan rakyat adalah semakin sedikitnya suara yang terbuang. Secara matematis tentu harus dihitung dulu supaya bisa ketemu angka toleransi yang membuat jarak antara suara terbuang dengan kursi parpol lebih proporsional," tuturnya. Yanuar menjelaskan semakin sedikit suara yang terbuang, maka semakin demokratis pelaksanaan dari pemilu itu. "Dan di sini salah satu kunci penting penegakan kedaulatan rakyat. Suara rakyat ada representasinya di parlemen, tidak terbuang," kata Yanuar.
 Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut. Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.
“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024