cara pinjam di maucash

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Naik Mulai 5 Juni 2023******

PTJasamarga Metropolitan Tollroad menaikkan tarif toldi ruas Cipularang dan Padaleunyi mulai 5 Juni 2023 pukul 00.00 WIB.

Kenaikan tarif ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 496/KPTS/M/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang dan Keputusan Menteri PUPR No. 533/KPTS/M/2020 tanggal 17 Mei 2023 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi.

Jasamarga mengklaim penyesuaian tarif adalah kebijakan regular dan telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Adapun ruas jalan tol Cipularang yang mengalami kenaikan tarif sepanjang 58,5 km. Di mana besaran tarif terjauh menjadi sebagai berikut:
- Gol I: Rp45 ribu dari semula Rp42.500
- Gol II: Rp76 ribu dari semula Rp71.500
- Gol III: Rp76 ribu dari semula Rp71.500
- Gol IV: Rp110 ribu dari semula Rp103.500
- Gol V: Rp110 ribu dari semula Rp103.500

Sementara, ruas jalan tol Padaleunyi yang mengalami kenaikan tarif sepanjang 64,4 km, dengan besaran maksimal sebagai berikut:
- Gol I: Rp10.500 dari semula Rp10 ribu
- Gol II: Rp18.500 dari semula Rp17.500
- Gol III: Rp18.500 dari semula Rp17.500
- Gol IV: Rp25 ribu dari semula Rp23.500
- Gol V: Rp25 ribu dari semula Rp23.500

[Gambas:Video CNN]

Penyihir tahun 1000 M

Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut demi Singapura******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir lautlagi. Termasuk untuk ekspor ke Singapura.

Ia mengatakan ekspor pasir laut ke Singapura memang bisa saja. Tapi syaratnya, ekspor dilakukan dalam bentuk pasir laut sedimentasi.

Ekspor juga bisa dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

"Setelah terbentuk tim silahkan dikaji di mana sedimentasi di Indonesia jumlahnya berapa baru boleh dieksploitasi. Mengambilnya juga tidak boleh sembarangan, harus dengan teknik dan teknologi khusus," katanya kepada wartawan Rabu (31/5).

Setelah proses eksploitasi dilakukan, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura. 

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahkota Keheningan

Bulog Resmi Teken Kontrak dengan Vietnam Dkk untuk Impor Beras******

Direktur Utama PerumBulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya telah meneken kontrak dengan empat negara untuk mengimpor 500 ribu ton beras. Keempat negara itu adalah India, Pakistan, Vietnam, dan Thailand.

"Saya sudah kontrak dengan beberapa negara itu untuk 500 ribu ton," katanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (12/4).

Kendati, beras impor itu belum dipastikan kapan akan masuk ke Indonesia. 

"Bulog yang mengatur kedatangannya (beras impor) sesuai kebutuhan program pemerintah, bukan untuk jualan. Jadi tidak mempengaruhi harga beras di dalam negeri," kata Buwas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan di balik rencana impor dua juta ton beras tahun ini. Ia mengatakan beras itu akan menjadi

CBP di tengah ancaman el nino yang menyebabkan kemarau panjang dan bisa mengganggu panen.

"Bulog, Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya. Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan barangnya enggak ada," kata Jokowi di di Pasar Sambonggede, Kabupaten Tuban, Kamis (6/4).

Jokowi mengatakan el nino tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga negara lain. Maka dari itu impor beras dilakukan sebagai antisipasi. Ia menjamin masuknya beras impor tidak akan mengganggu harga gabah petani karena akan datang secara bertahap.

"Itu (beras impor) tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap ya," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Rasul Carmen

Curhat Pengusaha Sawit: Produksi Mandek, Konsumsi Naik Terus******

Gabungan Pengusaha KelapaSawit Indonesia (GAPKI) mengungkapkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) Indonesia stagnan alias mandek di tengah lonjakan konsumsi dalam negeri.

Ketua GAPKI Eddy Martono merinci produksi sawit RI selama empat tahun terakhir mandek di kisaran 51 juta.

"Produksi empat tahun terakhir kecenderungan stagnan. Konsumsi justru terjadi kenaikan," kata Eddy di Grand Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/4).

Di lain sisi, konsumsi minyak sawit Indonesia naik tajam dari 16,7 juta ton pada 2019 ke 17,3 juta ton di 2020. Kemudian, konsumsi sawit naik lagi ke 18,4 juta ton di 2021 sampai menyentuh 20,9 juta ton pada 2022.

"Saya meyakini 2023 akan terjadi kenaikan konsumsi karena ada mandatori B35 sampai naik 3 juta...Produksi CPO kita turun, konsumsi dalam negeri sedikit naik, ekspor sedikit turun, stok turun, nilai ekspor agak sedikit naik," tutur Eddy.

Eddy menegaskan kunci utama peningkatan produksi CPO RI adalah program peremajaan sawit rakyat (PSR). Namun, meski PSR sudah bagus, ia memperkirakan kenaikan produksi sawit RI masih butuh waktu setidaknya sampai 3 tahun ke depan.

Selain meminta solusi ke pemerintah, Eddy menegaskan jangan sampai ekspor menjadi korban. Ia tak berharap devisa ekspor harus dikurangi karena kebutuhan dalam negeri yang meningkat.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Mudik Lebaran, Gubernur Edy Sebut Perputaran Uang Sumut Bisa Rp120 M******

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengungkapkan perputaran uang di wilayahnya bisa mencapai Rp120 miliar selama periode Lebaran 2023.

Proyeksi itu berdasar pada asumsi 4,4 juta orang akan mudik ke Sumut pada musim libur Idulfitri 1444 H.

"Ini bisa sampai Rp120 miliar saat Lebaran, mudah-mudahan yang pulang ke Sumut ini banyak-banyak belanja di Sumut" ujar Edy seperti dikutip dariAntara, Sabtu (22/4).

"Arus mudik pada tahun ini berpotensi mengalami peningkatan, oleh karena itu penanganannya harus dapat dilakukan lebih baik lagi," katanya.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara (Disbudpar Sumut) memprediksi obyek wisata alam akan meningkat saat libur Lebaran 2023.

"Untuk yang ramai, salah satunya dipastikan Danau Toba," kata Kepala Disbudpar Sumut Zumri Sulthony.

Selain Danau Toba, daerah pariwisata lain yang diperkirakan akan diramaikan pengunjung adalah Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi dan yang lainnya.

"Di Karo terdapat objek wisata seperti Berastagi, Bukit Gundaling, Air Terjun Sipiso Piso, dan lain-lain. Sementara di Kabupaten Dairi ada tempat layaknya Desa Silalahi I," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.