viva99

Petugas deportasi dari semua bidang

Menhub Proyeksi Puncak Arus Mudik Lebaran via Pesawat******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan puncak lonjakan pesanan tiket pesat terjadi pada H-4 dan H-3 mudik Lebaranatau 7-8 April 2024.

Hal itu ia sampaikan saat meninjau sarana dan prasarana transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (29/3).

Lihat Juga : Tim Prabowo: Kami Juga Minta Megawati Dipanggil, Mau Enggak?

Menurut data PT Angkasa Pura Indonesia, rata-rata jumlah penumpang pada masa angkutan Lebaran 2024 (3 April-18 April 2024) naik 9 persen dibanding rata-rata penumpang pada hari biasa. Di sisi lain, operator pesawat juga telah menambah jumlah penerbangan untuk mengakomodir tingginya jumlah pemudik.

Budi mengatakan di Bandara Soekarno-Hatta sendiri, ekstra flight direncanakan sebanyak 1.539. Angka ini terdiri dari 82 penerbangan internasional dan 1.457 penerbangan domestik.

Ia pun memberikan kesempatan kepada operator untuk menambah ekstra flight disertai dengan peningkatan dari sisi pelayanan di bandara.

Lihat Juga : Siapa Bertanggung Jawab atas Pembangunan Kembali Jembatan Baltimore?

"Termasuk di wilayah Indonesia Timur, kami minta operator bisa menjangkau bandara-bandara kecil. Kami dari Kemenhub juga meningkatkan pelayanan di Bandara," imbuh Budi.

Terkait tarif tiket pesawat, Budi mengingatkan kepada para operator untuk tidak melewati tarif batas atas. Ia mengingatkan sanksi akan diberikan kepada operator yang melanggar aturan tarif batas atas.

"Komitmen dari para operator harus kita pegang, itu sebagai suatu bagian pelayanan kita kepada masyarakat," ujarnya.

Lihat Juga : Kenapa Rugi Korupsi Timah yang Seret Suami Sandra Dewi Tembus Rp271 T?

Budi lantas mengapresiasi sistem monitoring Angkasa Pura Indonesia yang dapat mendeteksi kejadian udara beberapa jam ke depan, seperti kedatangan pesawat dan potensi delay. Dengan sistem ini, Menhub berharap antisipasi bisa dilakukan lebih cepat dan delay pesawat dapat ditekan dengan baik.

One Piece: Pedang Cerah

IHSG Diproyeksi Menguat Hari Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (26/3) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan pergerakan IHSG hari ini akan menguji kembali area 7.380-7.400 dan menguat menuju resisten fraktal 7.454.

"Level supportIHSG berada di 7.295, 7.238 dan 7.180, sementara level resistennya di 7.454 dan 7.503," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Hal ini lantaran masih kuatnya fundamental perekonomian Indonesia yang terlihat dari beberapa data perekonomian yang turut memberikan sentimen dalam pergerakan IHSG.

"Namun masih adanya peluang koreksi wajar perlu diwaspadai mengingat fluktuasi nilai tukar rupiah yang masih terjadi," katanya.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.289 dan resistance7.401 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BMRI, SMGR, BBRI, BSDE, dan AKRA.

IHSG bertengger di level 7.377 pada Senin (25/3) sore. Indeks saham menguat 27,6 poin atau plus 0,38 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,92 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,17 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 247 saham menguat, 334 terkoreksi, dan 193 lainnya stagnan. Terpantau tujuh dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor transportasi yang naik 0,37 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kotak peralatan dewa super

Daftar Program Mudik Gratis Lebaran 2024 dan Syaratnya******

Sejumlah program mudik gratisyang diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah kembali dibuka padaLebarankali ini.

Mudik gratis dengan tujuan beberapa kota seperti Yogyakarta, Malang, Semarang, Palembang, hingga Lampung. Para pemudik akan diangkut dengan berbagai moda transportasi.

Berikut daftar program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Pemprov DKI:

Pendaftaran dibuka mulai Rabu (6/3), pukul 12.00 WIB siang, hingga 3 April 2024 atau jika kuota sudah terpenuhi.

"Kuota dibuka secara bertahap. Setiap harinya pendaftaran dibuka pukul 08.00 WIB," tulis akun Instagram @ditjenhubdat yang diunggah Selasa (5/3).

Peserta mudik gratis Kemenhub harus memenuhi sejumlah syarat. Pertama, pendaftaran hanya dilakukan secara online melalui Mitra Darat. Kedua,peserta memiliki KTP yang sah saat mendaftar. Ketiga, peserta hanya bisa memilih satu kota tujuan mudik.

Keempat, peserta mudik gratis dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik/balik serta wajib datang minimal 1 (satu) jam sebelum jam keberangkatan.

Sementara, peserta yang mudik-balik dengan sepeda motor, wajib membawa surat - surat kendaraan (STNK dan SIM) dan perlengkapan berkendara serta menyerahkan sepeda motor sesuai dengan tanggal yang ditentukan/H-1 (satu) sebelum tanggal seremonial/keberangkatan bus.

Lihat Juga : Jokowi Berterima Kasih ke Aguan di Peresmian Bandara Singkawang

Berikut 33 kota tujuan mudik gratis Kemenhub:

Jawa Barat
1. Garut
2. Tasikmalaya
3. Cirebon

Jawa Tengah
1. Tegal
2. Pekalongan
3. Semarang
4. Demak
5. Jepara
6. Pati
7. Blora
8. Boyolali
9. Solo
10. Sragen
11. Klaten
12. Wonogiri
13. Purwokerto
14. Cilacap
15. Wonosobo
16. Kebumen
17. Magelang
18. Wonosari
19. Yogyakarta

Jawa Timur
1. Tuban
2. Madiun
3. Surabaya
4. Malang
5. Tulungagung

Sumatera
1. Lampung
2. Bengkulu
3. Padang, Sumatera Barat
4. Palembang, Sumatera Selatan

Kalimantan
1. Banjarmasin, Kalimantan Selatan
2. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah

Berikut 9 kota asal arus balik:
1. Solo
2. Madiun
3. Wonogiri
4. Surabaya
5. Semarang
6. Yogyakarta
7. Purwokerto
8. Palembang
9. Cirebon

Daftar 5 kota arus mudik-balik pengangkutan sepeda motor:
1. Solo
2. Wonogiri
3. Semarang
4. Yogyakarta
5. Purwokerto

2. Mudik Gratis Laut Kemenhub

Kemenhub juga mengadakan program mudik gratis sepeda motor menggunakan moda transportasi kapal laut.

Pendaftaran untuk program Mudik Gratis ini telah dibuka sejak 13 Maret hingga 7 April 2024 melalui website resmi https://mudikgratis.dephub.go.id/.

Kemenhub menyediakan kuota sebanyak 9.800 penumpang dan 4.800 sepeda motor. Program ini akan dilaksanakan sebanyak empat kali perjalanan dengan rute dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan sebaliknya.

Keberangkatan arus mudik dijadwalkan pada 5 dan 7 April. Sementara keberangkatan arus balik akan dilaksanakan pada 13 dan 15 April 2024.

Lihat Juga : Berapa Biaya Tol Mudik dari Jakarta, Yogyakarta, hingga Surabaya?

Berikut syarat pendaftaran mudik gratis sepeda motor naik kapal laut:

1. Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C, STNK

2. Tidak membawa barang dalam ukuran atau jumlah berlebihan, yang dapat mengganggu mobilitas dan stabilitas saat mengendarai motor.

3. Masing-masing peserta dan penumpang wajib membawa helm sebagai kelengkapan keselamatan wajib dalam berkendara.

4. Verifikasi Calon Peserta Arus Mudik, mulai 15 Maret 2024, setiap hari pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB (termasuk hari libur dan tanggal merah) di:
-Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jl. Panaitan No. 105, Tanjung Priok - Jakarta Utara
-Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat (wajib menggunakan kemeja atau polo shirt dan menggunakan sepatu. Mengingat keterbatasan lahan parkir maka disarankan untuk tidak membawa kendaraan, atau memarkir kendaraan di tempat lain).

5. Verifikasi Calon Peserta Arus Balik (Hanya untuk Peserta Arus Balik Semarang ke Jakarta saja yang berdomisili di Semarang dan sekitarnya), mulai 22 Maret 2024, (termasuk hari libur dan tanggal merah) di Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas, Jl. Yos Sudarso No.30, Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang - Jawa Tengah.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Mudik Gratis Pemprov DKI ke 19 Daerah

Keluar dari Bintang Neraka

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem memasak Shaolin

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Menaker Angkat Suara soal THR Ojol Cuma Berupa Insentif******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah angkat bicara terkait tunjangan hari raya (THR) untuk ojol diberikan hanya berupa insentif oleh perusahaan aplikator.

Menurut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnnaker) sejak awal memang hanya memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR, tapi tidak wajib. Pasalnya, memang tidak ada dalam aturan resmi kewajiban memberikan tunjangan bagi driver ojol.

"Sebenarnya, itu adalah niat baik kami untuk dorong platform untuk memberikan THR, kalau dilihat ruang lingkupnya memang tidak masuk dalam surat edaran. Itu harus dipahami sebagai niat baik kami mendorong perusahaan aplikasi ini agar memberikan perhatian kepada drivernya," ujar Ida di Istana Negara, Senin (25/3).

"Karena ini kan hubungannya kemitraan, maka tidak masuk cakupan. Ini sebenarnya lebih ke niat baik kami," imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa pengusaha tidak melanggar aturan apapun walau hanya memberikan insentif dan bukan THR seperti yang diimbau.

"Ini kan kita pahaminya memang bukan hubungan tenaga kerja, hanya kemitraan terus kita dorong sih, semoga saja nanti ada aturannya. Sekali lagi dipahami, ini adalah niat baik kami agar mereka dapat perhatian," ungkap Ida.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan akan membahas kebijakan mengenai pemberian THR untuk pegawai swasta, termasuk kepada driver ojol bersama Komisi IX DPR RI.

"Besok ya saya ada raker di komisi 9. Kami akan berikan penjelasan lebih rinci ke komisi 9," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]