buku mimpi 2d 3d 4d 310Jutaan kata 444500Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs gacor gampang menang》
Kemenhub Dukung Kemudahan Berinvestasi Lewat Uji Petik PPB******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjalani uji petik yang dilakukan tim penilai Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Uji petik ini merupakan upaya Kemenhub untuk mendukung program pemerintah dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto mengatakan, Kemenhub berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik terkait perizinan berusaha di sektor transportasi.
"Kami berharap tetap menjadi yang terbaik pada tahun ini," ujar Novie.
Menurut Novie, dengan situasi perekonomian yang mulai kembali menggeliat pasca pandemi Covid-19, harus diiringi dengan upaya konsisten untuk terus melakukan efisiensi dan debirokratisasi layanan perizinan yang ada di lingkungan Kemenhub.
"Jangan sampai birokrasi internal justru menjadi bottleneck atau penghambat masuknya investasi dari berbagai pihak ke Indonesia, yang akan membuat perekonomian kita menjadi stagnan," ucap Novie.
Adapun sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub dalam rangka menindaklanjuti PPB, diantaranya mengintegrasikan layanan perizinan yang ada di masing-masing unit kerja melalui Online Single Submission (OSS) dan melakukan penyederhanaan perizinan.
Kedua upaya tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut dari program transformasi digital layanan pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam rangka memberikan layanan yang berorientasi kepada kepentingan warga.
Pelaksanaan program ini dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), yang membawahi tujuh K/L termasuk Kemenhub.
Hingga saat ini terdapat delapan sistem aplikasi perizinan di Kemenhub yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, antara lain aplikasi Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM), Aplikasi Informasi dan Registrasi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (Air-SDP).
Kemudian, Angkutan Sewa Khusus (ASK) Online, Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), E-Licensing, Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU), dan Izin Sarana KA Umum, dan Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasin (SEHATI).
Di sisi lain, agar pelayanan yang ada semakin mudah diakses, Kemenhub tengah mengembangkan Portal/Website, yang berfungsi sebagai wadah segala informasi terkait layanan perizinan yang ada.
Beberapa aspek yang akan menjadi penilaian dalam uji petik yakni penerapan perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan peningkatan iklim investasi.
Dalam uji petik ini juga akan dilakukan wawancara dengan para pelaku usaha di sektor transportasi yang merasakan langsung pengalaman mengurus perizinan.
(inh/inh)Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******Jakarta, CNN Indonesia--
Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.
Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).
Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.
Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.
Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.
"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.
Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.
Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.
"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.
Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.
"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.
Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.
Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.
[Gambas:Video CNN]
"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.
Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.
Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.
(agt/agt)Daftar 10 Perusahaan yang Guyur Rp20 T Demi Bantu Jokowi Bangun IKN******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merinci 10 perusahaan Indonesia anggota konsorsium pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang berinvestasi Rp20 triliun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, Kamis (21/9).
"Yang saya hormati para investor yang tergabung dalam konsorsium dari grup Agung Sedayu (Agung Sedayu Group), Indofood (bagian dari Salim Group), Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Astra, Mulia Group, dan Kawan Lama Group," sapa Jokowi.
"Pak Aguan (Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma), Pak Franky (Bos Sinarmas Group Franky Wijaya), Pak Prajogo (Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu), Pak Eka Tjandranegara (Bos Mulia Group), Pak Pui (Bos Pulauintan Pui Sudarto), Pak Boy Thohir (Bos Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Bos Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Bos Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu," sapa Jokowi.
Jokowi berterima kasih atas investasi yang dilakukan Aguan Cs di IKN. Menurutnya, kucuran duit dari para miliarder tanah air membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan.
Ia paham betul bahwa kedatangan konsorsium nusantara ke IKN bukan cuma-cuma. Jokowi tahu kalau Aguan Cs juga mengincar keuntungan.
"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," jelas Jokowi.
Di lain sisi, Jokowi mengklaim sejumlah pengusaha asing juga sudah lirik-lirik ke IKN, bahkan menyatakan keseriusannya. Ia merinci ada 30 calon investor dari Korea Selatan, 40 dari Jepang, dan 120 lainnya merupakan konglomerat Singapura.
Terlepas dari itu, ada sedikit perbedaan daftar 10 investor lokal yang mengikuti groundbreaking di IKN kemarin dengan paparan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Badan Anggaran DPR RI pada Senin (18/9) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Berikut perbedaannya:
1. Agung Sedayu Group
2. Indofood
3. Sinarmas
4. Pulauintan
5. Adaro
6. Barito Pacific
7. Astra
8. Mulia Group
9. Kawan Lama Group
10. Alfamart Group
1. Agung Sedayu Group
2. Salim Group
3. Sinarmas
4. Pulauintan
5. Djarum
6. Wings Group
7. Adaro
8. Barito Pacific
9. Mulia Group
10. Astra
Lihat Juga :Mengecek Kebenaran-Fakta Puja Puji Prabowo Atas Ekonomi RI di Era SBY |
Label:slot yang mudah menang、joker123 slot demo pragmatic、jam gacor slot olympus terbaru
Terkait:trisula88 slot、situs slot yang sering kasih maxwin、zeus slot maxwin、situs slot new member 100 to kecil、tempat main slot gacor、slot 4d deposit 5000、gasslot88、situs terpercaya dan gacor、situs slot yg paling gacor、togel quezon hari ini
bab terbaru:angka mistik togel(2024-07-10)
Perbarui waktu:2024-07-10
《situs gacor gampang menang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,angka jitu 3d sgp hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs gacor gampang menang》bab terbaru。