j88slot

Tiongkok Kuno

Pengusaha Mal Buka Suara DKI Uji Coba 2 Sesi Jam Masuk Kantor******

Pengusaha mal buka suara soal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menguji coba pengaturan dua sesi jam masuk kantor, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyebut pembagian jam masuk kantor ini membuat dunia usaha semakin tidak efisien.

Lihat Juga : Kemenhub Masih Uji LRT Jabodebek, Belum Terbitkan Izin Operasi

Menurutnya, bisa jadi masyarakat malah memanfaatkan perbedaan jam masuk kerja tersebut untuk kegiatan lain. Dengan begitu, kemacetan tetap tak terurai.

Alphonzus meminta Pemprov DKI Jakarta peka. Pasalnya, berbagai kegiatan atau aktivitas usaha tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu dengan yang lain.

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah membahas usulan dua sesi jam kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Heru menyebut kondisi lalu lintas pada pukul 06.00 WIB bak air bah karena warga dari sejumlah daerah penyangga ibu kota, seperti Bekasi, Tangerang, hingga Depok mengarah bersamaan menuju ke Jakarta.

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Kementerian BUMN Minta Porsi Divestasi Saham Vale di Atas 11 Persen******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ingin divestasi sahamperusahaan pertambangan nikel asal Brasil PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bisa ditambah di atas 11 persen.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan dengan tambahan saham itu, BUMN bisa menambah porsi saham INCO lebih dari 20 persen seperti saat ini.

"Ini mengenai porsi kepemilikannya sendiri ya masih didiskusikan berapa memang nanti yang akan dimiliki oleh BUMN dengan harapan nanti kita nanti tambahan ini akan berada di atas 11 persen," ujarnya seperti dikutip dariCNBCIndonesia.com, Jumat (7/7).

Ia mengatakan pihaknya masih mendiskusikan perihal porsi saham yang bisa dicaplok oleh MIND ID agar bisa di atas 11 persen itu.

Pahala juga berharap BUMN melalui MIND ID bisa menjadi pengendali finansial Vale. "Harus kita lihat seperti apa, harapan kita seperti itu ya (pengendali Vale)," jawab Pahala saat ditanya apakah MIND ID bisa menjadi pengendali dari perusahaan setelah akuisisi saham Vale.

Saat ini, MIND ID baru mengempit 20 persen saham Vale. Sedangkan sebesar 20,7 persen tersebar di pasar saham Indonesia.

Artinya jika penambahan saham hanya 11 persen, maka MIND ID hanya memiliki 31 persen saham Vale. Mayoritas saham Vale kini dimiliki Vale Canada Limited (VCL), yakni sebanyak 44,3 persen. Lalu, sisanya oleh Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), yakni 15 persen.

Secara terpisah, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo penambahan saham di atas 11 persen itu agar pihaknya bisa menjadi INCO.

Ia mengaku saat ini pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak INCO terkait divestasi saham tersebut.

"Update-nya sekarang lagi negosiasi. Ada lingkupnya, ada apa-apa saja yang mesti diperbarui karena ada Shareholder Agreement, segala macam, itu lagi proses lah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Misteri Tokyo

PUPR Siapkan Pengganti Sementara Jembatan di Lumajang yang Ambruk******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempersiapkan pemasangan jembatan sebagai pengganti sementara Jembatan Kali Glidik II yang ambruk diterjang banjir disertai material Gunung Semeru, Jumat (7/7), diLumajang, Jawa Timur.

Jembatan Kali Glidik II di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo merupakan penghubung Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang.

"Jika dimungkinkan secara teknis dan cuaca mendukung, penanganan sementara dilakukan dengan instalasi jembatanbailey,sehingga diharapkan dapat dioperasionalkan akhir Agustus 2023," kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Rakhman Taufik dalam keterangan tertulis Kementerian PUPR dikutip dari Antara, Minggu (9/7).

Jembatan bailey adalah jembatan rangka bajapra fabrikasi yang bersifat portabel dan umumnya digunakan sebagai jembatan darurat.

Pemasangan jembatan bailey ini dilakukan setelah hasil survei sesuai secara teknis dan cuaca di wilayah hulu dan hilir Gunung Semeru mendukung, seperti kondisi Sungai Kali Glidik yang sudah surut dan tidak hujan. Uji beban jembatan tersebut akan dilakukan sebelum dioperasikan untuk masyarakat umum.

"Nantinya perlu pembatasan beban kendaraan maksimum 25 ton, sehingga jenis kendaraan yang dapat melintas hanya khusus kendaraan kecil, bus kecil, truk dua sumbu dengan pembatasan muatan, termasuk rekayasa lalu lintas buka tutup karena lebar jembatan bailey kurang lebih empat meter," kata Rakhman.

Lihat Juga : Banjir Lahar Dingin Semeru, Empat Jembatan di Lumajang Putus

Jembatan Kali Glidik II dibangun pada 1970 atau sudah berumur 53 tahun. Jembatan ini memiliki panjang 37 meter dengan lebar 6,80 meter. Bangunan atas jembatan berupa gelagar baja permanen dan terdiri dari tiga bentang.

Selain Jembatan Kali Glidik II yang putus, hujan deras di sekitar jalur nasional Malang-Lumajang, Jumat (7/7), juga menyebabkan terjadinya longsoran tebing jalan nasional di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Lumajang, tepatnya di KM Turen 58+700 atau tidak jauh dari Jembatan Besuk Kobo'an.

Penanganan longsor juga telah dikerjakan BBPJN Jawa Timur-Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dengan mengerahkan alat berat untuk pembersihan, dan personel tanggap darurat. Material longsor berupa tanah dan batuan menutup permukaan jalan sepanjang 25 meter, sehingga arus lalu lintas terhambat.

Sementara langkah tanggap darurat juga dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan menerjunkan satgas penanggulangan bencana untuk monitoring daerah terdampak banjir lahar dingin dan infrastruktur terdampak.

Selain Jembatan Kali Glidik II, infrastruktur konektivitas terdampak lain adalah Jembatan Pronojiwo yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang, Jembatan Gantung Bondeli yang berada di Dusun Kebondeli Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro, dan CD Pelintas Jugosari berada di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro.

Phoenix tidak akan kembali

Harga Naik, Prangko Makin Mahal di AS******

Layanan Pos Amerika Serikat (USPS) menaikkan harga prangkopos kelas satu dari 63 sen menjadi 66 sen mulai Minggu (10/7).

Perubahan tersebut menaikkan biaya pengiriman surat kelas satu sekitar 5,4 persen.

USPS mengatakan kenaikan itu diperlukan untuk mengimbangi kenaikan biaya operasional.

Kendati inflasi mulai mereda selama sembilan bulan terakhir , harga naik 5 persen bulan lalu secara tahunan atau tetap di atas target bank sentral sekitar 2 persen.

"Penyesuaian harga ini diperlukan untuk memberikan pendapatan yang sangat dibutuhkan Layanan Pos," kata agensi itu dalam sebuah pernyataan yang dilansir CNN, Sabtu (8/7).

Kenaikan harga prangko tercatat 32 persen selama empat tahun terakhir.

Peningkatan harga juga terjadi pada kartu pos domestik dari 48 sen menjadi 51 sen, dan kartu pos internasional dari ,45 menjadi ,50.

Surat kelas satu menjadi bagian yang lebih kecil dari bisnis Layanan Pos di tengah perkembangan komunikasi online. Jumlah surat individu yang dikirim setiap tahun telah merosot sekitar separuh dalam satu dekade terakhir.

Postmaster General Louis DeJoy telah melakukan perubahan besar-besaran selama masa jabatannya untuk mencoba meningkatkan keuangan agensi. USPS memperkirakan akan kehilangan pendapatan US,5 miliar 2023.

[Gambas:Video CNN]

Jin Ke Ru Giok

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Untung Rugi Ekonomi 2 Sesi Jam Masuk Kerja Karyawan di DKI Jakarta******

Rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberlakukan dua sesi jam masuk kerja karyawan, pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB, menuai kontroversi.

Padahal, Heru berdalih sudah membahas usulan dua sesi jam masuk kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan uji coba dua sesi jam masuk kerja bakal lebih dahulu menyasar internal Pemprov DKI Jakarta.

Namun, ia tidak menjelaskan kapan uji coba dilakukan. Syafrin juga tak mengungkap alasan mengapa uji coba hanya dilakukan untuk internal Pemprov.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Inayah Hidayati merinci untung rugi Heru Budi membagi jam kerja karyawan DKI menjadi dua sesi. Keuntungan pertamaadalah mengurangi kemacetan.

Inayah sepakat dengan Heru bahwa kemacetan lalu lintas bisa dikurangi dengan aturan baru ini. Bahkan, waktu perjalanan ke kantor yang lebih singkat bisa mengurangi tingkat stres karyawan.

"Para pekerja dapat mengatur mobilitas mereka dengan lebih baik sehingga mereka bisa tiba di kantor dengan lebih efisien dan tidak terjebak dalam kemacetan yang parah. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam perjalanan, efisiensi waktu kerja dapat meningkat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/7).

Kedua,Inayah menyebut pekerja bisa mendapatkan work-life balance. Ia mencontohkan bagi pekerja yang dapat jatah masuk siang bisa menggunakan waktu kosong di pagi hari untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mengurus anak, atau menyelesaikan kegiatan pribadi lain.

Sementara itu, pekerja yang kebagian kerja di pagi hari punya waktu luang di rumah sebelum gelap tiba. Pada akhirnya, karyawan bisa quality timebersama keluarga.

Namun, ia mengatakan dua keuntungan itu masih bergantung pada berapa waktu sisa yang didapat pekerja usai bermacet ria di jalan raya. Ujungnya, karyawan tetap kudu pintar-pintar bagi waktu agar bisa merasakan nikmat tersebut.

Inayah juga merinci kerugian yang berpotensi dialami pekerja. Pertama,sulitnya koordinasi dan komunikasi dengan kolega kantor.

Menurutnya, antara pekerja sesi satu dan dua bakal kesulitan berkoordinasi karena tidak bekerja dalam satu waktu yang sama. Pada akhirnya, alur kerja dan kolaborasi tim bisa terhambat.

Kedua,dua sesi jam masuk kerja bakal mengganggu operasional bisnis, terutama soal penggunaan sumber daya dan fasilitas kantor. Ini membuat waktu penggunaan fasilitas kantor bisa molor dan biaya operasional perusahaan bengkak.

Inayah mencontohkan penggunaan ruang kantor, peralatan, AC, listrik, hingga fasilitas lainnya yang malah menjadi double di dua sesi jam kerja tersebut.

"Menurut pendapat saya, pembagian jam masuk kerja hanya solusi sementara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Solusi yang lebih efektif adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik secara menyeluruh, termasuk perbaikan jalan, peningkatan moda transportasi, dan peningkatan frekuensi kendaraan umum, seperti Transjakarta dan KRL," terangnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Alihkan ke Transportasi Massal