petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

uang77

sihoki login 301Jutaan kata 591373Orang-orang telah membaca serialisasi

《uang77》

Anies: Pemerintah harus kolaborasi dengan aktivis untuk lindungi PMI******

Anies: Pemerintah harus kolaborasi dengan aktivis untuk lindungi PMI
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan pandangannya saat Debat Kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww/aa.
... kewenangan yang dimiliki negara dan pengetahuan yang dimiliki aktivis, kita bisa eksekusi untuk melindungi dan memastikan PMI bisa hidup dan bekerja dengan tenang di sana...
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menilai pemerintah harus berkolaborasi dengan aktivis untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang terjerat masalah di berbagai negara, mulai dari masalah hukum, pelecehan, hingga kesehatan mental.

Kolaborasi dengan aktivis, kata dia, penting dilakukan lantaran pengetahuan tentang permasalahan PMI di negara-negara tempat bekerja cenderung banyak diketahui oleh para aktivis.

Baca juga: Anies tersenyum lebar tanggapi pertanyaan Ganjar soal pembagian bansos

"Harus dilibatkan para aktivis pekerja migran, mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam melindungi pekerja migran,” kata Anies dalam debat kelima calon presiden Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu malam.

Anies mengaku melihat pengetahuan aktivis yang besar mengenai PMI usai dia berjumpa dengan para PMI yang bekerja di Malaysia saat datang ke Desa PMI di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Baca juga: Anies bakal bentuk Kementerian Kebudayaan untuk kembangkan kebudayaan

Maka dari itu, ia menilai, memiliki kewenangan di pemerintah tidak berarti memiliki pengetahuan yang besar tentang permasalahan PMI selama ini.

Pemerintah memang melindungi PMI sejak sebelum keberangkatan hingga para pekerja sampai di negara tujuan. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta yang menyelesaikan masa baktinya itu mengatakan selama para PMI bekerja di negeri orang, banyak sekali lika-liku, di mana pemerintah maupun para pejabat birokrat tidak banyak mengetahui.

Baca juga: Anies sebut kesejahteraan guru kunci kualitas pendidikan anak bangsa

"Dengan kewenangan yang dimiliki negara dan pengetahuan yang dimiliki aktivis, kita bisa eksekusi untuk melindungi dan memastikan PMI bisa hidup dan bekerja dengan tenang di sana," ujar dia.

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Baca juga: Anies: Negara jangan pelit soal pendidikan

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Baca juga: Anies sebut investasi TI harus utamakan swasta dan BUMN

 

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

BMKG ingatkan masyarakat waspada hujan sedang hingga petir pada Selasa******

BMKG ingatkan masyarakat waspada hujan sedang hingga petir pada Selasa
Sejumlah kendaraan tengah melintas di jalan yang terendam banjir di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (5/2/2024). ANTARA/Syaiful Hakim/am.
Cuaca ekstrem ini dapat terjadi selama periode puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari.
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar waspada hujan sedang hingga petir yang akan mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Selasa.

Laman resmi BMKG di Jakarta, Selasa pagi, menyebut wilayah yang diprediksi hujan sedang pada siang hari ini yakni Serang, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Manokwari, dan Makassar.

Sedangkan wilayah Bengkulu, Surabaya, Pangkal Pinang dan Kupang diprakirakan hujan disertai petir pada siang hari ini.

Beberapa wilayah juga diprediksi akan mengalami hujan ringan, di antaranya Jakarta Pusat, Gorontalo, Jambi, Banjarmasin, Samarinda, Bandar Lampung, Ambon, Palembang, dan Medan.

Sementara itu, beberapa wilayah diprediksi akan diselimuti cuaca berawan pada siang hari ini, diantaranya Padang, Kendari, Kota Jayapura, Mataram, Ternate, Tanjung Pinang, dan Palangkaraya.

Beberapa wilayah ibu kota provinsi yang diprakirakan cerah berawan pada siang hari ini yakni Denpasar, Pontianak, Tarakan, Pekanbaru, Mamuju, dan Manado.

Kota Banda Aceh diprediksi cerah pada siang hari ini dengan suhu 23-32 derajat Celsius.

Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat waspada dan siap siaga terhadap cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2024.

"Cuaca ekstrem ini dapat terjadi selama periode puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih memiliki peluang yang tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia," katanya.

Sedangkan untuk daerah dataran tinggi atau rawan longsor dan banjir, ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang.
Baca juga: BMKG: Waspada hujan lebat disertai angin kencang pada 6 wilayan Banten
Baca juga: BMKG: Waspada potensi bencana hidrometeorologi awal Februari di NTB

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:lxtoto

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
auto slot88 login
panda88slot
akun baru slot
vio77
harga voucher smartfren 6gb 30 hari
pola gacor 5 lion
waktu 777 slot login
cara pasang togel hongkongkong online
nolimitcity
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs online 88
Bab 2 fun 4d slot
Bab 3 rtp mbah jarwo
Bab 4 slot tergacor malam ini
Bab 5 bro 55 slot
Bab 6 situs slot yang terpercaya
Bab 7 erek29
Bab 8 slot online yang mudah menang
Bab 9 bullseye 6d paito
Bab 10 papa4d2
Bab 11 kredit hp terpercaya
Bab 12 angka jitu zone hk
Bab 13 pragmatic 218 slot demo
Bab 14 cara main telegram dibayar
Bab 15 situs terbaru
Bab 16 noken188
Bab 17 kumpulan situs slot 303
Bab 18 cod 4d slot
Bab 19 pinjaman cepat tanpa ribet
Bab 20 indoslot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1460bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

tahun semenanjung

erek erek panen padi
Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kiri) dan J. Kristiadi (kanan) menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa
Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kota super terapung

trik mudah menang slot
Kasad sebut pilot Susi Air yang disandera OPM kondisinya sehat
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (tiga kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut pilot Susi Air Philip Mark Merhtens yang disandera OPM kelompok Egianus Kogoya hingga saat ini kondisinya sehat.

Maruli mengatakan operasi pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu koordinasinya ada pada Markas Besar TNI yang bekerja sama dengan Polri.

"Informasi terakhir, pilot tersebut dalam keadaan sehat," kata Maruli ditemui wartawan usai menghadiri perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pangdam: Tidak ada pengerahan pasukan untuk bebaskan sandera

Dalam kesempatan sama, Kasad memastikan operasi pembebasan pilot Susi Air terus berlangsung. TNI menggandeng banyak pihak, termasuk pemuka adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah untuk bernegosiasi dengan penyandera demi membebaskan Philip.

"Kalau saya mengikuti perkembangan dari Mabes TNI, kita terus melakukan upaya-upaya negosiasi. Itu yang saya dengar informasinya," kata Maruli.

Kepala Staf TNI AD menambahkan bahwa selama ini komunikasi dengan OPM kurang stabil. "Kalau saya lihat selama ini, orangnya ini nggak stabil. Kadang-kadang bilang A, besok bilang B lagi di sana," kata Maruli saat menanggapi pertanyaan mengenai rencana pembebasan pilot Susi Air.

Baca juga: Kapolda Papua: Kondisi pilot disandera KKB baik

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) berencana membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merhtens pada 7 Februari 2024 atau tepat setahun sejak dia disandera.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyebut alasan pembebasan itu karena mereka meyakini tidak ada alasan untuk menahan Philip demi kemanusiaan.

"Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat," kata Sebby.

Baca juga: KSP: Pemda ujung tombak pembebasan pilot Susi Air Philips Marthen

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam beberapa kesempatan menegaskan operasi pembebasan pilot Susi Air menggunakan pendekatan lunak (soft approach) dan keras (hard approach).

Agus menjelaskan pendekatan lunak itu mengedepankan pembinaan teritorial dan kerja sama dengan instansi-instansi sipil yang ada di Papua. Sementara untuk pendekatan keras yang menggunakan senjata, menurut Agus, menjadi pilihan terakhir bagi TNI untuk operasi pembebasan OPM.

"Kita hindari adanya letusan senjata, satu butir pun," kata Agus Subiyanto di sela kegiatannya di Jayapura, Papua, pada 8 Desember 2023.

Baca juga: Panglima TNI tegaskan pembebasan sandera tetap "soft approach"
Baca juga: Wapres upayakan tempuh negosiasi bebaskan pilot Selandia Baru

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Teratai Hijau

slot gacor jepe138
Ganjar: Seluruh perangkat negara harus hadir atasi masalah PMI
Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD berpose usai tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan, negara harus hadir dengan segala perangkatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia (PMI).

Ia menjabarkan perangkat-perangkat tersebut adalah duta besar Indonesia di luar negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pemerintah daerah, yang menurut dia harus bisa menempuh berbagai langkah guna mencegah munculnya masalah saat PMI bekerja di negeri orang.

Baca juga: Ganjar tidak setuju dengan Prabowo soal makanan bergizi untuk anak

"Satu, mulai mereka berangkat, legalitasnya harus beres. Mulai mereka berangkat, kita harus sudah tahu skillnya apa. Mulai mereka berangkat, apa yang ada di kontrak kerja, harus kita pastikan. Ada lembaga yang harus melakukan kontrol," kata dia dalam debat kelima Pemilu 2024, Jakarta, Minggu.

Ia mencontohkan pengalamannya yang pernah membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah di Arab Saudi, Sudan, dan Kamboja yang terindikasi perdagangan orang.

Ganjar yang semasa itu menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah menelepon menteri luar negeri dan duta besar untuk mendiskusikan penyelesaian masalah.

Baca juga: Ganjar: KTP Sakti mudahkan pendataan kelompok disabilitas

Terakhir, ia menekankan pentingnya penggunaan media sosial oleh para pejabat terkait untuk memudahkan masyarakat, utamanya PMI, mengadukan masalah secara cepat.

"Menggunakan banyak pintu-pintu untuk melaporkan adalah bagian cara cepat yang paling tepat untuk menangani kasus, tapi mencegah itu jauh lebih baik dengan sekali lagi, legalitas, keterampilan, kontrak, dan memberdayakan seluruh aparatur," ujar dia.

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Baca juga: Anies tersenyum lebar tanggapi pertanyaan Ganjar soal pembagian bansos

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

grup slot gacor
RUPST BNI setujui bagikan dividen Rp280,49 per saham
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar (tengah), Wakil Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan (kanan), dan Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini (kiri) dalam Press Conference Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023, Senin (4/3/2024). (BNI)
Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen sebesar 50 persen dari laba bersih tahun buku 2023, atau senilai Rp10,45 triliun.

“Nilai pembagian dividen naik 42,76 persen dari total dividen tahun buku 2022 yang senilai Rp7,32 triliun. Dengan demikian, nilai dividen kali ini ditetapkan sebesar Rp280,49 per lembar saham,” ujar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam Konferensi Pers setelah RUPST di Jakarta, Senin.

Dengan memperhitungkan komposisi saham milik pemerintah sebesar 60 persen, Royke menyebut perseroan akan menyetorkan dividen sebesar Rp6,27 triliun ke rekening Kas Umum Negara.

Lanjutnya, porsi 50 persen lainnya dari laba bersih atau senilai Rp10,45 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan BNI Group ke depan.

“Kenaikan rasio pembayaran dividen menjadi 50 persen di tahun ini dilakukan seiring dengan kinerja keuangan perseroan yang terus membukukan kinerja positif dengan capaian laba bersih senilai Rp20,9 triliun di 2023,” ujar Royke.

Baca juga: Presiden meletakkan batu pertama pembangunan Kantor Bank BNI di IKN

Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR)perseroan pada level yang sehat mencapai 22 persen per Desember 2023,

Sehingga, menurut Royke, perseroan memiliki kapasitas untuk membagikan dividen dengan rasio dan nilai yang lebih besar, sambil tetap memenuhi kebutuhan bisnis dan investasi BNI Group.

Lebih lanjut, pihaknya berkomitmen dan berupaya disiplin terus melanjutkan program transformasi agar semakin berdampak positif pada kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dan profitabilitas perusahaan.

Seiring dengan itu, perseroan berkomitmen terhadap implementasi prinsip ESG, seperti penetapan framework dan roadmap ESG untuk jangka pendek, menengah dan panjang, dengan target Net Zero Emission (NZE) Operasional pada tahun 2028 dan NZE Pembiayaan pada tahun 2060.

Baca juga: BNI sediakan wadah UMKM Go Global melalui Xpora dalam Inacraft 2024

Sepanjang 2023, BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20,9 triliun, atau tumbuh 14,2 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Pendapatan non-bunga (non-interest income)perseroan terus memberikan dorongan positif pada profitabilitas, dengan capaian sebesar Rp21,47 triliun selama 2023 atau tumbuh 6,6 persen (yoy).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Shenglongxu

kaya33
BRIN: Kompetisi perebutan kursi Pemilu 2024 semakin menarik
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, Senin (18/12/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan penambahan kursi legislatif pusat dari sebelumnya 575 menjadi 580 kursi membuat kompetisi Pemilihan Umum 2024 menjadi semakin menarik.

Menurut Peneliti Tim Kajian Partai Politik BRIN Ridho Imawan Hanafi, persaingan para politikus dan calon anggota legislatif semakin kuat untuk memperebutkan kursi legislatif tersebut.

"Pada (Pemilu) 2019, jumlah kursi ada 575 dan pada (Pemilu) 2024 ada 580 kursi. Tentu jumlah persaingan legislatif tahun ini semakin bertambah dibandingkan pemilu sebelumnya," kata Ridho dalam diskusi partai politik yang diselenggarakan Pusat Riset Politik BRIN yang dikutip di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peneliti BRIN: Ketiga capres saling respek dalam debat terakhir KPU

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat 84 daerah pemilihan dan 580 kursi anggota legislatif pusat.

Sedangkan legislatif provinsi mencakup 301 daerah pemilihan dengan total 2.372 kursi, legislatif kabupaten/kota sebanyak 2.325 daerah pemilihan dengan 17.510 kursi. Secara keseluruhan, pemilihan umum legislatif tahun ini memperebutkan sebanyak 20.462 kursi dengan 2.710 daerah pemilihan.

Baca juga: Peneliti BRIN beberkan alasan Erick disorot usai dukung Prabowo-Gibran

Menurut Ridho, partai-partai politik yang mengikuti pesta demokrasi lima tahunan itu akan berkompetisi lebih ketat. Apalagi ada beberapa partai baru yang muncul dalam kontestasi Pemilu 2024.

Ia menambahkan pemilihan calon anggota legislatif yang banyak tersebut memerlukan kecermatan bagi pemilih karena ada empat surat suara ditambah satu surat suara lagi untuk pemilihan umum presiden-wakil presiden yang harus dicoblos dalam waktu bersamaan.

"Saya kira juga diperlukan kecermatan bagi pemilih. Artinya pemilu kita boleh dikatakan rumit dan sebagian pakar mengatakan ini adalah pemilu besar untuk level di dunia karena ada lima surat suara yang nanti diperlukan dalam pencoblosan," jelas Ridho.

Baca juga: Peneliti BRIN: Kehadiran Erick-Khofifah di debat tegaskan dukung 02
Baca juga: BRIN: Politik identitas sedang tidur pada Pemilu 2024
Baca juga: Peneliti BRIN memandang perlu adanya sanksi bagi pelanggar PKPU

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

game slot terbaru
Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu
Arsip foto - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo saat menyampaikan pemaparan terkait persediaan beras nasional untuk kebutuhan Januari-Februari 2024 di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Yashinta Difa/pri.
Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Arief yang dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.

“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” kata Arief.

Dalam surat Bapanas yang ditujukan kepada Perum Bulog, tertulis Bapanas menyampaikan kepada Perum Bulog agar menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.

“Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye, 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,” kata Arief menjelaskan.

Arief menekankan penyaluran bantuan pangan pemerintah yang sangat diperlukan masyarakat bakal kembali dimulai pada 15 Februari 2024. Penyaluran bantuan pangan, ditegaskan Arief, terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu.

“Program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu,” katanya.

Bapanas juga meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan sebelum masa tenang dan setelah pencoblosan suara agar target penyaluran bantuan dapat tepat waktu.

Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 di mana Badan Pangan Nasional memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.

Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini.

Bantuan berupa 10 kg beras ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).


Baca juga: Bapanas pertimbangkan setop sementara bantuan pangan saat hari tenang
Baca juga: Kementan beri bantuan pertanian Rp170,98 miliar untuk Aceh 
Baca juga: Menko PMK pantau penyaluran bantuan pangan beras di Madiun

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024