ok 27 situs slot online terbaik indonesia

Tur Santo

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.

Dewa segala alam

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Pengubah kehidupan perkotaan

Panelis Debat Terakhir Pilpres 2024 Ikut Petisi Bulaksumur, Ini Penjelasan KPU******

Sebelumnya, dalam debat keempat yang mempertemukan antarcawapres, terdapat Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Prof. Sulistyowati Irianto.

“Kemarin salah satu panelis debat keempat, ada prof dari antropologi hukum UI, dan juga ikut petisi UI. Saya kira begini, orang memiliki kebebasan sebagai warga negara untuk menyatakan pendapat, dan kemudian ketika bertugas sebagai panelis yang diperlukan adalah pandangan-pandangan profesionalnya,” ujarnya.

Hasyim kemudian menjelaskan bahwa rumusan pertanyaan yang disusun para panelis kemudian bergantung pada undian saat debat berlangsung, sehingga tidak dapat menentukan bahwa pertanyaan dalam debat ditujukan kepada siapa.

“Jadi misalkan panelis diberi kesempatan untuk menyampaikan rumusan pertanyaan, tetapi tidak bisa diidentifikasi pertanyaan yang menyusun siapa, yang tahu kan mereka (panelis) sendiri. Karena apa? Publik tahu, pasangan calon tahu, moderator tahu, itu kan semuanya melalui undian, diacak, jadi tidak bisa kemudian ini pertanyaannya mengarah kepada siapa? Dan kemudian ini pertanyaan disusun oleh siapa?” katanya.

Oleh sebab itu, Hasyim menegaskan bahwa hadirnya panelis yang menyuarakan petisi tidak akan mempengaruhi kualitas debat.

“Kalau ada 12 panelis, itu tugasnya juga sama seperti 11 panelis pada empat debat sebelumnya yang menyusun 18 pertanyaan. Kalau kemudian pertanyaan panelis ada 18, itu digunakan hanya untuk dua segmen, yaitu pertama dan kedua. Itu bisa jadi tidak semua pertanyaan muncul karena munculnya melalui undian secara acak. Jadi menurut saya tidak berpengaruh terhadap kualitas panelis dan juga kualitas debat,” kata Hasyim.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya. Salah satu yang menyuarakan petisi tersebut adalah panelis debat kelima, yakni Guru Besar Antropolog Fakultas Ilmu Budaya UGM Prof. Emiritus PM Laksono Ph.D.

Debat kelima yang menampilkan tiga capres, yaitu Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3) bertemakan antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Debat capres akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV dan Net TV.

Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023.

Kemudian, debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22 Desember 2023.

Debat ketiga capres Pemilu 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2024. Setelah itu, debat keempat cawapres Pemilu 2024 digelar di JCC, Senayan, pada tanggal 21 Januari 2024.

Rangkaian debat capres-cawapres kelima yang akan diselenggarakan di JCC, Senayan, pada 4 Februari 2024 merupakan debat terakhir.

dunia yang berbakat

Anies Baswedan: Dukungan Keluarga Alumni Ponpes Gontor Jadi Energi Positif******

Dia pun meminta bimbingan dan nasihat untuk bisa menjalankan amanah dalam menjalani kontes Pemilu 2024, karena pesantren tersebut memiliki ideologi dan militansi yang kuat.

“Saya ucapkan terima kasih. Saya merasa bersyukur sekali bahwa beban dan tanggung jawab yang dibebankan ke pundak kami dibantu, diemban oleh kiai semua,” kata Anies.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku sangat kagum dengan Pondok Pesantren Gontor yang telah melahirkan alumnus yang berperan besar di kehidupan masyarakat.

Menurut Muhaimin, ilmu kurikulum yang diajarkan di Ponpes Gontor menjadi modal kuat bagi para alumninya untuk berperan di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara; termasuk nilai-nilai keberanian, kejujuran, dan keikhlasan dalam berjuang menegakkan kebenaran.

“Sebagai santri yang pernah, meskipun tidak lama digembleng di Pondok Modern Gontor, saya amat sangat terharu bangga, bersyukur dan terima kasih, terima kasih yang setinggi-tingginya,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan rilis dari Kedeputian Media dan Komunikasi Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Jumat (2/2/2024), Keluarga Besar Ikatan Alumni Pondok Modern Gontor (IKPM) se-Indonesia bersama forum-forum alumni Gontor mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan calon (AMIN) memenangi Pilpres 2024.

Deklarasi itu dilakukan oleh para ketua IKPM Cabang Gontor se-Indonesia, Forum Pesantren Alumni Gontor (FPAG) yang menaungi 1200 pesantren Alumni Gontor se-Indonesia, Forum Muballighin Alumni Gontor (FMAG), Forum Bisnis (FORBIS) Kumpulan Pengusaha Alumni Gontor, Forum Olahragawan (FORDA) Alumni Gontor, serta Forum Pekerja Seni (ForCreator) Alumni Gontor.

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

Seperempat Lebih Siswa SMP di Solo Pernah Jadi Korban Perundungan Verbal******

Perundungan secara verbal merupakan bentuk perundungan yang dilakukan secara lisan dan berulang-ulang. Meski tidak menimbulkan luka secara fisik, namun berdampak pada kesehatan mental korban.

Data Yayasan Kakak menunjukkan separuh lebih tindakan perundungan verbal terjadi di sekolah dengan persentase 65%. Lalu diikuti dengan lingkungan bermain sebanyak 22%, dan 13% di rumah.

Sedangkan pelaku perundungan hampir semuanya merupakan teman sendiri, persentasenya mencapai 91%. Lalu diikuti yang lainnya meliputi kakak kelas, saudara kandung, orang tua, dan guru sebesar 3%.

Selain perundungan secara verbal, siswa SMP di Solo juga mengalami perundungan secara fisik. Perundungan fisik pun dilakukan secara berulang-ulang. Tidak jarang meninggalkan bekas luka di tubuh seperti memar.

Berdasarkan hasil riset Yayasan Kakak, ditemukan sebanyak 11% siswa SMP mengaku pernah mengalami perundungan secara fisik. Mirisnya, setengah dari korban perundungan fisik terjadi di sekolah dengan persentase 53%.

Lalu hampir seperempat diantaranya mendapatkan perundungan fisik di rumah. Sisanya sebanyak 20% di lingkungan bermain.

Hal ini juga selaras dengan temuan Yayasan Kakak bahwa mayoritas pelaku perundungan fisik adalah teman sendiri, persentasenya mencapai 68%, lalu diikuti orang tua sebanyak 15%. Sayangnya, tempat anak mengadu dan mendapat perlindungan di sekolah, yakni guru juga ada yang melakukan perundungan secara fisik, meski persentasenya tidak banyak yakni 9%. Pelaku lainnya meliputi kakak kelas dan saudara kandung sebesar 7%.

Perundungan ternyata tidak berhenti di dunia nyata, tapi juga terjadi di dunia maya Fenomena ini dikenal dengan istilah cyber bullyingatau perundungan dunia maya.

Perundungan di dunia maya biasanya dilakukan berulang-ulang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan korbannya. Biasanya dilakukan melalui media sosial. Riset Yayasan Kakak menunjukkan ternyata 14% anak pernah menjadi korban perundungan di media sosial.

Mayoritas perundungan di media sosial terjadi melalui platform WhatsApp dengan persentase 74%, diikuti platform lainnya meliputi Tiktok dan X sebanyak 15% , selanjutnya Instagram 8%, dan gamesebanyak 3%.

Kepada Solposos.com, aktivis perlindungan anak dari kekerasan Yayasan Kakak, Kiki Nur Fernando, mengatakan perlu memosisikan anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) untuk mencegah perundungan.

“Kita harusnya menyediakan pendidik teman sebaya. Mungkin lewat itu bisa dikuatkan lagi untuk menjadi pelopor dan pelapor. Nanti harapannya pelopor itu bisa memulai dengan melihat lingkungan sekolahnya,” kata dia.

Dia mengatakan dengan diposisikan sebagai 2P, si anak bisa melapor kepada yang lebih ahli, dalam hal ini guru Bimbingan Konseling (BK), satgas pencegahan tindak kekerasan, atau profesional di bidangnya.

“Tidak mungkin anak melakukan tindakan yang konkret sampai bisa menangani, karena anak sebagai pendidik sebaya itu hanya sebagai teman bercerita. Untuk penanganannya sudah ada satgasnya sendiri,” kata dia.

Satgas yang dimaksud adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim ini harus ada di setiap sekolah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKS).

“Kami mengusulkan adanya penguatan satgas TPPK di sekolah, sehingga mampu melakukan penanganan kekerasan [termasuk perundungan] dengan prinsip perlindungan anak,” kata dia.

penyelamatan ekstrem

Pernyataan Sikap UI Soal Pemerintahan Jokowi: Negeri Ini Kehilangan Kemudi******

Menurutnya situasi politik saat ini terjadi karena telah hilang etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas asas keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup.

Dia mengatakan sudah geram dengan tindakan para elite politik yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi.

“Kami resah dan sekaligus geram atas tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa pengelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu,” ucapnya.

Dia mengungkap empat poin sikap dari UI dan mengajak seluruh warga Indonesia untuk segera melawan kecurangan demokrasi.

Adapun dia menjelaskan yang pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil.

Ketiga, menuntut agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).

Terakhir, menyerukan agar semua perguruan tinggi di penjuru negeri mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul“Sikap UI atas Pemerintahan Jokowi: Negeri Tampak Kehilangan Kemudi”