metro77 slot

Kaisar Abadi

Daftar Tarif Tol yang Naik Jelang Ramadan******

Tarif sejumlah tol naik menjelang Ramadan 2024. Kenaikan tarif tol tersebut berlaku mulai Februari.

Kenaikan tarif diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berikut daftar tol yang tarifnya naik menjelang Ramadan:

Namun belum diketahui pasti kapan tarif tol tersebut bakal naik.

"Ada informasi terbaru nih untuk kalian pengguna jalan tol khususnya di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/KPTS/M2024 dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed," tulis pengumuman tersebut.

Berdasarkan salinan surat keputusan itu, berikut rincian kenaikannya;

-Jakarta IC-Pondok Gede Barat/ Pondok Gede Timur

Golongan I naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500
Golongan II naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
Golongan III naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
Golongan IV naik dari Rp 8.000 menjadi Rp11 ribu
Golongan V naik dari Rp8.000 menjadi Rp11 ribu

-Jakarta IC- Cikunir, Jakarta IC-Bekasi Barat, Jakarta IC-Bekasi Timur, Jakarta IC-Tambun, Jakarta IC-Cibitung, Jakarta IC-Cikarang Barat

Golongan 1 naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.500
Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu
Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu

- Jakarta IC- Cibatu, Jakarta IC-Cikarang Timur, Jakarta IC-Karawang Barat

Golongan I naik dari Rp12.500 menjadi Rp16.500
Golongan II naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500
Golongan III naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500
Golongan IV naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500
Golongan V naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500

- Jakarta IC-Karawang Timur, Jakarta IC-Dawuan, Jakarta IC- Kalihurip, Jakarta IC-Cikampek

Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp27 ribu
Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500
Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500
Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu
- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu

2. Tol Serpong-Cinere

Tarif Tol Serpong-Cinere naik mulai 21 Februari pukul 00.00 WIB. Keputusan itu sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor: 254/KPTS/M/2024 tanggal 02 Februari 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang) dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere).

Berikut rincian kenaikan tarif Tol Serpong-Cinere:

- Seksi 1 (Serpong - Pamulang)

Golongan I : Rp 12.000, yang semula Rp 11.000
Golongan II : Rp 18.000, yang semula Rp 16.500
Golongan III : Rp 18.000, yang semula Rp 16.500
Golongan IV : Rp 24.000, yang semula Rp 22.000
Golongan V : Rp 24.000, yang semula Rp 22.000

-Seksi 2 (Pamulang - Cinere)

Golongan I : Rp 6.500
Golongan II : Rp 10.000
Golongan III : Rp 10.000
Golongan IV : Rp 13.500
Golongan V : Rp 13.500

-Tarif terjauh (Serpong - Cinere)
Golongan I : Rp 18.500
Golongan II : Rp 28.000
Golongan III : Rp 28.000
Golongan IV : Rp 37.000
Golongan V : Rp 37.000

3. Tol Indralaya-Prabumulih

Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai 20 Februari WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.

PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.

Berdasarkan SK tersebut berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:

-Indralaya-Prabumulih

Golongan I: Rp85.000
GoIongan II: Rp127.500
Golongan III: Rp170.000

-Prabumulih-Indralaya

Golongan I : Rp85.000
Golongan II: Rp127.500
Golongan III: Rp170.000

4. Tol Surabaya-Gresik

PT Margabumi Matraraya (MBMR) selaku operator Tol Surabaya-Gresik mengumumkan tarif tol tersebut naik mulai 4 Februari pukul 00.00 WIB. Pengumuman itu disampaikan lewat akun instagram @margabumimatraraya.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 149/KPTS/M202, mulai tanggal 4 Februari 2024 pukul 00.00 WIB diberlakukan penyesuaian tarif Tol Ruas Surabaya-Gresik," bunyi pengumuman tersebut.

Berikut rincian tarif terbaru Jalan Tol Surabaya-Gresik:

-Asal Gerbang Tol Dupak
Dupak-Tandes

Golongan I: Rp4.500
Golongan II & III: Rp7.000
Golongan IV & V: Rp9.000

Dupak-Romokalisari
Golongan I: Rp12.000
Golongan II & III: Rp17.500
Golongan IV & V: Rp23.500

Dupak-Kebomas
Golongan I: Rp21.500
Golongan II & III: Rp32.500
Golongan IV & V: Rp43.500

Dupak-Manya
Golongan I: Rp27.500
Golongan II & III: Rp41.000
Golongan IV & V: Rp54.500

-Asal Gerbang Tol Tandes
Tandes-Romokalisari

Golongan I: Rp7.000
Golongan II & III: Rp10.500
Golongan IV & V: Rp14.500

Tandes-Kebomas
Golongan I: Rp17.000
Golongan II & III: Rp25.500
Golongan IV & V: Rp34.000

Tandes-Manyar
Golongan I: Rp22.500
Golongan II & III: Rp34.000
Golongan IV & V: Rp45.500

Tandes-Dupak
Golongan I: Rp4.500
Golongan II & III: Rp7.000
Golongan IV & V: Rp9.000

-Asal Gerbang Tol Romokalisari
Romokalisari-Kebomas
Golongan I: Rp10.000
Golongan II & III: Rp15.000
Golongan IV & V: Rp20.000

Romokalisari-Manyar
Golongan I: Rp15.500
Golongan II & III: Rp23.500
Golongan IV & V: Rp31.000

Romokalisari-Tandes
Golongan I: Rp7.000
Golongan II & III: Rp10.500
Golongan IV & V: Rp14.500

Romokalisari-Dupak
Golongan I: Rp12.000
Golongan II & III: Rp17.500
Golongan IV & V: Rp23.500

-Asal Gerbang Tol Kebomas
Kebomas-Manyar
Golongan I: Rp5.500
Golongan II & III: Rp8.500
Gol IV & V: Rp11.500

Kebomas-Romokalisari
Golongan I: Rp10.000
Golongan II & III: Rp15.000;
Golongan IV & V: Rp20.000

Kebomas-Tandes
Golongan I: Rp17.000
Golongan II & III: Rp25.500
Golongan IV & V: Rp34.000

Kebomas-Dupak
Golongan I: Rp21.500
Golongan II & III: Rp32.500
Golongan IV & V: Rp43.500

-Asal Gerbang Tol Manyar
Manyar-Kebomas
Golongan I: Rp5.500
Golongan II & III: Rp8.500
Golongan IV & V: Rp11.500

Manyar-Romokalisari
Golongan I: Rp15.500
Golongan II & III: Rp23.500
Golongan IV & V: Rp31.000

Manyar-Tandes
Golongan I: Rp22.500
Golongan II & III: Rp34.000

Manyar-Dupak
Golongan I: Rp27.500
Golongan II & III: Rp41.000
Golongan IV & V: Rp54.500

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Puncak

BRI Umumkan Pembagian Dividen Rp48,10 T usai RUPST 2024******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta menyatakan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48,10 triliun atau per saham sebesar Rp319, setara dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, dengan pembayaran Dividen untuk Laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen, atau tetap di atas ketentuan minimum regulator. Dividen tersebut tercatat meningkat 10,59 persen dibandingkan nominal pada tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

"Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank," kata Sunarso.

Sunarso menyebut, hal itu sekaligus membuktikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator seperti BRI dapat menjalankan peran economic dan social value secara bersamaan.

"Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," ujar Sunarso.

Agenda RUPST dan Perubahan Struktur BRI

Pada RUPST 2024, setidaknya ada tujuh agenda, dua di antaranya adalah perubahan jajaran komisaris dan jajaran direksi.

Kelima agenda RUPST lainnya adalah sebagai berikut.

• Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan oengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
• Menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
• Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2024.
• Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana, yang terkait laporan realisasi penggunaan dana obligasi subordinasi IV BRI tahun 2023 dan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap II BRI tahun 2023.
• Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir.

Adapun perubahan struktur jajaran komisaris dan direksi perseroan seperti berikut:

Perseroan memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.

RUPST memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI.

RUPST lalu memutuskan mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan, di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Sehingga, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim

Komisaris
Awan Nurmawan Nuh

Komisaris
Rabin Indrajad Hattari

Komisaris Independen
Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen
Heri Sunaryadi

Komisaris Independen
Paripurna Poerwoko Sugarda

Komisaris Independen
Agus Riswanto

Komisaris Independen
Numaria Sarosa

Komisaris Independen
Haryo Baskoro Wicaksono

Anggota Direksi

Direktur Utama
Sunarso

Wakil Direktur Utama
Catur Budi Harto

Direktur Keuangan
Viviana Dyah Ayu R.K

Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan
Agus Noorsanto

Direktur Bisnis Mikro
Supari

Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Arga Mahanana Nugraha

Direktur Commercial, Small & Medium Business
Amam Sukriyanto

Direktur Retail Funding & Distribution
Andrijanto

Direktur Human Capital
Agus Winardono

Direktur Manajemen Risiko
Agus Sudiarto

Direktur Bisnis Konsumer
Handayani

Direktur Kepatuhan
Ahmad Solichin Lutfiyanto

Para anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

Sunarso menambahkan, RUPST 2024 mengokohkan komitmen BRI untuk memperkuat kapabilitas retail banking dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan anak.

"Strategi tersebut akan berfokus pada pengelolaan assets & liabilities yang lebih produktif, diversifikasi sumber pertumbuhan, keandalan pendukung operasional serta implementasi prinsip-prinsip ESG agar memberi nilai positif bagi lingkungan, dan BRI mampu men-deliver value beyond profit secara berkelanjutan," katanya.

Pelarian Tuan Giveta

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Ganjar Komentari Pelanggar Etika Pemilu: Mestinya Malu, Dipecat Masih Menggugat******

“Mestinya ada rasa malu, mestinya ada permintaan maaf. Saya tidak yakin mereka berani mengundurkan diri, wong yang di MK mundur saja, dipecat saja, masih menggugat. Saya tidak tahu apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya. Maka ini, peringatan yang sangat keras dalam proses demokrasi,” ujar dia sebagaimana dikabarkan Antara,Selasa (6/2/2024).

Merujuk pada pelanggaran etika pemilu tersebut, Ganjar mengajak masyarakat agar tobat dan sadar serta kembali pada trek yang benar.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan bahwa Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M. Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Mahkamah Konstitusi juga belum lama ini menjadi sorotan publik setelah Majelis Kehormatan MK (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi dalam uji materi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres).

Sistem yang paling kuat

UPG BPJS Ketenagakerjaan Raih Apresiasi KPK Keempat Kali******

BPJS Ketenagakerjaan untuk keempat kalinya menerima penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mencatatkan nilai tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha menyatakan menyambut baik apresiasi itu. Dirinya menegaskan kesiapan berkolaborasi dengan KPK untuk menciptakan layanan publik yang bersih. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mendapat apresiasi serupa secara berturut mulai 2017-2019.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK atas apresiasi yang diberikan. Keberhasilan ini tentu dapat tercapai berkat komitmen dan konsistensi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yang senantiasa menerapkan tata kelola yang baik serta menjaga integritas," kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/2).

Asep mengatakan, seluruh hal itu dilakukan agar para pekerja bisa bekerja tanpa rasa cemas karena seluruh dana dipastikan terjaga dan dikelola secara prudent.

"Ke depan, kami akan terus mengawal program pengendalian gratifikasi melalui inovasi-inovasi yang mendukung peningkatan budaya anti gratifikasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan," kata Asep.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Hemijaya yang menyerahkan penghargaan mengingatkan, pembentukan UPG bertujuan menciptakan pelayan publik yang partisipatif, akuntabel, responsif terhadap keluhan, dan transparan.

"Jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan kita. Bersama-sama kita perbaiki iklim pelayanan publik yang bebas dari korupsi, utamanya bebas dari praktik-praktik gratifikasi," ujar Herda. 

Wukong membaca obrolan pribadi

Puan Sampaikan Pantun Sindiran Soal Pemilu******

Oleh karena itu, Puan berharap praktik demokrasi di Tanah Air akan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

“DPR RI melalui alat kelengkapannya dan fungsi konstitusionalnya memastikan bahwa seluruh aparat negara harus dapat menciptakan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang memungkinkan adanya praktik kebebasan memilih secara bebas, jujur, adil, setara, dan rahasia,” terangnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR melalui alat kelengkapan dewan akan selalu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pemilu, serta mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, syarat dan ketentuan berkampanye, KPU, hingga Bawaslu.

Dia juga mengingatkan bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 semakin dekat dan tinggal delapan hari lagi. Menurut Puan, kemeriahan para calon dalam Pemilu 2024 telah hadir menyemarakkan pesta demokrasi sejak tahap kampanye pada 28 November 2023.

“Baliho, spanduk, umbul-umbul, dan lain sebagainya terpasang di setiap tempat. Ada yang dipaku pada pohon-pohon, bergantungan pada pagar-pagar jalan, bahkan ada yang sampai pagarnya roboh,” kata Puan.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh rakyat Indonesia yang sudah memiliki hak suara untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Dukungan dari rakyat terhadap Pemilu 2024 dapat berkontribusi terhadap kemajuan negara.

“Bagi rakyat, yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidupnya menjadi lebih sejahtera, hidup yang lebih mudah, hidup yang lebih nyaman,” ujar Puan.