sensasi 123 slot login

Pegadaian Lotere Wanjie

daftar slot gacor 2023

PLEDIS konfirmasi S.Coups SEVENTEEN dibebaskan dari wajib militer******

Jakarta (ANTARA) - Agensi PLEDIS Entertainment resmi mengonfirmasi bahwa S.Coups SEVENTEEN akan dibebaskan dari tugas wajib militernya (wamil) karena mengalami cedera di bagian kakinya. Melansir dari Soompi, Jumat, PLEDIS Entertainment secara resmi mengumumkan alasan rinci mengenai pembebasan tugas wajib militer S.Coups.

S.Coups diklasifikasikan sebagai pria Kelas 5 dalam sistem kesehatan wajib militer Korea Selatan, sehingga dia dibebaskan dari tugas wajib militernya kali ini.
Baca juga: S.Coups dan Jeonghan SEVENTEEN siap kembali beraktivitas usai hiatus

Baca juga: S.Coups SEVENTEEN rilis lagu solo terbaru "Me"
 “Karena pecahnya ligamen anterior di sendi lutut kirinya, S.Coups menjalani operasi rekonstruksi ligamen anterior dan operasi rekonstruksi ligamen anterolateral,” kata PLEDIS. Mereka menambahkan, “Karena itu adalah operasi besar, dia telah menjalani terapi rehabilitasi fisik untuk waktu yang lama, mulai dari tahun lalu hingga sekarang. Akibatnya, dia diklasifikasikan sebagai Kelas 5,” kata mereka. Menurut sistem wajib militer Korea Selatan, pria di Kelas 5 dibebaskan dari wajib militer selama masa damai. Namun, saat negara dalam kondisi perang, pria di Kelas 5 tetap diharuskan untuk melakukan kerja dalam mendukung militer negara. PLEDIS Entertainment juga menanggapi laporan bahwa SEVENTEEN sedang mempersiapkan comeback April dengan menyatakan, "Kami akan membuat pengumuman resmi mengenai jadwal comeback yang tepat (SEVENTEEN) di kemudian hari,” kata mereka. Sementara itu, PLEDIS Entertainment baru-baru ini mengumumkan bahwa S.Coups dan Jeonghan akan melanjutkan kegiatan grup bulan ini setelah hiatus karena cedera. Mereka pun akan memulai kegiatan grup dengan tampil bersama 11 rekan lainnya di konser SEVENTEEN “FOLLOW” di Incheon, Korea Selatan dan Jepang.

Baca juga: S.Coups SEVENTEEN akan absen dalam promosi "comeback" grup

Baca juga: PLEDIS bagikan kabar baru kondisi S.Coups SEVENTEEN
 

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

petir zeus 88

Kemenko Marves dukung kerja sama PT Inaro dan YCP dalam gelaran BIAS******

pelaksanaan BIAS memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendukung kerja sama yang dilakukan PT Inaro Tujuh Belas selaku penyelenggara Bali International Air Show 2024 (BIAS) dengan Yayasan Care Peduli (YCP). Kerja sama kedua belah pihak diharapkan mampu membantu mengatasi persoalan kesehatan terutama kekerdilan atau stunting di daerah yang membutuhkan intervensi. “Dari kolaborasi ini kita ingin menunjukkan bahwa pelaksanaan BIAS memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi dalam sesi temu wartawan di Jakarta, Jumat. Ia menambahkan kegiatan itu tak hanya berpengaruh pada eksistensi industri aviasi namun juga mendorong industri tak hanya fokus pada sisi ekonomi, namun juga berkontribusi langsung pada pemerintah melalui program-program yang langsung menyasar pada penanganan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kemenko Marves: Harga nikel perlu diseimbangkan agar dorong hilirisasi Rencananya, program penanganan stunting digelar di wilayah Nusa Tenggara Timur pada September mendatang. Pendekatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan holistik yang memberdayakan kelompok perempuan di desa yang dipilih menjadi lokasi program. Chief Executive Officer Yayasan Care Peduli Abdul Wahid Situmorang menuturkan dengan melibatkan kelompok perempuan dalam penyediaan makanan untuk anak-anak penderita stunting, sementara kehadiran Puskesmas untuk memastikan asupan gizi yang diberikan sudah tepat. “Sehingga ada interaksi dengan kader dengan si ibu, sehingga ada proses pembelajaran di situ,” ujarnya.

Baca juga: Kemenko Marves dorong produksi baterai LFP dan NMC di dalam negeri

Baca juga: Kemenko Marves soroti ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah dewa yang gila

cara main slot server thailand

Pemimpin Pasar Kesehatan Bergabung: The DRIPBaR Didukung oleh REVIV******

New York--(ANTARA/Business Wire)-- The DRIPBaR diakui sebagai waralaba terapi IV dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Kerja sama The DRIPBaR dengan REVIV, pemimpin terapi IV berskala global, adalah pencapaian penting bagi industri ini. Kemitraan ini menciptakan penawaran tak tertandingi karena menyatukan spesialisasi dua perusahaan raksasa di industri ini yang memiliki lebih dari 200 lokasi di 6 benua dan akan menambah ribuan lokasi baru di tahun-tahun mendatang. Lonjakan permintaan terapi IV belum lama ini merupakan peluang besar di seluruh dunia bagi kedua perusahaan untuk mengubah standar industri dan memelopori era terapi IV berikutnya. Dengan jaringan luas dan memiliki lebih dari 450 pewaralaba di Amerika Serikat, keputusan The DRIPBaR untuk mengintegrasikan proposisi REVIV yang didukung teknologi, yaitu REVIV X, mempertegas komitmen mereka untuk menyediakan solusi nutrisi yang dipersonalisasi dan presisi bagi pelanggan. Dengan kemitraan ini, The DRIPBaR dapat memanfaatkan kekayaan intelektual dan keahlian ilmu hayat REVIV selama 10 tahun, dengan menggunakan data obyektif dari tes darah dan analisis DNA untuk menyesuaikan terapi IV menurut kebutuhan setiap orang. Melalui REVIV X, The DRIPBaR siap merevolusi lanskap kesehatan di Amerika Serikat, menawarkan solusi yang berfokus pada pasien dan mengoptimalkan hasil kesehatan sehingga akan memperkuat posisinya sebagai yang terdepan dalam hal inovasi. Ben Crosbie, CEO The DRIPBaR, mengungkapkan kegembiraan atas kerja sama tersebut dan menegaskan, "Dengan memilih REVIV sebagai mitra strategis, kami membuka kemampuan yang dipersonalisasi dan presisi terkait penawaran produk dan pengalaman pelanggan yang lebih canggih. Saya sangat yakin, memanfaatkan teknologi dan keahlian mutakhir REVIV akan mempercepat pertumbuhan pewaralaba kami dan membuat mereka melampaui norma-norma industri. Proposisi REVIV X bersama kursus pelatihan IV Academy terakreditasi akan menetapkan tolok ukur global bagi keunggulan di bidang kami, sehingga kami dapat selalu menjadi yang terbaik di industri ini.” Sarah Lomas, Pendiri dan CEO REVIV Global, menyoroti dampak transformatif dari kemitraan ini, "Penyelarasan The DRIPBaR dengan REVIV menegaskan dedikasi bersama terhadap inovasi dan keamanan di pasar terapi IV. Sebagai pemimpin industri, kami mengubah masa depan kesehatan dengan menawarkan berbagai solusi nutrisi yang dipersonalisasi dan presisi guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Produk SaaS kami akan terus dikembangkan untuk memperkuat industri ini di seluruh dunia. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan pengembangan produk serta berinvestasi dalam jumlah besar, kami sangat antusias melihat REVIV X disahkan dan digunakan lebih awal." Kerja sama strategis antara REVIV dan The DRIPBaR menandai momen penting dalam industri terapi IV dan sektor multi modalitas, dengan memajukan penyediaan solusi kesehatan yang aman, efektif, dan disesuaikan bagi pelanggan di Amerika Serikat dan sekitarnya. Di saat pasar terapi IV terus berkembang pesat, dengan mengutamakan keselamatan dan kepatuhan, REVIV X muncul sebagai solusi pilihan bagi operator terapi IV, sehingga memberikan peluang bagi bisnis multi modalitas yang ada untuk mendapatkan solusi inovatif REVIV dan mempertahankan posisi mereka di garis depan inovasi kesehatan maupun standar industri. Tentang REVIV Global  REVIV Global adalah pakar terkemuka di dunia di bidang terapi IV, nutrisi yang dipersonalisasi dan presisi. Berbekal pengalaman selama lebih dari 10 tahun di industri ini, mereka telah membantu memberikan lebih dari 2 juta IV dengan aman di lebih dari 40 negara untuk mendukung kesehatan masyarakat, termasuk layanan kesehatan preventif dan proaktif. REVIV telah mengembangkan sistem kesehatan presisi canggih yang pertama dan satu-satunya yang memanfaatkan data bio dan data genom untuk memberikan terapi IV yang dipersonalisasi dan presisi. REVIV meluncurkan produk teknologi di akhir tahun 2023, sehingga mereknya mencapai pertunbuhan pada skala eksponensial sekaligus mengembangkan peraturan, keamanan, dan kemanjuran terapi IV di seluruh dunia. Tentang The DRIPBaR  The DRIPBaR adalah merek pelopor di bidang kesehatan. The DRIPBaR siap mengubah lanskap kesehatan dan vitalitas melalui kemajuan terapi IV. Berbekal ilmu pengetahuan mutakhir dan komitmen yang kuat terhadap keamanan, The DRIPBaR memberikan pendekatan transformatif pada kesehatan sel dan perawatan pribadi. Berfokus pada perawatan dan kemajuan medis yang terus berkembang, The DRIPBaR menyongsong era baru dalam kesehatan yang menyatukan peremajaan, vitalitas, dan kesehatan yang optimal. Tersedia Galeri Multimedia/Foto: https://www.businesswire.com/news/home/53903816/en Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum. Kontak  Untuk pertanyaan media:REVIV Global: Emma Robertson, erobertson@revivme.comThe DRIPBaR: Marketing@thedripbar.com Sumber: REVIV 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Bab dari masa lalu

4d abjad a sampai z

Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono******

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

judi online paling gacor

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

cara masuk akun kredivo yang sudah terdaftar

Intelijen Australia sebut ada mantan politisi jadi mata******

Ankara (ANTARA) - Badan Intelijen Keamanan Australia (ASIO) mengungkapkan adanya seorang mantan politisi negara tersebut yang "menjual" negaranya dan menjadi mata-mata intelijen asing, dilaporkan media setempat, Kamis (29/2).

Direktur Jenderal ASIO Mike Burgess, sebagaimana diwartakan SBS News, menyatakan bahwa jaringan mata-mata asing telah mengincar warga Australia, termasuk seorang mantan politisi yang kemudian "menjual Australia".

"Politisi tersebut menjual negaranya, partainya, dan mantan koleganya demi kepentingan rezim asing," kata Burgess.

Temuan tersebut menyebabkan kondisi politik di negara tersebut memanas, dan para politisi mendesak Burgess untuk dapat menyebut nama mantan politisi yang menjadi antek intelijen asing itu.

Pemimpin oposisi di Parlemen Australia Peter Dutton mendesak badan intelijen untuk membeberkan siapa politisi "pengkhianat" yang direkrut oleh mata-mata asing tersebut.

Menteri Dalam Negeri Australia Clare O'Neil mengatakan bahwa memang ada pemerintah asing yang berupaya menyusup ke pucuk pimpinan politik Australia.

"Setiap politisi di negara ini harus mengerti bahwa kerja yang mereka lakukan dan informasi yang mereka miliki sangat berharga di mata pemerintah asing," ucapnya kepada ABC News.

"Mereka akan berupaya memanfaatkan baik persahabatan, jaringan, maupun teknologi untuk mengambil informasi tersebut," tambah O'Neil.

Sementara itu, Alex Turnbull, anak mantan perdana menteri Malcolm Turnbull, mengakui bahwa seorang agen dari China sempat mendekatinya pada 2017. Agen tersebut, kala itu, menawarkan investasi untuk sebuah proyek infrastruktur.

"Saya tidak tertarik (dengan tawaran tersebut) dan langsung melaporkan hal tersebut secara rinci kepada otoritas berwajib," kata Turnbull, sebagaimana dilaporkan Sky News.

Pernyataan Turnbull disampaikan untuk merespons pernyataan Burgess yang tidak menyebut negara asing atau mantan politisi yang disebutkan kepala dinas intelijen itu.

Baca juga: China bantah dukung spionase ke jaringan komputer Kemenhan Belanda
Baca juga: Dua anggota AL AS ditangkap diduga beri informasi rahasia ke China
Baca juga: Rusia tuduh mantan pegawai konsulat AS menjadi mata-mata

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024